Buku Kas Umumb. Buku Kas Pembantu Pajak danc. Buku Bank. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113Tahun 2014 Tanggal 1 Desember 2014 tentang PengelolaaanKeuangan Desa pasal 5 huruf e, yang berbunyi : Melakukanverivikasi terhadap bukti bukti penerimaan dan pengeluaranAPBD.

Buku Kas Umumb. Buku Kas Pembantu Pajak danc. Buku Bank6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113Tahun 2014 Tanggal 1 Desember 2014 tentang PengelolaaanKeuangan Desa pasal 5 huruf e, yang berbunyi : Melakukanverivikasi terhadap bukti bukti penerimaan dan pengeluaranAPBD7.

Lampung Selatan 2010 yakni sbb :1 Bendahara Pengeluaran secara administrasi wajib mempertanggungjawabkanpenggunaan uang persediaan kepada Bupati Lampung Selatan melalui DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten LampungSelatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.2 Dokumen yang digunakan oleh Bendahara dalam pefiata usahaan BendaharaPengeluaran.a Buku kas umumb Buku bankc Buku pajakd Buku panjar buku bantu pengeluaran per rincian obyek / rekeninge Register SPPUP/GU/TU/LS3

Lampung Selatan 2010 yakni sbb :1 Bendahara Pengeluaran secara administrasi wajibmempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan kepada BupatiLampung Selatan melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah Kabupaten Lampung Selatan paling lambat tanggal 10bulan berikutnya.22,2 Dokemen yang digunakan oleh Bendahara dalam pefiata usahaanBendahara Pengeluaran.a Buku Kas Umumb Buku Bankc Buku Pajakd Buku Panjar Buku Bantu pengeluaran per rincian obyek / rekeninge Register SPPUP/GU/TU/LS1

Lampung Selatan 2010 yakni sbb :Bendahara Pengeluaran secara administrasi wajib mempertanggungjawabkanpenggunaan uang persediaan kepada Bupati Lampung Selatan melalui DinasPendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten LampungSelatan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.Dokemen yang digunakan oleh Bendahara dalam pefiata usahaan BendaharaPengeluaran.a Buku Kas Umumb Buku Bankc Buku Pajakd Buku Panjar Buku Bantu pengeluaran per rincian obyek / rekeninge Register SPPUP/GU/TU/LS1 Bendahara

Lampung Selatan 2010 yakni sbb := Bendahara Pengeluaran secara administrasi wajibmempertanggungjawabkan penggunaan uang persediaan kepada BupatiLampung Selatan melalui Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah Kabupaten Lampung Selatan paling lambat tanggal 10bulan berikutnya.= Dokemen yang digunakan oleh Bendahara dalam pefiatausahaanBendahara Pengeluaran.a Buku Kas Umumb Buku Bankc Buku Pajakd Buku Panjar Buku Bantu pengeluaran per rincian obyek / rekeninge Register SPPUP/GU/TU/LS= Bendahara

syaratsyaratnya,hal tersebut juga telah dilanggaroleh Termohon 3 didalam Putusannya.Bahwa adapun Putusan Termohon 3 yang didaftar Nomor : 040/Prk/BPSK.Kabsi/VIII/2014 dan diputus tanggal 23 September 2014 telah melebihikewenangannya dan telah merupakan Putusan yang seharusnya diucapkan dandiputuskan Oleh Badan Peradilan sebagaimana putusan Tergugat 3 halaman 8dimana Pasal 25 Ayat (1) UndangUndang Nomor 48 Tahun 2008 tentang kekuasaankehakiman badan peradilan dibawah mahkamah Agung :a Peradilan Umumb

Tarif umumb.2. Tarif efektif 0c.3. Jumlah ai+a2)lb. Dikurangi 0b.1. PPN atas retur penjualanb.2. Pajak Keluaran yang dipungut oleh pemungut PPNb.3. PPN yang disetor dimuka dalam Masa Pajak yang sama b.4. Jumlah (b1+b2+b3) 0Ic. Jumlah Pajak keluaran yang dipungut sendiri (a.3b.4) 03. Pajak yang dapat diperhitungkanla. Pajak Masukan yang dapat dikreditkan 0lb. Dibayar dengan NPWP sendiri 0Ic.

sehinggabertentangan dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) PERMA Nomor 1Tahun 2006;Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentangPerlindungan Konsumen Kewenangan Badan Penyelesaian SengketaKonsumen (BPSK) adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui Lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketakonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang beradadi lingkungan peradilan umumb

Dalil Gugatan Penggugat dalam pokok Perkara angka point 2, dijelaskanpada tanggal 30 Oktober 1994 antara Penggugat dengan Tergugatmenandatangani Perjanjian Nomor : 5096/126.1/le/1994, TentangPeningkatan Mutu Sekolah Menengah Umumb. Dalil Gugatan Penggugat dalam Pokok Perkara angka point 3 dijelaskanHalaman 28 dari 71 Putusan Nomor 71/PDT/2020/PT SMRpada tanggal 14 Maret 2005, antara Penggugat dengan Tergugatllmenandatangani Kesepakatan / Perjanjian.

