Ditemukan 1440 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penghasilan pengadil penghafal penghasti pengasih pengasi penghasilah penghalis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 24-06-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 263 B/PK/PJK/2015
Tanggal 24 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SOCFIN INDONESIA
24 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Karena penyerahan dari unit penghasil KecambahKelapa Sawit dapat diketahui dengan pasti, maka Pajak Masukan dalamrangka penyerahan Kecambah Kelapa Sawit tidak dikreditkan;bahwa Pemohon Banding terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak(PKP) di kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar Satu sejak awalberdirinya KPP Wajib Pajak Besar yaitu Tahun 2002. Oleh karena itusesuai dengan ketentuan perpajakan maka secara otomatis pelaporankewajiban Pajak Pertambahan Nilai adalah tersentralisasi.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 29-09-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 531/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 September 2015 — PT. UNGGUL LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
143 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 531/B/PK/PJK/2015BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnya adalah PerkebunanKelapa Sawit Terpadu (integrated) dengan unit pengolahannya yang merupakanperusahaan penghasil minyak kelapa sawit (CPO) beserta produksi turunannya.Oleh karena itu, berdasarkan Laporan Pelaksanaan Kunjungan Lapangan (Visit)yang dilakukan oleh Terbanding Nomor LAP01/Visit(WPJ.01/KP.0410/201 1tanggal 30 Maret 2011 bahwa Pemohon Banding sekarang Pemohon PeninjauanKembali diperoleh petunjuk bahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 04-04-2017 — Upload : 09-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 63 PK/Pdt/2017
Tanggal 4 April 2017 — PERUM PERHUTANI vs PT. PRASETYA INDRABRATA, Dkk
139 — 86 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Melakukan persiapanpersiapan awal yang berkaitan denganpemasangan mesinmesin penghasil produk jadi, ketenagakerjaanmaupun tekhnis, yang diperlukan untuk menjalankan perjanjian inimaupun pembuatan FS;(2). Mengolah Bahan Baku kayu bundar atau kayu olahan baik jati maupunnon jati menjadi produk jadi dengan standar ekspor;(3).
    menyediakan bahan baku kayu bundar danolahan setara 500 m8 (lima ratus meter kubik) perbulan, sedangkan Penggugatantara lain berkewajiban menyediakan mesinmesin penghasil produksi jadi danmencari serta memperoleh order pasar luar negeri;Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Penggugattelah memenuhi kewajibannya dengan menyiapkan mesinmesin dan mencaripembeli senilai Rp7.840.000.000, (tujuh miliar delapan ratus empat puluh jutarupiah), akan tetapi Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Umum
Register : 22-09-2020 — Putus : 02-11-2020 — Upload : 04-11-2020
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 213/Pid.B/2020/PN Ksp
Tanggal 2 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ARLY SUMANTO, SH
Terdakwa:
1.ASRUL RIZA Alias REZA Bin SAPARI
2.SAYED PADLI Alias SAYED Bin Alm.SAYED KARIM
3.BAHARUDDIN Alias UDIN Bin RAMLI
128 — 11
  • Hewan ternakMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 101 KUHP disebutkan ternak yaituadalah semua binatang pemamah biak, berkuku satu lalu berdasarkan Pasal 1angka 5 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2009 tentangPeternakan dan Kesehatan Hewan, yang dimaksud dengan ternak adalah hewanpeliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan bakuindustri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian;Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian diatas maka objek pencuriandalam
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 403/B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AMAN JAYA PERDANA
40 — 361 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini karena Indonesia merupakannegara penghasil CPO tertinggi kemudian diikuti oleh negaraMalaysia dan Thailand masingmasing menghasilkan CPO sebanyak18.330.00, 17.400.00 dan 1.050.00 metrik ton pada tahun 2007; Harga terendah pada waktu penyusunan ransum (Least CostFormulation selalu attractive); Menghasilkan kualitas pellet yang lebih baik; Disuka oleh ternak (palatable lebih baik); Mempermudah/membantu throughput (tonase/jam) pada waktuproses manufacturing;bahwa produksi pakan nasional dari
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-07-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1023/B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT DAYA LABUHAN INDAH
26 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang dibatalkanMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidanganserta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding adalah industri penghasil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 26-04-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 499 K/Pid/2011
Tanggal 26 April 2011 — MUHAMMAD SOFIE ALIAS SOPI BIN H. BASARI
22 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HERIYANTO melaporkanperistiwa penipuan ini kepada pihak Kepolisian Resort Pekalongan :Dengan mengingat kebiasaan yang berkembang dalam kehidupanmasyarakat di Kabupaten Pekalongan dan Kota Pekalongan sebagaidaerah penghasil batik dan garment dalam kegiatan usahatersebutpembayaran dengan menggunakan Bilyet Giro (BG) dan/atau Tanda TerimaKospin Jasa adalah merupakan hal biasa, dipastikan perlu adanya jaminankeamanan dan ketertiban melalui instrumen hukum terhadap pelaku usahaterutama terhadap pelaku
Pengadilan PA SIDOARJO Perdata Agama
Register : 19-01-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 27-07-2021
Putusan PA SIDOARJO Nomor 308/Pdt.G/2021/PA.Sda
Tanggal 30 Juni 2021 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 12
