wawancaraKPR namun tidak pernah hadir, sedangkan PENGGUGAT merasa tidakpernah menerima undangan apapun dari TERGUGAT;Bahwa selanjutnya PENGGUGAT melalui kuasa hukumnya pada tanggal 17Oktober 2015 menyampaikan surat kesanggupan melunasi harga unitrumah secara TUNAI berdasarkan Perjanjian Perikatan Jual Beli tanggal 04November 2012, sehingga PENGGUGAT meminta konfirmasi kesediaanTERGUGAT untuk dapat menandatangani PERJANJIAN PENGIKATANHalaman2dari 20 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2016/PN Btm.JUAL BELI (PPJB

Menyatakan Sah dan mengikat Perjanjian Perikatan Jual Beli (PPJB)tertanggal 24November2012 yang berisikan syarat dan ketentuanpembayaran dan pembatalan yang disepakati PENGGUGAT danTERGUGAT;4. Memerintahkan kepada TERGUGAT untuk mengembalikan Uang Mukakepada PENGGUGAT dengan potongan 50 % dari uang muka;5.

yangkesebelas tanggal 29 Oktober 2013;Bukti P14 yaitu fotokopi Tanda Terima Angsuran Uang Muka yangkeduabelas tanggal 12 November 2013;Bukti P15 yaitu fotokopi Tanda Terima Angsuran Uang Muka yangketigabelas tanggal 24 Desember 2013;Bukti P16 yaitu fotokopi Tanda Terima Angsuran Uang Muka yangkeempat belas tanggal 26 Februari 2015;Halaman9dari 20 Putusan Nomor 113/Pdt.G/2016/PN Btm.17.18.19.20.21.22.23.24.25,26.Bukti P17 yaitu fotokopi Surat dari Kuasa Hukum Penggugat perihalPelunasan & Pelaksanaan PPJB

/Kuasa Menjual tanggal 17 Oktober 2015beserta lampiran Resi Bukti Pengiriman Berkas;Bukti P18 yaitu fotokopi Surat dari Kuasa Hukum Penggugat perihalPelunasan & Pelaksanaan PPJB /Kuasa Menjual tanggal 26 Oktober 2015;Bukti P19 yaitu fotokopi Surat dari Tergugat perihal PembahasanKonsumen tanggal 27 Oktober 2015;Bukti P20 yaitu fotokopi Surat Somasi dari Kuasa Hukum Penggugattanggal 06 November 2015;Bukti P21 yaitu fotokopi Surat Somasi dari Kuasa Hukum Penggugattanggal 03 Desember 2015;Bukti P22

/KuasaMenjual tanggal 17 Oktober 2015 beserta lampiran Resi Bukti PengirimanBerkas dan bukti P18 yaitu fotokopi Surat dari Kuasa Hukum Penggugat perihalPelunasan & Pelaksanaan PPJB /Kuasa Menjual tanggal 26 Oktober 2015,kedua bukti tersebut menerangkan tentang kesanggupan Penggugat untukmelunasi seluruh sisa harga atas pembelian objek sengketa sesuai perjanjianperikatan jual beli tanggal 04 Nopember 2012;Menimbang, bahwa selanjutnya bukti P19 yaitu fotokopi Surat dariTergugat perihal Pembahasan

;Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 769 atas nama Oey Udjang;Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios di ITC Kuningan Nomor00754/PPJB/PMSITCKUN/IX/01 seluas 8.01 m?;Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios di ITC Kuningan Nomor00755/PPJB/PMSITCKUN/IX/01 seluas 5.61 m?

;Sertifikat Hak Milik Nomor 83 Kelurahan Pinang, KecamatanCipondoh, Tangerang, seluas 1.125 m2;Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun Nomor414/l/Kelurahan Cipete Utara, Kecamatan Kebayoran Baru,Jakarta Pusat, seluas 18,94 m2;Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 769 atas nama OeyUdjang;Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios di ITC Kuningan Nomor00754/PPJB/PMSITCKUN/IX/01 seluas 8.01 m?;Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 185 K/Pdt/201938.

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Kios di ITC Kuningan Nomor00755/PPJB/PMSITCKUN/IX/01 seluas 5.61 m?;Dibagi secara merata kepada seluruh ahli waris alm. Oey Udjangberjumlah 6 (enam) orang;e Menyatakan Penggugat Julianty Riska Ng dapat menjual hartawarisan dari Penggugat Julianty Riska Ng dan Oey Udjang tersebutdi atas tanpa adanya tanda tangan atau persetujuan dari Tergugat dan Tergugat II;e Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;Il. Dalam Rekonvensi:1.

Bahwa perlu digarisbawahi pada ketentuan di poin 10 terkaitSyaratsyarat dan Ketentuan SPU, tegas dan jelas disepakatibahwa Pemesan dalam hal ini PENGGUGAT wajibmenandatangani PPJB selambatlambatnya 14 (empat belashari) terhitung sejak pelunasan DP/pembayaran mencapaiminimal 20% (dua puluh persen). Dalam ketentuan poin 10tegas dan jelas ada 2 (dua kondisi) yang apabila tercapaisalah satunya maka Pemesan dalam hal ini PENGGUGATberkewajiban menandatangani PPJB.

