Ditemukan 1350 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akademik akademi akadiris arkademus akadis akademiks academic akedemik
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 18-05-2018 — Putus : 25-10-2018 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 68/G/2018/PTUN.SMG
Tanggal 25 Oktober 2018 — Penggugat:
1.Nor Chayati
2.Aris Sulkhakim
3.Ajemain
Tergugat:
Kepala Desa Kedungmutih
209 — 75
  • Kepala Desa se Kecamatan Wedung ( vide bukti T3 ); Bahwa, Kepala Desa Kedungmutih menerbitkan Surat keputusanNomor 141/19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Panitia PengangkatanPerangkat Desa Kedungmutih Kecamatan Wedung Kabupaten Demaktanggal 23 Januari 2017 beserta lampirannya (videBukti T29); Bahwa Panitia Pengangkatan Perangkat Desa Kedungmutihmengeluarkan surat no. 02/PPPD/II/2018 tanggal 13 Februari 2018kepada Pimpinan Pusat Kajian Ilmu Kesejahteraan Sosial Fisip UItentang permohonan kerjasama Tes Akademis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan PTUN MATARAM Nomor 49/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
MUHAMAD GUNTUR, SE.
Tergugat:
BUPATI DOMPU
36 — 20
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (Saingan Penggugat);Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 19-06-2017 — Upload : 08-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 38/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 19 Juni 2017 — Penggugat:
MUHAMAD SARIFUDDIN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
43 — 19
  • Oleh karena itu bertentangan dan tidaksejalan dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan KepegawaianNegara Nomor 20 tahun 2010 tentang Petunjuk PelaksanaanVerifikasi dan Validasi Data Tenaga Honorer; karena yangmenjadi Tim Verifikasi dan Pemantau tersebut tidak sesuai aturanyang berlaku, bahkan yang menjadi Tim Pemantau di SK tersebutadalah Pegawai Honorer Kategori Il yang tidak Lulus mengikutiseleksi Akademis pada 03 November 2013 (Saingan Penggugat).16.3.
Pengadilan PN JAKARTA UTARA Pidana Umum
Register : 26-10-2020 — Putus : 18-01-2021 — Upload : 30-03-2021
Putusan PN JAKARTA UTARA Nomor 1323/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Utr
Tanggal 18 Januari 2021 — Penuntut Umum:
HOTMAIDA,SH.
Terdakwa:
RAHMAN ALIAS ABDURRAHMAN ALIAS DAENG LOY BIN ALM BENGNGA
299 — 144
  • pemberi bantuan terjadibersama dengan kejahatannya, pemberi kesempatan dan sarana terjadi sebelumnya.Sedangkan untuk pembantuan dalam konteks Tindak Pidana Terorisme definisinyalebih diperluas yaitu pembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan ;Menimbang, bahwa alternatif perbuatan yang berupa permufakatan jahat ataupersiapan, percobaan atau pembantuan tersebut harus ditujukan untuk melakukantindak pidana teroriSMe ; 222 nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa menurut naskah akademis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-09-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 436 K/PID.SUS/2016
Tanggal 14 September 2016 — H. TASIYA SOEMADI, S.E., M.M., bin SUMADI
86 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bilamana Judex Facti tidak/oelumberhasil membuktikan delict yang didakwakan terhadap Terdakwa, denganmenggunakan alat bukti, yang ada (saksisuratketerangan Terdakwa),maka seharusnya Judex Facti beralih menggunakan alat bukti petunjukex Pasal 188 KUHAP (Puslitbang Hukum dan Peradilan Makamah AgungRepublik Indonesia, Naskah Akademis : KORUPSI, KOLUSI DANNEPOTISME (KKN) tahun 2004, hal. 6465);Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus PHI
Register : 29-09-2015 — Putus : 31-03-2016 — Upload : 28-06-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor : 244/Pdt.Sus-PHI/2015/ PN Jkt Pst
Tanggal 31 Maret 2016 — MARIA ITANIA SETIAWAN, CS >< KEDUTAAN BESAR REPUBLIK SURINAME (The embassy of the Republik Suriname)
247 — 220
  • Bukti P.P.2Fotocopy sesuai dengan aslinyva NASKAH AKADEMISPENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGANINDUSTRIAL, Puslitoang Hukum dan Peradilan BadanLitoang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, tahun 2007,halaman 40 dan 41 (NASKAH AKADEMIS' PHIMahkamah Agung). Bukti P.P.3Fotocopy sesuai dengan aslinya Putusan dalam perkaraNo. : 41/Pdt.SusPHV/2015/PN.JKT.PST., tertanggal 13 Juli2015 (Putusan No. 41).
