Ditemukan 37163 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : terutang terhalang terantang terhitung terentang
Penelusuran terkait : Pajak Pajak terhutang
Pengadilan PN PARIAMAN Perdata Tanah
Register : 07-09-2015 — Putus : 09-02-2016 — Upload : 12-04-2016
Putusan PN PARIAMAN Nomor 22/Pdt.G/2015/PN.Pmn
Tanggal 9 Februari 2016 — NOVIRMAN PANGGILAN DT. API, dkk - melawan - ALI ASAR Glr. Labai
87 — 16
  • P.24 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak BumiDan Bangunan NOP. 13.05.080.026.0020048.0 tahun 2011, bukti surat P.25 berupaSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP.13.05.080.026.0020048.0 tahun 2012, bukti surat P.26 berupa Surat PemberitahuanPajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP. 13.05.080.026.0020035.0 tahun2012, bukti surat P.27 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak BumiDan Bangunan NOP. 13.05.080.026.0020015.0 tahun 2012, bukti surat P.28 berupaSurat
    Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP.13.05.080.026.0010102.0 tahun 2012, bukti surat P.29 berupa Surat PemberitahuanPajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP. 13.05.080.026.0010097.0 tahun2012, bukti surat P.30 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak BumiDan Bangunan NOP. 13.05.080.026.0020049.0 tahun 2013, bukti surat P.31 berupaSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP.13.05.080.026.0020048.0 tahun 2013, bukti surat P.32 berupa Surat PemberitahuanPajak
    Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP. 13.05.080.026.0020035.0 tahun2013, bukti surat P.33 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak BumiDan Bangunan NOP. 13.05.080.026.0020015.0 tahun 2013, bukti surat P.34 berupaSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP.13.05.080.026.0010102.0 tahun 2013, bukti surat P.35 berupa Surat PemberitahuanPajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP. 13.05.080.026.0010097.0 tahun2013, bukti surat P.36 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
    Pajak BumiDan Bangunan NOP. 13.05.080.026.0010086.0 tahun 2013, bukti surat P.37 berupaSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP.13.05.080.026.0010086.0 tahun 2014, bukti surat P.38 berupa Surat PemberitahuanPajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP. 13.05.080.026.0020049.0 tahun2014, bukti surat P.39 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak BumiDan Bangunan NOP. 13.05.080.026.0020015.0 tahun 2013, bukti surat P.40 berupaSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi
    Dan Bangunan NOP.13.05.080.026.0020035.0 tahun 2014, bukti surat P.41 berupa Surat PemberitahuanPajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP. 13.05.080.026.0010097.0 tahun2014, bukti surat P.42 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak BumiDan Bangunan NOP. 13.05.080.026.0010097.0 tahun 2015, bukti surat P.43 berupaSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan NOP.13.05.080.026.0010073.0 tahun 2015, bukti surat P.44 berupa Surat PemberitahuanPajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-11-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1683 B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Desember 2016 — BUT. REPRESENTATIVE OF MITSUBISHI CORPORATION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
55 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Bahwa pada intinya, Keputusan Tergugat tersebut mengatakan bahwa Tergugattidak dapat memproses permohonan pengembalian atas kelebinan PPh Pasal15 yang seharusnya tidak terhutang yang dilakukan oleh Penggugat.
    ;Bahwa pada tanggal 4 November 2013 Penggugat menerima KeputusanNomor S10377/WPJ.07/KP.07/2013 dari KPP Badora atas Permohonan(Pertama) Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 15 yangseharusnya tidak terhutang yang pada intinya menolak permohonan dariPenggugat;Bahwa pada tanggal 22 November 2013 Penggugat melalui Surat Nomor004/RFND/ART15/APR10/MCTAX/X1/13 = mengajukan Permohonan(Kedua) Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 15 yangseharusnya tidak terhutang;Bahwa pada tanggal
    Putusan Nomor 1683/B/PK/PJK/2016dimaksud tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Bahwa berdasarkan tarif efektif PPh Pasal 15 di atas, maka besarnya PPhPasal 15 terhutang untuk Masa Pajak April 2010 adalah sebesarRp.3.229.675.007,00 sehingga terdapat kelebihan pembayaran PPh Pasal15 yang seharusnya tidak terhutang sebesar Rp.268.311.462,00;Kesimpulan;Bahwa berdasarkan uraian penjelasan Penggugat di atas, mohon kiranyaMajelis Hakim dapat memproses dan
    mempertimbangkan Gugatan Penggugatatas Keputusan Tergugat Nomor: S11499/WPJ.07/KP.07/2013 tanggal 23Desember 2013 yang diterbitkan oleh KPP Badora;Bahwa menurut Penggugat terdapat kelebihan pembayaran PPh Pasal 15sebesar Rp.268.311.462,00 sehingga menjadi PPh Pasal 15 lebih bayar yangseharusnya tidak terhutang dan agar lebih bayar tersebut dikembalikan kepadaPenggugat;Bahwa demikian gugatan ini disampaikan.
    atasnama Penggugat, NPWP : 01.001.179.9053.000, adalah sudah tepat danbenar, dengan pertimbangan:a.Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalamperkara a quo yaitu Permohonan Pengembalian atas Kelebihan BayarPajak Penghasilan Pasal 15 yang seharusnya tidak terhutang sebesarRp268.311.462,00 tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danHalaman 15 dari 17 halaman.
