Ditemukan 1575 data
Urut Berdasarkan
Register : 29-06-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 04-08-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 213/Pdt.P/2021/PN Mks Tanggal 29 Juli 2021 — Pemohon:
NUR ISNAINI
19 — 7
NUR ISNAINI
19 — 7
Nomor 24 Tahun 2013tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukuntetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada instansi pelaksanapaling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkanlaporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register AkteKematian dan menerbitkan Kutipan Akte Kematian;Menimbang, bahwa ketentuan pencatatan kematian untuk penerbitanAkte Kematian pada tataran
Register : 02-10-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 30-10-2019
Putusan PN SITUBONDO Nomor 42/Pdt.P/2019/PN Sit Tanggal 28 Oktober 2019 — Pemohon:
IMAM ZARKASYI
54 — 13
IMAM ZARKASYI
54 — 13
Cakap melakukan perbuatan hukum;Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 42/Pdt.P/2019/PN SitMenimbang, bahwa untuk menghindari benturanbenturan hukumdalam tataran praktik yang bisa menimbulkan ketidakpastian dalammasyarakat, maka Pengadilan terlebih dahulu akan menentukan batas umuryang mana yang digunakan untuk menentukan kedewasaan dua anakpemohon tersebut di atas agar dianggap telah cakap untuk melakukanperbuatan hukum;Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan hukum yang akandilakukan Pemohon bersama anakanaknya
Register : 10-02-2021 — Putus : 14-06-2021 — Upload : 15-06-2021
Putusan PA PARE PARE Nomor 73/Pdt.G/2021/PA.Pare Tanggal 14 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 11
16 — 11
meninggalkan Pemohon hingga sekarangtanpa diketahui lagi alamat tempat tinggalnya;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil Pemohon tersebut, karenaTermohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara inidilanjutkan tanpa tanggapan dan bantahan dari Termohon;Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut dari persfektifhukum acara dianggap telah membenarkan dan mengakui dalildalil Pemohon,namun pengakuan dalam perkara perceraian apalagi antara orangorang Islamdianggap masih dalam tataran
Register : 12-03-2018 — Putus : 09-04-2018 — Upload : 02-03-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 109/Pdt.G/2018/PA.Pare Tanggal 9 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
4 — 5
4 — 5
lamanya tanpakomunikasi dan tanpa saling memperdulikan lagi sebagai suami isteri;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil penggugat tersebut, karenatergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara iniditeruskan tanpa tanggapan dan bantahan dari tergugat;Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut dari persfektif hukumacara dianggap telah membenarkan dan mengakui dalildalil penggugat, namunpengakuan dalam perkara perceraian apalagi antara orangorang Islam dianggapmasih dalam tataran
Register : 02-01-2020 — Putus : 14-01-2020 — Upload : 14-01-2020
Putusan PA PARE PARE Nomor 4/Pdt.G/2020/PA.Pare Tanggal 14 Januari 2020 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 6
14 — 6
pernikahan adalah dimaksudkan untukmemberikan kemaslahatan bagi Suami maupun istri, tetapi dengan melihatkondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan sajatidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikanpenderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraiandapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;Menimbang, bahwa jika sebuah rumah tangga sudah pada tataran
Putus : 17-11-2014 — Upload : 18-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 474 K/Pid/2013 Tanggal 17 Nopember 2014 — Mangisi Sormin, DKK
26 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
26 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
Para penuntut menghendaki hakimmembumikan halhal yang selama ini merupakan debat pada tataran filsafatdan teori hukum, menjadi sesuatu yang kongkrit dalam wujud putusan yangmencerminkan rasa keadilan masyarakat. Hakim apabila perlu wayjibmengesampingkan atau meninggalkan hukum, demi memuaskan rasakeadilan masyarakat. Tetapi ada pula kecaman lain terhadap Hakim. Hakimdidakwa menjadi sumber ketidakpastian hukum antara lain karena tidakada konsisten dalam penerapan hukum.