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 06-10-2016 — Putus : 23-03-2016 — Upload : 27-01-2017
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 212/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 23 Maret 2016 — YAYASAN UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, dkk.
214 — 122
  • Sisingamangaraja ; Bahwa berdasarkan data dan catatan Kopertis Wilayah Sumatera Utara,pengelola UISU yang sah dan terdaftar sebagai penyelenggarapendidikan Universitas Islam Sumatera Utara di Direktorat JenderalPendidikan Tinggi Kemendikbud adalah UISU di bawah pengelolaanYayasan UISU sementara UISU di bawah pengelolaan Yayasan UISU AlMunawwarah tidak terdaftar di Direktorat Jenderal Pendidikan TinggiKemendikbud RI;halaman 83 dari 103 halaman Putusan No. 21 2/G//2015/PTUNJKTBahwa oleh karenanya secara akademis
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN
Register : 26-02-2019 — Putus : 02-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 2/G/2019/PTUN.BJM
Tanggal 2 Juli 2019 — Penggugat:
Yulianto Kusuma Nugroho, SKM.,M.Kes.
Tergugat:
Bupati Hulu Sungai Selatan
272 — 514
  • dilakukan oleh Badanatau Pejabat Pemerintah, membatalkan, menyatakan tidak sah,memperbaiki, menunda dan mencabut, lalu tindakan yang bisa dilakukanoleh Tergugat, dijelaskan ahli sebagai berikut :Kalau nanti administrasi Negara dalam hal ini Tergugat mau mengeluarkansuatu keputusan dia harus mencabut keputusan sebelumnya, kemudianada diktum keputusan yang baru, yang harus dijadikan dasar itu adalahPeraturan PerundangUndangan dan Azas Umum Pemerintah yang Baik,kalau keputusan SKB itu lemah dalam kajian akademis
Pengadilan PT DENPASAR
Putus : 23-08-2016 — Upload : 29-08-2016
Putusan PT DENPASAR Nomor 87/PDT/2016/PT.DPS
Tanggal 23 Agustus 2016 —
151 — 119
  • menimbulkan kerugianpada Terbanding / semula sebagai Penggugat dalam konpensi /Tergugat dalam rekonpensi, serta dalam gugatan perkara a quomengenai Perjanjian Sewa dengan Obyek tanah antara Terbanding /semula sebagai Penggugat dalam konpensi dengan Pembanding /Tergugat dalam konpensi / Turut Tergugat dalam rekonpensi sertamengenai adanya perjanjian peralihan hak atas tanah berupapengikatan jual beli atas tanah; .Menimbang, bahwa Hukum Indonesia terkait dengan adanyaunsur asing ini, sehingga secara akademis
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-01-2015 — Upload : 31-03-2015
Putusan PN SEMARANG Nomor 113/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Januari 2015 — MUSHOLEH Bin H.GHOZALI
49 — 20
  • Wonosobo, sejaktahun 1996 dan saksi melaksanakan tugasmengambil sempel hasil pembangunandilapangan untuk diuji di lembaga Akademis,membuat laporan hasil pengujian danpengambilan sempel untuk dilaporkan kepadaKepala Dinas DPU, bertanggung jawab kepadaKepala Dinas Pekerjaan Umum Kab. Wonosobo.Bahwa saksi bukan anggota namun saksibertugas mengambil sempel dilapangan dansaksi mengambil sempel atas dasar KeputusanKepala Dinas Pekerjaan umum Kab.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 72/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
FITRIAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
42 — 30
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan PN GARUT Pidana Umum Pembunuhan
Putus : 21-03-2016 — Upload : 20-04-2016
Putusan PN GARUT Nomor 325/Pid.B/2015/PN Grt
Tanggal 21 Maret 2016 — ASEP SUDARMAN alias BOKIR bin AGUS WASID, Dkk
32 — 15
