Penggugat belum mengambil hak cuti 2008 dan hakcuti tahun 2009 karena padatnya pekerjaan ;bahwa Penggugat menerima gaji terakhir pada bulanApril 2009 ;bahwa Penggugat belum menerima Tunjangan Hari Raya(THR) tahun 2009 ;bahwa karena Penggugat mempunyai tanggungan 4 (empat)Orang anak, maka sesuai ketentuan UndangUndang No. 13Tahun 2003, maka Tergugat harus membayar tanggunganPenggugat terhadap keluarga sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari upah Penggugat dan bantuan tersebut palinglama 6 (enam) bulan takwim

PUTUSANNomor 2512 K/Pdt/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikutdalam perkara:UJI bin TADA, bertempat tinggal di Dusun Tengah Satu RT. 002, RW.002, Desa Tengah, Kecamatan Utan, Kabupaten Sumbawa, dalam halini memberi kuasa kepada KAMIL TAKWIM, S.H., Advokat diSumbawa Besar, berkantor di Jalan Hasanuddin Nomor 48 Sumbawa,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2012;Pemohon Kasasi dahulu

2014;b Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besarsejak 17 Maret 2014 s/d 26 Maret 2014; c Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar sejak 25Maret 2014 s/d 03 April 2014; d Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sejak 10Pebruari 2014 s/d. 24 Pebruari 2014;e Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besarsejak 25 Pebruari 2014 s/d 26 Maret 2014; Terdakwa Karena tidak mampu untuk membayar Jasa Pengacara untukmendampingnya dalam persidangan , maka Hakim lalu menunjuk PenasihatHukum KAMIL TAKWIM

./2006, antara lain: tidak dimulai dari Nomor urut 1 (satu) pada awal tahun takwim2008; pada awal tahun takwim 2008 (tanggal 3 Januari 2008)pemberian nomor urut Faktur Pajak melanjutkan nomor urut daritahun sebelumnya, yaitu 010.00008.00000696; pada tanggal 15 Januari 2008 nomor urut Faktur Pajak dimulaidari nomor urut 010.00008.00000001, dan pada tanggal itujuga diterbitkan Faktur Pajak dengan nomor urut melanjutkandari tahun sebelumnya yaitu 010.00008.00000706; bahwa pada bulan Juli 2008 penomoran

nomor urut atas Faktur PajakStandar tersebut dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% darijumlah penyerahan yang menggunakan Faktur Pajak Standar,yaitu: 2% x Rp 806.705.138,00 = Rp 16.134.103,00;g. bahwa menurut Penggugat seharusnya Surat Tagihan Pajaktidak diterbitkan karena sejak Masa Maret 2008 telahmenerbitkan Faktur Pajak secara urut;h. bahwa alasan Penggugat tersebut tidak dapat diterima, karena: sesuai dengan uraian di atas, telah terjadi kesalahanpenomoran Faktur Pajak sejak awal tahun takwim

TAKWIM menjadi RAHMAT TAQWIM;

tidak kurang bayar (Nihil), maka sudah tentu tidak ada lagi perhitunganbunga dan denda pajak atas transaksi ini, sesuai dengan pasal 13 ayat 3 huruf cdari UU NO 28/2008 yaitu sanksi kenaikan sebesar 100% dari PPN yang tidakatau kurang di bayar.Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE32/PJ.3/1988 diatas, diatur dalam butir II angka 2 yang menyatakan Surat Ketetapan Pajak (SKP)PPN/PPn.BM untuk satu atau lebih masa pajak yang berurutan sepanjang tidakmelebihi satu tahun buku/tahun takwim

SeandainyaSKP diterbitkan hanya satu SKP untuk seluruh Tahun Pajak 2008 sebagaimanadiatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE32/PJ.3/1988tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak (Seri PPN124)khususnya dalam angka II butir 2 yang berbunyi:Untuk satu atau lebin Masa Pajakyang berurutan sepanjang tidak melebihi satu tahun buku/tahun takwim dapatditerbitkan satu SKP.Maka akan tercipta keadilan:1.

Putusan Nomor. 228/B/PK/PJK/2012apabila kKompensasi Pajak Masukan yang dikoreksi pemeriksa menghasilkan pajakyang tidak atau kurang dibayar.Pula, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE32/PJ.3/1988Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak (Seri PPN124),khususnya Bagian II tentang Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPN/PPn.BM angka 2 yangmenyatakan bahwa Untuk satu atau lebin masa pajak yang berurutan sepanjang tidakmelebihi satu tahun buku/tahun takwim dapat diterbitkan

Ketidakadilan terjadi karena SKP diterbitkan untuk setiap masa pajak.Seandainya SKP diterbitkan hanya satu SKP untuk seluruh tahun pajak2008 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE32/PJ.3/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan PenerbitanKetetapan Pajak (Seri PPN124) khususnya dalam angka Il butir 2 yangberbunyi:Untuk satu atau lebin Masa Pajak yang berurutan sepanjangtidak melebihi satu tahun buku/tahun takwim dapat diterbitkan satu SKP.Maka akan tercipta keadilan:1.