Sesuai dengan penjelasan dalam poin 5.a dan 5.b, makasudah seharusnyalah PENGGUGAT menyegerakan untukmenandatangani PPJB terkait pengikatan jual beli antaraPENGGUGAT dan TERGUGAT. Dan keseluruhan yangtercantum dan diatur serta telah disepakati dalam SPU,dianggap telah dibaca dan dimengerti oleh PENGGUGAT,dikarenakan PENGGUGAT adalah subjek hukum yangmemiliki kecakapan secara hukum serta kemampuan untukmembaca dan mengerti setiad poinnya sebelummenandatangani SPU tersebut.

) selambatlambatnya 14 (empat belas)hari terhitung sejak pelunasan DP/ pembayaran mencapai minimal 20% (Duapuluh persen), bilamana pemesan tidak atau belum juga menandatanganiPPJB yang telah dikirimkan oleh penerima Pesanan, maka pemesan denganini menyatakan setuju dan mengikatkan diri terhadap semua ketentuanketentuan yang terdapat PPJB tersebut, selanjutnya penerima pesanan danpemesan dianggap telah mengikatkan diri terhadap seluruh ketentuanketentuan PPJB tersebut;Menimbang bahwa berdasarkan fakta

)selambatlambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelunasan DP/pembayaran mencapai minimal 20% (Dua puluh persen), bilamana pemesantidak atau belum juga menandatangani PPJB yang telah dikirimkan olehpenerima Pesanan, maka pemesan dengan ini menyatakan setuju danmengikatkan diri terhadap semua ketentuanketentuan yang terdapat PPJBtersebut, selanjutnya penerima pesanan dan pemesan dianggap telahmengikatkan diri terhadap seluruh ketentuanketentuan PPJB tersebut,dimana secara tegas ada 2 (dua)

kondisi yang apabila tercapai salah satunyamaka pemesan (Penggugat) berkewajiban menandatangani PPJB, jadi ada 2(dua) kondisi yaitu Pelunasan DP atau pembayaran mencapai 20% (Duapuluh persen), dan telah jelas dalam SPU bahwa telah disepakati bahwabesaran DP atas pemesanan unit yang dilakukan Penggugat adalah 10%(Sepuluh persen) atau sebesar Rp 63.000.000, (Enam puluh tiga juta rupiah)dan SPU tersebut telah ditandatangani pihak pertama dan pihak kedua sertapersetujuan/kesepakatan tersebut berlaku

/PN.Tjk, tanggal 28 November 2018 halaman 11 dari 34 halamanpembeli sebelum dilaksanakannya jual beli itu dikarenakan adanyaCausacausa yang harus dipenuhi untuk jual beli tersebut, antaralain adalah sertifikat hak atas tanah belum terdaftar atas namapenjual atau masih dalam proses balik nama, belum terjadinyapelunasan harga objek jual beli atau sertifikat masih diroya.Bahwa berdasarkan pendapat ahli tersebut di atas, PPJB dibuatuntuk melakukan pengikatan sementara sebelum pembuatan AktaJual Beli

Secara umum, isi PPJB adalah kesepakatanpenjual untuk mengikatkan diri akan menjual kepada pembelidengan disertai pemberian tanda jadi atau uang muka ataupunuang pembayaran lunas berdasarkan kesepakatan. Didalam PPJB memuat perjanjianperjanjian, seperti besarnya harga,kapan waktu pelunasan (jika belum lunas) dan kapan akandibuatnya AJB.

Dengan demikian PPJB tidak dapat disamakandengan AJB yang merupakan bukti pengalihan hak atastanah/bangunan dari penjual kepada pembeli, dalam hal ini dariTerlawan 2 kepada Pelawan.Bahwa berdasarkan Pasal 1457, 1458 dan 1459 KUHPerdata,dirumuskan bahwa jual beli tanah adalah suatu perjanjian dimanasatu pihak mengikatkan dirinya untuk menyerahkan tanah danpihak lainnya untuk membayar harga yang telah ditentukan.

) sesuaiKeputusan Pemerintah PPJB diatur berdasarkan Keputusan MeniteriNegara Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 1995.

MKn antara PELAWAN dengan TERLAWAN 2 merupakan AktaPutusan No.: 120/Pdt.Bth/2018/PN.Tjk, tanggal 28 November 2018 halaman 28 dari 34 halamanPerjanjian pengikatan Jual Beli (PPJB) yang sah dan mengikatsecara hukum serta Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuatdihadapan notaris merupakan akta otentik (vide Pasal 1868KUHPerdata).

Makna PrakarsaUtama sebagai badan usaha yang ditunjuk oleh Tergugat III sebagai pihakyang membuat/melakukan addendum PPJB dan addendum oper alih hak.2. Bahwa namun dalam gugatan aquo, Para Pengugat faktanya tidak menarikPT. Makna Prakarsa Utama sebagai pihak dalam gugatan meskipun ParaPenggugat sejak lama telah mengetahui bahwa pembuatan/pelaksanaanaddendum PPJB dan addendum oper alih hak dilakukan oleh PT. MaknaPrakarsa Utama.3.

Bahwa oleh karena Penguggat tidak dapat mengembalikan uangTergugat I, maka pada tanggal 14 Maret 2017, Penggugat membuat suratPernyataan yang isinya menyatakan :Halaman 15 dari 53 halaman Putusan Nomor 148 / PDT / 2019 / PT.BDG Bahwa Penggugat menyerahkan PPJB tanah dan bangunan atasnama Penggugat II sebagai jaminan atas hutang Penggugat I. Dokumen PPJB atas nama Penggugat II akan dikembalikan bersamaandengan pengembalian hutang Penggugat paling lambat 15 Mei 2017.

