Ditemukan 1049 data
PT. PRIMA BANGUN PERSADA NUSANTARA
Termohon:
Gubernur Sulawesi Tengah
161 — 116
Prima Bangun Persada Nusantara;Keputusan Menteri Kehakiman Repuplik Indonesia Nomor :019803 HT.01.01.TH.99 tanggal 8 Desember 1999;Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT.Prima Bangun Persada Nusantara Nomor 14 Tanggal 19Januari 2007;Akta Berita Acara Rapat Umum Luar Biasa PemegangSaham Perseroan Terbatas PT.
SAYID MUHDAR
Termohon:
DIREKTORAT RESERSE KRIMINAL UMUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR
66 — 24
KepalaKepolisian Daerah Kalimantan Timur ; Kepolisian Negara Repuplik Indonesia merupakan alat Negara yangberperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman,dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanyaKeamanan Dalam Negeri pasal 5 ayat (1) jo pasal 13 UndangUndangNomor 02 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ; Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 22 tahun 2010 tentang SusunanOrganisasi dan Tata
IMAM ILYAS GASALI, S.Pd.,M.Pdi.
Tergugat:
BUPATI SITUBONDO
388 — 357
Bahwa PENGGUGAT mengajukan upaya hukum Kasasi MahkmahAgung Repuplik Indonesia yang berdasarkan putusan MahkamahAgung RI Nomor : 1556 R / Pid.Sus / 2019 tanggal 1 Juli 2019 yangtelah memiliki kekuatan Hukum Tetap (Inkracht) Penggugat dihukumpidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan danpidana denda Rp.50.000.000, (Lima Puluh Juta Rupiah) denganketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti denganpidana kurungan selama 2 (Dua) bulan, uang pengganti kerugianPUTUSAN No. 71/G/2020
156 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara,seharusnya memahami apa yang menjadi defisini atau arti dari politikitu, sebab dalam Undang Undang Dasar Negara Repuplik Indonesia1945 telah menjamin hakhak politik yang menjadi hak konstusionalsetiap warga negara, yang mempunyai kedudukan yang sama dalamhukum dan pemerintahan, sehingga tidak memberikan pertimbanganyang keliru, tentang arti politik.
153 — 89
., untuk menerbitkansertifikat ppengganti sertifikat Hak Milik No.25/Ulujami seluas 47.900 M2atas Nama HAJI SIDDIK, karena harus tunduk kepada PutusanMahkamah Agung Repuplik Indonesia tertanggal 15 Maret 2000 No.27PK/TUN/1998.Maka perbuatan TRGUGATI sebagaimana dijelaskan di atas telah jelasjelas merupan erbuatan melawan hukum, sebab melakukan perbuatan yangbertentangan dengan putusan hukum dan menyalah gunakan wewenangdalam menerbitkan SHM No.1766/Ulujami tersebut yang berakibatmenimbulkan kerugian
1.Lily Chandradinata
2.Linda Chandradinata
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
243 — 163
42 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012,Pasal 86 Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 serta pasal 37 dan 38Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor5 Tahun 2012 dalam hal pihak yang berhak menolak bentuk ataubesarnya ganti kerugian berdasasrkan Putusan Pengadilan / MakamahAgung Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap maka Instansiyang memerlukan tanah (dalam hal ini PPK Pengadaan Tanah TanahJalan Tol Cimanggis Cibitung1, Kementerian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Repuplik
JULIANA SIMATAUW
Tergugat:
NATANIEL KEWILAA
97 — 43
verponding 986, namun berdasarkan bukti yang diajukan olehPenggugat tidak ada bukti yang dapat membuktikan tentang status tanahEigendom verponding tersebut yang telah menjadi Tanah Negara sejak kapandan bagaimana peralihan terhadap objek sengketa tersebut dan atas namaSiapa awalnya Eigendom Verponding 986 dan seharusnya ada jjin daripemagang hak Egeindom Verponding 986 atau setelah di Konversi , sedangkanmenurut dalil bantahan Para Tergugat Eigendon Vervonding 986 telah dibelioleh Kepolisian Negara Repuplik
HERLIA AGUSTINA, SH
Terdakwa:
JAMIL BIN ALI KEMAN
68 — 23
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 83ayat (2) huruf b juncto pasal 12 huruf e UndangUndang RepuplikIndonesia Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan danPemberantasan Perusakan Hutan;Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan Dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim denganmemperhatikan faktafakta hukum tersebut diatas memilih langsung DakwaanAlternatif Kedua sebagaimana diatur dalam pasal pasal 83 ayat (2) huruf bjuncto pasal 12 huruf e UndangUndang Repuplik
SUIMAH
37 — 7
Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Propinsi Jawa TimurKabupaten Bangkalan, yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 21022018, NIK :3526060708820006, atas nama HOR 1, diberi tanda P1 ;Kartu Tanda Penduduk Repuplik Indonesia Propinsi Jawa TimurKabupaten Bangkalan yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil, tanggal 17092018, NIK :3526065011830010, atas nama SUIMAH, diberi tanda P2 ; Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Kepala DinasKependudukan
JACOB HALAMURY, SH.
