FAHRUDIN SLAMET SUSIADI, MM Bin SALAMUN.Bahwa saksi pernah diperiksa pada tingkat penyidikan, keterangan yangsaksi berikan sudah benar sesuai yang tertuang dalam BAP Penyidik yangditandatangani oleh saksi;Bahwa dalam kegiatan pengadaan tanah untuk mengganti tanah kas Desadi Desa Punggelan Kabupaten Banjarnegara tahun 2015 saksi sebagai :1.

Aset Daerah KabupatenHal 117 dari 327 halaman, Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PN Smg.Banjarnegara dan saksi selaku pembantu PPTK (Pejabat pelaksana tekniskegiatan); Bahwa sebagaimana surat keputusan tersebut pada dictum KEDUA berisitugas, sebagai berikut :a.b.C.Memberikan saran, masukan atas pelaksanaan kegiatan;Membantu tugastugas PPTK dalam pelaksanaan kegiatan;Dalam pelaksanaan tugasnya pembantu PPTK bertanggungjawabkepada PPTK Bahwa dalam kegiatan pengadaan tanah untuk mengganti tanah kas Desadi

KASWI bin KASROMIsebagai Kepala Desa Punggelan Kecamatan Punggelan KabupatenHal 277 dari 327 halaman, Putusan Nomor 03/Pid.SusTPK/2017/PN Smg.Banjarnegara, yang secara ex Officio (melekat dalam jabatannya) merangkapsebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil Tahun 2015 dansekaligus sebagai pemilik tanah yang dijadikan tanah pengganti Tanah Kas Desadi Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara;Menimbang bahwa Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil Tahun 2015memiliki tugas antara

Cukup bila salah satu elemen tersebut terpenuhi, maka unsur inidinyatakan telah terpenuhi;Menimbang bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas Terdakwasebagai Kepala Desa Punggelan Kecamatan Punggelan KabupatenBanjarnegara, yang secara ex Officio (melekat dalam jabatannya) merangkapsebagai anggota Panitia Pengadaan Tanah Skala Kecil Tahun 2015 dansekaligus sebagai pemilik tanah yang dijadikan tanah pengganti Tanah Kas Desadi Desa Punggelan Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara, telahterbukti

kapal milk Fathur Rahman;Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga pembelian semen;Bahwa Saksi sudah lupa harga pembelian pasir dan tidak ada nota pembelianpasir;Bahwa untuk pembangunan jalan setapak tersebut, tidak ada digunakanbatu bata dan kerikil;Bahwa untuk pembangunan jalan setapak tersebut, saksi tidak pernah adamelihat RAB nya, dan saksi kerja atas perintah Kepala Desa;Bahwa upah kerja Rp. 3.000.000, ditambah dengan uang pembelian pasir;Bahwa yang menyerahkan upah kerja kepada saksi adalah Kepala Desadi

Keputusan Bupati Wakatobi Nomor : 70Tahun 2017 tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran pada SKPDLingkup Pemerintah Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017 tanggal 5Januari 2017;(63) 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 5 Tahun 2017tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Dana Desa SetiapDesa di Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017;(64) 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 6 Tahun 2017tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desadi

Setiap Desa Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017;(65) 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 35 Tahun 2017tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 6 Tahun 2017tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desadi Setiap Desa Kabupaten Wakatobi Tahun Anggaran 2017;(66) 1 (Satu) rangkap fotocopy Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 36 Tahun 2017tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Wakatobi Nomor 7 tahun 2017tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan

daerah yang adadi kecamatan;v Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundangundangan dan;v Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan oleh bupati untuk melaksanakansebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.Bahwa untuk keseluruhan tugas dan tanggung jawab dalam pembinaan danpengawasan uang desa ada tim yang ditunjuk oleh camat Kapuasberdasarkan Keputusan Camat Kapuas Nomor : 30 Tahun 2018, tanggal 31Juli 2018 tentang Pembentukan Tim Fsilitasi dan pembinaan Keuangan desadi

atas perbuatannyaMenimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di depanpersidanganberdasarkan keterangan para saksi yang telah dikemukakan tersebut diatas, dan Terdakwa jugamembenarkan nama dan identitasnya dalam dakwaan a quo yaitu bahwa terdakwa SUMAINtelah didakwa dalam jabatan atau kedudukannya sebagai Kepala Desa Campurejo KecamatanRengel Kabupaten Tuban Periode 2007 s/d 2013 diangkat berdasarkan Surat KeputusanBupati Tuban Nomor : 188.45/380/KPTS/414.011/2007 Tentang Pengangkatan Kepala Desadi

