Ditemukan 1011 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : butir busiri butar buhir buti butiar butiti buturu butirã butira butiro butirr butirt
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-01-2019 — Putus : 13-03-2019 — Upload : 21-05-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 4/Pid.SUS-TPK/2019/PN.JKT.PST
Tanggal 13 Maret 2019 — Pidana korupsi - EDY SAPUTRA SURADJA
881 — 551
  • Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yangmempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat;Menimbang, bahwa pengertian Pegawai Negari berdasarkan Pasal 1 butir1 Undangundang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atasUndangundang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Kepegawaianadalah setiap warga Negara RI yang telah memenuhi syarat yang ditentukan,diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatannegeri, atau diserahi tugas Negara lainnya,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Penggelapan Dalam Jabatan
Putus : 20-11-2017 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2061 K/PID.SUS/2017
Tanggal 20 Nopember 2017 — IDRIS ROLOBESSY, S.E;
225 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., dan saksi Heintje Abraham Toisuta)telah bersamasama melakukan tindak pidana korupsi, harus dinyatakanditolak dengan tegastegas secara hukum;Dari uraian tentang tidak berwenangnya Kejaksaan Tinggi Malukumelakukan tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada uraian Butir1, terdapatnya kepentingan langsung atau langsung dari Hakim ChristinaTetelepta, S.H., dengan perkara a quo sebagaimana dimaksud padauraian butir 2, dugaan penyelewengan dana bank atas pembelian tanahdan bangunan untuk Kantor Cabang
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-09-2016 — Putus : 16-02-2017 — Upload : 27-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 94/Pid.Sus-TPK/2016/PN Mdn
Tanggal 16 Februari 2017 — - M. JEFRI SITINDAON, ST.MM (TERDAKWA)
122 — 32
  • TipikorNomor : 94/Pid.SusTPK/2016/PN.Mdn.termasuk peraturan perundang undangan yang diatur dalam UU No. 12 tahun2011 tersebut.Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah secaraalternatif, perobuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri ,atau orang lain atausuatu korporasi, dimana salah satu saja perbuatan telah terbukti, maka unsur initelah terpenuhi.Menimbang, bahwa yang dimaksud korporasi sesuai dengan pasal 1 butir1
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 14-12-2015 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1696 K/Pdt/2015
Tanggal 14 Desember 2015 — RITA BUSTAM, S.H., NOTARIS/PPAT, DKK. VS. PT GULA PUTIH MATARAM,
286 — 214 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tersebut di atas, telah terjadi perobuatan melawan5.hukum karena membuat suatu perjanjian agunan hak tanggungan danagunan fidusia yang bertentangan dengan perundangundangan yangberlaku dan akibat hukumnya menurut Pasal 1320 Kitab Undang UndangHukum Perdata, bahwa batal suatu perjanjian yang bertentangan denganperundangundangan yang berlaku;Posisi hukum dan alasan masingmasing Penggugat untuk menggugat:5.15.2.Penggugat (PT Gula Putih Mataram);Alasan Penggugat menggugat sebagaimana telah diuraikan di butir1
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 06-11-2020 — Putus : 25-03-2021 — Upload : 08-04-2021
Putusan PN AMBON Nomor 20/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 25 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
2.VITALIS TETURAN, SH.MH
3.YOSEPHUS ARY SEPDIANDOKO,S.H,M.H
Terdakwa:
Drs.SOBO MAKATITTA
156 — 123
  • bangunan/barang hasil DAK.Kemudian Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar KementerianPendidikan dan Kebudayaan Nomor : 4520/C/PP/2013 tentang PetunjukPelaksanaan Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan DasarTahun Anggaran 2014, pasal 4 ayat (3) menyatakan : Kegiatan peningkatanprasarana pendidikan dilaksanakan oleh panitia pembangunan sekolah secaraswakelola dengan melibatkan masyarakat di lingkungan sekolah sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan, dan pada Lampiran huruf E, butir1
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 20-11-2014 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 04-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 186/PDT.SUS-PHI/2014/PN.BDG
Tanggal 26 Agustus 2015 — AJI SUPRIAJI; DKK; LAWAN; PT. TELKOM INDONESIA, Tbk.; PT. GRAHA SARANA DUTA (GSD); KOPERASI SARANA SEJAHTERA (KSS)
144 — 40
  • Graha Sarana Duta (GSD) 246 (dua ratusempat puluh enam) orang sebagaimana dimaksud dalam butir diatasdan pekerja Koperasi Sarana Sejahtera 54 (lima puluh empat) orangdapat menerima kekurangan hak sebagaimana dimaksud dalam butir1 dan 2 di atas.4. Apabila para pihak sepakat terhadap anjuran ini agar membuatPerjanjian Bersama (PB) yang disaksikan oleh Mediator;5. Agar para pihak memberikan jawaban atas anjuran ini selambatlambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah menerima surat anjuran.167.