Pengadilan PN LUWUK Pidana Umum
Register : 16-08-2018 — Putus : 27-12-2018 — Upload : 03-01-2019
Putusan PN LUWUK Nomor 173/Pid.B/2018/PN Lwk
Tanggal 27 Desember 2018 — Penuntut Umum:
LA ODE MUH. NUZUL, SH
Terdakwa:
Indra Gunawan Alias Tep Seng
94 — 13
  • yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Camat Nambo);
  • 1 (satu) lembar Surat keterangan kepala desa Koyoan nomor : 51/AG.000.des-ky/1998 tanggal 15 september 1998 atas nama BIBU IBA (fotocopi yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Camat Nambo);
  • 1 (satu) lembar Surat pengakuan memiliki sebidang tanah seluas + 3.770 M2 atas nama BIBU IBA tanggal 12 september 1998 (fotocopi yang dilegalisir sesuai aslinya oleh Camat Nambo);
  • 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang
    pajak bumi dan bangunan tahun 2013 objek pajak bumi luas 3.500 wajib pajak SAMY WONGKAR (surat asli);
  • 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014 objek pajak bumi luas 3.500 wajib pajak SAMY WONGKAR (surat asli) ;
  • 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 objek pajak bumi luas 3.500 wajib pajak SAMY WONGKAR (surat asli);
  • 1 (satu) lembar surat pemberitahuan
    pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2016 objek pajak bumi luas 3.500 wajib pajak SAMY WONGKAR (surat asli);
  • 1 (satu) lembar surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2017 objek pajak bumi luas 3.500 wajib pajak SAMY WONGKAR (surat asli);

    • Dikembalikan kepada saksi Sammy Wongkar;

    1. 1 (satu) buah Sertipikat Hak Milik didesa Koyoan dengan luas 15.221 M2 nomor 182 penerbitan tanggal 09 April 2003 atas nama pemegang hak INDRA
Pengadilan PN JENEPONTO Pidana Umum
Register : 18-12-2020 — Putus : 18-12-2020 — Upload : 07-02-2023
Putusan PN JENEPONTO Nomor 9/Pid.C/2020/PN Jnp
Tanggal 18 Desember 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Aipda Miskal
Terdakwa:
1.Sahabuddin Dg Rapi Bin Langga
2.Saharuddin Dg Raja Bin Sahabuddin Dg Rapi
32 — 23
  • Haliddin (selaku pihak kedua), atas tanah perumahan yang dibuat pada tanggal 17 April 1992;
  • Fotocopy Surat Keterangan antara Lel.Lahiddin dengan Perp.Nurittin Binti Amin, atas tanah perumahan yang dibuat pada tanggal 11 Oktober 1995;
  • Fotocopy Daftar Himpunan Ketetapan Pajak dan Pembayaran Tahun 2019;
  • Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT-PBB) atas nama Salahuddin Bin Haliddin tahun 2018;
  • Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT-PBB
    ) atas nama Hamsiah Binti Hammado tahun 2020;
  • Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT-PBB) atas nama Tjambo Bin Kumba tahun 2005;
  • Fotocopy Surat Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor 09/AKTA/TML/VI/1998;
  • Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 26/K.TMR/V/1998;
  • Fotocopy Surat Rincik Lompok Limbangeng dan Gambar Blok;
  • Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris yang dibuat oleh para ahli waris dari Almarhum Langga Bin Bagang;
  • Fotocopy
    Surat Kuasa antara Lel.Haji Lakasi dan Perp.Rachmatia selaku Pemberi Kuasa dengan Lel.Sahabuddin selaku penerima kuasa yang dibuat pada tanggal 25 Juli 1996;
  • Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT-PBB) atas nama Langga Bin Bagang tahun 2002;
  • Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT-PBB) atas nama Langga Bin Bagang tahun 2002;
  • Fotocopy Surat Panggilan yang dibuat Kepala Kelurahan Tamanaroya, Nomor 314/K.Tmr/VIII/2016 tanggal 03 Agustus 2016 yang
Pengadilan PN PANGKAJENE Pidana Umum
Register : 22-03-2018 — Putus : 22-03-2018 — Upload : 22-06-2018
Putusan PN PANGKAJENE Nomor 11/Pid.C/2018/PN Pkj
Tanggal 22 Maret 2018 — Penyidik Atas Kuasa PU:
SUTRIAWATY ARIF
Terdakwa:
Jaiman Binti Tuwo
27 — 11
  • dakwakan kepada Terdakwa JAIMAN Binti TUWO terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
  • Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag onvankelijke van rechtvervolging);
  • Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
  • Menetapkan barang bukti berupa :
    • Fotocopy berupa Foto Lokasi dengan koordinat tengah : X=3141654238 Y=9647224985;
    • Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
      Rasidah Saini tahun 2017;
    • Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT PBB) No. 73.09.040.009.009-0318.0 an.
      2016;
    • Fotocopy Akta Jual Beli dengan nomor : 154/PJ-KP/IX/2003 tanggal 18 September 2003;
    • Fotocopy Daftar Ketetapan Pajak dengan NOP : 2103.009.0138-0 atas nama Rasidah Saini;
    • Fotocopy Peta blok Kelurahan Mappasaile;
    • Fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan bertanggal 10 April 2017 antara Rasidah Saini dengan Jaiman;
    • Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor : 01455/Kelurahan Mappasaile atas nama Rasidah Saini;
    • Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Umum
Register : 26-10-2021 — Putus : 07-12-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 269/PID/2021/PT DKI
Tanggal 7 Desember 2021 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : ABDULLAH NIZAR ASSEGAF Diwakili Oleh : ABDULLAH NIZAR ASSEGAF
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : CHRISTINA NATALIA., SH
210 — 151
  • Bekasi Bahagia Investama selaku pembeliatas sebidang tanah yang terletak di Desa SukamekarKecamatan Sukawang Kabupaten Bekasi, SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak(NOP) 3218.111.001.004. 0012.0 luas tanah 6.448 M2 denganharga pembelian Rp.233.000.000,MAWI yang terletak di Desa Sukamekar, Kec.
    417, SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP)3218.111.001.005.0161.0 luas tanah 2.765 M2 dengan hargapembelian Rp. 129.402.000, (nomor 3);Nomor 425 tanggal 30 Juni 2018 Notaris ABDUL MALIKSUPARYAMAN,SH.,Mkn., antara pemilik tanah RISANSANTOSO,SE. selaku penjual dengan PRADEEP SAINANI qq.
    Bekasi BahagiaInvestama selaku pembeli atas sebidang tanah yang terletak diDesa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi,yang tercatat dalam kekitir/Girik C. 2634 Psl 412, SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek PajakHalaman 419 Putusan Nomor 269/PID/2021/PT DKIkkkk.
    Bekasi BahagiaInvestama selaku pembeli atas sebidang tanah yang terletak diDesa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi,yang tercatat dalam kekitir/Girik C. 2332 Psl 401, SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek PajakHalaman 424 Putusan Nomor 269/PID/2021/PT DKIaaaaa.bbbbb.CCCCC.
