,SUJANTO, SH., LINA JULIANTY, SH., SALMANALFARISI, SH., dan RACHMAN HAKIM AZHARI, SH.,Advokat dan Advokat Magang pada Kantor AdvokatANDRIS BASRIL & REKAN, beralamat di JalanBekasi Timur Raya No. 1 Blok W, Cipinang Atas,Jakarta Timur 13240, berdasarkan surat kuasakhusus, tanggal 07 Januari 2014. Selanjutnya disebutsebagai PENGGUGAT :MELAWANPT. PETRONAS NIAGA INDONESIA, (PT.

. ;15.Surat Pernyataan dari Robi Sujanto ;16.Surat Pernyataan dari Indra Amendaris, SH. ;17.Surat Pernyataan dari Ir. M. Syafel ;18.Surat Pernyataan dari Tasdik Husni Amri ;19. Surat Pernyataan dari Anton Siringoringo ;20. Surat Pernyataan dari Herry Maitimu ;21.Surat Pernyataan dari Maas ;22.Surat Pernyataan dari Situ Wahyudi ;23.Surat Pernyataan dari Fitriani Ulinda ;24.Surat Pernyataan dari Anmad Noer Bahagia ;25.

Nomor 29 K/Padt/2015keturunan Tiong Hoa, antara lain acara Teh Pay, dimana pernikahan antaraPenggugat dengan Tergugat berdasarkan perjodohan orangtua masingmasing (Bukti P1);Bahwa Penggugat dan Tergugat merencanakan pernikahan secara resmimenurut undangundang, dimana untuk itu disepakati juga dan dibuatlahPerjanjian Harta Perkawinan, Nomor 42, tanggal 18 Februari 2009, dibuat dihadapan Dona Sujanto, SH., M.Kn, Notaris di Tangerang, sebagai penggantidari Nyonya Haryanti Tono, S.H., Notaris di Tangerang

SISWO SUJANTO, DEA dibacakan ;e Bahwa ahli tidak kenal dengan terdakwa. ;Bahwa ahli pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan ahli dalam BAPadalah benar adanya. ; Bahwa ahli memiliki keahlian dibidang keuangan Negara.

SSSWO SUJANTO, DEA tersebut terdakwa menyatakan tidaktahu dan akan menanggapi dalam kesimpulan. ; 1. saksi a de charge ahli DR. KETUT SENDRA, Spd.SH.MM.MH.AATJ.QIP.CLU.

SISWO SUJANTO, DEA. := === Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungankeluarga ;Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yangAhli berikan dalam BAP Penyidik adalah benar semua ;Bahwa ahli telah bekerja di lingkungan Departemen Keuangansekitar 41 tahun;Bahwa yang dimaksud dengan keuangan negara pada prinsipnyaadalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai denganuang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupabarang yang dapat dijadikan milik negara

Siswo Sujanto, DEA(Direktur Pusat Kajian Keuangan Negara dan Daerah, UnversitasPatria Artha, Makasar) selaku ahli Keuangan Negara dalam BAPPenyidik tanggal 8 September 2015, menerangkan bahwa:Pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan pada BUMN/BUMD termasuk dalam lingkup keuangan negara sebagaimanatertuang dalam penjelasan UU Nomor 17/2013 tentang keuangannegara dan secara eksplisit selanjutnya dinyatakan dalam pasal 2huruf g.e Bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan standar audit yaituPeraturan

Siswo Sujanto,DEA, yang pada pokoknyamenerangkan bahwa yang melakukan audit keuangan Negara bisadilakukan siapa saja yang mempunyai kompetensi auditor, semuayang memiliki sertifikat audit dan mempunyai kemampuan dibidangkeuangan Negara, yakni auditor BPK, BPKP, auditor pemda atauinspektorat, yang paling penting tidak ada konflik intern;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dan keterangan = ahlisebagaimana disebutkan diatas serta adanya Surat Badan PemeriksaKeuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi

Surabaya terhadap unsurini pada halaman 153154yang pada pokoknya menyatakan : saksiISMU ADI SUSETYO selaku Kuasa Pengguna Anggaran tidak memilikiHarga Perkiraan Sendiri (HPS), dan saksi SUBASAR selaku Pimpinanatau Pelaksana Kegiatan (PIMRO) hanya menyerahkan daftar rincian alatkesehatan berupa 131 item kepada panitia pengadaan yang memuatnama barang dan jumlahnya tanpa mencantumkan spesifikasi teknisnyauntuk dibuatkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak ada pengawasandan koreksi, sedangkan saksi SUJANTO

