MUHAMAD ISKANDAR KOSASIH di Villa Mutiara Blok E.1 Rt.023 Rw.05Desa Cigombong Kabupaten Bogor (Kepaia Kordinator PT.Halaman 1 dari halaman 51 Putusan Nomor 511 / PDT / 2016 / PT.BDGKREASI INTI MANUNGGAL), Untuk selanjutnya disebut sebagaiTERBANDING VI semula TERGUGAT VI, PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; Telah membaca :Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 31 Oktober 2016Nomor 511 / PEN / PDT / 2016 / PT.

Segala bentuk kegiatan yang terlaksana di SMK Negeri 4 pinrang sesuaidengan RKAS yang telah disusun bersama oleh Pihak Sekotah melaluiRapat Dinas yang dipimpin oteh Terdakwa selaku Kepaia Sekolah danBendahara hanya menjaiankan segala kebijakan yang ada sesuaidengan hasil rapat penyusunan RKAS yang telah disusun oleh pihakyang terkait sesuai dengan keterangan saksisaksi pada persidanganyang telah dituliskan pada Nota Pembelaan (pledoi)b.

H, ASEP SAEPUDIN, MM,Sefaku Mantars Kepafa Kecamatan Pasar Kemls" dengan penyebutan identitasTergugat 13 dan Turut Tergugat tersebut, maka yang menjadi subjek dalamjabatan Tergugat 13 sebagai Kepaia Desa dan bukan dalam kapasitas Tergugat13 sebagai pribadi serta Turut Tergugat sebagai Mantan Kepaia KecamatanPasarkernis dan bukan dalam kapasitas Turut Tergugat sebagai pribadi:;Bahwa semestinya yang digugat adalah Instansinya bukan secara pribadi, makagugatan Penggugat terhadap Tergugat 13 dan Turut

H, ASEP SAEPUDIN, MM,Selaku Mantan Kepala Kecamatan Pasar Kemis" dengan penyebutanidentitas Tergugat 13 dan Turut Tergugat tersebut, maka yang menjadi subjekdalam jabatan Tergugat 13 sebagai Kepaia Desa dan bukan dalam kapasitasTergugat 13 sebagai pribadi serta Turut Tergugat sebagai Mantan KepaiaKecamatan Pasarkernis dan bukan dalam kapasitas Turut Tergugat sebagaipribadi;PERUBAHAN GUGATANBahwa dalam gugatannya, Kuasa Penggugat mendaliikan untuk kepentinganPara Penggugat, namun setelah diteliti

H, ASEP SAEPUDIN, MM, Selaku MantanKepala Kecamatan Pasar Kemis" dengan penyebutan identitas Tergugat 13 danTurut Tergugat tersebut, maka yang menjadi subjek dalam jabatan Tergugat 13sebagai Kepaia Desa dan bukan dalam kapasitas Tergugat 13 sebagai pribadiserta Turut Tergugat sebagai Mantan Kepala Kecamatan Pasarkernis dan bukandalam kapasitas Turut Tergugat sebagai pribadi, Majelis Hakim berpendapateksepsi yang demikian masih memerlukan pembuktian apakah perbuatanmelawan hukum yang dilakukan atas

:) DesaKutakarya sebagai sumber pendapatan desa sehingga Terdakwa tidakmemiliki acuan dalam pelaksanaan pengelolaan bantuan tersebut,inisiatif sendiri tanpa persetujuan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD)Kutakarya sebagai lembaga pengawasan pemerintahan desa dan pada sa atTerdakwa seiaku Kepaia Desa Kutakarva dirnintai pertanqqunqjawabannyaoleh BPD pada tanggal 15 Februari 2012 terkait pengelolaan kKeuangan atasbantuanbantuan yang diterima oleh Desa Kutakarya, Terdakwa tidak dapatmempertanqqungjawauxan

Sesuai dengan Peraturan BupatiKarawang tersebut Pengelola Bantuan Keuangan Khusus PeningkatanSarana dan Prasarana Wilayah Pedesaan di tingkat desa adalah TimPeiaksane Desa don ditetapken oieh Keputusen Kepaia Desa namundalam kenyataannya tidak dibentuk Tim Pelaksana Desa melainkandilaksanakan sendiri oleh terdakwa, yang mana kegiatan tersebut barutereaiisasi 45,386 rn3 !