    Bekasi BahagiaInvestama;1 (satu) bidang tanah yang terletak di Blok 5 DesaSukamekar, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi,sesuai dengan Girik C.1879, Surat PemberitahuanPajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP)3218.111.001.005.0000.0, luas tanah 5.163 M2,dengan batasbatas: sebelah utara tanah milik ..
Pengadilan PN JENEPONTO Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 13-02-2017 — Putus : 25-04-2017 — Upload : 06-07-2017
Putusan PN JENEPONTO Nomor 08/Pdt.Plw/2017/PN Jnp
Tanggal 25 April 2017 — SAHARIA, Melawan : SAING Dg. NGERO
106 — 33
  • Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2010nomor 73.04.010.010.0080047.0 atas nama SANNARIA SARRO,Tertanggal 04 Januari 2010, selanjutnya bukti surat diberi tanda PLW5;6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2010nomor 73.04.010.010.0100092.0 atas nama SAHARIA, Tertanggal04 Januari 2010, selanjutnya bukti surat diberi tanda PLW6;7.
    Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2011nomor 73.04.010.010.0080047.0 atas nama SANNARIA SARRO,Tertanggal 03 Januari 2011, selanjutnya bukti surat diberi tanda PLW8;Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 08/Padt.Plw/2017/PN Jnp10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2011nomor 73.04.010.010.0080083.0 atas nama SAHARIA SARRO, Tertanggal03 Januari 2011, selanjutnya bukti surat diberi tanda PLW9;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
    tanda PLW12;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2012nomor 73.04.010.010.0100092.0 atas nama SAHARIA, Tertanggal03 Januari 2012, selanjutnya bukti surat diberi tanda PLW13;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2013nomor 73.04.010.010.0080047.0 atas nama SANNARIA SARRO,Tertanggal 03 Januari 2013, selanjutnya bukti surat diberi tanda PLW14;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2013nomor 73.04.010.010.0080083.0 atas nama SAHARIA SARRO,
    Tertanggal03 Januari 2013, selanjutnya bukti surat diberi tanda PLW15;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2013nomor 73.04.010.010.0100092.0 atas nama SAHARIA, Tertanggal03 Januari 2013, selanjutnya bukti surat diberi tanda PLW16;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2014nomor 73.04.010.010.0080047.0 atas nama SANNARIA SARRO,Tertanggal 03 Februari 2014, selanjutnya bukti surat diberi tanda PLW17;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun
    ;Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 08/Padt.Plw/2017/PN Jnp21.22.20)24.20.26.27.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2015nomor 73.04.010.010.0080083.0 atas nama SAHARIA SARRO, Tertanggal03 Februari 2015, selanjutnya bukti surat diberi tanda PLW21;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Tahun 2015nomor 73.04.010.010.0100092.0 atas nama SAHARIA, Tertanggal03 Februari 2015, selanjutnya bukti surat diberi tanda PLW22;Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)
Pengadilan PN SIDENRENG RAPPANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 07-11-2013 — Upload : 10-06-2017
Putusan PN SIDENRENG RAPPANG Nomor 17/PDT.G/2013/PN.Sidrap
Tanggal 7 Nopember 2013 — - LA CALLU Sebagai PENGGUGAT I - I DELLA Sebagai PENGGUGAT II M E L A W A N - LA NOSI sebagai TERGUGAT I - ASSENGNGE sebagai TERGUGAT II
63 — 4
  • Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2012, atas nama Ladji b Kandatjong diberi tanda P. 3;Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2013, an. Ladji B. Kandatjong diberi tanda P. 4;Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2013, an.
    Laewang, diberi tanda T.1.2 7 ;Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2000, an. Kasewang b Laddana diberi tanda T.1.2 8;Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2008, an. Lasewang b Laddana, diberi tanda T.1.2 9 ;Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2012, an. Lasewang b Laddana, diberi tanda 1.1.2 10;Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2006, an.
    Lasewang b Laddana, dimateraikan secukupnya dan sesuaiaslinya diberi tanda 7.1.2 14; Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2010, an.Lasewang b Laddana dimateraikan secukupnya dan sesuaiaslinya diberi tanda 7.1.2 15 ; Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2007, an.
    Lasewang b Laddana dimateraikan secukupnya dan sesuaiaslinya diberi tanda T.1.2 18 ; Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2009, an. Lasewang b Laddana dimateraikan secukupnya dan sesuaiaslinya diberi tanda 1.1.2 19 3 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun 2001, an.
