IRHASIMAM MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana KORUPSI SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUTsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. 55 ayat (1) ke1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RATNO PINTOYO, S.

Sos.bin HARTOYO, dkk, sah menurut hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal143 ayat (2) huruf a dan b KUHAP dengan susunan dibaca sebagai dakwaanalternatif, sebagai berikut : KESATU : melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah denganUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;ATAU KEDUA: melanggar Pasal 3 jo.

IRHASIMAM MUHTAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana KORUPSI SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUTsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun2001 jo. 55 ayat (1) ke1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. RATNO PINTOYO, S.

2 ayat (1) jo.

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah olehUndangUndang Nomor: 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndangNomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo Pasal 55 ayat(1) ke 1jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana,; Menimbang, bahwa dakwaan Primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis HakimPengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakartamempertimbangkan

Kecamatan Polewali, nilai kKerugian Negara dari ProyekTanggul Pemecah Ombak (TPO) di Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewaliyang tidak sesuai spesifikasi teknis tersebut di atas adalah sebesarRp58.224.464,08 (lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh empat ribuempat ratus enam puluh empat rupiah) dengan perincian : Perbedaan spesifikasi Kekurangan Volume Total Kerugian Rp30.027.783,24 Rp28.196.680,84 Rp58.224.464,08 Perbuatan Terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

2 Ayat (1) Jo.

Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UndangUndang No. 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat(1) Ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa SYAMSUL GANUGA, Direktur CV.

No. 2174 K /Pid.Sus/2012Menyatakan Terdakwa Syamsul Ganuga tidak terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah Turut serta melakukan tindak pidana Korupsi secaraberlanjut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1)Jo.

Pasal 18 Ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahanatas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke 1 KUHPidana Jo. Pasal 64 Ayat(1) KUHPidana;Membebaskan Terdakwa Syamsul Ganuga dari dakwaan Primair melanggarPasal 2 Ayat (1) Jo.

;Bahwa perbuatan terdakwa Safrudin Bin Safii sebagaimana diaturdan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat(1) huruf b, (2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana yang dirubah dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan Undang Undang No.31 tahun 41999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHPidana.

Menyatakan terdakwa SAFRUDIN bin SAFII bersalah melakukantindak pidana sebagaimana yang diatur dan diancam pasal 55ayat (1) ke1 KUHPidana jo pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat(1) huruf b, Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 jo UndangUndang Nomor : 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindakpidana Korupsi sesuai dengan Surat Dakwaan Jaksa PenuntutUmum No. Reg. Perkara : No. Reg.Perkara : PDS09/07/2008tanggal 18 Juli 2008 dakwaan Peimer ; 2.

puluh sembilan juta delapan ratus tigabelas ribu dua ratus dua rupiah) sesuai dengan hasil Perhitungan KeuanganNegara yang dibuat oleh Ahli dari BPKP sebagaimana tertuang dalam suratNo.SR4176/PW.02/5/2012 tanggal 6 Agustus 2012 perihal Laporan Hasil AuditDalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas DugaanPenyimpangan Belanja Daerah pada Biro Umum Sekretariat Daerah ProvinsiSumatera Utara TA 201.Bahwa perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP ;SUBSIDAIR :Bahwa Terdakwa RIDWAN PANJAITAN, S.Psi sebagai Staf BAPEMMAS danPEMDES dan juga ditugaskan di bagian Humas Pimpinan Keprotokolan dan TelkomBiro Umum Setda Provsu berdasarkan surat Tugas Nomor 800/1032 tanggal 11 Mei2010 dan Surat Tugas Nomor 800/0093 tanggal 10 Januari 2010 bersama

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP dalam dakwaanPrimair ;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIDWAN PANJAITAN, S.Psidengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah Terdakwa tetapditahan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3( tiga) bulan kurungan

dan perubahan kedua dengan UndangUndang No. 3 Tahun 2009, Majelis Hakimsetelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak yaitu menyatakanpermohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriMedan dikabulkan ;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umumdikabulkan dan Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka biayaperkara dalam tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa (Pasal 222 (1) KUHAP) ;Memperhatikan ketentuan Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RINomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanayang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke1 KUHP, UndangUndang No. 48 Tahun 2009, UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndangNo. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang No. 5Tahun 2004 dan perubahan kedua

LARESSA tersebut diatas diatur dandiancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2011 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo.Pasal 55 ayat (1) keI Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa Terdakwa ABD. AJIS A. LARESSA selaku Ketua Unit PengelolaKegiatan (UPK) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) T.A. 2012 diDesa Tambu Kec. Balaesang Kab. Donggala berdasarkan SK.