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi, keterangan Terdakwa danmemperhatikan barang bukti yang berhubungan satu dengan yang lainnya, sehingga didapatkan faktafakta sebagai berikut :1 Bahwa pada tanggal 02 Januari 2003 sampai dengan tahun 2013, Terdakwa SUHARTOBin DARMOTOYO berkedudukan sebagai Kepala desa Sukorejo, kecamatan Saradan,Kabupaten Madiun, berdasarkan Keputusan Bupati Madiun Nomor tahun 2003 tanggal2 Januari 2003 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan pengesahan Kepala Desadi

Katingan yang membuatkanproposal, RAB, Gambar serta SPJ dengan meminta imbalan dari 17 desadi wilayah Kecamatan Katingan Hulu jelas tidak sesuai dengan Pasal 12ayat (1) Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pedoman UmumAlokasi dan Pelaksanaan Dana Desa di Kab. Katingan TA 2015 yangberbunyi yang berbentuk jasa dapat melibatkan tenaga dari luarPemerintah Desa seperti : Tenaga Ahli dibidangnya, Akademisi, LSM,Organisasi Masyarakat setempat, Kelompok Masyarakat dan pihak ketigalainnya.

Kolaka Utara ke dalamaplikasi Siskeudes selanjutnya melakukan pencetakan.Bahwa terkait yang menyuruh, sekitar bulan Februari Tahun 2017 ataspermintaan dari Saudara ASKARI kepada saksi untuk membantu pembuatanLaporan pertanggung jawaban pengelolaan alokasi dana desa dan dana desadi Desa Batuapi Kec. Batuputin Kab. Kolaka Utara pada TA. 2016;Bahwa jabatan saksi di Desa Batu Api tidak ada, hanya dimintai tolong untukmenginput saja;Bahwa atas jasa penginputan tsb, Saksi menerima uang Rp3.000.000.

Saksi TIT KURNIATI.Bahwa saksi mengetahui dimintai keterangan oleh penyidik KejaksaanNegeri Cilacap karena adanya dugaan penyelewengan dana keuangan desadi Desa Nusawungu oleh Kepala Desa Nusawungu yang dijabat oleh PakBisri pada tahun anggaran 2008 ;Bahwa saksi sebagai Kaur Umum Desa Nusawungu sesuai SK tertanggal 23Januari 2006 ;Bahwa Tugas pokok saksi merencanakan, menyusun, mengendalikan,mengevaluasi dibidang tata usaha, kearsipan, kepegawaian, kKeuangan danperlengkapan rumah tangga Desa, selain

Kemudian kegiatan pembukaan jalandilaksanakan pada tanggal 26 Juli 2019 sekitar pukul 11.00 Wib, pada saatpembukaan pengeraan jalan tersebut yang Saksi lakukan yaitu mengawasipekerjaan pembukaan jalan tersebut dengan cara turun langsung kelapangan,meminta pihak TPK (Tim Pengelola Kegiatan) dan PK (Pelaksana Kegiatan) untukmelaporkan setiap pekerjaan pembukaan jalan tersebut;Halaman 32 dari 76 Putusan Nomor 102/Pid.B/LH/2020/PN BIgBahwa hasil dari musyawarah Desa yaitu prioritas untuk penggunaan Dana Desadi

KAHARUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :bahwa saksi Kaharudin bekerja sebagai Kepala Desa di Desa Sekunyit;bahwa saksi Kaharudin sudah 2 (dua) tahun menjabat sebagai Kepala Desadi Desa Sekunyit;bahwa saksi Kaharudin di persidangan ini akan menerangkan tentangkeseharian saudara Baktin dan keseharian dari saksi Agus (berkasterpisah), saksi lwan (berkas terpisah), saksi Tahwin (berkas terpisah), saksiSurya (berkas terpisah) dan saksi Tahwin (berkas terpisah);bahwa saksi Kaharudin

dan saya tidak ikut dalam program sms tersebutBahwa ,Saksi pernah melakukan pengkuran tahun 2009 sebelum didaftarkan keBPN bersama Suyoto (Bayan) dan Slamet (Modin) , seingat saya saya mengukur11 bidangBahwa ,Saksi tidak tahu apakah BPN mengadakan sosialisasi kepada warga DesaNgampelBahwa ,Untuk pengukuran tanah saksi mendapat honor sebesar Rp.90.000, yangmemberi Suyoto (Bayan)Bahwa ,Saksi tidak pernah tanda tangan kwitansi sewaktu menerima uang tersebutBahwa ,Tidak pernah ada berita acara rapat desaDi

