Ditemukan 1011 data
881 — 551
Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negari berdasarkan Pasal 1 butir1 Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaianadalah setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan,diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatannegeri, atau diserahi tugas Negara lainnya,
225 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
., dan saksi Heintje Abraham Toisuta)telah bersamasama melakukan tindak pidana korupsi, harus dinyatakanditolak dengan tegastegas secara hukum;Dari uraian tentang tidak berwenangnya Kejaksaan Tinggi Malukumelakukan tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada uraian Butir1, terdapatnya kepentingan langsung atau langsung dari Hakim ChristinaTetelepta, S.H., dengan perkara a quo sebagaimana dimaksud padauraian butir 2, dugaan penyelewengan dana bank atas pembelian tanahdan bangunan untuk Kantor Cabang
122 — 32
TipikorNomor : 94/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn.termasuk peraturan perundang undangan yang diatur dalam UU No. 12 tahun2011 tersebut.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah secaraalternatif, perobuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri ,atau orang lain atausuatu korporasi, dimana salah satu saja perbuatan telah terbukti, maka unsur initelah terpenuhi.Menimbang, bahwa yang dimaksud korporasi sesuai dengan pasal 1 butir1
286 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
tersebut di atas, telah terjadi perobuatan melawan5.hukum karena membuat suatu perjanjian agunan hak tanggungan danagunan fidusia yang bertentangan dengan perundangundangan yangberlaku dan akibat hukumnya menurut Pasal 1320 Kitab Undang UndangHukum Perdata, bahwa batal suatu perjanjian yang bertentangan denganperundangundangan yang berlaku;Posisi hukum dan alasan masingmasing Penggugat untuk menggugat:5.15.2.Penggugat (PT Gula Putih Mataram);Alasan Penggugat menggugat sebagaimana telah diuraikan di butir1
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.VITALIS TETURAN, SH.MH
3.YOSEPHUS ARY SEPDIANDOKO,S.H,M.H
Terdakwa:
Drs.SOBO MAKATITTA
156 — 123
bangunan/barang hasil DAK.Kemudian Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar KementerianPendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4520/C/PP/2013 tentang PetunjukPelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan DasarTahun Anggaran 2014, pasal 4 ayat (3) menyatakan : Kegiatan peningkatanprasarana pendidikan dilaksanakan oleh panitia pembangunan sekolah secaraswakelola dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan, dan pada Lampiran huruf E, butir1
144 — 40
Graha Sarana Duta (GSD) 246 (dua ratusempat puluh enam) orang sebagaimana dimaksud dalam butir diatasdan pekerja Koperasi Sarana Sejahtera 54 (lima puluh empat) orangdapat menerima kekurangan hak sebagaimana dimaksud dalam butir1 dan 2 di atas.4. Apabila para pihak sepakat terhadap anjuran ini agar membuatPerjanjian Bersama (PB) yang disaksikan oleh Mediator;5. Agar para pihak memberikan jawaban atas anjuran ini selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran.167.
Terbanding/Penggugat : JILOK
Turut Terbanding/Tergugat : BOERHAN SOFIAN, DKK.
184 — 172
Namunapabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quoberpendapat lain, TERGUGAT II menanggapi dalil PENGGUGAT pada butir1, 2 dan 3 sebagai berikut :a) Apakah benar TERGUGAT adalah staff/karyawan dari PT. SomanPlatinum International ?
PBRberpendapat lain, TERGUGAT V menanggapi dalil PENGGUGAT pada butir1, 2 dan 3 sebagai berikut :a) Apakah benar TERGUGAT adalah staff/karyawan dari PT. Soman PlatinumInternational ?
1885 — 2190 — Berkekuatan Hukum Tetap
A, b, butir 2, a, b, c, d, e, f, huruf C, 1, 2, 3, 4, huruf D butir 1, 2,3, huruf E butir 1, 2, 3, huruf F butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, huruf G butir1, 2, a, b dan Angka II dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah dalammenerapkan peraturan hukum, dalam putusan perkara a quo salah dalammenerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa sesuai faktafakta hukum dan alatalat bukti yang sahsebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP berupa keterangan saksidiantaranya
1018 — 721 — Berkekuatan Hukum Tetap
Lampiran KM 67Tahun 2003 bagian A IV huruf c, dan bagian B huruf c butir1 a).iv. Bahwa terbukti kesepakatan perjanjian interkoneksitidak merugikan kedua belah pihak sehingga tidak adahambatan interkoneksi.3.1.3. Dalil Pertimbangan Termohon Tidak Didasarkan padaBukti yang Relevan dan Pertimbangan yang Cukupuntuk Menyatakan Pemohon Telah MelakukanHambatan Interkoneksii.
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
ADNAN
318 — 105
No. 10/Pid.SusTPK/2021/PN.Pbr 3) Nilai kerugian keuangan negara dengan 50.016.543.630, 7%menghitung selisih antara nilai pada butir1) dan butir 2) e Dalam mendapatkan angka kerugian negara tersebut :a. untuk volume menggunakan hasil penghitungan ahikonstruksi dari ITB;b. untuk menetapkan harga satuan, Tim BPKP tidaksematamata mengacu kepada hasil penghitunganAhli ITB, walaupun sama, kami menganalisis kembalipenghitungan Ahli ITB terhadap harga satuan dansebagainya;c.
228 — 77
Wiyono,Pembahasan Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit SinarGrafika Jakarta 2005 Hal. 38);Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya,orang lain artinya orang selain pribadinya, sementara pengertian korporasisesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain, tetapi substansi pengertianHal.1290 Putusan No.07/PID.B/TPK/2011//PN.JKT.PST.korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir1 adalah kumpulan orang