Ketidakadilan terjadi karena SKP diterbitkan untuk setiap masa pajak.Seandainya SKP diterbitkan hanya satu SKP untuk seluruh tahun pajak2008 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE32/PJ.3/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan PenerbitanHalaman 27 dari 34 halaman Putusan Nomor 221 /B/PK/PJK/2012Ketetapan Pajak (Seri PPN124) khususnya dalam angka Il butir 2 yangberbunyi:Untuk satu atau lebin Masa Pajak yang berurutan sepanjangtidak melebihi satu tahun buku/tahun takwim dapat

apabila kompensasiPajak Masukan yang dikoreksi pemeriksa menghasilkan pajak yangtidak atau kurang dibayar;Pula, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE32/PJ.3/1988 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan KetetapanPajak (Seri PPN124) , khususnya Bagian Il tentang Surat KetetapanPajak (SKP) PPN/PPn.BM angka 2 yang menyatakan bahwa UntukHalaman 28 dari 34 halaman Putusan Nomor 221 /B/PK/PJK/2012satu atau lebih masa pajak yang berurutan sepanjang tidak melebihisatu tahun buku/tahun takwim

ROPANDI, bertempat tinggal di RT 02 RW 04, Kampung DewaRoso, Desa Selante, Kecamatan Plampang, KabupatenSumbawa, kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasakepada Kamil Takwim, S.H., Advokat, beramat di JalanHasanuddin Nomor 48, Sumbawa Besar, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 10 juni 2014;Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;Lawan:RAHMAT, bertempat tinggal di Dusun Sejari, Desa Plampang,Kecamatan Plampang, Kabupaten Sumbawa;Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;Mahkamah

Dalam hal penyelesaian perselisihan hubungan industrial (PHI) antara Pengusahadan Pekerja tidak mencapai musyawarah untuk mufakat maka salah satu ataukedua belah pihak dapat meneruskan kepada Pegawai Perantara setempat untukpenyelesaian lebih lanjut dan dalam waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh)hari takwim sejak diterimanya PHI oleh Pegawai Perantara harus sudahdiselesaikan.

Dalam hal Pekerja menolak PHK oleh Pengusaha, maka dalam jangka waktu 90(sembilan puluh) hari takwim sejak putusan diterima yang bersangkutanmengajukan upaya banding ke PTK. Migas (Pasal 16) ;d. Kasus yang diajukan kepada PTK. Migas lewat jangka waktu 90 (sembilanpuluh) hari takwim dinyatakan daluarsa dan tidak dapat diproses oleh PTK.Migas (Pasal 17). Selanjutnya putusan PTK.

Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Brebes, diberi tanda bukti P9;Menimbang, bahwa foto copy suratsurat bukti tersebut diatas telahdiberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehinggabuktibukti tersebut memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;Menimbang, bahwa selain mengajukan buktibukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masingmasingdi bawah sumpah sesuai agamanya telah menerangkan pada pokoknyasebagai berikut :1.Saksi TAKWIM

Tarif Bea Masuk dalam rangka skema CEPT sama besar dengan tarif Bea Masuk yang berlakuumum"bahwa menurut Pemohon Banding, untuk PPN atas Royalti yang Pemohon Banding bayarkan,sesuai dengan ketentuan perpajakan, telah disetorkan ke Kas Negara dengan Surat Setoran Pajakpada saat pembayaran Royalti, sedangkan atas PPh pasal 22 untuk PIB tahun 2009, yang telahmelewati tahun takwim yang bersangkutan, seharusnya tidak lagi ditagih oleh pihak Bea danCukai sesuai dengan KEP06/BC/1999, Pasal 2 ayat 1;bahwa

./2006, antara lain: Tidak dimulai dari nomor urut 1 (satu) pada awal tahuntakwim 2008; Pada awal Tahun Takwim 2008 (tanggal 3 Januari 2008)pemberian nomor urut Faktur Pajak melanjutkan nomor urutdari tahun sebelumnya, yaitu 010.00008.00000696; Pada tanggal 15 Januari 2008 nomor urut Faktur Pajakdimulai dari nomor urut 010.00008.00000001, dan padatanggal itu juga diterbitkan Faktur Pajak dengan nomor urutmelanjutkan dari tahun sebelumnya yaitu 010.00008.00000706;Halaman 14 dari 21 halaman.