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 15-12-2015 — Putus : 22-02-2016 — Upload : 17-02-2022
Putusan PT PEKANBARU Nomor 201/PDT/2015/PT PBR
Tanggal 22 Februari 2016 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : CANDRA IRAWAN
Terbanding/Penggugat : JILOK
Turut Terbanding/Tergugat : BOERHAN SOFIAN, DKK.
184 — 172
  • Namunapabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quoberpendapat lain, TERGUGAT II menanggapi dalil PENGGUGAT pada butir1, 2 dan 3 sebagai berikut :a) Apakah benar TERGUGAT adalah staff/karyawan dari PT. SomanPlatinum International ?
    PBRberpendapat lain, TERGUGAT V menanggapi dalil PENGGUGAT pada butir1, 2 dan 3 sebagai berikut :a) Apakah benar TERGUGAT adalah staff/karyawan dari PT. Soman PlatinumInternational ?
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 08-06-2015 — Upload : 02-10-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1261 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 8 Juni 2015 — ANAS URBANINGRUM
1885 — 2190 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • A, b, butir 2, a, b, c, d, e, f, huruf C, 1, 2, 3, 4, huruf D butir 1, 2,3, huruf E butir 1, 2, 3, huruf F butir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, huruf G butir1, 2, a, b dan Angka II dapat dibenarkan, karena Judex Facti telah salah dalammenerapkan peraturan hukum, dalam putusan perkara a quo salah dalammenerapkan hukum pembuktian dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa sesuai faktafakta hukum dan alatalat bukti yang sahsebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (2) KUHAP berupa keterangan saksidiantaranya
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 05-05-2010 — Upload : 14-02-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 128 PK/PDT.SUS/2009
Tanggal 5 Mei 2010 — PT TELEKOMUNIKASI SELULAR, dkk terhadap KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA dkk
1018 — 721 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Lampiran KM 67Tahun 2003 bagian A IV huruf c, dan bagian B huruf c butir1 a).iv. Bahwa terbukti kesepakatan perjanjian interkoneksitidak merugikan kedua belah pihak sehingga tidak adahambatan interkoneksi.3.1.3. Dalil Pertimbangan Termohon Tidak Didasarkan padaBukti yang Relevan dan Pertimbangan yang Cukupuntuk Menyatakan Pemohon Telah MelakukanHambatan Interkoneksii.
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 18-02-2021 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN PEKANBARU Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2021/PN Pbr
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
ferdian adi nugroho.SH
Terdakwa:
ADNAN
318 — 105
  • No. 10/Pid.SusTPK/2021/PN.Pbr 3) Nilai kerugian keuangan negara dengan 50.016.543.630, 7%menghitung selisih antara nilai pada butir1) dan butir 2) e Dalam mendapatkan angka kerugian negara tersebut :a. untuk volume menggunakan hasil penghitungan ahikonstruksi dari ITB;b. untuk menetapkan harga satuan, Tim BPKP tidaksematamata mengacu kepada hasil penghitunganAhli ITB, walaupun sama, kami menganalisis kembalipenghitungan Ahli ITB terhadap harga satuan dansebagainya;c.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-03-2011 — Putus : 15-08-2011 — Upload : 28-07-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 7/PID.B/TPK/2011/PN.JKT.PST
Tanggal 15 Agustus 2011 — Pidana Korupsi - H. SYAMSUL ARIFIN, SE
228 — 77
  • Wiyono,Pembahasan Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penerbit SinarGrafika Jakarta 2005 Hal. 38);Menimbang, bahwa pengertian diri sendiri artinya untuk kepentingan pribadinya,orang lain artinya orang selain pribadinya, sementara pengertian korporasisesungguhnya juga bukan pribadinya seperti orang lain, tetapi substansi pengertianHal.1290 Putusan No.07/PID.B/TPK/2011//PN.JKT.PST.korporasi yang berbeda dengan pengertian orang yang dijelaskan dalam Pasal 1 butir1 adalah kumpulan orang