bertiup kencangkemudian timbulah titik api baru dari sisa pembakaran yang dilakukan olehterdakwa sebelumnya yang membuat api membesar dan membakar lahan milikterdakwa dan lahan disekitarnya.Bahwa tujuan terdakwa membakar lahan tersebut untuk membersihkantanah tersebut dan rencana akan Terdakwa tanami tanaman sayuran.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal108 Jo 69 Ayat (1) Huruf H Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 TentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH

lingkungan hidup mengajukan tuntutan denganmengatasnamakan kepentingan perlindungan lingkungan hidup, sedangkanLSM yang bergerak di bidang perlindungan konsumen mengajukan tuntutandengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat di bidang perlindungankonsumen.Bahwa dasar hukum hak gugat/legal standing bagi organisasi lingkungan/LSMuntuk mengajukan gugatan dalam bidang lingkungan hidup tersebut adalahPasal 92 ayat (3) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH

SwadayaMasyarakat (LSM) yang bergerak dibidang perlindungan konsumenmengajukan tuntutan dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakatdi bidang perlindungan konsumen.Bahwa dasar hukum Hak Gugat/Legal Standing bagi organisasi lingkungan/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk mengajukan Gugatan dalamHalaman 38 dari 71 Putusan Nomor 619/Pdt.G/2020/PN Sb08.I.01.O02.03.bidang lingkungan hidup tersebut adalah Pasal 92 Ayat (3) UndangundangNomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup (UUPPLH

Penjelasan Pasal 2 huruf a UUPPLH, menjelaskan sebagai berikut: yang dimaksud asas tanggungjawab negara adalah:a. Negara menjamin pemanfaatan sumberdaya alam akanmemberikan manfaat yang sebesarbesarnya bagi kesejahteraandan mutu hidup rakyat, baik generasi masakini maupun generasimasa depan;b. Negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yangbaik dan sehat.c.

Hak AsasiManusia jo Pasal 65 ayat (1) UndangUndang Nomor 32 Tahun 2009tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yanglingkungannya telah dirusak dan hak atas lingkungan hidup yang baikdan sehat masyarakatnya telah direnggut oleh Terlawan II;Bahwa pelibatan Lembaga/ Dinas Lingkungan Hidup/ PemerintahKabupaten Aceh Barat dan Kabupaten Nagan Raya dalam mengawasitindakan pemulihan lingkungan hidup juga telah sesuai dengan asastanggung jawab negara sebagaimana ditentukan Pasal 2 huruf a UUPPLH

, yang menghendaki negara menjamin hak warga negara ataslingkungan hidup yang baik dan sehat.Penjelasan Pasal 2 huruf a UUPPLH, menjelaskan sebagai berikut:yang dimaksud asas tanggung jawab negara adalah:a.

Bahwa legal standing Terbanding Intervensi selaku organisasilingkungan hidup dijamin oleh ketentuan Pasal 92 ayat (1) UUPPLH yangmenyatakan:Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab perlindungan danpengelolaan lingkungan hidup, organisasi lingkungan hidup berhakmengajukan gugatan untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkunganhidup;3.

Bahwa selanjutnya Pasal 92 ayat (3) UUPPLH menentukan syaratorganisasi lingkungan hidup yang dapat mengajukan gugatan adalahberbentuk badan hukum, menegaskan didirikan untuk kepentinganpelestarian lingkungan hidup di dalam anggaran dasar, dan telahmelaksanakan kegiatan nyata sesuai anggaran dasar paling singkat 2(dua) tahun;4.

datang saksi MAJERUMPURNI Bin MADSYAH yang juga memilki lahan disekitar lahan milik Terdakwayang terdakwa bakar.Bahwa tujuan terdakwa membakar lahan tersebut untuk dibersihkan danselanjutnya untuk ditanami pohon Kelapa Sawit baru.Bahwa akibat perbuatan terdakwa lahan milik orang lain disekitar lahanterdakwa ikut terbakar.Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam dengan Pidana dalam Pasal108 Jo 69 Ayat (1) Huruf H Undang Undang RI Nomor 32 Tahun 2009 TentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH

KEDUDUKAN HUKUM PENGGUGAT1.11.21.3Salah satu asas yang dianut dalam UndangUndang No. 32 Tahun2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(selanjutnya disebut UUPPLH) adalah asas tanggung jawabnegara yang artinya bahwa negara bertanggung jawab menjaminpemanfaatan sumber daya alam untuk memberikan manfaatsebesarbesarnya bagi kesejahteraan dan hidup rakyat baikgenerasi masa kini maupun masa depan, menjamin hak warganegara untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehatserta untuk

mencegah perusakan dan/atau pencemaranlingkungan hidup dari kegiatan pemanfaatan sumber daya alam.Sebagai konsekuensi pelaksanaan asas tanggung jawab tersebut,pemerintah dapat mengambil tindakan hukum terhadap pelakuusaha yang dianggap telah merusak atau mencemari lingkunganhidup sehingga menimbulkan kerugian lingkungan hidup;Bahwa, Pasal 90 UUPPLH memberikan kewenangan kepadaInstansi Pemerintah yang bertanggungjawab dalam bidanglingkungan hidup untuk mengajukan gugatan ganti rugi dantindakan tertentu

Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.4.1.4 Bahwa, yang dimaksud dengan pencemaran lingkungan hidupdan perusakan lingkungan hidup dijelaskan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1 angka 14 dan 16 UUPPLH sebagaiberikut:Pasal 1 Angka 14hal 14 dari 305 hal Putusan Nomor 456/Pat.GLH/2016/PN Jkt.

Hal tersebut jelas memiliki pengertian yang berbedadengan kegiatan yang dapat menimbulkan ancaman seriussebagaimana dimaksud pasal 88 UUPPLH, sebagai dasar penerapanstricht liability.

Hal ini selaras dengan pengaturan Andaldi dalam UUPPLH yang menegaskan setiap usaha dan/atau kegiatan yangberdampak penting terhadap lingkungan wajib memiliki Andal.

Semangat lainnya yang terkadung didalam UUPPLH adalah pembangunan berwawasan lingkungan, dimanadalam melakukan suatu kegiatan di lingkungan harus memperhatikanbatasbatas toleransi yang telah ditentukan oleh undangundang, danbatas tersebut makin lama makin diperketat;Baik korporasi, yang memerintah atau yang memimpin kegiatan, dapatdimintai pertanggungjawaban dalam tindak pidana lingkungan hidupyang dilakukan oleh korporasi, demikian juga jika pemimpin kegiatan,misalnya General Manager mengangkat

melakukan pembiaran; Pasal 116 dapat dikenakan baik kepada korporasi maupun kepadaperorangan, tindak pidananyapun dapat dikenakan delik omisi dan bisajuga dikenakan delik komisi; Jika korporasi sudah diingatkan, tetapi tetap tidak mengindahkanperingatan itu, itu adalah suatu perbuatan berlanjut, termasuk tindakpidana ini ada di dalam pasal 98, pasal 99, pasal 103 dan pasal 104UUPPLH; Direktur pada sebuah korporasi wajib melakukan pencegahan terhadappencemaran lingkungan hidup (disiratkan dalam UUPPLH

notaris dan harus pula didaftar di KementerianHukum dan HAM;Dalam perkara tindak pidana lingkungan hidup, yang bertanggungjawabsecara perdata adalah orangorang yang ada di perusahaan, kalauberdasarkan pranata hukum dan perundangundangan dalam hal iniAnggaran Dasar, maka yang dapat dikenakan tanggungjawab adalahdirektur karena masingmasing direktur bertanggungjawab berdasarkantugas pokok dan fungsinya, kalau itu tidak diatur secara tegas makadireksilah yang bertanggungjawab;Substansi isi pasal 116 UUPPLH

Alvi Syahrin,SH, MS (ahli di bidang pengelolaan limbah B/Konsultan Lingkungan), yangmengatakan: Jika korporasi sudah diingatkan, tetapi tetap tidakmengindahkan peringatan itu, itu adalah suatu perbuatan berlanjut, termasuktindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98, Pasal 103 dan Pasal104 UUPPLH karena Kesepakatan Bersama tanggal 17 Oktober 2011 antaraKementerian Lingkungan Hidup dan Badan Lingkungan Hidup Kab.