    Lasewang b Laddana dimateraikan secukupnya dan sesuaiaslinya diberi tanda 7.1.2 20 ; Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanTahun1994, an. Lasewang b Laddana, dimateraikan secukupnya dan sesuaiaslinya diberi tanda 7.1.2 21 5 Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunantahun 1992, an.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 15-01-2018 — Putus : 27-03-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan PT SURABAYA Nomor 23/PDT/2018/PT SBY
Tanggal 27 Maret 2018 — . M I S D I, bertempat tinggal di Desa Maron, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo; Sebagai Pembanding, semula Tergugat I; 2. S U W A R D J I, bertempat tinggal di Desa Sumberdawe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 29 November 2017 No.230/2017/SK/PDT.G/PN.Krs diwakili oleh kuasanya bernama Moh. Taufiq,SH.MH. dan Syaiful Anwar,SH., keduanya Adokat yang beralamat kantor di Jalan PP Wali Songo Sidopekso, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo; Sebagai Pembanding, semula Tergugat III; 3. T A U F I K, bertempat tinggal di Desa Sumberdawe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, Sebagai Pembanding, semula Tergugat IV; 4. S U M A J I, bertempat tinggal di Desa Sumberdawe,Kecamatan Maron. Kabupaten Probolinggo; 5. A B D U L L A H, bertempat tinggal di Desa Sumberdawe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo; 6.S U R E J O, bertempat tinggal di Desa Sumberdawe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 29 November 2017 No.230/2017/SK/PDT.G/PN.Krs ketiganya diwakili oleh kuasanya bernama Moh.Taufiq,SH.MH. dan Syaiful Anwar,SH., keduanya Adokat yang beralamat kantor di Jalan PP Wali Songo Sidopekso, Kecamatan Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Sebagai Para Pembanding, semula Tergugat V, VI dan IX; M e l a w a n : 1. H. MAKRUF SYARIFUDIN, umur 46 tahun, pekerjaan wiraswasta, agama Islam, kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun Gilin RT.01-RW.01, Desa Pajurangan, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kraksaan pada tanggal 5 April 2017 No.24/2017/SK/PDT.G/ PN.Krs, diwakili oleh kuasanya bernama Hasmoko Budijono,SH.MH. dan Muhammad Hasyim,SH., keduanya Adovkat-pengacara yang berkantor di Jalan Ikan Paus No.11 Kota Probolinggo, Sebagai Terbanding, semula Penggugat; 2. M A K R U F, bertempat tinggal di Desa Sumberdawe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo; 3. B U A S A N, bertempat tinggal di Desa Sumberdawe, Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo; 4. S U L I M A N, bertempat tinggal di Desa Brabe (blok Tampingan), Kecamatan Marun, Kabupaten Probolinggo, Sebagai Para Turut Terbanding, semula Tergugat II, VII dan VIII;
55 — 11
  • Sebidang tanah hak yasan, seluas lebih kurang 1.710 M2, persilnomor : 34c, kelas D.IIl dan telah diterbitkan Surat PemberitahuanPajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan ( SPPT PBB ) tahun2001, Nomor : 35.13.180.002.0000767.7, atas nama : P. WIDODO(Penjual ).. Sebidang tanah hak yasan, seluas lebih kurang 1.520 M2, persilnomor : 35c, kelas D.IIl dan telah diterbitkan Surat PemberitahuanPajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan ( SPPT PBB ) tahun2001, Nomor : 35.13.180.002.0000768.7, atas nama : P.
    Sebidang tanah hak yasan, seluas lebih kurang 7.250 M2, persilnomor : 34c, kelas D.IIl dan telah diterbitkan Surat PemberitahuanPajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan ( SPPT PBB ) tahun2001, Nomor : 35.13.180.802.0000769.7, atas nama : P. WIDODO(Penjual ).. Sebidang tanah hak yasan, seluas lebih kurang 8.740 M2, persilnomor : 34c, kelas D.IIl dan telah diterbitkan Surat PemberitahuanPajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan ( SPPT PBB ) tahun2001, Nomor : 35.13.180.002.0000770.7, atas nama : P.
    Sebidang tanah hak yasan, seluas lebih kurang 2.000 M2, persil nomor : 34c,kelas D.III dan telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan ( SPPT PBB ) tahun 2001, Nomor35.13.180.002.0000805.7, atas nama : HAPSORO (Penjual ).10.Sebidang tanah hak yasan, seluas lebih kurang 3.540 M2, persil nomor : 34c,kelas D.III dan telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan ( SPPT PBB ) tahun 2001, Nomor35.13.180.002.0000806.7, atas nama : HAPSORO (
    Penjual ).11.Sebidang tanah hak yasan, seluas lebih kurang 1.940 M2, persil nomor : 34c,kelas D.III dan telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan ( SPPT PBB ) tahun 2001, Nomor35.13.180.002.0000807.7, atas nama : HAPSORO (Penjual ).12.Sebidang tanah hak yasan, seluas lebih kurang 2.040 M2, persil nomor : 35,kelas D.II dan telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan ( SPPT PBB ) tahun 2001, Nomor35.13.180.002.0000808.7, atas nama
    : HAPSORO (Penjual).13.Sebidang tanah hak yasan, seluas lebih kurang 6.960 M2, persil nomor : 34,kelas D.II dan telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan ( SPPT PBB ) tahun 2001, Nomor35.13.180.002.0000809.7, atas nama : HAPSORO (Penjual).14.Sebidang tanah hak yasan, seluas lebih kurang 230 M2, persil nomor : 34,kelas D.II dan telah diterbitkan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PajakBumi dan Bangunan ( SPPT PBB ) tahun 2001, Nomor35.13.180.002.0000811.7, atas
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 15-09-2015 — Putus : 08-03-2016 — Upload : 10-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 192/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 8 Maret 2016 — 1. SANJAYA LIONARDI MARTIKA, 2. LIONG TJOEI MOY, DKK;I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, II. MOE IRWAN RAHARJA
65 — 39
  • pajak SUYAMINTOHARDJO (sesuai dengan aslinya).Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1996 atas nama wajib pajakSOEJAMINTO HARDJO (sesuai dengan aslinya).Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1997 atas nama wajib pajakSOEJAMINTO HARDJO (sesuai dengan aslinya).Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2003 atas nama wajib pajak SUHENDROHARDJO (sesuai dengan aslinya).Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan
    Bukti P.V7 : Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2000 atas nama wajib pajak LIONG MELIN (sesuai aslinya).41. Bukti P.V8 : Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2001 atas nama wajib pajak LIONG MELIN (sesuai aslinya).42. Bukti P.V9 : Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2012 atas nama wajib pajak LIONG MELIN (sesuai dengan aslinya).43.