Bahwa menurut Penggugat seharusnya Surat Tagihan Pajaktidak diterbikan karena sejak Masa Maret 2008 telahmenerbitkan Faktur Pajak secara urut;Bahwa alasan Penggugat tersebut tidak dapat diterima, karena: sesuai dengan uraian di atas, telah terjadi kesalahanpenomoran Faktur Pajak sejak awal tahun takwim 2008;Halaman 15 dari 21 halaman.

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan (satu) bulantakwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan MenteriKeuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.Tahun Pajak adalah jangka waktu (satu) tahun takwim kecuali bila WajibPajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.Bagian Tahun Pajak adalah bagian dari jangka waktu (satu) Tahun Pajak".Pasal 13 ayat (1)15"Dalam jangka waktu sepuluh tahun sesudah saat terutangnya pajak, atauberakhirnya Masa Pajak, Bagian

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan (satu) bulantakwim atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan Keputusan MenteriKeuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim.7. Tahun Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun takwim kecuali bila WajibPajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim.8.

) UndangUndang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PajakPertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atasBarang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000.Pasal 5 ayat (3)Pajak Pertambahan Nilai yang tercantum dalam Faktur PajakCacat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan PajakMasukan yang tidak dapat dikreditkan oleh Pengusaha KenaPajak.Pasal 8 ayat (2),Penerbitan Faktur Pajak Standar dimulai dari Nomor Urut 1 (satu)pada setiap awal tahun takwim

mulai bulan Januari, kecuali bagiPengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan, Nomor Urut 1(satu) dimulai sejak Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebutdikukuhkan.Pasal 8 ayat (7),Dalam hal Pengusaha Kena Pajak pada awal tahun takwim bulanJanuari atau bagi Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkanpada Masa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebut dikukuhkansebagaimana dimaksud pada ayat (2), menerbitkan Faktur PajakStandar tidak dimulai dari Nomor Urut 1 (satu), maka Faktur Pajakyang diterbitkan merupakan

Putusan Nomor 1180/B/PK/PJK/20152.2.4.2.2.5.2.2.6.merupakan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkanoleh Pengusaha Kena Pajak.Pasal 8 ayat (2),Penerbitan Faktur Pajak Standar dimulai dari Nomor Urut 1(satu) pada setiap awal tahun takwim mulai bulan Januari,kecuali bagi Pengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan,Nomor Urut 1 (satu) dimulai sejak Masa Pajak PengusahaKena Pajak tersebut dikukuhkan.Pasal 8 ayat (7),Dalam hal Pengusaha Kena Pajak pada awal tahun takwimbulan Januari atau bagi Pengusaha

Pasal 8 ayat (7) Peraturan Direktur Jenderal PajakNomor PER159/PJ./2006 tanggal 31 Oktober 2006mengatur bahwa dalam hal Pengusaha Kena Pajakpada awal tahun takwim bulan Januari atau bagiPengusaha Kena Pajak yang baru dikukuhkan padaMasa Pajak Pengusaha Kena Pajak tersebutdikukuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2),menerbitkan Faktur Pajak Standar tidak dimulai dariNomor Urut 1 (satu), maka Faktur Pajak yangditerbitkan merupakan Faktur Pajak Cacat sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Mtr.Kamil Takwim, S.H. advokat yang berkantor di Jalan Hasanuddin nomor48 Sumbawa Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besardengan nomor register 044/2016 pada tanggal 04 Mei 2016;Halimah binti Ali Ende(alm), digantikan oleh Penggugat Il, Ill dan V;4. Haerani binti H. Abdul Azis, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaanWiraswasta;5. Fatmawati binti H.

