Ditemukan 1055 data
1.AGUS RIDWAN
2.AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
ZEPLIN HERMANTO MOPILI, SH
103 — 25
Unsur secara melawan hukum;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) suba UU Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang adasanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengankeharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercelaoleh masyarakat;Menimbang, bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI tanggal 11 Juli1970 sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor 3 Tahun 1971 dapatdisimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum
2419 — 3761 — Berkekuatan Hukum Tetap
bawahini dan penuntutan hukumnya terpisah satu dengan yang lain, maupunbertindak sendirisendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikanpada Dakwaan Primair tersebut di atas, secara berturutturut beberapa kaliyang merupakan beberapa perbuatan yang berhubungan sedemikian rupa43sehingga dapat dipandang sebagai perbuatan berlanjut (voortgezettehandeling), Terdakwa melakukan perbuatan yaitu : "Melakukan permufakatanuntuk melakukan tindak pidana tersebut dalam ayat (1) sub a pasal ini";Pasal 1 (1) suba
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Ir. RACHMAT MUSA
149 — 45
Unsur secara melawan hukum:Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) suba Undangundang Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturanyang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentanganHalaman 208 dari 247 Putusan Nomor 12/Pid.SusTPK/2018/PN Gtodengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat ataudipandang tercela oleh masyarakat;Menimbang, bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RepublikIndonesia tanggal 11 Juli 1970 sebagai pengantar
1.AGUS RIDWAN
2.AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
ZEPLIN HERMANTO MOPILI, SH
96 — 32
Unsur secara melawan hukum;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) suba UU Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang adasanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengankeharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercelaoleh masyarakat;Menimbang, bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI tanggal 11 Juli1970 sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor 3 Tahun 1971 dapatdisimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum
160 — 30
Unsur secara melawan hukum:Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) suba UU Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang adasanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengankeharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercelaoleh masyarakat;Menimbang, bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI tanggal 11 Juli1970 sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor 3 Tahun 1971 dapatdisimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Drs. MUCHTAR ADAM, M.Si
244 — 211
Unsur secara melawan hukum;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) suba UU Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang adasanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengankeharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercelaoleh masyarakat;Menimbang, bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI tanggal 11 Juli1970 sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor 3 Tahun 1971 dapatdisimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Nusantara Parahyangan
Terbanding/Tergugat II : TIM KURATOR Tuan Martin Hartanto W SE SH.CLA, Tuan Anthony Prawira SH Tuan, Rulianto, SH
Terbanding/Tergugat III : PT. Waris
Terbanding/Tergugat IV : PT. Minorock Mandiri
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Mimi Kids Garmindo
Terbanding/Turut Tergugat II : Tuan Wiharja Setiawan
Terbanding/Turut Tergugat III : Nyonya Paula Yusuf
Terbanding/Turut Tergugat IV : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG KPKNL BANDUNG
Terbanding/Turut Tergugat V : Badan pertanahan Kota Bandung
Turut Terbanding/Penggugat II : TN TITIH DERMAWAN
424 — 802
Pasal 1 angka (7) UU Kepailitan danPKPU;RESUME DASAR DASAR HUKUM YANG DIGUNAKANPEMBANDING(untuk memudahkan maka dibuatkanlah tabel berikut) NO DASAR HUKUM YANG KETERANGANDIGUNAKAN PARAPEMBANDING/PARAPENGGUGAT 1 Pasal 72 Hukum Kepailitan dan PKPUUU No.37 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan PKPU(halaman 5 dan halaman 7Memori Banding) 2 Pasal 2 ayat (1) Hukum Kepailitan dan PKPUUU No.37 Tahun 2004Tentang Kepailitan dan PKPU(halaman 4 dan halaman 6Memori Banding) 3 Pasal 244 Suba Hukum Kepailitan dan PKPU
AKHMAD AKHSAN, SH
Terdakwa:
Drs. H. Muchtar Adam, M.Si
128 — 32
Unsur secara melawan hukum;Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) suba UU Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang adasanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengankeharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercelaoleh masyarakat;Menimbang, bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI tanggal 11 Juli1970 sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor 3 Tahun 1971 dapatdisimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum
80 — 41
Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I MADE SUSILA.50) Kartu Raskin Juli Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I DEWA KETUT SEGARA.51) Kartu Raskin Juli Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : PANDE MADE BRATA.52) Kartu Raskin Juli Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : PANDE NYM RATNA.53) Kartu Raskin Juli Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I MADE KINO/SUGITA PT.54) Kartu Raskin Juli Desember 2012, Kabupaten Gianyar, Nama KRT : I WAYAN SUBA
HERI ANTONI, S.H
Terdakwa:
EVI NOVIYANTI, SE alias EVI Binti Drs. EDDY SUUD
191 — 126
Bahwa pengertian melawan hukum menurut pasal 1 ayat 1 suba UndangUndang Repbulik Indonesia Nomor 3 tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturanyang ada sanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangandengan keharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandangtercela oleh masyarakat;G: Bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman R.I. tanggal 11 Juli 1970sebagai pengantar diajukan Rencana UndangUndang (RUU) Nomor 3 tahun 1971dapat disimpul pengertian perbuatan melawan hukum
241 — 57
Unsur secara melawan hukum; Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum menurut Pasal 1 ayat (1) suba UU Nomor 3 Tahun 1971, tidak hanya melanggar peraturan yang adasanksinya melainkan mencakup pula perbuatan yang bertentangan dengankeharusan atau kepatutan dalam pergaulan masyarakat atau dipandang tercelaoleh masyarakat;Menimbang, bahwa dari butir 2 Surat Menteri Kehakiman RI tanggal 11 Juli1970 sebagai pengantar diajukannya RUU Nomor 3 Tahun 1971 dapatdisimpulkan pengertian perbuatan melawan hukum
259 — 70
. : 75/Pid.SusTPK/2016/PN.Man.Hasil Evaluasi Bantuan Hibah dan Bansos.Laporan Hasil EvaluasiBantuan Hibah dan Bansos diserahkan kepada Suba BagianAgama.Sub Bagian Agama merekap Laporan. Hasil EvaluasiBantuan.Kemudian Kasubag Agama menyampaikan rekomendasikepada Kepala Biro Binkemsos.Kepala Biro Binkemsos menyampaikanrekomendasi kepada TAPD ; Bahwa alur pengajuan penganggaran ke TAPD adalah Proposaldisposisi oleh Sekda Provinsi ke Kepala Biro Binkemsos.
96 — 15
Sarandi 13.750.500 10.312.5007 eee Bed Manual ova oe 14,000.00Nugraha 1.760.000 (25%) 1.320.000HargaHarga Pembelian PT.Penawaran Cahaya Lesiari Harga Jualsebelum Discount/ ke Suba discount Distributor PT. PT. CahayaNo. Nama Alat Distributor potongan Keke Indah LastariRp./Unit Harga Abadi setelah Medica Ke(setelah discount DinkesPPn) Rp./Unit (setelahPPn)1 2 4 5 6Suction Pump PT. Biotech 5.336.2538 Farma 14.700.000 14.700.000 15.250.000(36%)Partus Set PT.
157 — 51
saksidatang kerumah Sdri.LILIS SURYANI dan disodori SuratKesepahaman Program Suplier bahan baku Chip Mocaf dan Gaplektahap I CV.Surya Kristal pada U.D.Makmur.Setelah saksi baca dan saksi mengerti, kemudian saksi tandatanganiSurat Kesepahaman tersebut.Selesai proses penandatanganan Surat Kesepahaman tersebut,Sdri.LILIS SURYANI kemudian meminta nomor rekening saksi untukproses pencairan.Atas permintaan Sdri.LILIS SURYANI tersebut, kemudian saksimenyerahkan nomor rekening Bank BCA atas nama saksi (SUBA
554 — 481
I Wayan Sujana Sebesar Rp~~15.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah seLuas 1100 M2 terletak di Suba Hal 783 dari 821 halaman Putusan Nomor 7/Pid.SusTPK/2015/PN Dps Tangkas tertanggal 27012006 ;1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs. I Wayan Sujana Sebesar R10.000.000 untuk pembayaran sebidang tanah seLuas 1400 M2 terletak di SubaTangkas tertanggal 27012006 ;1 (Satu) Lembar Kwitansi diterima dari Drs.