    Pinangsia (fotokopi darifotokopi).Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 1999 atas nama wajib pajak LIM LIE LIE(Sesual dengan aslinya).Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2000 atas nama wajib pajak LIM LIE LIE(Sesual dengan aslinya).Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2001 atas nama wajib pajak LIM LIE LIE(Sesual dengan aslinya).Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2009 atas nama wajib
    pajak LIM LIE LIE(Sesual dengan aslinya).Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2010 atas nama wajib pajak LIM LIE LIE(Sesual dengan aslinya).Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2011 atas nama wajib pajak LIM LIE LIE(Sesual dengan aslinya).Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2012 atas nama wajib pajak LIM LIE LIE(Sesual dengan aslinya).Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2013 atas nama
    Bukti P.VIl2 :Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2001 atas nama wajib pajak DONNYCANDRA PURNOMO (sesuai dengan aslinya).Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2006 atas nama wajib pajak DONNYCANDRA PURNOMO (sesuai dengan aslinya).Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2011 atas nama wajib pajak DONNYCANDRA PURNOMO (sesuai dengan aslinya).Surat pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan Tahun 2012 atas nama
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 08-04-2011 — Upload : 25-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 509/B/PK/PJK/2010
Tanggal 8 April 2011 — PT. WASKITA NIAGA PRIMA vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
41 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PPN, tetapi Terbanding menganggap Margin Pemohon Bandingatas penyerahan tersebut dianggap sebagai Jasa Perdagangan yang terhutang PPN ;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 18421/PP/M.II/16/2009 tanggal 4 Juni 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalahsebagai berikut : Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding terhadap Keputusan DirekturJenderal Pajak Nomor : KEP86/WPJ.04/2008 tanggal 23 Januari 2008 mengenaiKeberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak
    X tidak terhutang PPN, namun atas penyarahan jasaperdagangan yang dilakukan oleh PT. X terhutang PPN sebesar 10% dari DasarPengenaan Pajak yaitu sebesar Margin Laba yang diperoleh PT. X ataspenyarahan BKP tersebut.Surat tersebut diatas merupakan surat jawaban atas pertanyaan PT...X... yangberafiliasi dengan Perusahaan diluar negeri, sedangkan Perusahaan kami (PT.Halaman 3 dari 8 halaman.
    CPI danmenetapkan bahwa Margin Laba sebesar Rp. 14,6%, sebagai Jasa Perdaganganyang terhutang PPN, padahal dari seluruh penyerahan diluar Daerah Pabeansebesar Rp.29.342.561.664, hanya sebesar Rp.1.211.696.249, yangmerupakan transaksi penjualan dengan PT. CPI yang pembayarannya sesuaidengan jumlah pemakaian, sedangkan sisanya sebesar Rp. 28.130.865.415,murni penyerahan dengan jumlah pemakaian, sedangkan barangnya diserahkanlangsung dilakukan penagihan.Jika ketentuan dalam Surat Dir. Jen.
    S967/PJ.52/2003 tetapditerapkan sebagai acuan, berarti setiap penyerahan di Luar Daerah Pabean,atas Margin Labanya terhutang PPN sebagai Jasa Perdagangan. Lalu transaksipenyerahan yang bagaimana yang dimaksud dalam UndangUndang PPN yangmenyatakan bahwa penyerahan diluar Daerah Pabean tidak terhutang PPN.2.2.
    Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE08/PJ.52/1996 tanggal 29 Maret1996 tentang PPN atas Jasa Perdagangan.Surat Edaran ini mengatur Jasa Perdagangan yang terhutang PPN dan yangtidak terhutang PPN yang dilakukan oleh Pengusaha Jasa.Halaman 5 dari 8 halaman. Putusan Nomor 509/B/PK/PJK/2010."
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 24-01-2017 — Putus : 27-02-2017 — Upload : 16-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 4/PID.TPK/2017/PT BDG
Tanggal 27 Februari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : SETYAWAN NUR CHALIQ, SH.MH
Terbanding/Terdakwa : H. USMAN EFFENDI
139 — 103
  • ;
    1 (satu) dokumen asli Permohonan Hak Milik An JULIYANTO yang terdiri dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Lampiran 2 Formulir Isian 402, Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Surat Keterangan dari Kepala Desa Tenjojaya Nomor: 594/102/VII/12 tanggal 10 Juli 2012, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas Nomor: 594/53/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012, Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2012, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
    >1 (satu) dokumen asli Permohonan Hak Milik An KUSNADI yang terdiri dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Lampiran 2 Formulir Isian 402, Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Surat Keterangan dari Kepala Desa Tenjojaya Nomor: 594/101/VII/12 tanggal 10 Juli 2012, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas Nomor: 594/54/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012, Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2012, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
    >1 (satu) dokumen asli Permohonan Hak Milik An MAD NUR yang terdiri dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Lampiran 2 Formulir Isian 402, Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Surat Keterangan dari Kepala Desa Tenjojaya Nomor: 594/109/VII/12 tanggal 10 Juli 2012, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas Nomor: 594/55/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012, Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2012, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
    satu) dokumen asli Permohonan Hak Milik An NISA MARLINA yang terdiri dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Lampiran 2 Formulir Isian 402, Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Surat Keterangan dari Kepala Desa Tenjojaya Nomor: 594/111/VII/12 tanggal 10 Juli 2012, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas Nomor: 594/56/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012, Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2012, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
    />1 (satu) dokumen asli Permohonan Hak Milik An YUSMAN yang terdiri dari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Lampiran 2 Formulir Isian 402, Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Surat Keterangan dari Kepala Desa Tenjojaya Nomor: 594/113/VII/12 tanggal 10 Juli 2012, Surat Pernyataan Pelepasan Hak Prioritas Nomor: 594/57/VII/2012 tanggal 10 Juli 2012, Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2012, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang
    2012 Nomor: 08;1 (Satu) dokumen asli Permohonan Hak Milik An JULIYANTO yang terdiridari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Lampiran 2 Formulir Isian 402,Surat Pernyataan TanahTanah Yang Dipunyai Pemohon, Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Surat Keterangan dari KepalaDesa Tenjojaya Nomor: 594/102/VII/12 tanggal 10 Juli 2012, SuratPernyataan Pelepasan Hak Prioritas Nomor: 594/53/VII/2012 tanggal 10Juli 2012, Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2012, Surat PemberitahuanPajak Terhutang
    setoran Pajak PBB;1 (Satu) dokumen asli Permohonan Hak Milik An KUSNADI yang terdiri dariFotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Lampiran 2 Formulir Isian 402,Surat Pernyataan TanahTanah Yang Dipunyai Pemohon, Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Surat Keterangan dari KepalaDesa Tenjojaya Nomor: 594/101/VII/12 tanggal 10 Juli 2012, SuratPernyataan Pelepasan Hak Prioritas Nomor: 594/54/VII/2012 tanggal 10Juli 2012, Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2012, Surat PemberitahuanPajak Terhutang
    setoran Pajak PBB;1 (satu) dokumen asli Permohonan Hak Milik An MAD NUR yang terdiridari Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Lampiran 2 Formulir Isian 402,Surat Pernyataan TanahTanah Yang Dipunyai Pemohon, Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Surat Keterangan dari KepalaDesa Tenjojaya Nomor: 594/109/VII/12 tanggal 10 Juli 2012, SuratPernyataan Pelepasan Hak Prioritas Nomor: 594/55/VII/2012 tanggal 10Juli 2012, Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2012, Surat PemberitahuanPajak Terhutang
    terdiri dariFotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), Lampiran 2 Formulir Isian 402,Halaman 3 dari 353 hal, Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2017/PT.Bdg.19.20.21.22.23.24.Surat Pernyataan TanahTanah Yang Dipunyai Pemohon, Surat PernyataanPenguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), Surat Keterangan dari KepalaDesa Tenjojaya Nomor: 594/113/VII/12 tanggal 10 Juli 2012, SuratPernyataan Pelepasan Hak Prioritas Nomor: 594/57/VII/2012 tanggal 10Juli 2012, Surat Pernyataan tanggal 10 Juli 2012, Surat PemberitahuanPajak Terhutang
    Usman Effendi;1 (Satu) dokumen asli Permohonan Hak Milik An ALWIN SETIAWAN yangterdiri dari Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan dan bukti setoran Pajak PBB, Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP), Lampiran 2 Formulir Isian 402, Surat Pernyataan TanahTanah YangDipunyai Pemohon, Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang TanahHalaman 27 dari 353 hal, Putusan Nomor 4/TIPIKOR/2017/PT.Bdg.197.198.199.200.201.202.
