namun Pengadilan Negeri Klas I B Baubau tidak turut akansurut semangatnya menjalankan eksekusi karena hanya melaksanakan putusan yang telahmempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai dengan permohonan pemohon eksekusi; e Bahwa oleh karena permohonan Eksekusi oleh Pemohon Eksekusiini berdasarkanputusan pengadilan dari ketiga tindakan tersebut yang telah mempunyi kekuatan hukumtetap,maka kami pemohon eksekusi tidak akan terpengaruh dengan dalildalil perlawanTermohon Eksekusi, sehingga Eksekusi tetap akan tegakkan

Indsdg JSu8 rf 55 lod@iv igv5 alg, 2 Oy 2 olf os tla be si tlaS3Y liga al Jala UD gtArtinya : Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil diantara kamu danw3 UUSA HPhendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena AllahMenimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan seluasluasnya kepada Penggugat untuk menghadirkan saksisaksi di persidangan namunPenggugat tidak mampu menghadirkan saksisaksi sehingga tidak mampu membuktikandalildalil Gugatannya maka sesuai dengan pendapat pakar Hukum

bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut jugadidasarkan pada Firman Allah Swt dalam AlQuran Surat AthThalaqPutusan Pengadilan Agama Samarinda Nomor 1980/Pdt.G/2019/PA.Smdeee eeesaecaecaseesecsseesaecaecsueeseesseecsecaecseeseenseessesaeens 8ayat 2 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakimyang berbunyi sebagai berikut:UUUUUUU0U0000 BOUUU0 UUUU0U DUDUUOU0 UOUUUU0UDU00 BOUCUUOU0U00 00Artinya:..Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antarakamu dan hendaklah kamu tegakkan

memiliki ijin berupa IWPHHKHA (ljin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam) yang diatur dalamPermen LHK Nomor 43 tahun 2015 tentang Penatausahaan kayu yang berasaldari hutan alam dan dalam pengangkutan diharuskan menggunakan SKSHHK(Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) untuk melindungi hasil hutan kayubulat yang telah dibayar lunas PSDH (Provisi Sumber daya Hutan), DR (Danahalaman 7 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.BLH/2019/PN MtkReboisasi) dan/atau PNT (Penggantian Nilai Tegakkan

dimana hutan produksi temasukke dalam hutan alam harus memiliki ijin berupa IWPHHKHA (ljin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam) yang diatur dalamPermen LHK Nomor 43 tahun 2015 tentang Penatausahaan kayu yang berasaldari hutan alam dan dalam pengangkutan diharuskan menggunakan SKSHHK(Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) untuk melindungi hasil hutan kayubulat yang telah dibayar lunas PSDH (Provisi Sumber daya Hutan), DR (DanaReboisasi) dan/atau PNT (Penggantian Nilai Tegakkan

Dalam pengangkutan diharuskan menggunakanhalaman 37 dari 61 Putusan nomor 101/Pid.BLH/2019/PN MtkSKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) untuk melindungi hasilhutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH (Provisi Sumber dayaHutan), DR (Dana Reboisasi) dan/atau PNT (Penggantian Nilai Tegakkan)sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundanganundangan;Bahwa barang bukti berupa kayu sengon yang diletakkan di dalam 3 (tiga) unitfuso berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita AcaraPemeriksaan

dimana hutan produksi temasuk ke dalam hutan alam harusmemiliki izin berupa IUPHHKHA (ljin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu yangberasal dari Hutan Alam) yang diatur dalam Permen LHK Nomor 43 tahun 2015tentang Penatausahaan kayu yang berasal dari hutan alam dan dalampengangkutan diharuskan menggunakan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya HasilHutan Kayu) untuk melindungi hasil hutan kayu bulat yang telah dibayar lunasPSDH (Provisi Sumber daya Hutan), DR (Dana Reboisasi) dan/atau PNT(Penggantian Nilai Tegakkan

Karena Hakim dalam mengadili perkara ini, melanggar aturan KUHAPyang seharusnya kita terapkan, kita tegakkan dan patuhi bersama .

nrechtmatige Daad) ;

tertanggal 15 Desember 2015 Pelepasan Garapan dari Sdra BUDI kepada Tergugat II, Surat Pernyataan Pelepasan Garapan atas tanah dan Tegakkan tertanggal 15 Desember 2015 Pelepasan Garapan dari Sdra HOLID kepada Tergugat II, Surat Pernyataan Pelepasan Garapan atas tanah dan Tegakkan tertanggal 15 Desember 2015 Pelepasan Garapan dari Sdra AAS kepada Tergugat II ;