Ketidakadilan terjadi karena SKP diterbitkan untuk setiap masa pajak.Seandainya SKP diterbitkan hanya satu SKP untuk seluruh tahun pajak 2008sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE32/PJ.3/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak (Seri PPN124)khususnya dalam angka II butir 2 yang berbunyi:Untuk satu atau lebih Masa Pajakyang berurutan sepanjang tidak melebihi satu tahun buku/tahun takwim dapatditerbitkan satu SKP.Maka akan tercipta keadilan:1 Keadilan

tidak kurang bayar (Nihil), maka sudah tentu tidak ada lagi perhitungan bunga dandenda pajak atas transaksi ini, sesuai dengan pasal 13 ayat 3 huruf c dari UU NO28/2008 yaitu sanksi kenaikan sebesar 100% dari PPN yang tidak atau kurang di bayar.Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE32/PJ.3/1988 diatas, diatur dalam butir IT angka 2 yang menyatakan Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPN/PPn.BM untuk satu atau lebih masa pajak yang berurutan sepanjang tidak melebihi satutahun buku/tahun takwim

Kembali, pengenaan sanksi kenaikan100% dapat diterapkan apabila kompensasi Pajak Masukan yang dikoreksipemeriksa menghasilkan pajak yang tidak atau kurang dibayar.Pula, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE32/PJ.3/1988Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Ketetapan Pajak (Seri PPN124) ,khususnya Bagian II tentang Surat Ketetapan Pajak (SKP) PPN/PPn.BM angka 2yang menyatakan bahwa Untuk satu atau lebih masa pajak yang berurutansepanjang tidak melebihi satu tahun buku/tahun takwim

;Ketidakadilan terjadi karena SKP diterbitkan untuk setiap masa pajak.Seandainya SKP diterbitkan hanya satu SKP untuk seluruh tahun pajak2008 sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal PajakNomor SE32/PJ.3/1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan PenerbitanKetetapan Pajak (Seri PPN124) khususnya dalam angka Il butir 2 yangberbunyi:Untuk satu atau lebin Masa Pajak yang berurutan sepanjangtidak melebihi satu tahun buku/tahun takwim dapat diterbitkan satu SKP.Maka akan tercipta keadilan:1.

Kembali, pengenaansanksi kenaikan 100% dapat diterapbkan apabila kompensasi PajakMasukan yang dikoreksi pemeriksa menghasilkan pajak yang tidak ataukurang dibayar;Pula, berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak NomorSE32/PJ.3/1988 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan KetetapanPajak (Seri PPN124) , kKnususnya Bagian Il tentang Surat Ketetapan Pajak(SKP) PPN/PPn.BM angka 2 yang menyatakan bahwa Untuk satu ataulebih masa pajak yang berurutan sepanjang tidak melebihi satu tahunbuku/tahun takwim

No. 481 K/Pdt.Sus/2009 bahwa tuntutan Termohon/Tergugat untuk memperoleh upah selama 57bulan sebagai hak sampai dengan usia 55 tahun tidak dapat dipenuhi, karenatidak berdasar UndangUndang/Hukum ; bahwa masa kerja Termohon sejak Juni 1987 sampai dengan putusan PHItanggal 07 April 2009 selama lebih dari 21 tahun; upah terakhir Oktober 2008sebanyak Rp. 9.250.000,/bulan ; bahwa upah April 2009 wajib dibayar 1 bulan/hubungan kerja diperhitungkanpada akhir bulan Takwim (Pasal 1603 KUHPerdata) ;Menimbang

dilaporkan dalam SPM Masa Pemohon Banding ;Bahwa Pemohon Banding berpendapat bahwa untuk dapat menghasilkanPajak Keluaran maka diperlukan adanya Pajak Masukan ;Bahwa dengan demikian, mengakui adanya Pajak Keluaran tanpamengakui sama sekali adanya Pajak Masukan adalah tidak konsisten ;Bahwa terutangnya PPN adalah bulanan/masa sesuai Pasal 1 point 6UndangUndang KUP ;Bahwa Pasal 1 point 6 dari UndangUndang KUP menyebutkan bahwa :".. masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 (satu)bulan takwim

atau jangka waktu lain yang ditetapbkan dengan Keputusan MenteriKeuangan paling lama 3 (tiga) bulan takwim ;Bahwa maksud dari UndangUndang KUP ini, adalah untuk keperluanPPN maka pihak wajib pajak memiliki Kewajiban bulanan dan bukan kewajibantahunan seperti SPT PPh badan, dengan adanya kewajiban bulanan tersebutmaka Wajib Pajak wajib melunasi kewajibannya secara bulanan ;Bahwa karena Pemohon Banding telah melaporkan secara bulanan dantelah terutang secara bulanan pula ;Bahwa dengan demikian maka

meninggalkan Pemohon pulangkampung ke selayar; Bahwa, Termohon saat ini sudah pergi meninggalkan Pemohon selamakurang lebih 4 tahun; Bahwa, saksi sudah medamaikan Pemohon dan Termohon agarTermohon kembali membina rumah tangganya dengan Pemohon, namunTermohon tidak bersedia; Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggalbersama kurang lebih 4 (empat) tahun; Bahwa, antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dinasihati untukrukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;2.Takwim