SISWO SUJANTO, DEA Direktur Pusat Islam AhliKajianKeuanganNegara danDaerah,UniversitasAPATRIAARTHA,Makasar/MantanSekretaris DitJen BendaharaDepartemenKeuangan RIPNS pada BPKANDI RAHMAD ZUBAIDI, SE., RI Islam AhliM.Si., Ak., C.F.E., C.A Putusan Praperadilan No. 2/Pid. Pra/2018/PN. Amr. halaman 23 dari 57 Halaman Bahwa penyidik telah memperoleh Alat Bukti berupa Surat yaitu :1.

Secara hukum,Summary of Terms belum = mengikat para pihak.Begitu pula ahli Siswo Sujanto juga menerangkan bahwaberdasarkan pengalaman praktisnya maka Summary of Term(dalam hal ini LASOT) hanya merupakan pokokpokokkesepakatan yang belum mengikat para pihak.

SISWO SUJANTO,DEA, di persidangan menerangkan bahwa penerimaan negara yang bersumberdari sumbangan masyarakat yang kemudian dimasukkan ke dalam DIPA adalahmerupakan keuangan negara, pembelanjaannya harus mengikuti pola yang ada,uang negara tidak boleh dipindahkan ke dalam rekening pribadi seseorang, harusdipertanggungjawabkan sesuai batas waktu yang telah ditentukan dan penyerahanuang negara oleh pejabat pusat kepada pejabat daerah merupakan suatu bentukpemindahan tanggungjawab, sehingga yang harus

SISWO SUJANTO,DEA, yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan menerangkan bahwapenerimaan negara yang dimasukkan ke dalan DIPA adalah merupakan keuangannegara ;Menimbang, bahwa demikian pula ahli bidang keuangan negara, Drs.SYACHRIL MACHMUD, M.

Siswo Sujanto, DEA; Bahwa pada prinsipnya setiap pengeluaran Negara harus didasarkan padaprestasi yang telah diterima oleh Negara. Bilamana prestasi dimaksud belumditerima Negara harus mendapatkan jaminan sebesar sekurangkurangnyasejumlah uang yang dikeluarkan tersebut.

Dari saksi Edy Sujanto Amin Tohir als Sujanto ( Marketing PT.

legalisir print out rekening koran Bank Mandiri No.rek:118005657258, atas nama PT Kurnia Abadi Selaras, tentang bukti adanya transferdana pembayaran Alkes PT Dinar Raya MegahTahap II dan Tahap III (pelunasan)dari PT Dinar sebesar Rp.90.420.000,00 pada tanggal 11 Januari 2012.g. 1 (satu) lembar surat jalan PT kurnia Abadi Selaras No: 0559/BX/2011/RS/T,tanggal 17 Oktober 2011,tentang pengiriman alkes USG Aquila pro mer EsaoeteEurope BV, yang diterima oleh Sdr.ASWI tanggal 18 Oktober 2011;Dari saksi Edy Sujanto

Amin Tohir als Sujanto ( Marketing PT.

legalisir print out rekening koran Bank Mandiri No.rek: 118005657258, atas nama PT Kurnia Abadi Selaras, tentang bukti adanya transferdana pembayaran Alkes PT Dinar Raya MegahTahap II dan Tahap III (pelunasan)dari PT Dinar sebesar Rp.90.420.000,00 pada tanggal 11 Januari 2012; 1 (satu) lembar surat jalan PT kurnia Abadi Selaras No: 0559/BX/2011/RS/T,tanggal 17 Oktober 2011,tentang pengiriman alkes USG Aquila pro mer EsaoeteEurope BV, yang diterima oleh Sdr.ASWI tanggal 18 Oktober 2011; Dari saksi Edy Sujanto

Siswo Sujanto, DEA. dan lainlain, maupun Tim Penasehat Hukum Terdakwa (Pemohon Kasasi Il)yang telah dikemukakan di muka persidangan dan merupakan alat buktiyang memiliki kekuatan hukum yang sama, diabaikan dan tidakHal. 56 dari 139 hal. Put. No. 912 K/PID.SUS/2009dipertimbangkan oleh Judex Facti jo. Majelis Hakim Pengadilan TingkatPertama dalam membuat pertimbangan hukumnya ;.

Siswo Sujanto, DEA., diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum,dalam persidangan menjelaskan halhal sebagai berikut :a.Pengertian dari Kepala Daerah adalah pemegang kekuasaantermasuk pengelolaan Keuangan Daerah yang mempunyai kewenangan merencanakan kegiatan penerimaan dan pengeluaranserta kemampuan untuk melaksanakan dan melakukan pengawasan juga sekaligus mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkannya ;Bahwa oleh karena keseluruhan kewenangan tersebut beradadalam satu tangan, maka dalam operasionalnya

Sujanto, Danrem131 Santiago Letkol Inf.

SISWO SUJANTO, DEA ; Bahwa paket Undangundang Keuangan Negara mengatur secara komprehensifpengelolaan keuangan Negara, baik dari aspek politis maupun aspek administrative.Paket undangundang ini, yang terdiri dari UU No.17/ 2003 tentang KeuanganNegara, UU no. 1/ 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU no. 15/ 2004tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negaramerupakan undangundang formil di bidang pengelolaan keuangan Negara yangberisi, prinsipprinsip, sistem, prosedur, mekanisme

Siswo Sujanto, DEA, mantan Sekretaris DitjenPerbendaharaan Departemen Keuangan RI yang menyatakan bahwa : Dalam konsepsi Hukum Keuangan Negara semua yang dihasilkandaei aset negara merupakan milik negara , hal tersebut dengan jelasdinyatakan dalam Undangundang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;Besarnya kerugaian negara keuangan negara adalah sebesar aset(hak) yang seharusnya tidak terlepas dari kekuasaan negara, tetapimenurut kenyataan terlepas dari kekuasaan negara dan dikuasai/ dimiliki

IMMS sebagai syarat teknis penerbitan IUP OP akan tetapitidak dilakukan secara benar sesuai dengan tahapan dan prosedur sebagaimanayang diatur dalam peraturan perundangan sehingga dokumen AMDAL yang dibuatoleh PT.IMMS tidak layak dan seharusnya ditolak sehingga tidak terjadipenambangan dikawasan hutan yang dikelola oleh Perhutani ; Bahwa sesuai dengan keterngan Ahli Keuangan dan Perbendaharan Negara, DrsSISWO SUJANTO,DEA, menerangkan Keuangan Negara pada prinsipnya adalahsemua hak dan kewajiban yang

IMMS yang belum diketahui / tidak disertaidengan bukti Laporan Survey dari Surveyor yang ditunjuk yaitu : No Tanggal SSBP Jumlah tonase pasir besi1 02 Maret 2012 2.000,002 05 Maret 2012 1.000,003 29 Mei 2013 1.100,004 20 Juni 2013 30.518,005 16 Juli 2013 26.514,006 06 September 2013 21.911,637 07 Oktober 2013 31.176,568 04 Nopember 2013 31.084,209 29 Nopember 2013 22.808,3710 30 Desember 2013 27.295,46 Bahwa dihubungkan dengan pendapat Ahli Keuangan Negara Siswo Sujanto yangberpendapat bahwa : Dalam

DPRDKota Cirebon periode 19992004 akan menerima uang sebesarRp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah), akan tetapi ternyata padatanggal 30 Juni 2004 anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,(satu milyarlima ratus juta rupiah) tersebut disepakati oleh pimpinan dan anggotaDPRD Kota Cirebon digunakan untuk biaya reses pertama, biaya reseskedua, bantuan kesejahteraan dan tunjangan purnabhakti, sebagaimanaBerita Acara No :900/134ADPRD tersebut diatas.Bahwa berdasarkan keterangan ahli keuangan Negara Drs.Siswo Sujanto