Akibatnya pilarpilar rumah tanggayang telah mereka tegakkan sejak awal pernikah runtuh, Penggugat tidak maumenerima perbuatan Tergugat tersebut, apalagi Tergugat telah menikahi wanitaitu, Penggugat akhirnya memilih perceraian untuk mengakhiri hubungan rumahtangganya, karena seanadainya dipertahankanpun tidak akan memberikemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat karena, juga rasa cinta, kasih, sayangdan kepercayaan (trust) di antara kedunya telah sirna, dan tekad Penggugat untukbercerai telah nampak

dengan Ter gugat adalah terutamakarena Tergugat telah tidak bertanggung jawab terhadap keluarga juga Tergugattelah tidak/kurang memberi nafkah lahirbathin kepada Penggugat, Majelis Hakimberpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan dan pertengkaran adalah halhalsebagaimana yang dida lilkan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa dengan adanya faktafakta tersebut telah merupakanbukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendisendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk di tegakkan

Potensi tegakkan berdasarkan inventarisasi tegakkan denganintensitas cruising 1% (satu persen) pada seluruh areal kerja IUPHHKyang telah ditandatangani Direktur Utama pemegang IUPHHK dalamhutan alam;Bahwa menanggapi Surat Penggugat tanggal 20 Januari 2009 denganNomor 024/JKTLANDER/I/2009 tersebut, Tergugat mengirim Surattanggal 2 Februari 2009 dengan Nomor S.37/VI/BPHA2009, perihalArahan Perbaikan Atas Usulan RKUPHHKHA 20092018 a.n. PT.

Tapi mereka selalumenawarkan pilihnlan Islam, perjuangkan syariat Islam secara kaffah,tegakkan Khilafah.Hal itu, selalu konsisten dan berulang disampaikan. Tak pernah sekalipun,kader HTI menempuh proses politik untuk memperjuangkan Islam melaluisistem demokrasi.

Tapi mereka selalumenawarkan pilihlah Islam, perjuangkan syariat Islam secara kaffah,tegakkan Khilafah.Hal itu, selalu konsisten dan berulang disampaikan. Tak pernah sekalipun,kader HTI menempuh proses politik untuk memperjuangkan Islam melaluisistem demokrasi.

Tapi mereka selalumenawarkan pilihlan Islam, perjuangkan syariat Islam secara kaffah,tegakkan Khilafah.Hal itu, selalu konsisten dan berulang disampaikan. Tak pernah sekalipun,kader HT menempuh proses politik untuk memperjuangkan Islam melaluisistem demokrasi. Bahkan menurut kaderkader HTI, demokrasi adalahsistem kufur, haram mengemban, menerapkan, meyakini danmenyebarluaskannya.Karena itulan ada tuduhantuduhan kepada kadar HTI, seolah HT!

orang saksi yangmenyaksikan suami pertama Pemohon Il menjatuhkan talak terhadap PemohonIl, dan hal ini bertentangan dengan syarat sahnya talak sebagaimana firmanAllah dalam surat AtThalag ayat 2 :Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 71/Pat.P/2016/PA.PPyadly a&be Ske dosh Iggy Cayiear Gad ld sl Cay hey Ca Sul.Artinya : ..maka rujuklah (kembali kepada) mereka dengan baik ataulepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah merekadengan dua orang saksi yang adil di antara kamu dan hendaklahkamu tegakkan

Majelis Hakim Yang Mulia pemohon Memohon dan bersumpah di bawahaturan hukum yangyang di tegakkan Majelis Hakim dan meminta keadilanyang seadil adilnya dan demi jati diri dan harga diri Pemohon sebagai lelakidan suami memutus dengan penuh kesadara, dan Pemohon mengambiljalan untuk pisah;6.

Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Negara RepublikIndonesia karena telah kewajiban terhadap negara berupa PSDH (ProvisiSumber Daya Hutan), DR (Dana Reboisasi) dan Ganti Rugi Tegakkan(GRT) dari hasil hutan yang diangkut belum dilunasi.

R. = Rp557.856,Campuran Ketentuan pengenaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), DanaReboisasi (DR) berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan RI Nomor : P.71/MENLHK/SETJEN/HPL.3/8/2016 tentangtatacara pengenaan, pemungutan dan penyetoran Provisi Sumber DayaHutan (PSDH), Dana Reboisasi (DR), Ganti Rugi Tegakkan (GRT), DendaPelanggaran Ekploitasi Hutan dan luran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan.Serta PSDH diatur dalam Peraturan Menteri dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.64/MENLHK/

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadiliperkara ini agar berkenan memberikan putusan yang seadiladilnya (ex aquo et bono)dan Tegakkan Hukum agar langit tidak runtuh;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalildalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yangpada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :1Bahwa tidak benar, kalau Tergugat melanggar hak hak Penggugat II , tetapi justrusebaliknya Tegugat membantu kesulitan keuangan untuk

menangani perkara ini di Mahkamah Agungharus lebih teliti dalam mempelajari berkas perkara pidana ini agar nantinya Keadilandapat ditegakkan dengan benar sehingga tidak ada Diskriminasi di masyarakatAdapun alasan permohonan Kasasi oleh Penuntut Umum ketentuan Pasal 253 KUHAPdiantaranya adalah :123Suatu peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya ;Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undangundang;Tidak mempertimbangkan, bahwa di era reformasi ini bahwa Hukum benarbenar harus di tegakkan

Kompensasi yang di bayarkanterhadap tanah, bangunan, tanaman dan tegakkan merupakan satu kesatuanHalaman 6 dari 12 halaman Putusan No.3/PDT/2020/PT MKSdengan kubangan yang diklaim sebagai sumur oleh Penggugat. Dan KantorJasa Penilai Publik (Appraisal) tidak melakukan penilaian terhadap sumur yangdiklaim olen Penggugat karena bentuknya adalah kubangan;.

Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan;DALAM REKONVENSI,0nenenenneceenececnece enc ecenencennnee Menimbang, bahwa dalam Rekonvensi ini, sebutan Termohon menjadiPenggugat dan Pemohon menjadi Tergugat;Menimbang, bahwa pada prinsipnya baik Penggugat maupun Tergugattelah menyadari keadaan rumah tangganmya yang sudah pencah dan sulituntuk dapat di tegakkan kembali seperti sedia kala, untuk itu Penggugat tidakberkeberatan atas permohonan cerai dari Tergugat;Menimbang

selanjutnya terdakwa GIRI PRATAMA Bin RUSMAN, terdakwa II SINDI TRISANJAYA Bin JUMADIdan saksi RIO ANTONI SAPUTRA Bin KAMILUDIN yang mengetahui bahwasaksi Andika dan saksi Isman berlari menyelamatkan diri meninggalkansepeda motornya ditempat tersebut langsung mengambil tanpa izinsepeda motor tersebut dengan cara terdakwa GIRI PRATAMA BinRUSMAN, terdakwa II SINDI TRISANJAYA Bin JUMADI dan saksi RIOANTONI SAPUTRA Bin KAMILUDIN mendekati sepeda motor yang dalamposisi terjatuh tersebut lalu mereka tegakkan

mengetahui bahwa saksi Andika dan saksi Ismanberlari menyelamatkan diri meninggalkan sepeda motornya ditempattersebut maka timbul niat terdakwa GIRI PRATAMA Bin RUSMAN,terdakwa II SINDI TRISANJAYA Bin JUMADI dan saksi RIO ANTONISAPUTRA Bin KAMILUDIN untuk mengambil dan memiliki tanpa izinsepeda motor tersebut dengan cara terdakwa GIRI PRATAMA BinRUSMAN, terdakwa II SINDI TRISANJAYA Bin JUMADI dan saksi RIOANTONI SAPUTRA Bin KAMILUDIN mendekati sepeda motor yang dalamposisi terjatuh tersebut lalu mereka tegakkan

Tklsehingga membuat penggugat tidak mendapatkan ketenangan sebagaimanatujuan di syariatkannya pernikahan karena adanya sikap dan perbuatantergugat yang hanya mengakibatkan keresahan dalam rumah tangga dan padaakhirnya hukumhukum atau aturanaturan Allah tidak dapat di tegakkan dalamrumah tangga penggugat dan tergugat.3.

memiliki ijin berupa IUWPHHKHA (ljin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam) yang diatur dalamPermen LHK Nomor 43 tahun 2015 tentang Penatausahaan kayu yang berasaldari hutan alam dan dalam pengangkutan diharuskan menggunakan SKSHHKhalaman 7 dari 60 Putusan nomor 102/Pid.BLH/2019/PN Mtk(Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) untuk melindungi hasil hutan kayubulat yang telah dibayar lunas PSDH (Provisi Sumber daya Hutan), DR (DanaReboisasi) dan/atau PNT (Penggantian Nilai Tegakkan

dimana hutan produksi temasukke dalam hutan alam harus memiliki ijin berupa IWPHHKHA (ljin UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam) yang diatur dalamPermen LHK Nomor 43 tahun 2015 tentang Penatausahaan kayu yang berasaldari hutan alam dan dalam pengangkutan diharuskan menggunakan SKSHHK(Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) untuk melindungi hasil hutan kayubulat yang telah dibayar lunas PSDH (Provisi Sumber daya Hutan), DR (DanaReboisasi) dan/atau PNT (Penggantian Nilai Tegakkan

Dalam pengangkutan diharuskan menggunakanSKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu) untuk melindungi hasilhutan kayu bulat yang telah dibayar lunas PSDH (Provisi Sumber daya Hutan),DR (Dana Reboisasi) dan/atau PNT (Penggantian Nilai Tegakkan) sesuaidengan ketentuan Peraturan Perundanganundangan;Bahwa barang bukti berupa kayu sengon yang diletakkan di dalam 3 (tiga) unitfuso berdasarkan hasil pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acarahalaman 38 dari 60 Putusan nomor 102/Pid.BLH/2019/PN

Dan jika perseorangan melakukan tindak pidanamaka diharuskan membayar GRT (ganti rugi tegakkan); Bahwa terhadap kegiatan usaha yang dilakukan oleh Terdakwa Sikin dan SaksiSutar dalam melakukan penebangan pohon di kawasan hutan produksi denganluas lokasi penebangan lebih kurang 1 (satu) hektar dan titik koordinat lokasipenebangan sebanyak 30 titik yang dilakukan secara Terorganisasi adalahkegiatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang terstruktur, yang terdiri atas2 (dua) orang atau lebih dan yang