Ditemukan 110 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 03-02-2021 — Putus : 01-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PN MANADO Nomor 91/Pdt.G/2021/PN Mnd
Tanggal 1 Juli 2021 — Penggugat:
Arsjad Thawil Humas PT Anoa Advertising
Tergugat:
J. Chaterina Rieuwpassa
4618
  • Dalam kaitanya dengan Pasal 6 butir ke 3,PENGGUGAT seolah olah dipaksa dengan HAL TERENTU untukmenandatangani KUASA SUBSTITUSI dengan kata lain perjanjian ini bisadinyatakan BATAL demi Hukum akibat tidak adanya OBJEK KUASAKHUSUS SUBSTITUSI tersebut, artinya pembuat perjanjian ini( TERGUGAT ) tidak pernah secara sah menandatangani sebuah SURATKUASA KHUSUS dihadapan PENGGUGAT, dan PENGGUGAT tidakPERNAH menyuruh kepada TERGUGAT berdasarkan SURAT KUASAKHUSUS tersebut untuk melakukan tindakan pembongkaran
Register : 15-03-2021 — Putus : 26-10-2021 — Upload : 02-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Ckr
Tanggal 26 Oktober 2021 — Penggugat PT Hong Guang Plastikatama Indonesia Tergugat Xu Shandong PT Indoramah Plastik Indonesia
239177
  • HGPI berdasarkan perjanjian kerja waktu terentu Nomor : SKHGPI/HRD/2018/X/002 tanggal 01 November 2018. Sdr. Amat Sairul yangdahulu jabatanya sebagai operator Cutting PT.
    HGPI berdasarkanperjanjian kerja waktu terentu Nomor : SKHGPI/HRD/2018/X/002 tanggal01 November 2018. Sdr. Amat Sairul yang dahulu jabatanya sebagaioperator Cutting PT.
Register : 12-08-2014 — Putus : 10-11-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 4/PHI/2014/PN Bgl
Tanggal 10 Nopember 2014 — 1. BUDI DARMAWAN 2. PT. SINAR MAS MULTIFINANCE
182122
  • Sinar Masdimana pasal 5 ayat menyatakan Perusahaan berhak mempekerjakan karyawan untukmasa kerja tertentu dengan syarat dan ketentuan yang diatur secara khusus dalamperjanjian kerja waktu terentu (PKWT) antara karyawan dengan perusahaan sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sedangkan pasal 5 ayat 2Peraturan Perusahaan PT.
Putus : 10-11-2014 — Upload : 05-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 5/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bgl
Tanggal 10 Nopember 2014 — Perdata 1. ALDIANSYAH 2. PT. SINAR MAS MULTIFINANCE
177615
  • Sinar Mas, dimana pasal 5 ayat 1 menyatakan Perusahaan berhakmempekerjakan karyawan untuk masa kerja tertentu dengan syarat dan ketentuan yangdiatur secara khusus dalam perjanjian kerja waktu terentu (PKWT) antara karyawandengan perusahaan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku, sedangkanpasal 5 ayat 2 Peraturan Perusahaan PT.
Putus : 10-11-2014 — Upload : 03-02-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2014/PN.Bgl
Tanggal 10 Nopember 2014 — Perdata 1. ASVICA SHINTA 2. PT. SINAR MAS MULTIFINANCE
13058
  • Selain itu PK WT/Perjanjian kerja kontrak tersebut, telah melanggar pula pasal 5 Peraturan Perusahaan PT.Sinar Mas dimana pasal 5 ayat 1 menyatakan Perusahaan berhak mempekerjakan karyawanuntuk masa kerja tertentu dengan syarat dan ketentuan yang diatur secara khusus dalamperjanjian kerja waktu terentu (PKWT) antara karyawan dengan perusahaan sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku sedangkan pasal 5 ayat 2 PeraturanPerusahaan PT.