Tergugat:
BUPATI MALUKU TENGAH
Intervensi:
ALBERTH HALAMURY
156 — 48
Keputusan Komisi Pemilihan Umum, baik di pusat maupun didaerah, mengenai hasil pemilinan umum.Dalam Pasal 87 UndangUndang Repuplik Inonesia Nomor 30Tahun 2014 menyatakan dengan berlakunya undangundang ini, KeputusanHalaman 4 Putusan Nomor 18/G/2020/PTUN.ABNTata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNegara sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas UndangUndangNomor
1.Nitias Satvica Suryaningrat
2.I Made Sudarmawan
Tergugat:
Manager Business Banking Center PT Bank Mandiri Tbk
106 — 50
KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT1.Bahwa PARA TERGUGAT berdasarkan Pasal 1 Angka ( 3 )Undang Undang Repuplik Indonesia, Nomor 8 Tahun 1999 Tentangperlindungan Konsumen, yang dimaksud Pelaku Usaha adalah setiaporang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badanhukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukanatau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara RepublikIndonesia, baik sendiri maupun bersamasama melalui perjanjianmenyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : LUCIA A. WUNGUBELEN, SH
186 — 70
pengaman Nomor : CTP512/WBc.12/KPP.Mp.0602/2017 tanggal 23 September 2017 ;4. 1 (Satu) buah lista material transito ofisial alfandage batugade ;5. 1 (satu) buah nota pemeriksaan kendaraan bermotor pelintasbatas (Pengeluaran Sementara) Nomor 9524 tanggal 18 September2017 ;6. 1 (Satu) buah nota pemeriksaan kendaraan bermotor pelintasbatas (eks pengeluaran sementara) Nomor 9524 tanggal 23 september2017 ;7. 1 (satu) buah dokumen pemasukan / pengeluaran sementarakendaraan bermotor ked an dari wilayah Repuplik
391 — 713 — Berkekuatan Hukum Tetap
( empat puluh tujuh ribu sembilan ratus meterpersegi) atas Nama Haji Siddik, karena harus tunduk kepada PutusanMahkamah Agung Repuplik Indonesia tertanggal 15 Maret 2000 Nomor27 PK/TUN/1998.Maka perbuatan Tergugat sebagaimana dijelaskan di atas telah jelasjelas merupan erbuatan melawan hukum, sebab melakukan perbuatanyang bertentangan dengan putusan hukum dan menyalah gunakanwewenang dalam menerbitkan SHM Nomor 1766/Ulujami tersebut yangberakibat menimbulkan kerugian terhadap Para Penggugat (vide
375 — 292 — Berkekuatan Hukum Tetap
., maupun dalam arti materiil, yaknimeskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam perundangundangannamum apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidaksesuai dengan rasa keadilan atau normanorma kehidupan dalammasyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana" dinyatakantidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28Dayat (1) UndangUndang Dasar Negara Repuplik Indonesia Tahun1945".
67 — 28
Tergugat yang dikeluarkan11.12.1314.15.16.oleh Kepolisian Negara Repuplik Indonesia Propinsi Riau tanggal O1September 2012, telah bermeterei cukup, dan cap pos, oleh Hakim KetuaMajelis telah diteliti, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim KetuaMajelis, diberi tanda bukti P.10.Foto mobil Jeep , telah bermeterei cukup, dan cap pos, oleh Hakim KetuaMajelis telah diteliti, ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim KetuaMajelis, diberi tanda bukti P.11.Foto mobil Sedan warna putih , telah bermeterei
100 — 34
., Pasal 139 : Pada saat UndangUndang ini mulai berlaku, semuaperaturan perundangundangan yang merupakan peraturanpelaksanaan dari UndangUndang Nomor & tahun 1974 tentangPokokPokok Kepegawaian (Lembar Negara Repuplik IndonesiaTahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 3014) sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokokKepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999Nomor
MEIDY WENSEN, SH.
Terdakwa:
ARMIN JAYA BIN AMAN.
101 — 39
Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberitahuan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke-1KUHP, sebagaimana dalam dakwaan primair ;
- Membebankan Terdakwa oleh katena itu dari dakwaan primair tersebut ;
- Menyatakan Terdakwa Armin Jaya Bin Aman, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Repuplik
Terbanding/Tergugat LIII : Pemerintah Repuplik Indonesia (RI), Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat LIII : Pemerintah Repuplik Indonesia (RI), Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat, Cq. Bupati Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat LIV : Pemerintah Repuplik Indonesia (RI), Cq.
134 — 28
Komandan Detasemen Zeni Bangunan 2/III Siliwangi
Terbanding/Tergugat LIII : Pemerintah Repuplik Indonesia (RI), Cq. Kepala Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Propinsi Jawa Barat, Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat LIII : Pemerintah Repuplik Indonesia (RI), Cq. Menteri Dalam Negeri RI, Cq. Gubernur Propinsi Jawa Barat, Cq. Bupati Kabupaten Bogor
Terbanding/Turut Tergugat LIV : Pemerintah Repuplik Indonesia (RI), Cq.
BANGKIT ARI MURTI
Tergugat:
1.DIDON HARTONO
2.PRABOWO TRIANANTO
3.TITIN SUMARNI
119 — 35
Pembatalan dengan ganti rugi;Dan tentang salah satu akibat dari Wanprestasi tersebut, sejalan pula denganYurisprudensi tetap Mahkamah Agung Repuplik Indonesia nomor 1001K/Sip/1972 tanggal 17 Januari 1973 yang menyatakan :Tergugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melaksanakan perikatan(wanprestasi), karenanya Perikatan tersebut dibatalkan,Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 704 K/Sip/1972,tanggal 21 Mei 1973, menyatakan :Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi, Perjanjian
AGUS ENDANG PURWANTO Als ENG PIAU
Tergugat:
1.SOFYAN SOUFANIL
2.SYAIFUL
3.IRSANYA SULIA DAULAY
4.HUSMAYATI
5.SAUDI
6.EVITA SARAH
7.IRSANTI OLIVIA
Turut Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN
2.ALI ARIFIN
3.ANGGA CHANDRA
47 — 10
Nasution SH, PPAT Daerah tk.IIKodya Medan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 BAGIAN IlPENDAFTARAN PEMINDAHAN HAK, PEMBERIAN HAK ~ BARU,PENGGADAIAN HAK, PEMBERIAN HAK TANGGUNGAN DANPEWARISAN Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 tahun 1961 ;Bahwa kemudian Sertipikat Hak Milik No. 392/Rengas Pulau beralih kepadaANGGA CHANDRA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 139/2012 tanggal 09072012 yang dibuat oleh PPAT Mariama S.H. telah sesuai denganketentuan Pasal 37 s/d Pasal 40 Peraturan Pemerintah Repuplik