Hal ini bertentangan dengan prinsipSpecialitas dalam pengelolaan keuangan Negara/Daerah yaitu suatuanggaran dialokasikan untuk kegiatan tertentu dan tidak boleh digunakanatau digeser untuk kepentingan diluar yang sudah dialokasikan atauprinsip Ssuatu mata anggaran tidak boleh digunakan untuk kegiatan yanglain diluar yang telah ditentukan.Hal mana sesuai dengan pendapat Ahli Siswo Sujanto dan sesuaiketentuan pasal 55 ayat(2) Kepmendagri No.29 Tahun 2002 yangberbunyi : dilarang melakukan pengeluaran

Bahkanmenurut Ahli Keuangan Negara Siswo Sujanto, prinsip penggunaananggaran hanya untuk 2(dua) hal yaitu penyelenggaraan Pemerintahandan kesejahteraan masyarakat ;Terhadap Bantuan Biaya Tunjangan Kesejahteraan yang diberikan secaratunai sebesar Rp. 320.910.000, (tiga ratus duapuluh juta sembilan ratussepuluh juta rupiah) pada saat berakhirnya masa jabatan para anggotaDPRD, menjadikan biaya bantuan tersebut tumpang tindih denganTunjangan Kesejahteraan yang diberikan pada awal masa jabatan berupaRumah

Saksi SUJANTO TJOKRO ;Bahwa, Pada saat ini saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupunrohani;Bahwa, saksi bekerja di PT. HM. SAMPOERNA sejak tahun 1976;Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sejak setahun yang lalu kebetulanbertemu di Jakarta;Bahwa, saksi kenal dengan H. KARIONO B.JAS sejak tahu 2009;Bahwa, Awalnya Terdakwa bercerita kepada saksi kalau ada masalahdengan H. Kariono;Bahwa Terdakwa bercerita bahwa mengambil anfalan PT HMSAMPOERNA dari H.

Wibisono
16.Lie Ai Ling
17.Mellisa Lumanto
18.Yahya Ardhiyan Atmodjo
19.Willy Halim
20.Muljaningsih Budhiwardaja
21.Saputri
22.Henry Tolano
23.Yan Lie
24.Shanty Koestedja
25.Rahayu Heria Hartati
26.Lily Anggraini Saputra
27.Selfilawati Tanuwidjaya
28.Antonius Sunarijo
29.Linda Novarina
30.Clarisa Joceline Wuwungan
31.Yuri Liustanto
32.Hana Kristanti Martana
33.Gouw Thay Kwie
34.Jap Njun Jin
35.Gani Sujanto

SISWO SUJANTO, DEA.

Siswo Sujanto, DEA.. juga telahmengajukan pendapatnya secara tertulis di depan persidangan, dan pendapat ahlisecara tertulis tersebut dilampirkan dalam berkas perkara sebagai bagian yangtidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;Menimbang, bahwa Para Pihak akhirnya telah diberi kesempatan untukmengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut Penggugat dan Tergugattelah mengajukan Kesimpulan masingmasing tertanggal 02 Mei 2019 padaPersidangan tanggal 02 Mei 2019; Menimbang, bahwa

SISWO SUJANTO, DEA:Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, Ahli tidak kenal dengan terdakwadan tidak ada hubungan keluarga;Bahwa ahli pernah diperiksa di BAP Penyidikan dan benar semua keterangan ahli;Bahwa pendidikan ahli adalah keuangan negara;Bahwa ahli bekerja di Departemen Keuangan;Bahwa ahli pernah menjadi ahli dalam lebih dari 50 kali sidang;Bahwa Keuangan Negara adalah: hak dan kewajiban negara / segala sesuatu yangbisa dinilai dengan uang;Bahwa keuangan negara dilihat dari Undangundang

SISWO SUJANTO, DEA,Terdakwa menyatakan keterangan Ahli akan ditanggapi dalam pembelaan;Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yang keterangannyamenguntungkan terdakwa ( A de Charge ) yang masingmasing telah memberikan keterangandibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut :1. Ahli Prof. Dr.

SISWO SUJANTO,DEA pada pokoknya memberikan keterangan bahwa pendidikan ahli adalah Keuangan Negara,ahli bekerja di Departemen Keuangan. Keuangan Negara adalah : hak dan kewajiban negara /segala sesuatu yang bisa dinilai dengan uang. Unsur Keuangan Negara adalah : tentang subyekyaitu Negara memiliki 2 peran Negara selaku otoritas yang diwakili Pemerintah dan sebagaiindividu yakni (BUMN).