Dalil Gugatan Penggugat dalam pokok Perkara angka point 2 , dijelaskanpada tanggal 30 Oktober 1994 antara Penggugat dengan Tergugatmenandatangani Perjanjian Nomor : 5096/126.1/le/1994, TentangPeningkatan Mutu Sekolah Menengah Umumb.

Dalil Gugatan Penggugat dalam pokok Perkara angka point 2, dijelaskanpada tanggal 30 Oktober 1994 antara Penggugat dengan Tergugatmenandatangani Perjanjian Nomor 5096/126.1/le/1994, TentangPeningkatan Mutu Sekolah Menengah Umumb.

Peradilan Umumb. Peradilan Agamac. Peradilan Militerd. Peradilan Tata Usaha Negaraa. Kompetensi absolut dari Badan Peradilan Umum :Memeriksa dan menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan olehorangorang sipil dan perkara perdata (pasal 50 UU No. 2/1986),kecuali apabila ada udangudang yang menetapkan peradilan lainuntuk memeriksanya.b.

Nomor 235 K/Pdt.SusBPSK/2017Bahwa menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen kewenangan BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk) adalah:Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen:a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi:Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelakuusaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikansengketa konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilanyang berada di lingkungan peradilan umumb) Bahwa menurut Pasal 52 tentang

Penyerahan yang PPNnya dipungut : Tarif /Rpo 853.477 .380,00 Umumb. Retur penjualan Rp Jumlah Rp 853.477.380,002 Pajak Keluarana. Tarif Umum Rp 85.349.738,00b. dikurangi : PPN Retur Penjualan Rp c. Jumlah pajak keluaran yang dipungut sendiri Rp 85.349.738,003 Pajak Masukan a. Pajak masukan yang dapat dikreditkan Rp 20.459.508,00b. Pajak Masukan yang dibayar dengan NPWP Rp 27.964.245,00sendiric. Kompensasi bulan lalu Rp 183.677.969,00d.

Penyerahan yang PPN nya harus dipungut525.363.636,0055.256.694.573,00Tarif umumB. Koreksi Dasar Pengenaan Pajak oleh Terbanding 167.053.050,00Koreksi peredaran usaha: penghasilan luar usaha 167.053.050,00C. Dikurangi: Retur Penjualan (2.268.942.999,00)Jumlah Dasar Pengenaan Pajak menurut Terbanding 53.680. 168.260,00E. Pajak Keluaran1.

seluruh dalildalil Eksepsi diatas, secara MUTATIS MUTANDIS telah termasukdalam jawaban pokok perkara ini untuk tidak diulangi lagi.Bahwa, adapun tugas dan wewenang BPSK adalah berdasarkan:1 UndangUndang Nomor: 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu:a Menurut Pasal 45 ayat 1 yang berbunyi: setiap konsumen yang dirugikan dapatmenggugat Pelaku Usaha melalui Lembaga yang bertugas menyelesaikansengketa antara Konsumen dan Pelaku Usaha atau melalui peradilan yangberada di lingungan peradilan umumb

Umumb.

dan Pasal 23merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku UsahaBahwa menurut Undangundang Nomor 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)adalah :Undangundang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb

Menyelenggarakan urusan Pemerintah umum ditingkat kecamatansesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangmengatur pelaksanaan urusan Pemerintahan umumb. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakatc.Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman danketertiban umum.Pasal 11a. Untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintah yang menjadikewenangan daerah Kabupaten/Kota ; danb.

dan Pasal 23merupakan beban dan tanggung jawab Pelaku UsahaBahwa menurut Undangundang Nomor 8 tahun 1999 Tentang PerlindunganKonsumen Kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSk)adalah :UndangUndang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen :a) Bahwa menurut Pasal 45 ayat (1) berbunyi :Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melaluiLembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumen dan pelakuusaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umumb

Umumb.

Bahwa putusan yang telah dijatunkan kepada terdakwa oleh MajelisHakim sangatlah ringan dan tidak setimpal dengan perbuatan terdakwa,sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa dan tidak mempunyaidaya tangkal, dan ini menjadi preseden buruk penegakan hukum dalampemberantasan Narkotika.Berdasarkan halhal yang telah kami uraikan diatas, kami Penuntut Umum(pemohon banding) memohon dengan hormat, supaya Pengadilan Tinggi Acehmemutuskan sebagai berikut:a) Menerima permohonan Banding dari Penuntut Umumb

Peradilan Umumb. Peradilan Agamac. Peradilan Militerd.

Menurut pasal 45 ayat (1) berbunyi :setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa konsumendan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkunganperadilan umumb.

surat Kuasa KHUSUS tanggal 20 Desember 2016Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca: Penetapan PLH Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor492/Pid.B/2016/PN Bgl, tanggal 1122016 tentang penunjukan Majelis Hakimdan Surat Penunjukan Panitera untuk menyidangkan perkara ini; Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 492/Pid.B/2016/PNBgl, tanggal 210 2016 tentang Penetapan Hari Sidang; Berkas perkara dan suratsurat lainnya yang bersangkutan;Setelah mendengar :a) Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umumb