Bahwa akibat Penggugat tidak mampumembayar hutang hutangnya maka Penggugat membuat suratpernyataan tertanggal 14 Maret 2017 yang isinya menyatakan : Bahwa Penggugat menyerahkan PPJB tanah dan bangunan atasnama Penggugat II sebagai jaminan atas hutang Penggugat I. Dokumen PPJB atas nama Penggugat II akan dikembalikanbersamaan dengan pengembalian hutang Penggugat paling lambat15 Mei 2017.

MaknaPrakarsa Utama (badan hukum yang ditunjuk oleh Tergugat III untukmelakukan addendum PPJB dan peralihan hak) dengan melampirkandokumen dokumen hukum surat pengakuan utang dan surat kuasamenjual.

Bahwa selanjutnya Tergugat Ill tidak mencantumkan harga dalamaddendum peralihan hak adalah karena addendum peralihan hak tersebuthanya tambahan atau perubahan dari addendum PPJB, sementara hargajual beli masih sesuai dengan harga dalam PPJB.40.

yang terletak di Perumahan Tigaraksa Blok Kavling AC.6No. 3, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang dengan hargaRp 61.050.000, (enam puluh satu juta lima puluh ribu rupiah)berdasarkan Surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunandi Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Baratselanjutnya disebut PPJB tertanggal 13 November 1992 (Bukti P2)dengan bukti kwitansi pembayaran sebagai berikut (Bukti P3 s/d P28): No.

Bahwa ternyata sejak pembayaran pelunasan kepada Termohon Pailitpada tanggal 14 November 1994 sampai sekarang Termohon Pailitbelum juga menyerahkan sertifikat sebagaimana kewajiban TermohonPailit yang tercantum dalam perjanjian Pasal 3 PPJB, Pemohon Pailittelah melayangkan surat peringatan/somasi kepada Termohon Pailituntuk segera menyerahkan sertifikat kepada Pemohon Pailit, namundemikian hingga kini Termohon Pailit tidak beritikad baik untukmenyerahkan sertifikat kepada Pemohon Pailit tersebut;

Berdasarkan faktahukum (vide bukti P2 s/d bukti P28) tidak terbantahkan, terdapatadanya hubungan hukum perjanjian antara Pemohon PK denganTermohon PK, yaitu PPJB kavling tanah;Dari hubungan hukum yang terjadi, berdasarkan PPJB, TermohonPK mempunyai kewajiban untuk mengurus, menyelesaikan danmenyerahkan sertifikat tanah yang dijual oleh Termohon PK kepadaPemohon PK sebagai kontra prestasi yang telah dilakukanPemohon PK, yaitu melunasi harga pembelian kavling tanah.Dengan demikian, dari segi hukum

terbukti dan tidak dapatdipungkiri terdapat hubungan hukum diantara Pemohon PK denganTermohon PK, yaitu PPJB kavling tanah;Kewajiban mengurus, menyelesaikan dan menyerahkan sertifikattanah yang dijual Termohon PK kepada pemohon PK adalahmerupakan kewajiban yang dapat dinyatakan dalam jumlah uangkarena mempunyai nilai ekonomis seperti dijelaskan di atas.

Nomor 135 PK/Pdt.Sus/201211.Berdasarkan fakta (vide bukti P2 s/d bukti P28, telah terbukti bahwaPemohon PK adalah merupakan Kreditur dari Termohon PK dansebaliknya Termohon PK adalah merupakan Debitur dari Pemohon PK.Karena antara Pemohon PK dengan Termohon telah dibuat danditandatangani PPJB atas sebidang tanah kavling;Bahwa berdasarkan fakta hukum, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal3 PPJB (bukti P2), Termohon PK diwajibkan untuk mengurus,menyelesaikan dan menyerahkan sertifikat tanah kavling yang

dikonvensikanmenjadi perumahan namun belum lolos sampai sekarang karenaadministrasinya belum selesai dimana saksi meminta biaya kependampingnya namun tidak dibayar; Bahwa saksi sudah menjelaskan kepada Penggugat atau pembelitanah yang lain bahwa tanah tersebut belum bisa dikonversikan daritanah pertanian menjadi tanah perumahan; Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukantransaksi Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah) sebelum para pihak kekantor saksi; Bahwa saksi sudah menjelaskan pada PPJB

Rp. 300.000.000, (tiga ratus juta rupiah), sisanyaRp. 100.000.000, (Seratus juta rupiah) dilakukan pembayaran lunaspada saat aktanya ditandatangani dimana prosesnya baru PPJB, kalausudah Akta Jual Beli (AJB) baru boleh dilunasi, namun saat ituPenggugat dan Tergugat menghendaki seperti itu; Bahwa pada PPJB yang saksi buat, sudah ada klausulpengembalian uang jika proses transaksi tidak selesaikan atau gagalnamun untuk bunga dari pengembalian uang tersebut tidak ada; Bahwa setelah ada permasalahan antara