  • terbakar) akibat kontak/terpapar dengan panas atau apiMenimbang bahwa dengan faktafakta hukum diatas majelis akan menguraikanpertimbangan unsurunsur tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepadadiri para terdakwa, artinya apakah faktafakta hukum tersebut relevan ataukah tidakdengan rumusan unsur dalam pasalpasal dakwaan yang tentunya dalam mengkonstituirfakta menjadi sebuah kesimpulan hukum digunakan penalaran yuridis dan teoriteorihukum, sehingga akan didapatkan sebuah kebenaran yang logis, akademis
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 100/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 8 Desember 2020 — Penggugat:
KENY ERVIATI, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA SURABAYA
817 — 516
  • Karena kondisi sekarangyang tidak lulus itu hampir 100% bukan karena akademis, tapi karena nonakademis misalnya sifat atau absensi kehadirannya, karena dengan nilai 3pun itu lulus ketika karena nilai ujian nanti digabung dengan nilai USBN ujiansekolah berbasis nasional sementara di UN hanya 4 mapel di USBN sisanyaitu ada lebin banyak maple;AHLI : Dr. EMANUEL SUJATMO, S.H.,M.S.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-01-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1645 K/Pdt/2015
Tanggal 27 Januari 2016 — PIMPINAN BANK SAUDARA CABANG KLATEN, dkk lawan DR. WARSITO, dkk dan FANY INDIRA KARTINI, dkk
76 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., yang keduanya Advokat danKonsultan Hukum Kantor Eko Widiyanto H & Associates beralamat Kantordi Jalan Brigjend Katamso GM II/1225 Prawirodirjan GondomananYogyakarta pada tanggal 29 November 2012;Bahwa pekerjaan Penggugat disebut sebagai dokter, namun gelarakademis yang ditulis adalah DR (D besar dan R besar) yang menurutEjaan Yang Disempurnakan (EYD), gelar akademis dimaksud adalah gelarakademis Doktor bukan dokter, dan hal ini harus menjadi perhatian karenamenyangkut identitas hukum yang harus
Pengadilan PN Teluk Kuantan Pidana Khusus
Register : 13-10-2021 — Putus : 28-10-2021 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN Teluk Kuantan Nomor 2/Pid.Pra/2021/PN Tlk
Tanggal 28 Oktober 2021 — Pemohon:
INDRA AGUS LUKMAN, AP., M.Si bin LUKMAN
Termohon:
Kepala Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi
265 — 184
  • sidang tanggal 13 Oktober 2021 dalam mengadiliperkara permohonan a quo dan Tindakan termohon;Menimbang, bahwa Perbuatan Kuasa Termohon tersebut yangmemanggil saksi dan ahli berdasarkan penetapan Hakim yang tidak pernahdikeluarkan oleh Hakim dapat dikategorikan sebagai perbuatan, tingkah lakudan sikap yang merendahkan dan merongrong kewibawaan, martabat dankehormatan badan peradilan yang lebih dikenal dengan PENGHINAANTERHADAP LEMBAGA PERADILAN (contempt of court);Menimbang, bahwa berdasarkan Naskah Akademis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 13-12-2019 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 82 P/HUM/2019
Tanggal 13 Desember 2019 — TA’IN KOMARI, SS VS PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
344 — 753 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hirarki hukum tata pemerintahan pun ditabrak seakan tanpamelalui sebuah kajian akademis yang cermat;Maka menjadi pertanyaan besar, lahirnya Peraturan PemerintahNomor 62 Tahun 2019 adalah bentuk lepas tangan pemerintah pusatuntuk menyelesaikan permasalahan Pulau Batam yang dalambeberapa tahun terakhir terouruk pertumbuhan ekonominya. Ataupemerintah pusat melalui Menko Perekonomian mempunyai agendatersendiri terhadap opsi ex officio tersebut.