  • Menimbang, bahwa berdasarkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi danbantahan Tergugat Rekonvensi, maka =majelis hakim akanmempertimbangkan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut sebagaiberikut:Nafkah MadliyahMenimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampautersebut karena tidak pernah diberikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 3bulan.Menimbang, bahwa rekonvensi berupa nafkah lampau oleh PenggugatRekonvensi ditolak oleh Tergugat Rekonvensi dengan alasan TergugatRekonvensi sekarng hanya mempunyai penghasil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 27-06-2012 — Putus : 23-04-2013 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 305 B/PK/PJK/2012
Tanggal 23 April 2013 — DIRJEN PAJAK VS PT. SMELTING;
44 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selama PemohonBanding memproduksi cathode yang kualitasnya sesuai dengan standarinternasional, penentuan premium akan didasarkan pada "annual benchmarkingpremium" yang dikeluarkan oleh Codelco, sebuah perusahaan penghasil cooperyang terbesar di dunia;Bahwa begitu pula halnya dengan Slime, Buyer menegoisasikan harga Slimeberdasarkan harga pasar wajar pada saat penjualan produk tersebut.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-09-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 530/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 September 2015 — PT. UNGGUL LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
30 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali kepada Pemohon Banding tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usahaPemohon Banding (sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) perkaraa quo yang semula berdasarkan Surat Izin BKPM Nomor583/I/PMDN/1997 dan instansi terkait lainnya adalah Perkebunan KelapaSawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannya yang merupakanperusahaan penghasil
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 22-02-2021 — Putus : 15-04-2021 — Upload : 19-04-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 57/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 15 April 2021 — Pembanding/Penggugat : Dr. KHAERULSYAH NASUTION, Sp.PD
Terbanding/Tergugat : Rumah Sakit Haji Jakarta
146 — 48
  • akantetap adalah karena tindakan dari Tergugat/Direktur Rumah Sakit Haji Jakartasendiri yang mengeluarkan surat pemberitanhuan No. 654/RSHJ/ DIR/XII/2014.tertanggal 31 Desember 2014 yang tidak sah menurut hukum.2) Tambahanketerlambatanpembayarandan Bunga daritambahanketerlambatan tersebut sesuai dengan amanat Pasal 55 ayat (1) sub a,bdan c Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2015 tentang Pengupahandengan perincian sebagai berikut :Ayat (1) sub a dan b : Tambahan keterlambatan pembayaran yumia Denda Upah/Penghasil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-09-2015 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 534/B/PK/PJK/2015
Tanggal 29 September 2015 — PT. UNGGUL LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
55 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • diajukanoleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memorikepada Pemohon Banding tidak dapat menggugurkan faktafakta danbuktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbangan hukumMajelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) perkara a quo yang semulaberdasarkan Surat Izin BKPM Nomor 583/I/PMDN/1997 dan instansi terkaitlainnya adalah Perkebunan Kelapa Sawit Terpadu (integrated) dengan unitpengolahannya yang merupakan perusahaan penghasil
Pengadilan PN JOMBANG Pidana Khusus
Register : 23-07-2018 — Putus : 23-08-2018 — Upload : 10-12-2018
Putusan PN JOMBANG Nomor 3/Pid.Pra/2018/PN Jbg
Tanggal 23 Agustus 2018 — Pemohon:
CITRA AGUSTINA
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Jombang, Cq. Kepala Kepolisian Sektor Wonosalam
38 — 12
  • SAKSI 1 SUWANDI, disumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan suami Pemohon yang bernamaPIJIADI; Bahwa saksi adalah Perangkat Desa di Desa Panglungan, KecamatanWonosalam, Kabupaten Jombang; Bahwa saksi menjabat sebagai Perangkat Desa kurang lebih 4 (empat)tahun sebagai Kepala Dusun; Bahwa saksi menjabat sebagai Perangkat Desa sejak tahun 2015; Bahwa selain sebagai Perangkat Desa, pekerjaan sampingan saksiadalah sebagai peternak sapi perah atau sapi penghasil
Pengadilan DILMIL II 10 SEMARANG Pidana Militer
Register : 24-07-2012 — Putus : 13-08-2012 — Upload : 17-09-2012
Putusan DILMIL II 10 SEMARANG Nomor 53-K/ PM.II-10/AD/VII/2012
Tanggal 13 Agustus 2012 — Koptu Nursalim
43 — 34
  • (seratus lima puluh ribu) rupiah sampai dengan Rp.250.000( dua ratus lima puluh ribu ) rupiah, dikurangi setoran ke DinasPerhubungan dan upah petugas dilapangan, maka penghasil bersihperhari paling banyak sekitar Rp 100.000 ( seratus Ribu ) rupiah. 11 Bahwa benar menurut Saksi 4 sdr Mujianto apabila hasil pengelolahanlahan parkir tersebut dengan sistem bagi hasil, maka setoran maksimumdari hasil pengeloahan parkir perbulannya adalah paling banyak Rp2,500.000 ( dua juta lima ratus) rupiah ,sehingga
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-05-2017 — Putus : 07-06-2017 — Upload : 13-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1038 B/PK/PJK/2017
Tanggal 7 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DAYA LABUHAN INDAH;
24 — 295 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang dibatalkanMajelis Hakim Pengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelahmeneliti dan menguji kembali dalildalil yang diajukan dalam MemoriPeninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkandengan Kontra Memori Peninjauan Kembali tidak dapat menggugurkanfaktafakta dan melemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidanganserta pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali dahulu PemohonBanding adalah industri penghasil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 04-03-2016 — Putus : 04-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 209 B/PK/PJK/2016
Tanggal 4 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIGUNAS AGRI UTAMA LOKASI PERANAP;
36 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sehingga Faktur Pajakmasukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan obyek PPN;d.
