Ditemukan 395432 data
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Widodo
12 — 3
Penyidik Atas Kuasa PU:
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
WidodoPanitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek sertadihadiri oleh Tugas Rulatno, SE. selaku Penyidik pada Satuan Polisi PamongPraja dan Kebakaran Kabupaten Trenggalek atas kuasa Penuntut Umum dandihadapan Terdakwa;Panitera Pengganti, Hakim,Soni Trisaksono, S.H. Abraham Amrullah, S.H., M.Hum.
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Sutikno
3 — 2
Penyidik Atas Kuasa PU:
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Sutikno
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Bonawi
19 — 3
Penyidik Atas Kuasa PU:
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Bonawi
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Tumirin
45 — 19
Penyidik Atas Kuasa PU:
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Tumirin
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Fatimah
8 — 3
Penyidik Atas Kuasa PU:
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Fatimah
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Sarjoro
12 — 3
Penyidik Atas Kuasa PU:
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Sarjoro
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Saridi
17 — 3
Penyidik Atas Kuasa PU:
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Saridi
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Yudianto
15 — 3
Penyidik Atas Kuasa PU:
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Yudianto
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Mulyono
12 — 3
Penyidik Atas Kuasa PU:
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Mulyono
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Purwanto
4 — 5
Penyidik Atas Kuasa PU:
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Purwanto
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Pasimin
8 — 2
Penyidik Atas Kuasa PU:
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Pasimin
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Romli
15 — 0
Penyidik Atas Kuasa PU:
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Romli
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Kusmanto
15 — 3
Penyidik Atas Kuasa PU:
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Kusmanto
- Tentang : PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN
PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2018 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS BAGI PENGADILAN
Prajurit yang tidak melaporkan hal tersebut dapatdidakwa melanggar Pasal 131 Undang Undang RINomor 35 Tahun 2009.Prajurit yang Melakukan Tugas Monitoring Tindak PidanaNarkotikaPrajurit yang ditugasi monitoring adanya tindak pidanaNarkotika di suatu tempat wajib melaporkan pelaksanaantugas tersebut kepada atasan pemberi perintah padakesempatan pertama.
hukum kasasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A ayat (2) huruf cUndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MahkamahAgung adalah dengan melihat dasar hukum kewenanganditerbitkannya objek gugatan.Apabila objek gugatan diterbitkan atas dasar kewenangandesentralisasi tidak dapat diajukan kasasi, kecuali kewenangantersebut memenuhi ketentuan sebagai berikut:a. berkaitan erat dengan kewenangan dekonsentrasi, ataub. berkaitan erat dengan kewenangan tugas
memberikan laporanpertanggungjawaban pengelolaan PNBP di lingkunganMahkamah Agung kepada Sekretaris MahkamahAgung.Belum terjalin koordinasi yang baik antara pelaksanakegiatan (Kepaniteraan) dengan pengelola keuangan(Sekretariat) pada setiap satuan kerja yang mengakibatkananggaran DIPA 03, 04 dan 05 menjadi tidak terserap secarasempurna.Kebijakan /Strategi:Melakukan sosialisasi terhadap implementasi suratSekretaris Mahkamah Agung Nomor1132/SEK/KS.00/08/2018 tanggal 23 Agustus 2018perihal Implementasi Tugas
- Tentang : Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
Ketua Pengadilan TingkatPertamadiSeluruh IndonesiaSURAT EDARANNomor 07 Tahun 2012TENTANGRumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah AgungSebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi PengadilanBahwa sejak 19 September 2011, berdasarkan Surat Keputusan Ketua MahkamahAgung Nomor 142/KMA/SK/IX/2011 tanggal 19 September 2011 tentang PedomanPenerapan Sistem Kamar di Mahkamah Agung, Mahkamah Agung telah menerapkansistem kamar dalam proses penanganan perkara.
Tidak perlu. 19.20.21.22.23.Dimana diajukan gugatanterhadap Kurator yangmelakukan kelalaian/kesalahanatau kerugian dalam melaksanakan tugaS pengurusanatau pemberesan ?Dapatkah pembuktian secaramateriil diterapbkan dalammenghadapi permohonan pailityang diajukan oleh Debitor ?Apakah PT dapat dipailitkanatas utang yang dibuat olehDirektur yang melanggarAD/ART ?Bagaimanakah apabila Debitormenolak pembayaran feeKurator, setelah permohonanpailit ditolak di tingkat Kasasidan PK ?
Dalam hal iniTergugat dapat memberi kuasamisalnya kepada biro hukumnya ataucukup dengan surat tugas. Surat tugasdapat menggantikan surat kuasaasalkan disebutkan kepada yangbersangkutan ditugaskan untuk hadirmewakili Tergugat dan dicantumkanhalhal apa yang ditugaskan untukmewakili Tergugat tersebut.
BINDU SIAHAAN
Tergugat:
1.Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Unit Pelaksana Tugas
2.Jamaludin S. Hut
76 — 11
Penggugat:
BINDU SIAHAAN
Tergugat:
1.Kepala Unit Pelaksana Tugas Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara Unit Pelaksana Tugas
2.Jamaludin S. Hut
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Suprianto
24 — 3
Penyidik Atas Kuasa PU:
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Suprianto
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Suwito
12 — 3
Penyidik Atas Kuasa PU:
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Suwito
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Siswanto
14 — 3
Penyidik Atas Kuasa PU:
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Siswanto
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Suwanto
19 — 19
Penyidik Atas Kuasa PU:
Tugas Rulatno, SE
Terdakwa:
Suwanto