Bahwa Para Terdakwa merupakan pejuang lingkungan yang harusdilindungi sesuai dengan Pasal 66 UUPPLH dan KeputusanMahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2012 tentang PemberlakuanPedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup;9.

(videputusan PT Pekanbaru halaman 4142)....dst.Bahwa menurut Penasehat hukum Terdakwa/Pemohon Kasasi, putusanPengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut salah dan/atau keliru karena tidakmenerapkan Pasal 116 ayat (1) huruf bo UUPPLH, sebagaimanamestinya.Penerapan Pasal 116 ayat (1) huruf b yang benar dalam perkara Aquo semestinya adalah sebagai berikut:Bahwa Pasal 116 ayat (1) huruf b, merupakan ketentuan yang bersandarpada doktrin Vicarious Liability.Hal. 35 dari 91 hal. Put.

TAKDIR RAHMADI, SH., LLM berpendapat bahwaterhadap konsep pertanggungjawaban harus juga berpedoman padaketentuan pasal 118 UUPPLH yang menyatakan: terhadap tindak pidanasebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (1) huruf a, sanksipidana dijatuhkan kepada badan usaha yang diwakili oleh pengurusyang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilan sesuaidengan peraturan perundangundangan selaku pelaku fungsional.Dengan demikian, dari rumusan Pasal 116 dan Pasal 118 UUPPLH dapatdiketahui bahwa ada

tiga pihak yang dapat dikenai tuntutan dan hukumanada yaitu:a. badan usaha itu sendin;b. orang yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpindalam tindak pidana;C. pengurus.Pada dasarnya tanpa rumusan Pasal 118 UUPPLH yang menyebutkan*sanksi dikenakan terhadap badan usaha yang diwakili olehpengurus yang berwenang mewakili di dalam dan di luar pengadilansesuai dengan peraturan perundangundangan selaku pelakufungsional, pengurus tetap dapat dikenai pertanggungjawaban atasdasar kriteria

Baik, yangdilakukan oleh DLH Kota Semarang sebagai perangkat daerah yangmemiliki fungsi pengawasan dan kewenangan dalam melaksanakanpenegakan hukum di bidang lingkungan hidup (berdasarkanpendelegasian wewenang) maupun bersama dengan SKPDterkait;Sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 71 ayat (2) UUPPLH, yang berbunyi:Menteri, Gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikankewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dan:Pasal 72 UUPPLH, yangberbunyi:Menten, gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan ketaatanpenanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan.Selain itu, diatur berdasarkan ketentuan Pasal 88 PeraturanHalaman 52 dari 151 Halaman Putusan Perkara Nomor:28/G/LH/2018/PTUN.SMGDaerah Kota Semarang No. 13 Tahun 2006 tentangPengendalian Lingkungan Hidup:21. (1)Pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yangberdampak terhadap lingkungan hidup dilakukan

Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada poin 20 tersebut diatas, pengenaan sanksisanksi administratif terhadap PENGGUGATpun telah memperhatikan ketentuanketentuan: UndangUndang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH); Pasal 71 ayat (2) UU.No.32 Tahun 2009:Menteri, gubernur, atau bupati/walikotadapat mendelegasikankewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabatatau instansiteknis yang bertanggung jawab dibidangperlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Dan adanya ketidaktaatanPENGGUGAT dalam menjalankan sanksi administratif.Sebagaimana yang telah diuraikan pada poin 13 dan 14 jawaban inidan berdasarkan ketentuanketentuan hukum, baik yang diaturHalaman 60 dari 151 Halaman Putusan Perkara Nomor:28/G/LH/2018/PTUN.SMGdalam UUPPLH maupun Permen LH No.02 Tahun 2013, yang telahTERGUGAT II INTERVENSI uraikan pada poin 21 tersebut di atas;28.

., dan/atau yang menimbulkanancaman seriius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab muktlakatas kerugian yang terjadi tanpa adanya pembuktian unsure kesalahan.Ketentun adalam Pasal 88 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2019 ini, bersifatumum, artinya bukan hanya berlaku dari aspek perdatanya, tetapitermasuk dalam kaitannya dengan hukum pidana lingkungan.