Pengadilan PN KARAWANG Pidana Umum
Register : 15-07-2020 — Putus : 07-10-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KARAWANG Nomor 328/Pid.B/2020/PN Kwg
Tanggal 7 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
SAPARINA SYAPRIYANTI , SH.,MH
Terdakwa:
AHMAD SUBEQHI Als KAMAD Als DEBLENG Bin SAIYA
46 — 0
  • 1 ( satu ) lembar Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2012 NOP : 32.17.110.014.001-0027.0.
  • 1 ( satu ) lembar Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2013 NOP : 32.17.110.014.001-0027.0.
  • 1 ( satu ) lembar Surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2015 NOP : 32.17.110.014.001-0027.0.

    • Tetap terlampir dalam berkas perkara.

    6.

Pengadilan PA PEKANBARU Perdata Agama Perceraian
Register : 21-04-2017 — Putus : 19-07-2017 — Upload : 14-08-2017
Putusan PA PEKANBARU Nomor 580/Pdt.G/2017/PA.Pbr
Tanggal 19 Juli 2017 — Pemohon, Termohon
18 — 15
  • Nafkah madhiyah/terhutang sejumlah Rp. 4.000.000,-2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-2.3. Mutah berupa cincin emas seberat 1 emas (2.5 gram),- 3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa: 3.1. Nafkah madhiyah/terhutang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);3.3.
    Pemohon tidak pernah berpikir yang baik demikerukunan rumah tangga dan seakanakan mempermainkan ikatan sucipernikahan yang baru seumur jagung;Halaman 7 dari 29 halaman Put No. 580/Pdt.G/2017/PA.PbrMaka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Termohon memohondengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Pekanbaru berkenanmemutuskan:1.Menolak gugatan Pemohon seluruhnya atau setidaktidaknya tidakditerima;Termohon menuntut nafkah terhutang yang selama ini Pemohon sengajamenelantarkan istrinya dengan
    Nafkah madhiyah/terhutang sejumlah Rp. 4.000.000,2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000,2.3. Mutah berupa cincin emas seberat 1 emas (2.5 gram),3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada PenggugatRekonvensi berupa:3.1. Nafkah madhiyah/terhutang sejumlah Rp. 4.000.000, (empat jutarupiah);3.2. Nafkah iddah sejumlah Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah);3.3.
Pengadilan PN WAINGAPU Perdata Tanah
Register : 19-04-2016 — Putus : 21-09-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN WAINGAPU Nomor 7/Pdt.G/2016/PN Wgp
Tanggal 21 September 2016 — - JOHANIS PITA
143 — 23
  • Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan tahun 2016 atas nama Paulus Hau Pita, selanjutnya diberitandaP .4;5. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi danBangunan tahun 2011 atas nama Paulus Hau Pita, selanjutnya diberitanda P.5;6. Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, Pajak Bumi DanBangunan tahun 2014, atas nama Paulus Hau Pita selanjutnya diberitanda P.6;7.
    Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan Tahun 2010, atas nama Paulus Hau Pita, selanjutnya diberitanda P.9;10.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan Tahun 2009 atas nama Paulus Hau Pita, diberi tanda P.10;11.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan Tahun 2018, atas nama Paulus Hau Pita, selanjutnya diberitanda P.11;12.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan Tahun 2012, atas nama Paulus
    Hau Pita diberi tandaP.12 ;13.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan Tahun 2005, atas nama Paulus Hau Pita, diberi tanda P.13;14.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan Tahun 2013, atas nama Paulus Hau Pita, selanjutnya diberitanda P. 14;15.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan Tahun 2005, atas nama Paulus Hau Pita, selanjutnya diberitanda P.15;16.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan
    Tahun 2001, atas nama Paulus Hau Pita, selanjutnya diberitanda P.16;17.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan Tahun 2000, atas nama Paulus Hau Pita, selanjutnya diberitanda P.17;18.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan Tahun , atas nama Paulus Hau Pita, selanjutnya diberi tandaP.18;19.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan Tahun 1996, atas nama Paulus Hau Pita, selanjutnya diberitanda P.19;20.Foto copy Surat
    Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan Tahun 2015, atas nama Paulus Hau Pita, selanjutnya diberitanda P.23;24.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan Tahun 2004, atas nama Paulus Hau Pita, selanjutnya diberitanda P.24;25.Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi DanBangunan Tahun 1999, atas nama Paulus Hau Pita, selanjutnya diberitanda P.25;Menimbang, bahwa buktibukti surat dari P1 sampai dengan P25 pihakPenggugat tersebut telah diperiksa dan dicocokan
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 07-01-2013 — Putus : 04-04-2013 — Upload : 20-06-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 03/G/2013/PTUN-JKT
Tanggal 4 April 2013 — NY. ROHANI MUNIR alias NY. ROHANI SOETJIPTO;KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
82 — 40
  • Kep. 218/WPJ.06/KB.01/1992 tentang Pemberian PenguranganPBB yang Terhutang tanggal 10 Februari 1992.