Register : 15-03-2024 — Putus : 04-07-2024 — Upload : 04-07-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr
Tanggal 4 Juli 2024 — Penggugat:
PT Thiess Contractors Indonesia
Tergugat:
Teofilus Didi
130
  • pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama terhitung sejak dibacakannya putusan ini;
  • Menghukum Penggugat membayar hak-hak Tergugat atas pemutusan hubungan kerja secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Terentu
Register : 15-03-2024 — Putus : 04-07-2024 — Upload : 04-07-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr
Tanggal 4 Juli 2024 — Penggugat:
PT Thiess Contractors Indonesia
Tergugat:
Teofilus Didi
130
  • pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama terhitung sejak dibacakannya putusan ini;
  • Menghukum Penggugat membayar hak-hak Tergugat atas pemutusan hubungan kerja secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Terentu
Register : 15-03-2024 — Putus : 04-07-2024 — Upload : 04-07-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr
Tanggal 4 Juli 2024 — Penggugat:
PT Thiess Contractors Indonesia
Tergugat:
Teofilus Didi
120
  • pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama terhitung sejak dibacakannya putusan ini;
  • Menghukum Penggugat membayar hak-hak Tergugat atas pemutusan hubungan kerja secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Terentu
Register : 10-07-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 10/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Dps
Tanggal 7 Oktober 2020 — Knaggs mark Brian Philips Melawan Yayasan Gandhi Memorial Intercontinental School
365140
  • Fotocopi teriemahan resmi Appoint Ment Letter yang dibuat dan ditandatanganioleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016, selanjutnya diberi tanda T3 B;Fotocopi Renewal Of Agreement yang dibuat dan ditandatangani olehPenggugatdan Tergugat pada tahun 2019, selanjutnya diberi tanda T4 A;Fotocopi terjemahan resmi Renewal Of Agreement yang dibuat danditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tahun 2019, selanjutnyadiberi tanda T4 B;Fotocopi Perjanjian Kerja Untuk Waktu Terentu Nomor : 01/GMISBali
Register : 15-03-2024 — Putus : 04-07-2024 — Upload : 04-07-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr
Tanggal 4 Juli 2024 — Penggugat:
PT Thiess Contractors Indonesia
Tergugat:
Teofilus Didi
120
  • pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama terhitung sejak dibacakannya putusan ini;
  • Menghukum Penggugat membayar hak-hak Tergugat atas pemutusan hubungan kerja secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Terentu
Register : 15-03-2024 — Putus : 04-07-2024 — Upload : 04-07-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr
Tanggal 4 Juli 2024 — Penggugat:
PT Thiess Contractors Indonesia
Tergugat:
Teofilus Didi
140
  • pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama terhitung sejak dibacakannya putusan ini;
  • Menghukum Penggugat membayar hak-hak Tergugat atas pemutusan hubungan kerja secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Terentu
Register : 04-06-2018 — Putus : 08-10-2018 — Upload : 15-12-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 133/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg.
Tanggal 8 Oktober 2018 — ADE MUHIDIN, dkk.; Melawan; PT. CIBADAK INDAH SARI FARM;
12930
  • Bahwa terhadap dalil Para Penggugat pada angka 5 halaman 15, Tergugatmenanggapi sebagai berikut:6.1.6.2.Bahwa dalam dalilnya Para Penggugat mendalilkan BAHWA SEJAKPERTAMA KALI BEKERJA DENGAN TERGUGAT, HUBUNGAN KERJASEBAGIAN PARA PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT TIDAK PERNAHDIAWALI DENGAN PENANDATANGANAN SURAT PERJANJIAN KERJAWAKTU TERENTU (PKWT) SECARA TERTULIS DENGAN TERGUGAT,TETAP HANYA MENDAPAT PERINTAH DARI TERGUGAT UNTUKBEKERJA DI BAGIAN MASINGMASING YANG DITENTUKAN OLEHTERGUGAT, SEBAGIAN PENGGUGAT
Register : 15-03-2024 — Putus : 04-07-2024 — Upload : 04-07-2024
Putusan PN SAMARINDA Nomor 19/Pdt.Sus-PHI/2024/PN Smr
Tanggal 4 Juli 2024 — Penggugat:
PT Thiess Contractors Indonesia
Tergugat:
Teofilus Didi
100
  • pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama terhitung sejak dibacakannya putusan ini;
  • Menghukum Penggugat membayar hak-hak Tergugat atas pemutusan hubungan kerja secara tunai dan sekaligus berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Terentu
Register : 20-04-2015 — Putus : 31-08-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 112-K/PM II-08/AU/IV/2015
Tanggal 31 Agustus 2015 — EDI SAHPUTRA, PELDA Cs 1 Org
3220
  • Bahwa dengan Satker yang berbeda tersebut Para Terdakwa tidak saling mengenal secara jauh,namun pada kesempatan terentu ketika ada acara yang mengundang seluruh anggota Bekmatpus terutama saatada acara keagamaan, Para Terdakwa menyaksikan bahwa Saksi2 sering menjadi pembaca AlQuran.