Dengan demikian, dapat dilihat LSM yang bertindakmengajukan gugatan mewakili kepentingan umum, bukan berdasarkankonsep commonality, tetapi karena penunjukan undangundangtertentu, seperti Pasal 46 ayat (1) huruf c UU No. 8 Tahun 1999tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang memberi hakgugatan kepada LSM (Organisasi Perlindungan Konsumen) atasnama kepentingan perlindungan konsumen, dan Pasal 92 ayat (1)UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan PengelolaanLingkungan Hidup (UUPPLH), yang memberi

Perlindungan Konsumen (UUPK) yangmenyatakan Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakatharus memenuhi syarat, sebagai berikut :e Berbentuk badan hukum atau yayasan;e Anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuandidirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentinganperlindungan konsumen;e Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan Anggaran Dasarnya.dan persyaratan tersebut juga diatur dalam Pasal 92 ayat (3) UU No. 32Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup(UUPPLH

Kriteria lain sesuai dengan perkembangan = ilmupengetahuan dan teknologiSedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 23 UUPPLH kriteria usahadan/atau kegiatan yang berdampak penting yang wajib dilengkapiAMDAL terdiri atas:1. Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam.2. Eksploitasi sumber daya alam, baik yang terbarukan maupunyang tidak terbarukan.Halaman 44 dari 75 Putusan Nomor 40/Pid.B/LH/2019/PN Grt3.

Bahwa kriteria perusahaan yang wajib UKLUPL berdasarkanketentuan Pasal 34 UUPPLH ditentukan sbb :1. Setiap usaha dan/ataukegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib AMDALsebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) UUPPLH wajibmemiliki UKLUPL.2.

., dan/atau yang menimbulkanancaman seriius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab muktlakatas kerugian yang terjadi tanpa adanya pembuktian unsure kesalahan.Ketentun adalam Pasal 88 UUPPLH Nomor 32 Tahun 2019 ini, bersifatumum, artinya bukan hanya berlaku dari aspek perdatanya, tetapitermasuk dalam kaitannya dengan hukum pidana lingkungan.

Sinar Menara Deli wajib AMDALsesuai dengan Pasal 22 ayat (1), Pasal 36, Pasal 40 UUPPLH yangredaksinya : Pasal 221 Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadaplingkungan hidup wajib memiliki amdal.Pasal 361 Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atauUKLUPL wajib memiliki izin lingkungan.2 Izin lingkungan sebagaimanadimaksud.........dimaksud pada ayat (1) diterbitkanberdasarkan keputusan kelayakanlingkungan hidup sebagaimana dimaksuddalam Pasal 31 atau rekomendasi

Sinar Menara Deli sebagaiPengelola Podomoro City Deli Medanmengerjakan bangunan campuran 7 (tujuh)24Menara (mall, hotel, apartemen, perkantoran)setinggi 200 meter, seharusnya berdasarkanperaturan perundangundangan (UUPPLH) objeksengketa baru dapat diterbitkan setelah terlebihdahulu dilakukan auditlingkungan;b Tergugat telah mengetahui atau patut mengetahuiPT.

didakwakan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka unsurad.a, telah terpenuhi;Ad.b.Yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;Menimbang, bahwa apabila dibaca dari bunyi rumusan deliknya maka unsurini merupakan delik formil dan dilakukan dengan sengaja sebagaimana rumusankata melakukan meskipun tidak dicantumkan kata dengan sengaja;Menimbang, bahwa di dalam UU.RI.No.32 Tahun 2009 Tentang Perlidungandan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Selanjutnya akan di sebut UUPPLH

KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT7.Bahwa TERGUGAT adalah sebuah perusahaan yang berbentukbadan hukum Perseroan Terbatas yang didirikan menurut hukumyang berlaku di Republik Indonesia (vide Pasal 1 Angka 32 UUPPLH) yang menurut SK pengesahan pendirian perusahaan,berkedudukan di Jalan Tjilik Riwut No. 1B, RT 016, RW 000,Halaman 3 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/LH/2018/PN KIkKelurahnan Selat Dalam, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas,Provinsi Kalimantan Tengah, sebagaimana termuat di dalamAnggaran Dasarnya yang