sebagai sumberpendapatan desa sehingga Terdakwa tidak memiliki aeuan dalam pelaksanaanpengeioiaan bantuan tersebuc, peiaksenean keqiatan bantuan tersebutdilakukan Terdakwa berdasarkan inisiatif sendiri tanpoa persetujuan BadanPemusyawaratan Desa (BPD) Kutakarya sebagai lembaga pengawasanpernerintahen desa, dirnana dalarn kenyataannya Terdakwa RUZd ividrfinselaku Kepala Desa Kutakarya setelah menerima bantuanbantuan tersebuttidak melaksanakan apa yang menjadi Kewenangan, tugas dan kewajibannyaselaku Kepaia

Tergugat Il dan Tergugat Ill, dalil Para Penggugattersebut patut untuk DITOLAK atau setidaktdaknya DIKESAMPINGKAN,karena bdek berdaser dan tidak beraliasan hukum yang sah.Periu Tergugat I, Tergugat Il dan Tergugat Ill tegaskan kembali, bahwa sejaktahun 1993 tanah sawah obyek sengketa tersebut telah memiliki buktikepemiikan berupa Sertip&at Hak Mik (SHM) nomor. 127, 126, 154 dan 260dengan pemegang hak adalah TONI RORING (KO Gan Roring), yangditerbitkan oleh Kepaia Kantor Pertanahan Kabupaten Gorontalo

dari Almarhum Salim Bin Emin dan memiliki sebidangtanah seiuas 700 m2 (Tujuh Ratus Meter Persegi) yang terletak di Rt.01/ Rw.02Yang dikenal dengan Blok K 10 No.1 Jalan Raya Kembangan, KelurahanKembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat berdasarkan AktaHibah No.23/JB/1978/ Tertanggai 31 Mei 1978;Bahwa Sekarang Objek Tanah yang disengketa PENGGUGAT telah menjadiSertifikat Hak Milik Nomor : 384/ Kembangan Selatan atas nama HAJI NASIHTerbit Tanggal 17 September 1997, berdasarkan keputusan Kepaia

IX), hal ini bertentangan dengan Peratur 1997, Pasal32 ayat (2) "Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkansertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yangmemperoteh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyatamenguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atastanah itu tidak dapat iagi menuntut pelaksanaan hak tersebutapabi/a dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itutidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegangsertifikat dan Kepaia

Sehingga proses permohonanpernbaharuan hak dalam sertipikat tersebut dapat di laksanakan setelahadanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;Berdasarkan dalildalil yang telan kami sampaikan diatas, maka kami pihakTurut Tergugat memohon kepada Bapak Kepaia Pengadiian Negeri Biitar yangmemeriksa perkara ini untuk berkenaan memberikan keputusan, diantaranyayaitu:1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2.

Oktober 2016mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat Ill terhadap objeksengketa berupa SHM No. 1404, 1337, 1757, 2622atas namaMochammad Palal dan Mudzakiroh dan SHM No. 2226 atas namaMochammad Palal.Bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.27/PMK.06/2016tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, mengatursebagai berikut:Penjual yang akan melakukan penjuaian barang secara lelang melaluiKPKNL, harus mengajukan surat permohonan lelang dengan disertaidokumen persyaratan lelang kepada Kepaia

Taman Kanakkanak (TK) Muslimin, SMP Muslimin 3, Ketua Komite, PerwakilanGuru, Karyawan, Pengurus Osis. tanggal 2 Agustus 2010, yang disesuaikandengan aslinya dan dibubuhi materai cukup, diberi tanda P 11;Foto Copy Surat Pernyataan dari para kepala sekolah ( Tk Muslimin, SMP Muslimin3, SMK Muslimin 1 dan SMK Muslimin 2 ) yang berada dilingkungan PendidikanMuslimin tanggal 02 Desember 2014, yang disesuaikan dengan aslinya dandibubuhi materai cukup, diberi tanda aFoto Copy Surat Pernyataan dari para kepaia

Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 93, dikeluarkan di Palopo tanggal 3 Septembe4977, oleh Bupati Luwu Cq Kepaia Seksi Pendaftaran Tanah Sub Direktorat Agrariabukti tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah pula dicocokan dengaraslinya dan ternyata sesuai, selanjutnya oleh Hakim Ketua diberi kode T5.Putusan Nomor 217/Pdt.G/2015/PA Msb hal. 30e Fotokopi Surat Keterangan yang ditanda tangani oleh H. Abdul Karim dan H.