Pengadilan PA JAKARTA SELATAN Perdata Agama Perceraian
Register : 13-03-2015 — Putus : 14-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PA JAKARTA SELATAN Nomor 715/Pdt.G/2015/PA.JS
Tanggal 14 Desember 2015 — PEMOHON MELAWAN TERMOHON
24 — 6
  • (enam juta empat ratus dua ribu enam belasrupiah).Menimbang, bahwa untuk menentukan jumlah mutah yang harusdiberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, Majelis Hakim mempertimbangkan,oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan penghasilan Tergugat, danberdasarkan bukti P.3 Tergugat mempunyai penghasil sejumlah Rp.6.402.016.
Pengadilan PA PANYABUNGAN Perdata Agama
Register : 15-06-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 07-09-2020
Putusan PA PANYABUNGAN Nomor 206/Pdt.G/2020/PA.Pyb
Tanggal 7 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
38 — 12
  • Termohon telah memiliki 2 (dua) orang anak; Bahwa Saksi tidak mengetahui apa permasalahan dalam rumah tanggaPemohon dan Termohon, akan tetapi yang Saksi tahu Pemohon danTermohon telah pisah rumah sejak 8 (delalapan) bulan yang lalu; Bahwa Saksi tidak tau apakah selama pisah rumah Pemohon adamemberi nafkah kepada Termohon atau anakanak mereka; Bahwa setahu Saksi Pemohon bekerja sebagai PeXXXXXX sembako diXXXXXX; Bahwa warung tempat usaha Pemohon tersebut berstatus Kontrak; Bahwa Saksi tidak tau berapa penghasil
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-10-2012 — Upload : 08-09-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 156 B/PK/PJK/2011
Tanggal 17 Oktober 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BUMIPUTERA – BOT FINANCE
133 — 83 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • "Besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentukusaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi :(a) Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan,termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan ataujasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjanganyang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan,biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajakkecuali Pajak Penghasil
Pengadilan PN BANGKINANG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 25-05-2011 — Putus : 04-04-2012 — Upload : 27-02-2014
Putusan PN BANGKINANG Nomor 17/Pdt.G/2011/PN.BKN
Tanggal 4 April 2012 — Yayasan Riau Madani MELAWAN PT.Central Lubuk Sawit dkk
129 — 71
  • Balai Penelitian Hutan Penghasil Serat, beralamatdi Jalan Raya Bangkinang Kuok Km.9 Bangkinang 28401. Telephon (0762)7000121, sebagai TERGUGAT III ;1 dari 141 Pdt No.17/Pdt.G/2011/PN.Bkn. Departemen Dalam Negeri Cq. Menteri Dalam Negeri Cq. GubernurProvinsi Riau Cq. Bupati Kabupaten Kampar, beralamat di Jalan Lingkar,Bangkinang Telephon (0762 ) 20077, sebagai TERGUGAT IV ;. Departemen Kehutanan RI Cq. Menteri Kehutanan RI Cq.
    Sampai saat ini, Tergugat III tidak pernah melakukanperubahan fungsi Kawasan Hutan Produksi TerbatasTesso Nilo Jo areal Kawasan Hutan dengan tujuankhusus (KHDTK) Kepau Jaya, yang saat ini menjadiobjek sengketa dan tidak pernah merubah statuskawasan hutan tersebut dengan memberikan izinpelepasan objek sengketa kepada Tergugat I, karenastatusnya adalah kawasan hutan dengan fungsi HutanProduksi Terbatas sebagaimana angka dan 2 di atas.Bahwa Balai Penelitian Hutan Penghasil Serat (Tergugat III) telahmelaksanakan
    Foto copy Surat Keputusan dari Kepala Balai Penelitian Hutan Penghasil SeratNomor : SK.85/VII/BPHPS01/2011 tanggal 3 Mei 2011 tentang PembentukanTim Gelar Perkara dan Penunjukan Tim Pelaksanaan Kegiatan PenyelesaianKasus Perambahan KHDTK Kepau Jaya Tahun 2011, diberi tanda T.V13;Menimbang, bahwa buktibukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil bantahannya, Tergugat VIII telahmengajukan alat bukti surat