Register : 15-11-2019 — Putus : 25-11-2019 — Upload : 28-11-2019
Putusan PA KUALA KAPUAS Nomor 0149/Pdt.P/2019/PA.K.Kps Tanggal 25 Nopember 2019 — Pemohon melawan Termohon
12 — 1
12 — 1
Penetapan No.0149/Padt.P/2019/PA.K.Kpskecakapan sosial dan kemampuan untuk mengemban tanggung jawabsebagai seorang suami/istri;Menimbang, bahwa dalam tataran ideal dan kondisi normal makaketentuan batasan umur minimal tersebut sangat penting untuk diterapkan.Namun dalam kondisi tertentu, ketika seorang pria dan wanita yang sudahmemenuhi syaratsyarat untuk melangsungkan perkawinan (kecuali syaratbatasan minimal umur untuk melangsungkan perkawinan) berkehendakuntuk menikah atas dasar su a, antara keduanya
Register : 16-04-2018 — Putus : 22-05-2018 — Upload : 19-03-2020
Putusan PA TASIKMALAYA KOTA Nomor 0076/Pdt.P/2018/PA.Tmk Tanggal 22 Mei 2018 — Pemohon melawan Termohon
29 — 7
29 — 7
Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf b, yang dimaksud denganwall hakim adalah wall nikah yang ditunjuk oleh Mentri agama atau Pejabatyang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindaksebagai wall nikah. yang dalam tataran pelaksanaannya wall hakim adalahKepala KUA atau penghulu yang diberi kewenangan untuk itu, sehinggaoleh karena Pemohon Il bertempat tinggal di wilayah kecamatanBungursari, maka wall hakim adalah Kepala KUA kecamatan Bungursariatau Penghulu KUA Kecamatan
Register : 13-04-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2363 B/PK/PJK/2020 Tanggal 25 Juni 2020 — PT. ASIA PENTA GARMENT VS DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI;
154 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
154 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa karenanya yang menjadi obyek sengketa yang telahdipertimbangkan berdasarkan fakta, buktibukti dan penerapan hukumserta diputus dengan kesimpulan tetap dipertahankan oleh Majelis Hakimternyata terdapat kekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafansecara nyatanyata di dalamnya baik pada tataran kompetensi judexfactie maupun pada pelaksanaan hukum administrasi perpajakan, karenain casu: (a) bahwa dalam pengajuan keberatan a quo, Pemohon BandingHalaman 4 dari 10 halaman.
Putus : 09-09-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2904/B/PK/Pjk/2020 Tanggal 9 September 2020 — PT ASIA PENTA GARMENT vs DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
167 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
167 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 2904 B/PK/Pjk/2020dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembalidinubungkan dengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapatmenggugurkan faktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkapdalam persidangan serta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak,karena dalam perkara a quo berupa substansi yang telah diperiksa,diputus dan diadili oleh Majelis Pengadilan Pajak ternyata terdapatkekeliruan dalam penerapan hukum dan kekhilafan secara nyatanyatadi dalamnya baik pada tataran
Register : 01-08-2018 — Putus : 07-01-2019 — Upload : 12-02-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Pare Tanggal 7 Januari 2019 — Penggugat melawan Tergugat
12 — 8
12 — 8
Putusan Nomor 285/Pdt.G/2018/PA.Pareorangorang Islam dianggap masih dalam tataran bukti permulaan sehinggadengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkaraperceraian, maka penggugat lebih lanjut masih tetap harus dibebani bukti;Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk meneguhkan dalildalilgugatannya penggugat telah mengajukan bukti P. dan dua orang saksisebagaimana terurai sebelumnya dalam duduk perkaranya;Menimbang, bahwa tentang bukti P. tersebut berupa fotocopy KutipanAkta Nikah telah
Register : 08-07-2018 — Putus : 13-08-2018 — Upload : 03-03-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 249/Pdt.G/2018/PA.Pare Tanggal 13 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 6
7 — 6
penggugat, dansejak itu hilang komunikasi dan tanpa saling memperdulikan lagi.Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil penggugat tersebut, karenatergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara iniditeruskan tanpa tanggapan dan bantahan dari tergugat;Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut dari persfektif hukumacara dianggap telah membenarkan dan mengakui dalildalil penggugat, namunpengakuan dalam perkara perceraian apalagi antara orangorang Islam dianggapmasih dalam tataran
Register : 23-03-2018 — Putus : 06-08-2018 — Upload : 02-03-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Pare Tanggal 6 Agustus 2018 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 4
7 — 4
keberadaannya, meninggalkan penggugat tanpajaminan nafkah lahir maupun batin;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil penggugat tersebut, karenatergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara iniditeruskan tanpa tanggapan dan bantahan dari tergugat;Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut dari persfektif hukumacara dipandang telah membenarkan dan mengakui dalildalil penggugat, namunpengakuan dalam perkara perceraian apalagi antara orangorang Islam dianggapmasih dalam tataran
Register : 23-05-2019 — Putus : 08-07-2019 — Upload : 09-07-2019
Putusan PTA SURABAYA Nomor 242/Pdt.G/2019/PTA.Sby Tanggal 8 Juli 2019 — PEMBANDING melawan TERBANDING
21 — 17
21 — 17
Sifatdan sikap demikian jelas tidak terpuji, tidak dapat dibenarkan dalam tataran nilainilai sosial kemasyarakatan karena Penggugat Terbanding telah terikat dalamjalinan perkawinan yang seharusnya dijaga dari halhal yang mengarah padakeretakan keluarga;Menimbang, bahwa namun demikian perselisinhan dan pertengkaran antaraPenggugat dan Tergugat tersebut telah amat sulit dirukunkan.