Putus : 04-01-2016 — Upload : 22-09-2016
Putusan PN SIDOARJO Nomor 142/Pdt.G/2015/PN Sda
Tanggal 4 Januari 2016 — Andry Wijaya Lawan: 1. Chou Tjun Wen 2. Yeni Pudjawati, S.H.
7924
  • Agus Sukarmadji, SH, MH dankonklusi dari Majelis Hakim, jika didalilkan perjanjian antara Penggugat denganTergugat mengandung cacat sebagaimana pada pasal 1321 KUHPerdata,berarti tidak memenuhi syarat ke 3 dari pasal 1320 KUHPerdata, yaknimengenai suatu hal terentu.
Putus : 14-03-2013 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 PK/Pdt.Sus/2013
Tanggal 14 Maret 2013 — BUDIYONO, Dk ; PT. MULIA GLASS
4449 Berkekuatan Hukum Tetap
  • UndangUndang tersebut disebutkan,bahwa yang dimaksud bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku adalah kualitas dankuantitas isi PKB tidak boleh lebih rendah dari peraturanperundanganundangan;Menimbang,bahwa menurut Hans Kelsen dalam bukunya GENERALTHEORY OF LAW AND STATE (diterjemahkan oleh AndersWedburg/Rusel & Rusel, New York 1973) kontrak/perjanjianadalah bentuk umum tansaksi hukum dalam hukum perdatayang berisi keinginan yang sama dari dua pihak / individuatau lebih tentang perbuatan terentu
Putus : 25-08-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1023 K/Pdt/2014
Tanggal 25 Agustus 2015 — BEATRIX Y. BRIA TAC vs SISWANTO, dk
12580 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tiga puluh) hari, makasaya/kami dan saudara sepakat untuk menyelesaikan perselisihan kepadaBadan Pasar Modal Indonesia (BAPMI);Keputusan BAPMI akan mengikat secara mutlak dan dalam tingkat terakhirbagi para pihak;Bahwa Pasal 2, Pasal 3, dan Pasal 11 dalam Undang Undang Nomor 30Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternative Penyelesaian Sengketamengatur dengan jelas sebagai berikut:Pasal 2;UndangUndang ini mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapatantar para pihak dalam suatu hubungan hukum terentu
Putus : 30-07-2013 — Upload : 07-02-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 42 PK/Pdt.Sus-PHI/2013
Tanggal 30 Juli 2013 — I. BUCHORI MUSLIM,II. HARTO VS PT. MULIA GLASS
25111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut disebutkan, bahwa yangdimaksud bertentangan dengan peraturan perundangundanganyang berlaku adalah kualitas dan kuantitas isi PKB tidak bolehlebin rendah dari peraturan perundanganundangan;Menimbang,bahwa menurut Hans Kelsen dalam bukunyaGeneral Theory Of Law And State (diterjemahkan oleh AndersWedburg/Rusel & Rusel, New York 1973) kontrak/perjanjianadalah bentuk umum tansaksi hukum dalam hukum perdata yangberisi keinginan yang sama dari dua pihak / individu atau lebihtentang perbuatan terentu
Register : 07-05-2019 — Putus : 04-07-2019 — Upload : 04-07-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 215/PDT/2019/PT BDG
Tanggal 4 Juli 2019 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : dr. UMMIE WASITOH, SpPD.
Terbanding/Pembanding/Tergugat I : H. JUJUN JUNAEDI
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bandung
6935
  • Suatupokok persoalan terentu. Keempat. Suatu sebab yang tidak dilarang;Bahwa Pasal 1458 KUH Perdata menyatakan bahwa : Jual beliitu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, seketikasetelahnya orangorang ini mencapai sepakat tentang kebendaanHalaman 31 dari 64 halaman Putusan Nomor 215/PDT/2019/PT.BDG.tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belumdiserahkan, maupun harganya belum dibayar.
Register : 17-09-2020 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 09-09-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 37/Pdt.G/2020/PN Pkb
Tanggal 25 Maret 2021 — Penggugat melawan Tergugat
15786
  • perusahaan untukmeminta ijin kepada komisaris maupun RUPS dalam menjalankan fungsinyaBahwa pengambil alihan sementara direksi bersifat sementara tetapi untukpemberhentian tetap hanya dapat dilakukan oleh RUPS;Bahwa pertanggungjawaban Direktur dalam menjalankan perusahaan apabilatidak melampaui undangundang dan AD/ART tidak bisa diminta tanggungjawabsecara pribadi;Bahwa bisa saja komposisi persentase saham 50% 50% tidak ada aturanyang mengatur komposisi saham, tergantung kesepakatan;Bahwa dalam keadaan terentu