Bahwa Objek Gugatan ditembuskan kepada Direktur Jenderal Bea danCukai dengan Resi Pos 16999409022 dan Kepaia Kantor Wilayah DJBCJawa Timur dengan Resi Pos 16999409142 pada tanggal 13 Desember2018;c. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, sesuai dengan pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, ObjekGugatan telah aiterima atau diumumkan pada tanggal 13 Desember 2018;d.

Bahwa diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor143/PMK.04/2011 BAB VIIl Pengawasan pasal 33 ayat (1)menyatakan:Dalam hal terdapat indikasi pelanggaran ketentuan kepabeanan dancukai atas pemasukan dan/atau pengeluaran barang ke dan/atau dariHalaman 50 dari 135 halaman, Putusan Nomor: 76/G/2019/PTUN.SBYGudang Berikat Kepaia Kantor Pabean harus melakukan penelitiansecara mendalam;Bahwa setelah dilakukan Penelitian Secara Mendalam maka terhadapstatus Pembekuan Gudang Berikat, dapat berubah menjadi

Bahwa permohonan Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahKeputusan Bupati Sinjai Nomor 798 Tahun 2015 tentang PembentukanTim Penguji pada Ujian Kompetensi Bakal Caion Kepaia DesaKabupaten Sinjai Tahun 2015 adalah tidak berdasar karena didasarkanpada obyek gugatan berupa KTUN yang tidak memenuhi unsur obyekgugatan TUN sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha Negara.Sebagaimana

Gomok Simanihuruk memanggil Kepaia Dusun dan Raja Bius untukmempestakan dan membuat nama perkampungan tersebut menjadi SosorSimanihuruk; Bahwa rumah yang dibangun alm. Gomok Simanihuruk adalah rumahdengan rabung lima dan yang menukangi rumah tersebut adalah Bapak dariPosman Sihaloho; Bahwa pada tahun 1958 anak dari alm. Gomok Simanihuruk meninggalakibat tenggelam di pantai Danau Toba dan dikebumikan di depanrumahnya, dan dikarenakan alm.

tanggai 24 Oktober 2008 antara lain berupa:Foto copy Sertifikat Hak Milik No. 2119 Desa Jelambar, sertifikat tertanggal23 uni 1997;Foto copy Akta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 8 tertanggal 5Oktober 2006, Notaris Argarita, SH;Foto copy Perjanjian Kredit Nomor: 293/PK/DIRKRD/IX/04 tertanggal 2004 ;Foto copy Akta Pengakuan Hutang Nomor 48 tertanggal 22 September 2004Notaris Argarita, SH;Foto copy Sertifikat Hak Tanggungan Peringkat Pertama No. 5665/2006tertanggal 20 Oktober 2006 dari Kepaia

Kepaia Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Badan Pertanahan WilayahPropinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok (Tergugat Il),tertanggal 19 Juni 2006 (di beri tanda T2);. fotocopy Putusan Nomor 17 PK/TUN/2014 antara PENGGUGAT /Ida Farida(Pemohon Kasasi) melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok (TermohonPeninjauan Kembali 1) dan TERGUGAT/ PT.

Kepaia Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Badan Pertanahan WilayahPropinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok (Tergugat Il),tertanggal 19 Juni 2006 (di beri tanda T2);. fotocopy Putusan Nomor 17 PK/TUN/2014 antara PENGGUGAT /lda Farida(Pemohon Kasasi) melawan Kepala Kantor Pertanahan Kota Depok (TermohonPeninjauan Kembali l) dan TERGUGAT/ PT.