Bahwa perbuatan melawan hukum dalam sengketa lingkunganHidup diatur pada Pasal 87 ayat (1) UUPPLH, yang berbuny/i:Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yangmelakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaranHalaman 22 dari 91 Putusan Nomor 51/Pdt.G/LH/2018/PN KIkdan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugianpada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugidan/atau melakukan tindakan tertentu.Perbuatan melawan hukum dalam sengketa lingkungan hidupsebagaimana

dimaksud Pasal 87 ayat (1) UUPPLH terdiri dari (1)perbuatan pencemaran lingkungan hidup dan/atau (2) perbuatanperusakan lingkungan hidup.Menurut Pasal 1 butir 14, yang dimaksud dengan pencemaranlingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhlukhidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkunganhidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutulingkungan hidup yang telah ditetapkan.Menurut Pasal 1 butir 16, yang dimaksud dengan perusakanlingkungan hidup adalah tindakan orang

suatu sebab halal.23.Pasal 1835 KUHPerdata mengatur sebagai berikut:Suatu persetujuan tanpa sebab, atau dibuat berdasarkan suatusebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyaikekuatan.24.Bahwa Pasal 1337 KUHPerdata menyebutkan:Suatu. sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang olehundangundang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaanatau dengan ketertiban umum.25.Bahwa Pasal 59 ayat (1) Undangundang Nomor 32 Tahun 2009 tentangPerlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH

Sinar MenaraDeli wajib AMDAL sesuai dengan Pasal 22 ayat(1), Pasal 36, Pasal 40 UUPPLH yangredaksinya:Pasal 22(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yangberdampak penting terhadap lingkunganhidup wajib memiliki amdal;Pasal 36(1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajibmemiliki amdal atau UKLUPL wajib memilikiizin lingkungan;(2) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud padaayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusankelayakan lingkungan hidup sebagaimanadimaksud dalam Pasal 31 atau rekomendasiUKLUPL;(3) Izin

Sinar Menara Deli sebagai Pengelola Podomoro CityDeli Medan mengerjakan bangunan campuran 7 (tujuh) Menara(mall, hotel, apartemen, perkantoran) setinggi 200 meter,seharusnya berdasarkan peraturan perundangundangan(UUPPLH) objek sengketa baru dapat diterbitkan setelahterlebih dahulu dilakukan audit lingkungan;Tergugat telah mengetahui atau patut mengetahui PT.

Wahyuni, S.H binti Ho Jin Nio,sehingga mengakibatkan perusahaan tersebut tidak melakukan pengelolaanlimbah B3 sebagaimana yang dipersyaratkan UUPPLH dapat dipidana,dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Terdakwa . Wahyuni, S.H bintiHo Jin Nio dan Terdakwa III. Soeharti Sutono alias Betty Sutono binti KarjonoSutono; Bahwa Terdakwa Wahyuni, S.H. binti Ho Jin Nio, Terdakwa II. Albert WuBin Wu Shan Nien dan Terdakwa III.

Wahyuni, S.H binti Ho Jin Nio,sehingga mengakibatkan perusahaan tersebut tidak melakukan pengelolaanlimbah B3 sebagaimana yang dipersyaratkan UUPPLH dapat dipidana,dalam hal ini yang bertanggung jawab adalah Terdakwa . Wahyuni, S.H bintiHo Jin Nio dan Terdakwa III. Soeharti Sutono alias Betty Sutono binti KarjonoSutono;; Bahwa berdasarkan keterangan saksi Parta K.

keharusan adanya kesengajaan pada si pembuat.Kesengajaan tersebut disimpulkan dari kata melakukan pembukaan lahan.Kata melakukan merupakan kata kerja, kata kerja dalam rumusan UUPLHmerupakan bentuk kesengajaan.Bahwa perbuatan para Terdakwa dalam perkara ini memenuhi unsurdengan sengaja atau kesengajaan dan mencermati kronologis kejadiandalam perkara ini maka dapat diduga telah terjadi tindak pidanapembakaran lahan yang dilakukan bersamasama oleh paraTerdakwa,sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 UUPPLH