    KEP2330/WPJ.06/KB.01/1996 tanggal 30 Juli 1996 (sesuaiGerigan ASliriyal) jones sence ree etn64.Bukti P64 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1996tanggal 30 Oktober 1996 (sesuai dengan aslinya);65. Bukti P65 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1998tanggal 1 Maret 1998 (sesuai dengan aslinya);66.
    Bukti P66 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 1999tanggal 1Februari 1999 (sesuai dengan aslinya);67.Bukti P67 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2000tanggal 3 Januari 2000 (sesuai dengan aslinya) ;68.Bukti P68 : Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tahun 1998 tanggal 9Agustus 2000 (sesuai dengan aslinya) ;69.
    Pajak Terhutang PBB tahun 2005 danSurat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 3 Oktober 2005 (fotokopi dariTRC) pam nnn neni79.Bukti P79 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2006 danSurat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 18 Juni 2007 (fotokopi dari119) C0) 0) 91)80.
    Bukti P80 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2007 danSurat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 1 Agustus 2007 (fotokopi dari10) (0) 50) ) ) a81.Bukti P81 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2008 danSurat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal 27 Agustus 2008 (fotokopi dariTOTGIRG DI) janes neeeenenenaseneeneemameemennneeoemeaeeee82.Bukti P82 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2009tanggal 28 Agustus 2009 dan Surat Tanda Terima Setoran (STTS) tanggal28 Agustus 2009
Pengadilan PN BENGKALIS Pidana Khusus
Register : 13-02-2014 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 12-11-2014
Putusan PN BENGKALIS Nomor 84 / Pid.Sus / 2014 / PN.Bks
Tanggal 24 Juni 2014 — MANGGUS SIAHAAN Bin MIDDER SIAHAAN (Alm)
47 — 17
  • 92 Hal / Putusan Nomor : 84/Pid.Sus/2014/PN.Bks;1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAKBUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206814 atas nama NURMALA1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAKBUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206816 atas nama MURNI S;1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAKBUMI DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206817 atas nama EDIMAWARDI GINTING;; 2 7220222 nn ene1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAKBUMI DAN BANGUNAN
    n ono nnn nn nnn nnn nnn nnn nc cence cence1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAKBUM DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206827 atas nama SRI1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAKBUM DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206828 atas nama SITI1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAKBUM DAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206830 atas namaSUMPENO, 72 222222 nn nnn nnn nnn nnn ne ncn cece nen nnnn ences1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAKBUM DAN
    PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DANBANGUNAN Tahun 2013 seri 0206823 atas nama ACEP WASKITO);1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DANBANGUNAN Tahun 2013 seri 0206824 atas nama SAMSUDIN; 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DANBANGUNAN Tahun 2013 seri 0206825 atas nama DIDI SAMSMITA,; 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DANBANGUNAN Tahun 2013 seri 0206826 atas nama ULI AMRI TANJUNG;1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
    TERHUTANG PAJAK BUMI DANBANGUNAN Tahun 2013 seri 0206827 atas nama SRI BUAN; 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DANBANGUNAN Tahun 2013 seri 0206828 atas nama SIT AISAH; 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DANBANGUNAN Tahun 2013 seri 0206830 atas nama SUMPENO; 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DANBANGUNAN Tahun 2013 seri 0206831 atas nama ISHAK KELIAT; 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI
    TERHUTANG PAJAK BUMIDAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206837 atas nama RAHMAT NASUTION,; 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMIDAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206838 atas nama PANJI PRANATA,; 1 (satu) lembar SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMIDAN BANGUNAN Tahun 2013 seri 0206840 atas nama M.
Pengadilan PN BANYUMAS Perdata
Register : 21-07-2020 — Putus : 25-11-2020 — Upload : 27-11-2020
Putusan PN BANYUMAS Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Bms
Tanggal 25 Nopember 2020 — Penggugat:
MURTINAH Alias MURTI
Tergugat:
1.URIP AL TARMUDI Bin MARTAJI
2.KARTI
Turut Tergugat:
KANTOR KEPALA DESA SURO
159 — 36
  • (seribu dua ratus sembilan puluh satu meter peregi);Menimbang, bahwa dengan demikian tanah objek sengketa tersebutialah tanah yang sama sebagaimana telah termuat dalam Surat PemberitahuanPajak Terhutang (SPPT) nomor 33.02.100.002.0220035.0 atas nama Murti(Penggugat), dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) nomor SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) nomor 33.02.100.002.0220036.0 atasnama Karti (Tergugat Il) hal ini telah diakui oleh semua pihak Penggugatmaupun Tergugat sebagaimana telah
    SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) merupakan dokumen yang berisibesarnya utang atas Pajak Bumi dan Bangunan yang harus dilunasi olehWajib Pajak pada waktu yang telah ditentukan;L) Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi DanBangunan berfungsi untuk menentukan atas objek pajak tersebutdibebankan pajak yang harus dibayarkan kepada Negara oleh pemiliknyadisesuaikan dengan Nomor Objek Pajaknya (NOP), Surat Keputusandimaksud dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terkait pajak terutang
    dalamsatu tahun;L) Bahwa dengan demikian Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT)Pajak Bumi Dan Bangunan merupakan domain Kantor Pelayan Pajak(KPP), tapi saat ini pengelolaan sudah dilimpahkan ke Pemerintah Daerahmasing, sebagai tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasifiscal;L) Bahwa Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) hanya menentukanatas objek pajak tersebut dibebankan hutang yang harus dibayarkan olehsubjeknya, dengan kata lain Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT
    )Pajak Bumi Dan Bangunan bukan merupakan bukti kepemilikan;Menimbang, bahwa memperhatikan alat bukti surat yang telah diajukandipersidangan yaitu Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) nomor33.02.100.002.0220035.0., kurang lebih seluas 627 M?