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Kepegawaian
Register : 10-10-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 24-03-2017
Putusan PTUN MATARAM Nomor 41/G/2016/PTUN.MTR
Tanggal 23 Februari 2017 — HARYONO, Am.KL, dkk vs BUPATI DOMPU
146 — 108
  • Sekretariat Negara, BPKP, BKN dan BPS.Oleh karena itu objek sengketa bertentangan dan tidak sejalan denganLampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi dan Pemantaudalam Objek Sengketa ke1 dan ke2 tidak sesuai aturan yang berlaku,bahkan yang menjadi Tim Pemantau di objek sengketa ke1 dan ke2tersebut adalah Pegawai Honorer Kategori Il yang tidak Lulus mengikutiseleksi Akademis
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 01-09-2021 — Putus : 19-01-2022 — Upload : 19-01-2022
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 214/G/2021/PTUN.JKT
Tanggal 19 Januari 2022 — Penggugat:
Dr. dr. GILBERT W.S. SIMANJUNTAK, Sp.M (K),
Tergugat:
Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi
296 — 187
  • melakukan pelaporan Beban Kerja Dosen (BKD) sejakSemester Ganjil 20192020, namun Saksi tidak mengetahui apakah hal ituberkaitan dengan Bukti P4 tersebut ataukah tidak.Bahwa, selain untuk kerapihan administrasi, tujuan utama pelaporan BKDadalah untuk memperoleh Tunjangan Setifikasi Dosen, bagi Dosen yangtidak melakukan pelaporan BKD hanya sebatas tidak memperoleh TunjanganSetifikasi Dosen saja tanpa ada konsekuensi lainnya.Bahwa, Pelaporan BKD tidak menjadi syarat atas usulan Profesor, melainkansecara akademis
Pengadilan PTUN MATARAM TUN
Register : 07-02-2017 — Putus : 20-06-2017 — Upload : 24-04-2019
Putusan PTUN MATARAM Nomor 68/G/2017/PTUN.MTR
Tanggal 20 Juni 2017 — Penggugat:
WASIATURRAHMAH
Tergugat:
BUPATI DOMPU
48 — 41
  • Oleh karena itubertentangan dan tidak sejalan dengan Lampiran PeraturanKepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 tahun 2010tentang Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi DataTenaga Honorer; karena yang menjadi Tim Verifikasi danPemantau tersebut tidak sesuai aturan yang berlaku, bahkan yangmenjadi Tim Pemantau di SK tersebut adalah Pegawai HonorerKategori Il yang tidak Lulus mengikuti seleksi Akademis pada 03November 2013 (saingan Penggugat).Pembentukan SK Tim Verifikasi dan Pemantau tertanggal
Pengadilan PN KLATEN Pidana Khusus
Register : 30-04-2015 — Putus : 13-07-2015 — Upload : 06-08-2015
Putusan PN KLATEN Nomor 23/Pid.Sus/2015/PN Kln
Tanggal 13 Juli 2015 — 1.MUH. DIMAS YULIAN SAPUTRA BIN SLAMET ANWAR WIYONO, DK
142 — 49
  • berpendapat dalammenyampaikannya diatur juga salah satunya melalui UU No. 12 Tahun 2012tentang Pendidikan Tinggi;Bahwa dilingkungan tempat Ahli mengajar yaitu UMS, PPA Mastakepanjangan dari Program Pengembangan Akademik Masa Taarufmerupakan sarana pengenalan bagi mahasiswa baru atau ospek;Bahwa jika mahasiswa tidak setuju atau sependapat atau mengkritik dengankebijakan kampus atau dosen itu diperbolehkan;Bahwa dalam menyampaikan pendapat tersebut mahasiswa ada batasanbatasannya, antara lain melalui forum akademis