Register : 14-10-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 08-01-2015
Putusan PA SOA SIO Nomor 0109/Pdt.G/2014/PA.SS Tanggal 17 Desember 2014 — 2 pihak
51 — 16
51 — 16
Jika sebuah rumah tanggasudah pada tataran dan kondisi seperti itu, kemaslahatan dankebahagiaan akan sulit diwujudkan.
Register : 23-08-2013 — Putus : 01-10-2013 — Upload : 07-07-2014
Putusan PA TAKALAR Nomor 15/Pdt.P/2013/PA Tkl. Tanggal 1 Oktober 2013 — Perdata
- PEMOHON
22 — 10
22 — 10
mempunyai kepentingan terhadap obyek perkara sehinggapengajuan suatu hak dalam bentuk vol/untair memungkinkan menghalangipihak ketiga tersebut untuk membela hakhaknya.Menimbang, bahwa hibah merupakan salah satu jenis perkara yangmenjadi kompetensi Pengadilan Agama, hal ini sebagaimana dijelaskan dalamPasal 49 UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 yang merupakan perubahanpenetapan Nomor 15/Pdt.P/2013/PA Tkl.hal 7 dari 10pertama atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, namun hibah dimaksudadalah hibah dalam tataran
Register : 18-11-2019 — Putus : 09-12-2019 — Upload : 09-12-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 522/Pdt.G/2019/PA.Pare Tanggal 9 Desember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
22 — 10
22 — 10
bersama, dan sejakitu berpisah dan tidak pernah lagi hidup bersama sampai sekarang.Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil Pemohon tersebut,karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaanperkara ini berlangsung tanpa tanggapan dan bantahan dari Termohon;Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut daripersfektif hukum acara dianggap telah membenarkan dan mengakui dalildalil Pemohon, namun pengakuan dalam perkara perceraian apalagiantara orangorang Islam dianggap masih dalam tataran
Register : 02-04-2018 — Putus : 18-04-2018 — Upload : 02-03-2019
Putusan PA PARE PARE Nomor 139/Pdt.G/2018/PA.Pare Tanggal 18 April 2018 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 6
11 — 6
penggugat dansampai sekarang sudah 3 bulan lamanya tidak pernah kembali lagi;Menimbang, bahwa berdasarkan dalildalil penggugat tersebut, karenatergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara iniditeruskan tanpa tanggapan dan bantahan dari tergugat;Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut dari persfektif hukumacara dianggap telah membenarkan dan mengakui dalildalil penggugat, namunpengakuan dalam perkara perceraian apalagi antara orangorang Islam dianggapmasih dalam tataran
Register : 04-10-2012 — Putus : 17-04-2013 — Upload : 23-12-2013
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 223/B/2012/PT.TUN.JKT. Tanggal 17 April 2013 — TUNAS;
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA;
75 — 29
75 — 29
UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 (Pasal 122)bahwa kewenangan Sekretaris Daerah hanyalah dalam tataranadministrasi bukan dalam tataran pengambilan keputusan;Bahwa berdasarkan PP Nomor 32 Tahun 1979 tentang PemberhentianPegawai Negeri Sipil tidak diatur dengan tegas dan jelas mengenai siapapejabat yang berwenang untuk mengeluarkan surat pemberhentianpembayaran gaji dan juga tidak diatur dengan tegas dan jelas mengenaibentuk formal dari surat pemberhentian pembayaran gaji dimaksudapakah dalam bentuk
Register : 01-08-2017 — Putus : 11-10-2017 — Upload : 02-11-2017
Putusan PN Parigi Nomor 109/Pid.Sus/2017/PN PRG Tanggal 11 Oktober 2017 — ALHIDAYAT Alias HIDAYAT VS JPU
103 — 18
103 — 18
Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mencermati tuntutan pidanayang diajukan Penuntut Umum, dimana telah menuntut Terdakwa dengan Pasal112 Ayat (1) UU Narkotika dan pidana penjara selama 6 (enam) tahun penjaradan telah dipertimbangkan bahwa Pengadilan tidak sependapat dengannya.Oleh karena didalam rasionalitas hukum yang telah diperdebatkan atau menjadidiskursus dalam tataran
teoritik maupun tataran praktik, bahwa pemidanaanharuslah setimpal dengan kesalahan pelaku, yang sejalan dan sebagaipenjabaran azas Geen staf zonder shuld (tiada pidana tanpa kesalahan).Kemudian didalam praktek hukum harus pula memperhatikan kebijakan hukumpidana, dimana terhadap penyalahguna, pecandu dan korban penyalahgunanarkotika senyatanya adalah korban sistem sosial yang terganggu akibatperilaku para anggota sindikat peredaran narkotika.