Yani, Peguyangan; Bahwa setahu saksi waktu transaksi antara bapak saksi denganTergugat dinotaris, masih berupa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB); Bahwa setahu saksi saat di Notaris antara bapak saksi denganTergugat sudah ada pembayaran deposit (DP) sebesar Rp. 300.000.000,(tiga ratus juta rupiah) dan setelah itu tidak ada lagi pembayaran yangdilakukan oleh Tergugat; Bahwa setahu saksi setelah Tergugat tidak menyelesaikanpembayaran kepada bapak saksi terkait transaksi jual bell tanah bapaksaksi

saksibelum bersertifikat ; Bahwa setahu saksi sekarang tanah milik bapak saksi sudahbersertifikat atas nama bapak saksi yang bernama Made Ratna ; Bahwa setahu saksi transaksi jual beli antara bapak saksi denganTergugat sudah tidak berjalan, sertifikat tanah milik bapak saksi berada dinotaris Ibu Agung Mas Lestari di Kuta karena saksi belum bisa membayarbiaya pembuatan sertifikat; Bahwa saksi tidak begitu pasti mengetahul biaya pembuatansertifikat tersebut; Bahwa setahu saksi sudah dilakukan pembatalan PPJB

,Notaris Makassar (selanjutnya disebut "PPJB"), tidak terlihat adanyaketerlibatan Turut Tergugat yang dapat dibuktikan dengan tidaktercantumnya Turut Tergugat sebagai pihak dalam Akta Jual Beli Nomor152/X/AJB/2008 tanggal 09 Oktober 2008 dan Pengikatan Jual Beli danHal. 6 dari 14 hal. Put. No. 175 PK/Pdt/2014.Kuasa Nomor 01 tanggal 08 Oktober 2008 tersebut;2.

SittiHasnati, S.H., Notaris Makassar (selanjutnya disebut PPJB danKuasa) akan tetapi satu sisi dalam butir 3 gugatan a quo ParaPenggugat menyatakan telah menandatangani Akta Jual BeliNomor 152/X/AJB/2008 tanggal 09 Oktober 2008, yang dibuat olehDra. Sitti Hasnati, S.H., Notaris Makassar (selanjutnya disebutAJB");1.2.

Bahwa gugatan Para Penggugat tersebut sangat kabur dan tidakjelas karena bagaimana mungkin jual beli berdasarkan AJB telahdilakukan 1 (satu) tahun lebih dahulu daripada PPJB dan Kuasayaitu AJB pada tanggal 09 Oktober 2008 sedangkan PPJB danKuasa tanggal 08 Oktober 2009, sebagaimana yang diketahui danHal. 7 dari 14 hal. Put.

No. 175 PK/Pdt/2014.lazim dilakukan, yaitu seharusnya PPJB terlebih dahulu dikarenakanPPJB merupakan perjanjian pengikatan yang dilakukan antarapenjual dan pembeli sebelum dilakukannya AJB;1.3.

Kemudian para ahli warismenyerahkan beberapa dokumen asli, namun yang mana saksi lupa; Bahwa setelah itu, para ahli waris diminta untuk menandatanganiminuta akta PPJB, Kuasa Menjual dan Pengosongan.

, Kuasa Menjual dan Pengosongan, namun saksimengatakan kepada NOVA bahwa akan ada transaksi PPJB dan saksimeminta agar dia datang kKemudian memproses jual bell tersebut;e Bahwa benar Pak STEFANUS kemudian melakukan pembayaranke Rekening Bank BCA atas nama MERISTA SARAGIH No.

MERISTA SARAGIH; Bahwa setahu saksi alasan RISMIARSO PRISTIADI alias RIRISmau menandatangani Akta PPJB terkait rumah di Taman Alfa Indahdengan nomor sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 7055 / Joglo, atasnama WINARYO dan Sertifikat Hak Milik No. 7056 / Joglo, atas namaWINARYO dikarenakan dia sedang membutuhkan dana untuk membayarPBB rumah tersebut; Bahwa yang mengkonsep dan membuat Akta PPJB terkait rumahdi Taman Alfa Indah dengan nomor sertifikat yaitu Sertifikat Hak Milik No.7055 / Joglo,

Bahwa akta PPJB tersebut tidak dibacakan olehpihak Notaris karea memang pihak Notaris tidak ada yang hadir dalampenandatanganan. Disamping itu, yang membuat draf akta adalah suamisaksi MURSALIM;Halaman 38 dari 75 Putusan Nomor 329/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr.

Setelah itu saksi Sarifiyantimenyerahkan Akta PPJB yang dibuat oleh Notaris LEONARDSIMANGUNSONG, SH (teman suami saksi MURSALIM alias MOERENOSALIEM).

SALMAN ALFARIZI) Cs dengan Ny HJ ROKAYAH(selanjutnya disebut PPJB) adalah tidak sah secara hukum karena tidakmemenuhi syarat material dimana pihak penjual didalam PPJB yaitu Ny. AlSAADAH (BINTI H.

berupa Sertifikat Hak Milik (GHM) ASLI No. 52/1995, masih dikuasaioleh penggugat;17.Bahwa PPJB tidak sah secara hukum, cacat hukum, tidak mempunyaikekuatan hukum karena Objek PPJB berada diluar wilayah kerja kantor turuttergugat . sebagaimana di ketahui wilayah kerja Notaris/PPAT Sri SutiyahSH., MKn adalah wilayah Jakarta Timur sedangkan objek PPJB berada diCianjur;18.Bahwa PPJB tidak sah secara hukum, cacat hukum, tidak mempunyaikekuatan hukum karena para pihak dalam PPJB tidak mendatangi PPJB dihadapan

Notaris sebagaimana dinyatakan didalam AKTA PPUJB;19.Bahwa tergugat telah berusaha meminta Klarifikasi PPJB tertulis dan teguransebanyak 2 (dua) kepada turut tergugat terkait dengan terbitnya PPJB No.4Notaris/PPAT Sri Sutiyah SH., MKn tertanggal 20 November 2014 dan 08Desember 2014 namun tidak ditanggapi semestinya;20.Bahwa akibat perbuatan turut tergugat menerbitkan PPJB tersrbut membuatpenggugat sebagai pemilik tanah yang sah merasa dirugikan dan dilanggarhakhak hukumnya baik secara hukum perdata

Menghukum turut tergugat untuk menjawab surat klarifikasi penggugatsecara tertulis terkait dengan terbitnya PPJB tanggal 10 Oktober 2012berdasarkan Akta Notaris/PPAT Sri Sutiyah SH., MKn yang diduga dibuatsecara melawan hukum;4. memerintahkan kepada turut tergugat Il (Badan Pertahanan NasionalRepublik Indonesia Cq. Kantor Pertahanan Daerah Jawa Barat Cq.

Menghukum turut Tergugat untuk menjawab surat klarifikasi Penggugatsecara tertulis terkait dengan terbitnya PPJB tanggal 10 Oktober 2012berdasar Akta Notaris/PPAT Sri Sutiyah, SH.M.Kn., yang diduga dibuatsecara melawan hukum;4. Memerintah kepada turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional) RepublikIndonesia Cq. Kantor Pertanahan Daerah Jawa Barat Cq.

terletak di dalam Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta, wilayah Kota Jakarta Timur, Kecamatan Duren Sawit,Kelurahan Pondok Kopi dan Surat Ukur Nomor 8903/1997 tertanggal6 Oktober 1997 tercatat atas nama Doktoranda Nona Yenny WahyuCahyani adalah milik Tergugat berdasarkan Surat PerjanjianPengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat di kantor Tergugat 2 padatanggal 13 November 2015 Nomor 02: Menyatakan menolak dan mengadili gugatan perbuatan melawanhukum Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

denganpertimbangan judex facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Daerah KhususIbukota Jakarta tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangansebagai berikut:Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas,Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan judex facti/PengadilanTinggi Daerah Khusus lbukota Jakarta yang menguatkan putusanPengadilan Negeri harus diperbaiki sepanjang mengenai amar Nomor 3dengan pertimbangan sebagai berikut:Bahwa pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB

) dankuasa jual langsung/kuasa mutlak yang dibuat oleh Tergugat II bukanmerupakan jualbeli tanah dan bangunan yang murni, karena sebenarnyayang terjadi adalah hutang piutang uang antara Penggugat dengan Tergugat ;Bahwa hutang piutang tidak dapat secara serta merta diubahmenjadi jualbeli dan pengalihan hak atas benda yang dijaminkan, demikianpula dalam perkara a quo, Akta Nomor 2 tentang PPJB tanggal 13 November2015 dan Akta Nomor 3 tentang Pengosongan Rumah tanggal 13 November2015 yang dibuat oleh

Lunas No 235 dibuat di hadapan notaris TANSUSY tanggal 23 Desember 2015, PPJB Lunas No 271 dibuat di hadapannotaris FENTY ABIDIN tanggal 28 September 2016 dan PPJB No 272dibuat di hadapan notaris FENTY ABIDIN tanggal 28 September 2016dengan dalih sebagai persyaratan untuk disetujuinyadan dicairkannyapinjaman sebesar Rp 12.000.000.000, (dua belas miliar rupiah) tersebut diatas.

Yang mana dalam Akta Nomor 2 tahun 2015 dan Akta Addendum keNo 270 tanggal 28 September 2016 penandatanganan PPJB tersebutbukan menjadi persyaratan atas pinjaman tersebut.Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 74/PID/2021/PT DKI Bahwa terdakwa menandatangani PPJB tersebut dikarenakan jabatanterdakwa sebagai Direktur PT HAIXIN INDONESIA dan terdakwa sebagaiDirektur menerima gaji pokok besarnya kurang lebih Rp 25.000.000, (duapuluh lima juta rupiah) ditambah tunjangan sebesar kurang lebih Rp10.000.000, (Sepuluh

1 (Satu) bundel fotocopy legalisir PPJB Nomor 233 dibuat dihadapanNotaris TAN SUSY, S.H. tanggal 23 Desember 2015 dengan para pihakNGI THAI WINARKHO dan PT.

1 (Satu) bundel fotocopy legalisir PPJB Nomor 233 dibuat dihadapanNotaris TAN SUSY, S.H. tanggal 23 Desember 2015 dengan para pihakNGI THAI WINARKHO dan PT. Keselamatan Terpadu Terbaik (PT.KTT);1 (satu) bundel fotocopy legalisir Akta Kuasa No.31 tanggal 29September 2016;1 (Satu) bundel fotocopy legalisir SHGB No.4290 atas nama NGI THAIWINARKHO jalan Marina Raya Rukan Crown Golf blok B No.53 seluas75m?

1 (satu) bundel fotocopy legalisir PPJB No.235 dibuat dihadapanNotaris TAN SUSY, S.H. tanggal 23 Desember 2015 dengan para pihakNGI THAI WINARKHO dan PT. Keselamatan Indonesia Terpadu Terbaik(PT.

2015 ; Akta Kuasa Menjual, No. : 35, tanggal 29 Desember 2015; dan Akta Perjanjian Pengosongan, No. : 36, tanggal 29 Desember 2015;Selanjutnya dengan berdasarkan Akta PPJB dan Akta Kuasa Menjualtersebut maka dilanjutkan dengan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) No. : 5tahun 2017, sehingga sesuai aturan yang berlaku maka dalam prosespembuatan AJB tidak lagi memerlukan tanda tangan Penggugat.Bahwa semua dokumen terkait proses transaksi jualbeli atas obyek sengketatersebut (meliputi : Akta PPJB No. : 34

pada AJB adalah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur olehDinas Pendapatan Daerah Kota Denpasar, terkait dengan ketentuanbesarnya Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) atas penjualan tanah pada wilayahtertentu ;Sebagaimana telah disebutkan pada point 6 jawaban Tergugat tersebutdiatas, maka bukti otentik telah terjadi jualbeli atas obyek sengketa adalahdengan telah adanya persetujuan, kesepakatan, penandatanganan danditerbitkannya dokumen jualbeli yang meliputi : Akta Perjanjian Pengikatan JualBeli (PPJB

Bahwa untuk menindaklanjuti proses jual beli atas obyek sengketa makapihak Penggugat Rekonpensi menunjuk Notaris Putu Hamirta, SH (Tergugatlll Konpensi) untuk melakukan proses jualbeli atas obyek sengketa,sehingga dengan kesepakatan dan persetujuan Pihak Pembeli dengan PihakPenjual, juga telah dipenuhinya hak dan kewajiban masingmasing pihakmaka selanjutnya Notaris akhirnya menerbitkan beberapa akta meliputi : Akta Perjanjian Pengikatan JualBeli (PPJB), No : 34, tanggal 29Desember 2015; Akta Kuasa

), No : 34, tanggal 29Desember 2015 Akta Kuasa Menjual, No. : 35, tanggal 29 Desember 2015; dan Akta Perjanjian Pengosongan, No. : 36, tanggal 29 Desember 2015;Selanjutnya dengan berdasarkan Akta PPJB dan Akta Kuasa Menjualtersebut maka dilanjutkan dengan pembuatan Akta Jual Beli (AJB) No. : 5tahun 2017, sehingga sesuai aturan yang berlaku maka dalam prosespembuatan AJB tidak lagi memerlukan tanda tangan Penggugat.

Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Nomor 34, tanggal 29Desember 2015;b. Akta Kuasa Menjual Nomor 35, tanggal 29 Desember 2015;c. Akta Perjanjian Pengosongan Nomor 36, tanggal 29 Desember 2015,dand. Akta Jual Beli (AJB) Nomor 5 Tahun 2017;Adalah sah dan memilik kekuatan hukum yang mengikat;4. Menyatakan hukum bahwa Obyek sengketa berupa sebidang tanahdengan bangunan rumah yang dibuktikan dengan SHM No. : 2188/DesaDauh Puri Kauh, GS tanggal 16 Februari 2017, No : 801/2017, luas 400m?

Suryati Moerwibowo, SH yang selanjutnya terjadiadalah adanya Wanprestasi + Perobuatan Melawan Hukum yang dilakukan olehPenggugat sehingga terjadi pengalihnan bidang tanah milik Penggugat ;Selanjutnya Pejabat Notaris Syafril Lubuk, SH pada tanggal 21 November telahmembuat Akita PPJB No.8, Akta Kuasa No.9, Akta PPJB No. 10, Akta KuasaNo,12, Akta PPJB No.12 dan Akta Kuasa No.13, Akta PPJB No.14, Akta KuasaNo.15, Akta PPJB No.16 dan Akta Kuasa No.17 antara Anthony/Penggugatdengan Tergugat , walaupun

Bahwa total nilai uang yang tercantumdalam aktaakta PPJB tersebut adalah sebesar +/ Rp.3.500.000.000, (tiga miliar lima ratus juta rupiah)sedangkan nilai harga pasar atas jaminan tanahtanahseluas +/ 11.000 M2 pada waktu itu /November 2003+/ adalah sebesar Rp. 7.700.000.000, (tujuh miliartujuh ratus juta rupiah) ;Bahwa aktaakta PPJB dan Akta kuasa atas tanahtanah tersebut dibuatadalah hanya sebagai jaminan hutang PT.

SMS adalahlebih kurang sebesar 3,5 miliar rupiah tersebut olehTergugat XII telah diberikan jaminan tanahtanah milikPenggugat yang nilainya melebihi 7,5 miliar rupiahtersebut diatas dan telah dibuatkan Akta PPJB dan Aktakuasa No. 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 dan No.17atas tanahtanah tersebut yang dibuat oleh NotarisSyafril Lubuk, SH. / Turut Tergugat Ill dan setelahdibuatnya AktaAkta PPJB dan AktaAkta kuasatersebut, maka Tergugat tidak lagi menagih kepadaPT.

Bahwa ke2 bidang tanah tersebut merupakan bagiandari harta benda milik Penggugat yang dijaminkankepada Tergugat terkait dengan hutang piutangsesuai dengan Akta PPJB No. 14 dan Akta Kuasa No.15 tanggal 21 November 2005 yang dibuat dihadapanNotaris Syafril Lubuk, SH untuk bidang tanah SHM No.00398/Meruya, seluas 2.540 m2 dan Akta PPJB No. 12dan Akta Kuasa No. 13 tanggal 21 November 2005,untuk bidang tanah SHM No. 00399/Meruya, seluas2.611 m2 i5.

Pstsaksi tidak mengetahuinya ;Bahwa saksi tidak mengetahui uang ganti rugi tanahtanah tersebut diterimaoleh Saudara Eddy Leo dan awalnya tanah tersebut dibeli oleh Pak TjeongAndy Anthony dan akan tetapi yang mengambil uang ganti rugi Pak Eddy Leoyang akhirnya saksi mengetahui adanya surat PPJB dan Kuasa Jual dariTjeong Andy kepada Eddy Leo ;Bahwa saksi mengetahui adanya PPJB dan Kuasa Jual darti Tjeong Andikepada Eddy Leo setelah pengurusan di Tol sudah selesai dan dekatdekatpembayaran adanya PPJB

, sedangkan untuk pembayaran berikutnya Terdakwa tidakpernah melakukan pembayaran sebagaimana telah disepakati dandituangkan dalam Draft Pengikatan Jual Beli, sehingga Draft PPJB tersebuttidak pernah ditandatangani kedua belah pihak.

, sedangkan untuk pembayaran berikutnya Terdakwatidak pernah melakukan pembayaran sebagaimana telah disepakati dandituangkan dalam Draft Pengikatan Jual Beli, sehingga Draft PPJB tersebuttidak pernah ditandatangani kedua belah pihak.

PPJB nya palsu dansebelum diberitahukan penyidik saksi tidak pernah tahu PPJB tersebut palsu atau asliBahwa saksi tidak pernah melihat dan diperlihatkan PPJB tersebut oleh notaris dantidak pernah berbicara dengan notaris mengenai PPJB tersebut iBahwasaksi tidak pernah menanyakan sertifikat 1321 ke notaris, namunpada saat bermasalah saksi kemudian menanyakannya ; Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan sertifikat 1321 baik di notaris maupun dipenyidik ; Bahwa masalah ini saksi mendapat informasi dari

Terkait pembelian atas 1 (satu) unit rumah di ROYALSENTRALAND @BTP, Cluster Nottingham, Blok F16022 oleh PIHAKPERTAMA kepada PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual BeliNo. 00539/RSL/PPJB/II/2108 tanggal 9 Februari 2018 yang telah ditandatanganoleh Para pihak;Pasal 21. Bahwa PARA PIHAK telah menyepakati bersama untuk pengembaliansejumlah uang kepada PIHAK PERTAMA Sebesar 80% dari jumlah uangyang telah dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.2.

Bahwa atas kesepakatan ini PIHAK PERTAMA akan membebaskanPIHAK KEDUA dari segala Tuntutan dari Pihak Manapun.Pasal 5Bahwa PIHAK PERTAMA akan melepaskan hak sepenuhnya atas pembelianrumah di ROYAL SENTRALAND @BTP, Cluster Nottingham, Blok F16022, danmengakhiri Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 00539/RSL/PPJB/II/2108Halaman 2 dari 5 halaman, perkara Nomor: 6/Pdt.G/2019/PN Mrstanggal 9 Februari 2018 beserta dokumen lainnya dan menyerahkanpengembalian sepenuhnya kepada pemilik semula yaitu PIHAK KEDUA

Bahwa sebidang tanah beserta rumah di atasnya tersebut Penggugatperoleh dengan cara membeli dari Tergugat sesuai dengan AktaPengikatan Jual beli No. 1 tanggal 2 Oktober 2006 (PPJB), Akta Kuasauntuk Menjual No. 2 tanggal 2 Oktober 2006 yang diterbitkan oleh NotarisSugiati Sukahar, S.H., dan Akta Jual Beli No. 64/2009 tanggal 02 Maret2009 yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Sugiti Sukahar, S.H., dantelah terbit Sertipikat Hak milik No. 1733;.

Bahwa dalam pasal 2 PPJB tersebut pada pokoknya Tergugat selakupihak pertama setuju dan mufakat bahwa harga jual beli hak atas tanahtersebut ditetapbkan Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) yang manatelah dibayarkan seluruhnya oleh pihak Kedua kepada pihak pertama(Tergugat) pada saat penandatanganan Aktia itu;.

Bahwa dengan adanya kesepakatan jual beli obyek a quo antaraPenggugat dengan Tergugat, maka terbitnya Akta Pengikatan Jual BelliNo. 1 tanggal 2 Oktober 2006 (PPJB), Akta Kuasa untuk Menjual No. 2tanggal 2 Oktober 2006, dan Akta Jual Beli No. 64/2009 tanggal 02 Maret2009 yang diterbitkan oleh Notaris dan PPAT Sugiati Sukahar, S.H. dantelah terbit Sertipikat Hak Milik No. 1733 Surat Ukur tanggal 2772000No. 00166/Puri/2000, adalah sah secara hukum;.

Menyatakan sah menurut hukum Akta Pengikatan Jual Beli No. 1 tanggal2 Oktober 2006 (PPJB), Akta Kuasa untuk Menjual No. 2 tanggal 2Oktober 2006, Akta Jual Beli No. 64/2009 tanggal 02 Maret 2009 yangditerbitkan oleh Notaris dan PPAT Sugiati Sukahar, S>H., dan SertipikatHak Milik No. 1733 Surat Ukur tanggal 2772000 No. 00166/Puri/2000;5. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak mau mengosongkan ataumenyerahkan rumah milik Penggugat adalah perbuatan Wanprestasiyang merugikan Penggugat;6.

Dan olehkarenanya sudah patut secara hukum Penggugat adalah Pembeli yangberitikat baik;Pada posita point 5 diganti/dirubah menjadiBahwa dengan adanya kesepakatan jual beli obyek a quo antaraPenggugat dengan orang tua Pengugat/Bapak Iwan Ridwan selakupenerima Kuasa Menjual dari Tergugat, maka terbitnya Akta PengikatanJual Beli No. 1 tanggal 2 Oktober 2006 (PPJB), Akta Kuasa untukMenjual No. 2 tanggal 2 Oktober 2006, dan Akta Jual Beli No. 64/2009tanggal 02 Maret 2009 yang diterbitkan oleh Notaris

AJB / PPJB. Surat Kuasa Memasang Hak Tanggungan (SKMHT).9. Rekapituasi Data Debitur Perumahan Villa Panyebrangan per Maret 2017 Rekening Koran 82 (delapanpuluhdua) Debitur Perumahan Villa Panyebrangan.10. 82 (delapan puluh dua) lembar Memo Pencairanke PT. Mardy International terkait Perumahan Villa Panyebrangan.11. Print Out Rekening Koran Bank BTN atas nama PT. Mardy International terhitung mulai tanggal 10 September 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017. 12.

ADE MAHPUDIN 30122014 PPJB Belum displitsing70. KOMAR 30122014 PPJB Belum displitsing71. HADI ISMANTO 30122014 PPJB Belum displitsing72. MISBAH 30122014 PPJB Belum displitsing73. KINDI 28012015 004/2015 Belum displitsing74. TRISZAN ELSAFA 28012015 005/2015 Belum displitsing75. SUPRIANDI GINANJAR 23022015 PPJB Belum displitsing76. EDI JUNAEDI 23022015 PPJB Belum displitsing77. UNANG ROHIMAT 23022015 PPJB Belum displitsing78. MURSID 23022015 PPJB Belum displitsing79.

ADE MAHPUDIN 30122014 PPJB Belum displitzing70. KOMAR 30122014 PPJB Belum displitzing71. HADI ISMANTO 30122014 PPJB Belum displitzing72. MISBAH 30122014 PPJB Belum displitzing73. KINDI 28012015 004/2015 Belum displitzing74. TRISZAN ELSAFA 28012015 005/2015 Belum displitzing75. SUPRIANDI GINANJAR 23022015 PPJB Belum displitzing76. EDI JUNAEDI 23022015 PPJB Belum displitzing77. UNANG ROHIMAT 23022015 PPJB Belum displitzing78. MURSID 23022015 PPJB Belum displitzing79.

YAYAN SURYANA 23022015 PPJB Belum displitzing80. SULAEMAN 23032015 PPJB Belum displitzing81. ANDRI 23032015 PPJB Belum displitzing82. SAEPUDIN 23032015 PPJB Belum displitzing Bahwa saksi pernah menanyakan kepada Sdri. R.

YAYAN SURYANA 23022015 PPJB Belum displitzing80. SULAEMAN 23032015 PPJB Belum displitzing81. ANDRI 23032015 PPJB Belum displitzing82.

Penjualan tanah dan bangunan tersebut didasarkan padaPerjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat pada tanggal 12November 2012;4. Bahwa selanjutnya terhadap tanah dan bangunan telah dibuatkan Akta JualBeli antara PT. Metro Batavia dalam hal ini diwakili Tergugat dalamkapasitasnya sebagai Direktur Utama selaku penjual dengan Tergugat IlHal.9 dari 23 hal. Put.

Bahwa pada tanggal 1 November 2013, antara Tergugat Il dengan TergugatIll, mengikatkan diri dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) atassebidang tanah dan bangunan di Kompleks Pergudangan Bandara Mas JalanMarsekal Surya Darma Blok H Nomor 03, 038A, 05, 06, 07, KampungKedaung Wetan, Selapajang Jaya, Neglasari, Kota Tangerang, SertipikatHGB Nomor 157, 158, 159,160,161,196,197, dan 198, seluas 2831 M?;.

Bahwa terkait PPJB tersebut di atas, Tergugat Ill telan menyerahkan danmembayarkan tanda jadi kepada Tergugat II;. Bahwa namun pada tanggal 19 Desember 2013, Tergugat Ill telahmembatalkan PPJB tersebut di atas, karena tidak teroenuhinya klausul yangtelah disepakati dalam PPJB;. Bahwa karena batalnya PPJB antara Tergugat II dan Tergugat III, maka padatanggal 21 Desember 2013, Tergugat II telah mengembalikan uang mukayang telah diterimanya dari Tergugat III;.

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, karena terbukti sejak tanggal 19Desember 2013, Tergugat Ill tidak lagi terikat dengan PPJB tanggal 1November 2013 (PPJB Batal), terkait rencana jual beli tanah dan bangunandi Kompleks Pergudangan Bandara Mas Jalan Marsekal Surya Darma Blok HNomor 03, 03A,05,06,07, Kampung Kedaung Wetan, Selapajang Jaya,Neglasari, Kota Tangerang, Sertipikat HGB Nomor 157, 158, 159, 160, 161,196, 197, dan 198, seluas 2831 M?

Nomor 84 PK/Pdt.SusPailit/201523.24.20.26.dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah;Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum putusannya, halaman 5051, menyatakan terdapat halhal yang diakui dan tidak dibantah oleh parapihak, diantaranya adalah:Bahwa Tergugat benar telah menjual tanah dan bangunan tersebutkepada Tergugat II berdasarkan PPJB tanggal 12 November 2013 denganharga Rp39.069.132.165,00;Bahwa Judex Juris dalam pertimbangan hukum putusannya, halaman