    , sertamemperhatikan keterangan saksisaksi dipersidangan khususnya saksiSaksiyang dihadirkan oleh Tergugat yaitu saksi Paiman selaku Kepala Dusun dansaksi Sarkam selaku Sekretaris Desa Suro merupakan perangkat desa,menjelaskan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) awalnya adalahatas nama Tawikarja dan Ni Sinah (orang tua Penggugat) setelah adanyapenandatanganan Surat Pernyataan Hibah (vide bukti T.1.3), maka terjadipemecahan atas Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dimaksudmenjadi dua
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum
Register : 04-05-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 23-09-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 415/Pid.B/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 21 September 2021 — Penuntut Umum:
CHRISTINA NATALIA., SH
Terdakwa:
ABDULLAH NIZAR ASSEGAF
419 — 273
  • Bekasi Bahagia Investama selaku pembeli atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) 3218.111.001.004.0209.0 luas tanah 5.290M2 dengan harga Rp. 247.572.000,-, dokumen SHM 344/ Sukamekar.
nnnnnn. SPH 1218 tanggal 10 Mei 2017, Notaris ABDUL MALIK SUPARYAMAN,SH.,Mkn.
Bekasi Bahagia Investama selaku pembeli atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi C.2557 Persil 173, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP), luas tanah 15.150 M2 dengan harga Rp. 709.020.000,-, dokumen SHM 210/Sukatenang.
oooooo. SPH 1219 tanggal 10 Mei 2017, Notaris ABDUL MALIK SUPARYAMAN,SH.,Mkn.
Bekasi Bahagia Investama selaku pembeli atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi C. 1549 Psl. 403, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP), luas tanah 10.000 M2 dengan harga Rp. 468.000.000,-, tidak ada dokumen lainnya.
pppppp. SPH 1228 tanggal 10 Mei 2017, Notaris ABDUL MALIK SUPARYAMAN,SH.,Mkn.
Bekasi Bahagia Investama selaku pembeli atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) 3218.111.001.005.0198.0, luas tanah 9.483 M2 dengan harga Rp. 443.804.400,-, tidak ada dokumen lainnya.
ccccccc. SPH 1907 tanggal 13/05/2017, Notaris ABDUL MALIK SUPARYAMAN,SH.,Mkn.
Bekasi Bahagia Investama selaku pembeli atas sebidang tanah yang terletak di Desa Sukamekar Kecamatan Sukawangi Kabupaten Bekasi C.2376 Psl 407, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak (NOP) -, luas tanah 3.100 M2 dengan harga pembelian Rp. 112.000.000,-, dilengkapi dengan dokumen AJB No.101/KT.19/VII/1998 dan AJB No.385/Kec.
413, SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak(NOP) 32.18.111.001.005.0250.0 luas tanah 6.011 M2 denganharga pembelian Rp. 281.314.800,;17) Akta Pelepasan Hak Nomor 438 tanggal 30 Juni 2018 NotarisABDUL MALIK SUPARYAMAN,SH.,Mkn.
413, SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak(NOP) 32.18.111.001.005.0222.0 luas tanah 3.393 M2 denganharga pembelian Rp. 158.792.400.;22) Akta Pelepasan Hak Nomor 443 tanggal 30 Juni 2018 NotarisABDUL MALIK SUPARYAMAN,SH.,Mkn.
416, SuratPemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Nomor Objek Pajak(NOP) 32.18.111.001.005.0150.0 luas tanah 8.987 M2 denganharga pembelian Rp. 420.591.600,;24) Akta Pelepasan Hak Nomor 445 tanggal 30 Juni 2018 NotarisABDUL MALIK SUPARYAMAN,SH.,Mkn.
415, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) NomorObjek Pajak (NOP) 3218.111.001.004.0048.0 luas tanah 2.235 M2dengan harga pembelian Rp. 104.598.000,;Akta Pelepasan Hak Nomor 459 tanggal 30 Juni 2018 NotarisABDUL MALIK SUPARYAMAN,SH.,Mkn.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1622 B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — BUT. REPRESENTATIVE OF MITSUBISHI CORPORATION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
36 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1622/B/PK/PJK/2016Bahwa Penggugat telah menerima Keputusan Tergugat Nomor: S11506/WPJ.07/KP.07/2013 tanggal 23 Desember 2013 yang Penggugat terimapada tanggal 6 Januari 2014 tentang Permohonan Pengembalian atasKelebihan PPh Pasal 15 yang seharusnya tidak terhutang untuk Masa PajakJuni 2010;Bahwa pada intinya, Keputusan Tergugat tersebut mengatakan bahwaTergugat tidak dapat memproses permohonan pengembalian atas kelebihanPPh Pasal 15 yang seharusnya tidak terhutang yang dilakukan oleh
    MC89/MCTAX/JUNE10/13 mengajukan Permohonan (Pertama) Pengembalianatas Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 15 yang seharusnya tidak terhutang;. Bahwa pada tanggal 4 November 2013 Penggugat menerima Keputusan No:10396/WPJ.07/KP.07/2013 dari KPP Badora atas Permohonan (Pertama)Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 15 yang seharusnyatidak terhutang yang pada intinya menolak Permohonan dari Penggugat;.
    Bahwa pada tanggal 22 November 2013 Penggugat melalui SuratNo.006/RFND/ART15/JUNE10/MCTAX/XI/13 mengajukan Permohonan(Kedua) Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 15 yangseharusnya tidak terhutang;.
    Bahwa pada tanggal 6 Januari 2014 Penggugat menerima Keputusan No: S11506/WPJ.07/KP.07/2013 dari KPP Badora atas Permohonan (Kedua)Pengembalian atas Kelebihan Pembayaran PPh Pasal 15 yang seharusnyatidak terhutang yang pada intinya menolak Permohonan dari Penggugat;ALASAN PENGAJUAN GUGATANA.
    SE2/PJ.03/2008 untuk Masa Juni 2010 adalah menjadi sebagai berikut: Keterangan Perhitungan TarifPPH atas penghasilan kena pajak terhutang (25%x1%) 0.250%PPh Pasal 26 ayat 4 BPT (Branch Profit Tax) 10% x (10,25%) 0.075%tanpa P3BTOTAL 0.325% Bahwa adanya perbedaan tarif antara 0,325% dan 0,352% menyebabkanterjadinya lebih bayar pajak yang seharusnya tidak terhutang yangdimintakan pengembaliannya oleh Penggugat sebesar Rp 384.098.708.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan