Ditemukan 12121 data
141 — 37
Other organoinorganic compounds.2931.10 Timbal tetrametil dan timbal tetraetil Tetramethyl lead and tetraethyl lead:2931.10.10.00 Timbal tetrametil Tetramethy!
lead2931.10.20.00 Timbal tetraetil Tetraethy lead2931 .20.00.00 Senyawatributyltin Tributyltin compounds2931.90 Lainlain: Other:2931 .90.20.00 N(fosfonometil) glisindan garamnya = N(phosphonomethyl) glycine and salt2931 .90.30.00 Etefon Ehephone Senyaw a organoarsenik: Organoarsenic compounds:2931.90.41.00 = Dalam bentuk cair In liquid form2931 .90.49.00 Lainlain Other2931.90.90 Lainlain: Other:2931.90.90.10 = Dimetiltin diklorida (DMTDCL) Dimethyltin dichloride (DMTDCL)2931 .90.90.90 Lainlain Otherbahwa
tetrametil dan timbal tetraetil:2931.90 Lainlain:pada sub pos 2931.90 Lainlain terdapat 4 sub pos dengan dua takik yaitu:2931.90.20.00 N(osfonometil) glisin dan garamnya2931.90.30.00 Etefon Senyawa organoarsenik:2931.90.90 Lainlain:bahwa sesuai catatan 2 (a) KUMHS Pos yang memberikan uraian yang palingspesifik, harus lebih diutamakan dari pos yang memberikan uraian yang lebihumum.
Other organoinorganic compounds.2931.10 Timbal tetrametil dan timbal tetraetil Tetramethy! lead and tetraethyl lead:2931.10.10.002931.10.20.00 Timbal tetrametil Timbal tetraetil Tetramethy!
tetrametil dan timbal tetraetil:2931.90 Lainlain:pada sub pos 2931.90 Lainlain terdapat 4 sub pos dengan dua takik yaitu:2931.90.20.00 N(fosfonometil) glisin dan garamnya2931 .90.30.00 Etefon Senyawa organoarsenik:2931.90.90 Lainlain:bahwa sesuai catatan 2 (a) KUMHS Pos yang memberikan uraian yang palingspesifik, harus lebih diutamakan dari pos yang memberikan uraian yang lebih umum.Namun demikian, apabila dua pos atau lebih yang masingmasing pos hanyamerujuk kepada bagian dari bahan atau zat yang
740 — 234
UjiKualitas Lingkungan, badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur,yang menyimpulkan terdapat 2 (dua) parameter yang melebihi bakumutu yang ditetapbkan sesuai PP no. 101 tahun 2014 tentangPengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada lampiranIV, yaitu parameter Zing (Zn) dan Timbal (Pb);e Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;2. ROHMAT IFANTRI FIRDAUS, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Bahwa, saksi satu tim dengan sdr. Roni Hadiyanto, dan sdr.
UjiKualitas Lingkungan, badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur,yang menyimpulkan terdapat 2 (dua) parameter yang melebihi bakumutu yang ditetapbkan sesuai PP no. 101 tahun 2014 tentangPengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada lampiranIV, yaitu parameter Zing (Zn) dan Timbal (Pb);e Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;3. KUJAINI; dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut:e Bahwa, saksi bersama tim berjumlah 3 (tiga) orang yaitu sdr.
UjiKualitas Lingkungan, badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur,yang menyimpulkan terdapat 2 (dua) parameter yang melebihi bakumutu yang ditetaokan sesuai PP no. 101 tahun 2014 tentangPengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada lampiranIV, yaitu parameter Zing (Zn) dan Timbal (Pb);e Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umummenghadirkan AHLI yang bernama:4.
UjiKualitas Lingkungan, badan Lngkungan Hidup Propinsi Jawa Timur,yang menyimpulkan terdapat 2 (dua) parameter yang melebihi bakumutu yang ditetapbkan sesuai PP no. 101 tahun 2014 tentangPengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada lampiranIV, yaitu parameter Zing (Zn) dan Timbal (Pb);Bahwa, kegiatan yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukanpengelolaan limbah B3 yang dimulai dengan melakukan penyimpananlimbah B3 didalam tempat penyimpanan sementara limbah B3sebelum dikelola dengan pihak
UjiKualitas Lingkungan, badan Lingkungan Hidup Propinsi Jawa Timur,yang menyimpulkan terdapat 2 (dua) parameter yang melebihi bakumutu yang ditetapbkan sesuai PP no. 101 tahun 2014 tentangPengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada lampiranIV, yaitu parameter Zing (Zn) dan Timbal (Pb);Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas maka unsurmenghasilkan limbah B3 telah terpenuhi;UNSUR WAJIB MELAKUKAN PENGELOLAAN LIMBAHMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengelolaan Limbah B3adalah
146 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dengan demikian,ketentuan di atas memperhatikan asas timbal balik sebagai dasarperlakuan PPN atas transaksi yang berhubungan dengan transportasiudara internasional.
No. 189/B/PK/PJK/2011Penerapan asas timbal balik di negara lainBahwa sebagai contoh penerapan asas timbal balik.Pemohon Banding memperoleh beberapa data yang dapatdigunakan yang berasal dari beberapa perusahaanluarnegeri yang sejenis dengan perusahaan Pemohon Banding dimana atas tagihannya kepada perusahaan penerbanganIndonesia atas jenis jasa yang sama tidak dikenakan pajakyang sejenis dengan PPN;Bahwa Pemerintah Indonesia yang berdasarkan kebiasaaninternasional telah memberikan pembebasan PPN atas
No. 189/B/PK/PJK/2011 Azas resiprokal (Azas pembebasan timbal balik) halaman 53sampai dengan 55 Putusan Banding:Bahwa berdasarkan Surat Terbanding No.
S081/PJ..631/1989 tanggal3 April 1989, diitegaskan bahwa atas penyerahan Jasa Pendaratan,Penempatan, Penyimpanan Pesawat Udara Penerbangan Internasionaldan Jasa Pelayanan Penerbangan Lintas Udara untuk penerbanganinternasional oleh perusahaan penerbangan asing tidak terutang PPNsepanjang tempat kedudukan perusahaan penerbangan tersebutmemberikan pembebasan jenis pajak yang sama atas perusahaanpenerbangan Indonesia (azas pembebasan timbal balik);Bahwa azas timbal balik untuk tidak mengenakan PPN atas
balik untuk Pajak penghasilan dan tidakmenegaskan bahwa asas timbal balik tersebut juga diberlakukanuntuk PPN.
125 — 26
(Pb) kurang dari 0,5%; Jenis barang pada pos 2 merupakan produk canai lantaian dari baja bukan paduan dilapisi seng(Zn), mengandung karbon (C) kurang dari 0,6% menurut beratnya dengan ketebalan 1,59 mm danlebar melebihi 600 mm dengan kandungan timbal (Pb) kurang dari 0,5%;e bahwa Pemohon Banding dalam berkas pengajuan keberatan tidak melampirkan data datapendukung berupa Mill Certificate;e bahwa berdasarkan datadata tersebut di atas, jenis barang impor diidentifikasikan menjadisebagai berikut :
Jenis barang pada pos 1 merupakan produk canai lantaian dari baja bukan paduan dilapisi seng(Zn), mengandung karbon (C) kurang dari 0,6% menurut beratnya dengan ketebalan kurang dari 1,2mm dengan kandungan timbal (Pb) kurang dari 0,5%; Jenis barang pada pos 2 merupakan produk canai lantaian dari baja bukan paduan dilapisi seng(Zn), mengandung karbon (C) kurang dari 0,6% menurut beratnya dengan ketebalan 1,59 mmdengan kandungan timbal (Pb) kurang dari 0,5%;2) Berdasarkan hasil identifikasi barang
Jika tidak terdeteksi adanya spangle, bahkan setelah diperbesar sampai 50 kali,maka lapisannya harus dianalisa secara kimiawi; Jika terdeteksi adanya aluminium, atau timbal dalam jumlah lebih dari 0,5%, makaproduk tersebut merupakan produk berlapis seng yang dicelup panas.
Jika tidak terdeteksi adanya spangle, bahkan setelah diperbesar sampai 50 kali, makalapisannya harus dianalisa secara kimiawi; dJika terdeteksi adanya aluminium, atau timbal dalam jumlah lebih dari 0,5%, makaproduk tersebut merupakan produk berlapis seng yang dicelup panas.
Jika tidak terdeteksi adanya spangle, bahkan setelah diperbesar sampai 50 kali, makalapisannya harus dianalisa secara kimiawi; Jika terdeteksi adanya aluminium, atau timbal dalam jumlah lebih dari 0,5% maka produk tersebutmerupakan produk berlapis seng yang dicelup panas.
55 — 16
bernama 1) Junior Vesgio Simatupang, lahir tanggal 09 Februari 2014 (umur 7 tahun 2 bulan) dan 2) Aletha Alayqa Simatupang, lahir tanggal 22 April 2017 (umur 4 tahun), berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (Indrayani Dewi Helani binti Ronny Usman) sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban memberikan akses bagi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menemui dan berhubungan secara timbal
menetapkan dua orang anakanakPenggugat dan Tergugat masingmasing bernama qiCSSOe eeeerererrrrrCCtberada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugatsebagai ibu kandungnya;Menimbang, bahwa meskipun demikian, antara anak tersebut danTergugat sebagai ayah kandungnya, terjalin hubungan yang sakral yangtidak dapat dihalangi, sehingga penetapan hak asuh anak ada padaPenggugat tersebut, tidak berarti menghilangkan hak asasi Tergugat sebagaiayah kandungnya untuk menemui dan berhubungan secara timbal
Majelis Hakim berpendapat, guna menjaga normaperlindungan hak anak yang berlaku dalam ketentuanketentuan tersebut,Putusan Nomor 509/Padt.G/2021/PA.Sor Halaman 11 dari 14maka Majelis Hakim karena jabatannya, menambahkan dalam diktum amarpenetapan hak asuh anak tersebut, frasa dengan kewajiban memberikanakses bagi Tergugat sebagai ayah kandungnya untuk menemui danberhubungan secara timbal balik dengan anakanak tersebut sesuaiketentuan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa pada hari persidangan
l 22 April 2017 (umur 4 tahun), berada dalampengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat (aaaDn sebagai ibu kandungnya, dengankewajiban memberikan akses bagi Tergugat sebagai ayah kandungnyauntuk menemui dan berhubungan secara timbal balik dengan anakanaktersebut sesual ketentuan perundangundangan yang berlaku;Putusan Nomor 509/Padt.G/2021/PA.Sor Halaman 12 dari 144.
ARTHUR FRITZ GERALD SH
Terdakwa:
ELPIAU MAGAI ALIAS ELPIS MAGAI
66 — 24
Q1.1 adalah bagian dari Core anak peluru / proyektil yangterbuat daribahan Lead (Timbal).b. Q1.2 adalah bagian dari Jacket anak peluru yang terbuat daribahanCopper (Tembaga) yang telah ditembakkan dari laras senjata apipanjang SS1 kaliber 5,56 mm atau yang sejenis berlakiber 5,56 mmC. Q2.1 adalah agian dari Core anak peluru/proyektil yang terbuatdari bahan Lead (Timbal).d.
Q2.2 adalah bagian dari Jacket anak peluru yang terbuat daribahan Copper (Tembaga) dan Zinc (Seng) atau disebut Brass 90(CuZn10) dan Core anak peluru/proyektil yang terbuat dari bahan Lead(Timbal).e. Q 3 adalah bagian dari Core anak peluru/proyektil yangterbuatdari bahan Lead (Timbal).f. Q 4 adalah bagian dari Jacket anak peluru yang terbuat daribahan Copper (Tembaga) dan Core anak peluru/proyektil yang terbuatdari bahan Lead (Timbal).Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Tim2.
dari bahanCopper (Tembaga) yang telahditembakkan dari laras senjata api panjang SS1 kaliber 5,56mm atau yang sejenis berlakiber 5,56 mmCc) Q2.1 adalah agian dari Core anak peluru/proyektil yangterbuat dari bahan Lead (Timbal).d) Q2.2 adalah bagian dari Jacket anak peluru yangterbuat dari bahan Copper (Tembaga) dan Zinc (Seng) ataudisebut Brass 90 (CuZn10) dan Core anak peluru/proyektilyang terbuat dari bahan Lead (Timbal).e) Q 3 adalah bagian dari Core anak peluru/proyektil yangterbuatdari bahan
Barang bukti yang diberi kode Q1.1 adalah bagian dari Coreanak peluru / proyektil yang terbuat daribahan Lead (Timbal).b. Barang bukti yang diberi kode Q1.2 adalah bagian dari Jacketanak peluru yang terbuat dari bahanCopper (Tembaga) yang telahditembakkan dari laras senjata api panjang SS1 kaliber 5,56 mm.c. Barang bukti yang diberi kode Q2.1 adalah agian dari Core anakpeluru/proyektil yang terbuat dari bahan Lead (Timbal).d.
Barang bukti yang diberi kode Q2.2 adalah bagian dari Jacketanak peluru yang terbuat dari bahan Copper (Tembaga) dan Zinc(Seng) atau disebut Brass 90 (CuZn10) dan Core anakpeluru/proyektil yang terbuat dari bahan Lead (Timbal).e. Barang bukti yang diberi kode Q 3 adalah bagian dari Core anakpeluru/proyektil yang terbuatdari bahan Lead (Timbal).f.
134 — 83
mengajukan gugatan sebagai berikut:1.Bahwa pada tanggal 6 Juni 2004 Penggugat telah membeli sebidangtanah seluas 13 hektar(130.000 m2)dari Tergugat dengan hargakeseluruhan yang telah disepakati sejumlah Rp. 268.500,000.( dua ratusenam puluh delapan juta lima ratus rupiah );Bahwa tanah yang dibeli olen Penggugat dari Tergugat seluas 13 hektar(130.000 m2), adalah sebagian dari luas tanah 231.000 M2 yang menurutketerangan Tergugat adalah merupakan bagian dari hak warisnya dariorang tuanya yang bernama NANG TIMBAL
(alm) semasahidupnya telah melakukan perkawinan dengan Men Timbal (alm) dan dariperkawinan tersebuttelah dikaruniai tiga orang anak yang masing masingbernama; (1) Wayan Gembal (Penggugat Rekonvensi), (2) MadeSangkug, (3) Nengah Jalan.Bahwa setelah Nang Timbal meninggal dunia, selain meninggalkanPenggugat Rekonvensi sebagai ahli warisnya, Nang Timbal (alm) jugameninggalkan harta warisan berupa bidang tanah sesuai dengan Pipil No.584, Persil No. 35b, kelas A42 atas nama Nang Timbal.Bahwa sesuai dengan
Menyatakan hukum sebidang tanah sesuai dengan Pipil No, 584, PersilNo, 35b, kelas A 42 atas nama Nang Timbal adalah sah milik Nang Timbal(alm).3.
Menyatakan hukum Wayan Gembal (Penggugat Rekonvensi), MadeSangkung, dan Nengah Jalan adalah ahli waris yang sah dari NangTimbal (alm) dan berhak terhadap bidang tanah sesuai dengan Pipil No.Halaman 22 dari 57 Putusan Nomor 40/Pdt.G/2019/PN Srp10.11.12.584, Persil No. 35b, kelas A 42 peninggalan Nang Timbal (alm).Menyatakan hukum Tanah Sengketa Rekonvensi, Tanah Sengketa IlRekonvensi, Tanah Sengketa Ill Rekonvensi, dan Tanah Sengketa IVRekonvensi adalah sah milik Penggugat Rekonvensi.Menyatakan hukum
yangmerupakah orang tua kandung dari Tergugat ;Bahwa benar tanah yang dimiliki oleh Tergugat sebanyak 13 (tigabelas) hektar;Bahwa tanah yang 13 (tiga belas) hektar itu tidak semua atas namaTergugat karena sudah banyak yang diredis;Bahwa saksi tidak mengetahui Nang Timbal tersebut ;Bahwa Nang Timbal mempunyai tanah sebanyak 23 (dua puluh tiga)hektar yang terdiri dari 2 (dua) SPPT;Bahwa tanah tersebut sudah dibagibagi ;Bahwa pada Tahun 2004 telah terjadi jual beli antara Penggugat denganTergugat hal
385 — 265 — Berkekuatan Hukum Tetap
dalam perjanjian harus melaksanakan kewajibannyadan pihak yang satu akan menerima/mendapatkan haknya dari pihakyang lain secara timbal balik.
Nomor 78 PK/Pdt.SusPailit/201523.24.2a.ayat (1) Undang Undang Kepailitan tidak ada menyatakan secarategas dan eksplisit bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/TermohonKasasi/Tergugat selaku Kurator harus/wajib memberikan jaminanmelaksanakan isi perjanjian;Pengakhiran perjanjian sewa merupakan kehendak dari UndangUndang Kepailitan yang memberikan kewenangan kepada Kuratoruntuk menilai apakah perjanjian timbal balik yang belum atau barusebagian terpenuhi dilanjutkan atau tidak, jika perjanjian timbal baliktidak
kreditor konkuren;Selain itu Judex Juris harus juga melihat Pasal 36 ayat (4) yangmenunjukkan bahwa apabila Kurator menyatakan kesanggupannyauntuk melanjutkan perjanjian timbal balik dia harus membuatpernyataan.
Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 36 ayat (1) hanyamembatasi pada kualifikasii perjanjian timbal balik dan kesempatanyang dapat digunakan oleh pihak yang melakukan perjanjian denganHalaman 21 dari 44 hal. Put.
Nomor 78 PK/Pdt.SusPailit/201543.44.Bahwa ketentuan yang ada pada Pasal 36 baik ayat (1) maupun ayat(2) dan seterusnya sampai ayat (5) adalah ketentuan yang salingberkaitan satu sama lain dan masingmasing ayat tidak berdiri sendiri;Bahwa muatan isi yang terkandung pada ketentuan Pasal 36 adalahsebagai berikut:Ayat (1) pada pokoknya berisi tentang:= Adanya perjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagiandipenuhi;Yang dimaksud dengan perjanjian timbal balik adalah perjanjiandimana para pihak diwajiobkan
1.BAIATUS SHOLIHAH, S.H.
2.IDA AYU MADE YUNI ROSTIAWATY,SH.
3.DEDDI DILIYANTO, SH
Terdakwa:
I GEDE PURNAMA PUTRA ALS PUTRA
14 — 7
Karang Timbal, Kel.
Karang Timbal, Kel.Punia, Kec. Mataram, kota Mataram.
Karang Timbal, Kel.Punia, Kec.
Karang Timbal, Kel. Punia, Kec. Mataram,kota Mataram.
Karang Timbal, Kel. Punia, Kec.
51 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
olehHANGKONG JUNAIDI SIHOTANG alias HANGKONG dan Terdakwa tanpamelalui pihak Kepolisian yang berwenang membuat Surat Ijin Mengemudi(SIM) melainkan dengan membuat sendiri SIM tersebut dengan caramengedit foto HANGKONG JUNAIDI SIHOTANG alias HANGKONG danRAHMAT TANJUNG dengan menggunakan Program Photoshop Cs2 untukmembersihkan tampilan foto dan menggabungkan latar belakang fotoberwarna biru yang terdapat tulisan dan lambang satuan Polisi Lalu Lintas,lalu contoh SIM Golongan C yang lain di Scanning secara timbal
scanningtersebut, kemudian identitas HANGKONG JUNAIDI SIHOTANG. aliasHANGKONG dan Terdakwa diketik untuk dimasukkan kedalam format SIMasli yang telah diedit sebelumnya, sedangkan untuk sidik jari dan tandatangan yang berada di dalam SIM tersebut bukanlah sidik jari dantandatangan asli dari HANGKONG JUNAIDI SIHOTANG alias HANGKONGdan Terdakwa namun merupakan sidik jari dan tandatangan dari SIM asiliyang telah di scan kedalam computer, setelah selesai memasukkan dataidentitas tersebut lalu SIM dicetak timbal
HANGKONG JUNAIDISIHOTANG alias HANGKONG dan Terdakwa tanpa melalui pihakKepolisian yang berwenang membuat Surat Ijin Mengemudi (SIM)melainkan dengan membuat sendiri SIM tersebut dengan cara mengeditfoto HANGKONG JUNAIDI SIHOTANG alias HANGKONG dan RAHMATTANJUNG dengan menggunakan Program Photoshop Cs2 untukmembersihkan tampilan foto dan menggabungkan latar belakang fotoberwarna biru yang terdapat tulisan dan lambang satuan Polisi Lalu Lintas,lalu contoh SIM Golongan C yang lain di Scanning secara timbal
20 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
Setiap Negara anggota ICAO secara timbal balik memberikanpembebasan pengenaan pajak properti dan modal atau pajakpajakyang serupa, pada kapal terbang dari Negara anggota ICAO lainnyayang terlibat dalam penyediaan transportasi udara internasional;b.
No. 137/B/PK/PJK/201114penerbangan internasional, tidak dikenakan PPN sepanjang Negaratempat kedudukan perusahaan penerbangan tersebut memberikanpembebasan yang sama terhadap Perusahaan Penerbangan Indonesia(Asas Pembebasan Timbal Balik);Berdasarkan S1001 ini secara eksplisit Indonesia menghormatikebiasaan internasional;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005;Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tanggal 30Juni 2005 mengenai pembebasan PPN untuk avtur penerbangan internasional
(salah satu pelayanan jasa kebandarudaraan), dinyatakan penyerahan avturkepada maskapai penerbangan untuk keperluan penerbangan internasionaldiberikan fasilitas tidak dipungut PPN sepanjang perjanjian pelayanantransportasi udara mencantumkan Asas Timbal Balik";Bahwa Peraturan Pemerintah ini mengacu pada perjanjian pelayanantransportasi udara yang merupakan perjanjian internasional dan bilateral antaraPemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Negara lain tentangpelayanan transportasi udara yang
Dengan demikian,ketentuan di atas mernperhatikan Asas Timbal Balik sebagai dasar perlakuanPPN atas transaksi yang berhubungan dengan transportasi udara internasional.Hal ini dapat dipersamakan dengan jasa kebandarudaraan lainnya untukkeperluan penerbangan internasional.
Rachmat Soemitro, S.H. hal 6061), dimana ataspenyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak kepada wakilwakilDiplomatik dibebaskan dari PPN atas dasar Asas Timbal Balik walaupunUndangUndang PPN (dalam Pasal 4 huruf a dan c) memenuhi kriteria untukdikenakan PPN;Penerapan Asas Timbal Balik di negara lain;Bahwa sebagai contoh penerapan Asas Timbal Balik, Pemohon Bandingmemperoleh beberapa data yang dapat digunakan yang berasal dari beberapa16perusahaan luar negeri yang sejenis dengan perusahaan Pemohon
RESKY ANDRI ANANDA, S.H.
Terdakwa:
AHSAN alias CANGO
69 — 22
TerdakwaAHSAN kemudian mengulangi proses tersebut pada sisi sebelah uang sehinggadiperoleh cetakan timbal balik. Setelah memperoleh cetakan timbal balik, terdakwaAHSAN kemudian menggunting kertas folio tersebut sehingga menjadi uang Rupiahpalsu pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah); Bahwa proses tersebut dilakukan oleh terdakwa AHSAN beberapa kali sehinggadiperoleh uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) untukdigunakan berbelanja memenuhi kebutuhan seharihari.
TerdakwaAHSAN kemudian mengulangi proses tersebut pada sisi sebelah uang sehinggadiperoleh cetakan timbal balik.
Setelah memperoleh cetakan timbal balik, terdakwaAHSAN kemudian menggunting kertas folio tersebut sehingga menjadi uang Rupiahpalsu pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah); Bahwa proses tersebut dilakukan oleh terdakwa AHSAN beberapa kali sehinggadiperoleh uang rupiah palsu pecahan Rp. 50.000, (lima puluh ribu rupiah) untukdigunakan berbelanja memenuhi kebutuhan seharihari.wannn Perbuatan terdakwa AHSAN Alias CANGO diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 244 Kitab Undangundang Hukum Pidana.Menimbang
(lima puluh ribu rupiah), setelah ituTerdakwa mengambil solasi kertas warna putih dan memberi tanda didalam printeruntuk ukuran bentuk uang asli, Kemudian saya mengambil kertas ukuran folio danuang asli lalu dimasukkan kedalam printer Epson untuk difoto copy, setelah lembarpertama keluar lalu kertas folio hasil foto copy tersebut saya masukkan kembali ketempat keluar kertas dengan dibalik begitu juga dengan uang asli tersebut sayabalik karena uang pecahan asli mempunyai gambar timbal balik, setelah
pecahan Rp.50.000, (lima puluh riburupiah), setelah itu Terdakwa mengambil solasi kertas warna putih dan memberitanda didalam printer untuk ukuran bentuk uang asli, Kemudian saya mengambilkertas ukuran folio dan uang asli lalu dimasukkan kedalam printer Epson untukdifoto copy, setelah lembar pertama keluar lalu kertas folio hasil foto copy tersebutsaya masukkan kembali ke tempat keluar kertas dengan dibalik begitu jugadengan uang asli tersebut saya balik karena uang pecahan asli mempunyaigambar timbal
44 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1113/B/ PK/PJK/2014Penyerahan Avtur kepada maskapai penerbangan untuk keperluanpenerbangan internasional diberikan fasilitas tidak dipungut PajakPertambahan Nilai sepanjang perjanjian pelayanan transportasi udaramencantumkan asas timbal balik;bahwa dari ketentuan ini terlinat bahwa:1) Pemerintah taat sepenuhnya pada ketentuan internasional tentangperlakuan azas timbal balik;2) Masalah tempat dimana penyerahan dilakukan bukanlah hal yangmutlak untuk pertimbangan pengenaan Pajak Pertambahan
Putusan Nomor 1113/B/ PK/PJK/20143) Azas timbal balik terhadap perusahan pelayaran Indonesia olehnegara yang mempunyai perjanjian bilateral;bahwa dari beberapa penjelasan diatas sudah seharusnya perlakuanyang sama terhadap jasa penunjang untuk penerbangan internasional(seperti jasa ground handling) juga dikecualikan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;2.
Putusan Nomor 1113/B/ PK/PJK/20143) Terhadap Hukum Kebiasaan Internasional yang terkaitdengan asas timbal balik (reciprocity) dan hubunganKonvensi Chicago 1944 dengan Piagam MahkamahInternasional Pasal 38 ayat (1), dapat dijelaskan sebagaiberikut: Asas timbal balik adalah perlakuan satu negaraterhadap individu atau badan hukum dari satu negaralain yang diharapkan hal yang sama akan dilakukanjuga oleh satu negara dari asal dari warga negara ataubadan hukum negara tersebut.
Karena ada suatukewajiban untuk menjalankan maka dalam ruanglingkup masyarakat internasional asas timbal balikbiasanya diatur di dalam suatu PerjanjianInternasional. Di dalam Hukum Kebiasaan Internasional tidak adaketentuan tentang resiprositas atau timbal balik. Yangterdapat di dalam hukum kebiasaaninternasionaladalah praktek yang dilakukan oleh suatu negara dankemudian praktek itu dijadikan dasar hukum olehsuatu pengadilan internasional untuk memutus suatuperkara.
Kalaupun pembahasan tentang timbal balikterkait dengan praktek dari negara tentu tidak terkaitdengan hukum kebiasaan internasional akan tetapiterkait dengan kebiasaan yang ada di dalammasyarakat internasional, jadi dianggap sebagaiinternasional comity atau kesopansantunaninternasional.
50 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 1133/B/PK/PJK/2014Penyerahan Avtur kepada maskapai penerbangan untuk keperluanpenerbangan internasional diberikan fasilitas tidak dipungut PajakPertambahan Nilai sepanjang perjanjian pelayanan transportasi udaramencantumkan asas timbal balik;Bahwa dari ketentuan ini terlinat bahwa:1) Pemerintah taat sepenuhnya pada ketentuan internasional tentangperlakuan azas timbal balik;2) Masalah tempat dimana penyerahan dilakukan bukanlah hal yangmutlak untuk pertimbangan pengenaan Pajak Pertambahan
Putusan Nomor 1133/B/PK/PJK/20143) Azas timbal balik terhadap perusahan pelayaran Indonesia olehnegara yang mempunyai perjanjian bilateral;Bahwa dari beberapa penjelasan di atas sudah seharusnya perlakuanyang sama terhadap jasa penunjang untuk penerbangan internasional(seperti jasa ground handling) juga dikecualikan dari pengenaan PajakPertambahan Nilai;2.
Putusan Nomor 1133/B/PK/PJK/2014menjalankan, dan kalau pemerintah memutuskan untukmenjalankan atas sesuatu yang sifatnya fakultatif makahal tersebut yang harus ditransformasikan ke dalamhukum nasional.Terhadap Hukum Kebiasaan Internasional yang terkaitdengan asas timbal balik (reciprocity) dan hubunganKonvensi Chicago 1944 dengan Piagam MahkamahInternasional Pasal 38 ayat (1), dapat dijelaskan sebagaiberikut: Asas timbal balik adalah perlakuan satu negaraterhadap individu atau badan hukum dari satu
Karena ada suatukewajiban untuk menjalankan maka dalam ruanglingkup masyarakat internasional asas timbal balikbiasanya diatur di dalam suatu PerjanjianInternasional. Di dalam Hukum Kebiasaan Internasional tidak adaketentuan tentang resiprositas atau timbal balik. Yangterdapat di dalam hukum kebiasaaninternasionaladalah praktek yang dilakukan oleh suatu negara dankemudian praktek itu dijadikan dasar hukum olehsuatu pengadilan internasional untuk memutus suatuperkara.
Kalaupun pembahasan tentang timbal balikterkait dengan praktek dari negara tentu tidak terkaitdengan hukum kebiasaan internasional akan tetapiterkait dengan kebiasaan yang ada di dalammasyarakat internasional, jadi dianggap sebagaiinternasional comity atau kesopansantunaninternasional.
14 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
negaranya sendiri;Bahwa dengan demikian, perjanjian atau kesepakatan bersama (konvensiinternasional) sehubungan dengan penyeragaman perlakuan, seperti misalnyapenentuan tarif biaya (charges) pelabuhan udara, perlakuan pajak (termasukPPN) atas transaksi tertentu, diperlukan agar memberikan kepastian danperlakuan yang adil kepada perusahaan penerbangan di berbagai negara;Asas Resiprokal serta berbagai peraturan dan/atau dokumen yang mendukungbahwa Indonesia menghormati dan mengakui asas resiprokal (timbal
Setiap Negara anggota ICAO secara timbal balik memberikanpembebasan pengenaan pajak properti dan modal atau pajakpajak yangserupa, pada kapal terbang dari Negara anggota ICAO lainnya yangterlibat dalam penyediaan transportasi udara internasional;b.
Nomor 138/B/PK/PJK/2011penerbangan internasional, tidak dikenakan PPN sepanjang Negaratempat kedudukan perusahaan penerbangan tersebut memberikanpembebasan yang sama terhadap Perusahaan Penerbangan Indonesia(asas pembebasan timbal balik);Berdasarkan S1001 ini secara eksplisit Indonesia menghormati kebiasaaninternasional;Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005.Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2005 tanggal 30Juni 2005 mengenai pembebasan PPN untuk avtur penerbangan internasional
Rachmat Soemitro, S.H. hal 6061), dimana ataspenyerahan Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak kepada wakilwakilDiplomatik dibebaskan dari PPN atas dasar asas timbal balik walaupun UndangUndang PPN (dalam Pasal 4 huruf a dan c) memenuhi kriteria untuk dikenakanPPN;Penerapan asas timbal balik di negara lain.Bahwa sebagai contoh penerapan asas timbal balik, Pemohon Bandingmemperoleh beberapa data yang dapat digunakan yang berasal dari beberapaperusahaan luar negeri yang sejenis dengan perusahaan Pemohon
Banding dimana atas tagihannya kepada perusahaan penerbangan Indonesia atas jenisjasa yang sama tidak dikenakan pajak yang sejenis dengan PPN;Bahwa pemerintah Indonesia yang berdasarkan kebiasaan internasionaltelah memberikan pembebasan PPN atas dasar timbal balik, maka apabilaHal. 16 dari 44 hal.
18 — 4
Menetapkan barang bukti berupa:- 1 (satu) buah buku blok notes yang berisikan angka tebak togel;- 1 (satu) lembar kertas karbon warna biru;- 1 (satu) lembar kertas berisikan timbal balik yang bersikan nomor tebakan togel;- 1 (satu) buah pulpen wanna hitam merek standart AE-7;- 1 (satu) buah blok rekap beserta lembar salinan;- 1 (satu) buah papan tulis;- 1 (satu) buah buku tafsir mimpi Joyo Boyo;- 1 (satu unit Hp merk Nokia type 110 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;- Uang tunai
ZEFFRI SIRAIT dan saksi AMIR MUDASIR serta rekannya melihat terdakwaAGUS SALIM HASIBUAN alias AGUS sedang duduk diwarung kopi miliknya sambilmerekap angka tebakan judi Togel kedalam blok notes, kemudian saksi ZEFFRI SIRAITdan saksi AMIR MUDASIR serta rekannya mendekati terdakwa dan langsungmenangkapnya dan pada saat ditangkap dari terdakwa disita barang bukti berupa (satu)buah buku blok notes yang berisikan angka tebakan Togel, (satu) lembar kertas karbnwarna biru, (satu) lembar kertas berisikan timbal
saksi AMIR MUDASIR serta rekannya yanglain (anggota Polri pada Polres Tebing Tinggi) karena tanpa ada izin dari pihak yangberwenang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judikepada khalayak umum dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya yaitupermainan judi jenis Togel, dan pada saat ditangkap dari terdakwa disita barang buktiberupa 1 (satu) buah buku blok notes yang berisikan angka tebakan Togel, 1 (satu)lembar kertas karbn warna biru, 1 (satu) lembar kertas berisikan timbal
peran Terdakwa dalam permainan judi togel ada sebagai juru tulis juditogel;Bahwa Terdakwa baru 3(tiga) bulan sebagai juru tulis togel;Bahwa Terdakwa menyetorkan hasil permainan judi togel kepada Heru yangberperan sebagai penerima hasil kutipan dari pemasang yang dilanjutkan Heruuntuk menyetorkan kepada Suprat;Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah 1 (satu) buah bukublok notes yang berisikan angka tebakan togel, (satu) lembar kertas karbonwarna biru dan (satu) lembar kertas berisikan timbal
tulis, 1 (satu)buah buku tafsir mimpi Joyo Boyo dan 1 (satu) unit Handphone merk Nokia type110 warna hitam;Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.15% dari permainan juditogel sebagai juru tulis judi togel;Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang untuk bermain juditogel;Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:1 (satu) buah buku blok notes yang berisikan angka tebak togel, (satu) lembar kertaskarbon warna biru, (satu) lembar kertas berisikan timbal
Umum UntukMelakukan Permainan Judi;2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS SALIM HASIBUAN ALIASAGUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwadikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5 Menetapkan barang bukti berupa:e 1 (satu) buah buku blok notes yang berisikan angka tebak togel;e 1 (Satu) lembar kertas karbon warna biru;1 (satu) lembar kertas berisikan timbal
32 — 1
Rahman, - 1 (satu) buah kunci leter T warna silver, - 1 (satu) buah kunci leter T yang berkarat yang telah patah ujungnya, - 1 (satu) buah cat merek Artic Spray pain warna A192 Royal Blue, dan - 1(satu) buah obeng timbal balik dengan warna gagang transparan, 1 (satu) buah timba warna hijau,Dirampas untuk dimusnahkan ;6. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;
Terbanding/Tergugat : PT Bank Negara Indonesia (Persero)
Terbanding/Turut Tergugat : Indrasari
44 — 19
Eksepsi mengenai gugatan tidak dapat diajukan dan diterapkandalam perjanjian timbal balik dengan kewajiban pemenuhan prestasisecara timbal balik (eksepsi non adimpleti contractus);Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 83/PDT/2022/PT SBYBahwa yang menjadi alasan TERGUGAT menyatakan bahwa gugatantidak dapat diajukan dan diterapkan dalam perjanjian timbal balik dengankewajiban pemenuhan prestasi secara timbal balik dengan alasan bahwaPENGGUGAT tidak tepat dan tidak berdasar mendalilkan bahwaTERGUGAT telah
melakukan perbuatan melawan hukum kepadaPENGGUGAT sementara fakta hukum yang sebenarnya terjadi faktaadanya wanprestasi yang dilakukan oleh PENGGUGAT kepadaTERGUGAT atas Perjanjian Kredit yang telah disepakati sehinggaterdapat unsur Perjanjian Timbal Balik dimana masingmasing pihakdibebani kewajiban untuk memenuhi Prestasi tertentu secara timbalbalik sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit yang telahdisepakati;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan NegeriGresik membacakan putusan
194 — 64
Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan :dalam hal pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan, terdapatperjanjian timbal balik yang belum atau baru sebagian dipemuhi, pihakyang mengadakan perjnjian dengan Debitor dapat meminta kepadaKurator untuk memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaanperjanjian tersebut dalam jangka waktu yang sepakati oleh Kurator danpihak tersebut.
DAB selakuDebitor Pailit untuk memenuhi perjanjian jual beli yang dibuat denganPelawan;Bahwa dengan demikian perjanjian timbal balik antara PT.
jual beli dengan Debitur Pailit yangkewajibannya sudah terpenuhi maka tidak disebut sebagai Kreditur,tetapi pihak ketiga sesuai pasal 36, perjanjian harus dilanjutkan olehKurator ;Bahwaharta pihak ketiga yang terlanjur dimasukkan dalam boedel pailittetap dapat dilanjutkan oleh Kurator ;Bahwa cara meminta Kurator untuk melanjutkan perjanjian timbal baliksebagaimana diatur dalam pasal 36 bisa secara lisan atau tertulis ataumelalui pengadilan ;Bahwa Jika Kurator tidak mau melanjutkan perjanjian timbal
balik dapatdilakukan gugatan di pengadilan;Bahwa Pasal 26 menjelaskan yang digugat dihadapan Pengadilanberkaitan dengan harta pailit adalah Kurator, karena Debitur Pailitsudah tidak berwenang atas hartanya ;Bahwa harta yang masih atas nama Debitur Pailit tidak serta mertaharta pribadi Debitur, harus dibuktikan dulu dan jika terkait denganperjanjian timbal balik yg prestasinya hampir selesai tidak bisa disebutharta Debitur.
Ada alasan untuk tidak disebut sebagai harta pribadiDebitur;Bahwa hak actio pauliana dalam kepailitan jangka waktunya 1 tahun ;Bahwa berkaitan dengan ketentuan pasal 37, dalam kepailitanmelaksanaan pasal 36 tidak diharuskan atas perjanjian timbal balikdengan alas hak yang sah secara hukum.
401 — 71 — Berkekuatan Hukum Tetap
Timbal Mg/L 1,152 0,5 APHA3111B.2005 6. Seng Mg/L 0,013 50,0 APHA3111B,2005 2. Limbah kertas yang ada didalam TRUK No.Pol. AG9898UV, LAB Nomor :3507/S/LKA MLG/IX/2014No Para meter Satuan Hasil Satandart Metode analisa Keterangan: baku mutu1. Arsen Mg/L 0,012 5,0 SNI 066989,542005 2. Kadmium Mg/L 0,030 1,0 APHA3111B,2005 3. Tembaga Mg/L Tidak 10,0 APHA3111B.2005 MDL 0,0209terdeteksi4. Krom total Mg/L Tidak 5,0 APHA3111B,2005 MDL 0,0204terdeteksi5. Timbal Mg/L 1,357 0,5 APHA3111B,2005 6.
Timbal Mg/L 1,152 0,5 APHA3111B,2005 6, Seng Mg/L 0,013 50,0 APHA3111B,2005 2. Limbah kertas yang ada didalam TRUK No.Pol. AG9898UV, LAB Nomor :3507/S/LKA MLG/IX/2014No Para meter Satuan Hasil Satandart Metode analisa Keterangan baku mutu1. Arsen Mg/L 0,012 5,0 SNI 066989,542005 2. Kadmium = Mg/L 0,030 1,0 APHA3111 B,2005 3. Tembaga Mg/L Tidak 10,0 APHA3111B,2005 MDL 0,0209terdeteksi4. Krom total Mg/L Tidak 5,0 APHA3111B,2005 MDL 0,0204terdeteksi5. Timbal Mg/L 1,357 0,5 APHA3111B,2005 6.
Timbal Mg/L 1,152 0,5 APHA3111B.2005 6. Seng Mg/L 0,013 50,0 APHA3111B,2005 2. Limbah kertas yang ada didalam TRUK No.Pol. AG9898UV, LAB Nomor : 3507/S/LKA MLG/IX/2014No.Para meter Satuan Hasil Satandart Metode analisa Keteranganbaku mutu1. Arsen Mg/L 0,012 5,0 SNI 066989,542005 2. Kadmium Mg/L 0,030 1,0 APHA3111B,2005 3. Tembaga Mg/L Tidak 10,0 APHA3111B.2005 MDL 0,0209terdeteksi4. Krom total Mg/L Tidak 5,0 APHA3111B,2005 MDL 0,0204terdeteksi5. Timbal Mg/L 1,357 0,5 APHA3111B,2005 6.
Timbal Mg/L 1,152 0,5 APHA3111B,2005 6, Seng Mg/L 0,013 50,0 APHA3111B,2005 2. Limbah kertas yang ada didalam TRUK No.Pol. AG9898UV, LAB Nomor :3507/S/LKA MLG/IX/2014No.Para meter Satuan Hasil Satandart Metode analisa Keteranganbaku mutu1. Arsen Mg/L 0,012 5,0 SNI 066989,542005 Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 2843 K/PID.SUS.LH/2015 2. Kadmium Mg/L 0,030 1,0 APHA3111 B,2005 3. Tembaga Mg/L Tidak 10,0 APHA3111B,2005 MDL 0,0209terdeteksi4.
Timbal Mg/L 1,357 0,5 APHA3111B,2005 6.