Smg telahmengajukan gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:Obyek Sengketa : SURAT KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO NOMOR180.18/776/2017 TENTANG PENGESAHAN DAN PENGANGKATANCALON KEPALA DESA TERPILIH HASIL PEMILIHAN KEPALA DESADI KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2017 MENJADI KEPALA DESAtanggal 20 November 2017, sepanjang nomor urut 14 atas namaHARI PRASETYO, Sebagai Kepala Desa Tanjunganom ;Bahwa objek sengketa tersebut diatas merupakan Keputusan PejabatTata Usaha Negara yang bersifat kongkret, individual

layakdimusyawarahkan di BKAD Badan Kerjasama Antar Desa maka danadicairkan oleh UPK dan untuk Kelompok di Desa Sumarang pembentukanKelompok dan pencairan dana dilakukan oleh Ketua UPK Mahmuddin31sedangkan pembayaran cicilan ada diserahkan kepada saksi, sekretaris dan Ketuasendiri dengan memakai tanda terimanya dan kemudian saksi catatBahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa Nator ada mempunyai Kelompoksedangkan keterkaitan Nator dengan UPK PNPM Kecamatan Campalagian yaitusebagai KPMD Kader Pemberdayaan Masyarakat Desadi

Ahmad Samsul Arifin;Bahwa, untuk tanah sengketa butir 14 batas batasnyaberbeda dengan tanah sawah yang ada di lokasi, hal inidikarenakan tanah sawah tersebut terdaftar dalam buku desadi Desa Curahkalong, Kecamatan Bangsalsari, kabupatenJember leter C. No. 56. Persil No. 180.

Panitia Pemilihan Kepala Desa DesaGlonggong menyatakan jika Penggugat di nyatakan GUGUR dan tidak bisamengikuti tahapan Pilkades selanjutnya adalah Peraturan Bupati PatiNomor: 16 tahun 2021 tetang perubahan atas peraturan Bupati Pati Nomor:88 Tahun 2020 tetang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah KabupatenPati Nomor: 09 Tahun 2018 tetang Perubahan Atas Peraturan DaerahKabupaten Pati Nomor: 11 Tahun 2014 tentang kepala Desa, yang disebutkan di dalam Pasal 24 Ayat (3) Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desadi

Perundang undangan sebagaimana diaturhuruf D.2 Lampiran Peraturan kepala Lembaga Kebijakan PengadaanBarang/ Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman TataCara Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Desa, tidak menyetorkankembali SILPA ke rekening Desa paling lambat tanggal 31 Desember akhirtahun berjalan sebagaimana diatur Pasal 15 Ayat (5) Peraturan Bupati TojoUna Una Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan BupatiTojo Una Una Nomor 16 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desadi

Sukabumi yang menyuruh saksi datang ke Dinas PSDA untukmengambil dana anggaran untuk kegiatan operasi dan pemeliharaanjaringan irigasi (perubahan) tahun anggaran 2012.e Bahwa benar, yang mendapatkan dana atau anggaran untuk operasidan pemeliharaan jaringan irigasi (perubahan) diwilayah UPTDPalahanratu hanya 1 D.I yaitu D. tarisi, D.I tarisi meliputi 1 (Satu) Desadi Kecamatan Warungkiara yang diantaranya Desa Bojongkerta.e Bahwa dana yang saksi terima seluruhnya Untuk wilayah UPTDPalabuhanratu di

Namun setelah pemekaran desadi tahun 2004, yaitu Dusun TANJUNG BATU dimekarkan menjadi DesaTANJUNG BATU, maka dengan sendirinya lokasi tanah tempat berdirinyabangunan PLTU dan fasilitas penunjangnya tersebut sekarang masuk dalamwilayah Desa TANJUNG BATU, Kecamatan Tenggarong Seberang;2.

ALYA sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 3Undangundang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negarayang yang menyatakan keuangan harus dikelola secara tertib, taatperaturan perundangundangan, efesien, ekonomis, transparan danbertanggung jawab;* Bahwa berdasarkan pemeriksaan fisik oleh ahli Infrastruktur Desadi Program pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)Kabupaten Balangan menemukan adanya kekurangan volume dalam55pekerjaan pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) Puul Permai danpembangunan