Pemahaman tersebut diperkuat pula dengan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepaia Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999, pada Bagian Ketiga Pasal124 sampai dengan Pasal 133 mengenai pembatafan hak atas tanah karenamelaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.Bahwa yang menjadi dasar permohonan Penggugat tersebut tampak pada petitumangka 4 halaman 13, dimana Penggugat memohon kepada Pengadilan NegeriKhusus Klas 1A Bandung untuk "Menyatakan Tergugat I, Tergugat Il

Juanda Nomor 41Bandung, jatuh pada Negara; 66H.Bahwa selanjutnya sebagian tanah tersebut teiah diterbitkan sertipikatHak Pengelolaan No.1/Kelurahan Tamansari, Gambar Situasi tertanggal8 Desember 1994 Nomor 13894/1994, seluas 4.040 m2, atas namaPemerintah Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Keputusan MenteriNegara Agraria/Kepaia BPN tertanggal 17 Pebruari 1994 no. 18/HPL/BPN/94 dan SK Mendagri cq Dirjen Agraria tgl 14 Maret 1986 No. 415/A/HGB/PRK.5/65.Dasar penerbitan sertipikat HPL tersebut adalah

Asahan tanggal 20 Maret 2003, nama PemegangHak Tertulis/Terdaftar atas nama MURIATI;Sertifikat Hak Milik (SHM) Hak Nomor : 782 Desa/Kel Sei Suka, berupasebidang tanah seluas 558 m2 (Lima ratus lima puluh delapan Meterpersegi) berikut segala yang ada diatasnya terletak di:Provinsi : Sumatera UtaraKabupaten : Batu Bara d/h AsahanKecamatan : TalawiDesa/kelurahan : Sei MukaLebih jauh diuraikan dalam surat ukur Nomor: 01/Sei Muka/2008 tanggal11 April 2008, Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kepaia

Selanjutnya Chris Tomasoa yang merupakan analis pada Sub Divisi Treasurypada PT Bank Pembangunan Daerah Maluku dan Maluku Utara, Basalamah Muhamad,SE selaku Ka Sub Divisi Pasar Uang dan Modal Treasury serta Kepaia Divisi TreasuryEdmon Martinus tidak melakukan analisa terhadap konfirmasi dari PT Andalan ArthaAdvisindo Sekuritas karena ada perintah dari Direktur Pemasaran PT Bank PembangunanDaerah Maluku dan Maluku Utara yaitu Willem Patty untuk langsung diusulkan ke DirekturPemasaran yang kemudian

Patty3) Direktur Umum atas nama Idris Rolobessy4) Kepaia Divisi Treasury atas nama Ekmond Martinus5) Pegawai Bank Maluku Divisi Treasury atas nama Cristian TomasoaDokumen yang berhasil dihimpun :1) Trade Confirmation atau Surat Konfirmasi dari PT.

Willem P.Patty) dan Kepaia Divisi Treasuri diperoleh pengakuan bahwa perintah untuktreasuri melaksanakan transaksi Repo Obligasi pada awainya berasal dari DirekturPemasaran melalui telepon karena pada saat itu Direktur Pemasaran ada diJakarta. Direktur Pemasaran juga merupakan Direktur yang bertanggungjawabatas transaksi yang dilakukan oleh Divisi Treasuri sesuai dengan wewenang#danHalaman 130 dari 349 halaman Putusan Nomor 6/Pid. SusTPK/2027/PN Amb/ tanggungjawab Direktur pemasaran.

Bank Maluku, saksi baru menjabat di Kepaia Divisi Treasury tahun2017.Bahwa tugas dalam merencanakan dan mengelola pengendalian dana adalaho Sebelum merencanakan divisi Treasury harus mengkaji dalam secarainteren yang berhubungan dengan aktifitas / kegiatan yang ada padaDivisi Treasury, selanjutnya setelah semua aktifitas, kemudiandiusulkan ke divisy reset dan perencanaan (sekarang namanyaRenstra, Corsec), dan setelah dibahas diserahkan kepada direksi dan.setelah mendapat persetujuan direksi diteruskan

sebagaimanaarahan/perintah Saksi Williem P Patty selaku Direktur Pemasaran terkait denganlimitas atau wewenang Direksi untuk memutuskan besaran penempatan dana repoobligast; Adanya Surat Keputusan ALCO (Asset Liability Committee) yang beranggotakanstrategi kebijakan pengelolaan asset dan liabilitas bank agar dapat mencapai kinerjakeuangan yang optimal, namun tidak pernah ada dilakukan, serta menetapkan nilaisuku bunga repo sebesar 10,5%:; Direksi menandatangani memorandum yang sudah di paraf oleh Kepaia