LARESSA tidak terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimanadiatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) keI Jo.

oleh Terdakwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa ;Yang ada adalah pertimbangan hukum dalam perkara Terdakwa lain, olehkarena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri unsurunsurtindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwaberdasarkan keterangan saksisaksi, buktibukti Surat dan keterangan terdakwayang terdapat dalam berita acara persidangan di Pengadilan tingkat pertama ;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan subsidiaritas yaitu :Primer : Pasal

2 ayat 1 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;Subsider : Pasal 2 jo Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 20 Tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55ayat 1 ke 1 jo Pasal 64 ayat 1 KUHP ;Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkandakwaan primer terlebih

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.SUBSIDAIRBahwa ia terdakwa Drs.

ARIS PURNOMO terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI SECARABERSAMASAMA DAN BERLANJUT sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah dirubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001jo. 55 ayat (1) ke1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Drs.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP ;Subsidiair: Melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20 Tahun 2001

tentang Perubahan UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi joPasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dalam bentuksubsidiaritas, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding akanmempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, yaitu terdakwa didakwamelanggar Pasal 2 ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UndangUndangNo. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 31 Tahun 1999103tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 jo Pasal 64ayat (1) KUHP;Menimbang, bahwa terdakwa didakwa primair, melanggar Pasal 2 ayat(1) jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndangNo.

MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUDterbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanPrimair :Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi;Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TGK.

MUNIRWAN MAHMUD BIN MAHMUDterbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaanPrimair Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa TGK.

No. 516 K/PID.SUS/2017Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi Il / Terdakwa tersebut harus ditolakdengan perbaikan;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Penuntut Umum danPemohon Kasasi II / Terdakwa di tolak dengan perbaikan dan Terdakwa tetapdijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkaradalam tingkat kasasi ini ;Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31tahun 1999, UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, UndangUndang Nomor31 tahun 1999, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009, UndangUndangNomor 8 Tahun 1981 dan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimanayang telah diubah dan di tambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / PENUNTUTUMUM pada KEJAKSAAN NEGERI ACEH

Menyatakan terdakwa BUJANG SURYADI Pgl BUJANG dan terdakwa AMRIL PglAMteroukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsisebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1)huruf b, ayat (2), ayat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangpemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jopasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana dalamdakwaan Primair.2.

Amdiatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdan ditamoah UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Subsidair,.Bahwa perbuatan Terdakwa Bujang Suryadi Pgl. Bujang dan Terdakwa Amril Pgl.

Amdiatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahHalaman 32 dari 37 Putusan Nomor 12/TIPIKOR/2020/PT Pdgdan ditambah UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP,dengan unsurunsumya sebagai berikut:1.

;Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo.UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke1 jo. Pasal 65ayat (1) KUHP ;Subsidair :Bahwa ia Terdakwa Drs. Firdaus Mansyori bin H.

Pemakaian Rp Rp1 Kas Bon 25 Rp 187.200.000,00Kuitansi2 Sisa Bantuan Rp 2.000.000,00 3 Sisa Dana ADD Rp 8.365.200,00 Jumlah Rp197.565.200,00 Pertanggungjawaban 1 Tunai tanggal Rp 20.000.000,0008/03/2012 2 Tunai tanggal Rp 2.000.000,0011/06/2012 5 Rehap Balai Desa Rp 19.308.480,0022/03/2012 4 Pengembalian 9 Rp 19.130.685,00kegiatan Jumlah yang Rp 60.439.165,00dipertanggungjawabkan Jumlah Kerugian Rp137.126.035,00Negara Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat(1) Jo

Pasal 18 huruf b Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;SUBSIDAIR:Bahwa ia Terdakwa EDY BROTO MULYONO Bin SADIMAN HARJOPRAYITNO, selaku Mantan Kepala Desa Jaten, Kecamatan Selogiri, KabupatenWonogiri, sesuai Surat Keputusan Bupati Wonogiri Nomor 260 Tahun 2012 tanggal 20Juni 2012 tentang Pemberhentian Sementara Kepala Desa Jaten Kecamatan Selogiri,pada waktu menjabat

Dana SP2D GU yang telah diterima Saudara E.Z. yang masih dikuasai dan tidakdipertanggung jawabkan sampai berakhir tahun Anggaran 2010 dan tidak menyetorkanke Kas daerah sebesar Rp. 468.504.550,00 (empat ratus enam puluh delapan juta limaratus empat ribu lima ratus lima puluh rupiah).Perouatan Terdakwa ERIFAL ZEZKIN, SE Pgl ERI melanggar ketentuan sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), danAyat (3) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

ERI teroukti secara sah danmeyakinkan bersalah turut serta melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diaturdan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b,Ayat (2), dan Ayat (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanHal 35 dari 48 Putusan Nomor 15/TIPIKOR /2018/PT PDGTindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana

ERI terouki secara sah danmeyakinkan bersalah "turut serta melakukan tindak pidana korupsi" sebagaimana diaturdan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) hurufb, Ayat (2), dan Ayat (8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 Kl HP sebagaimana termaktub dalam DakwaanKesatu Primair;3.

2 ayat (1) jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), dan Ayat(8) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsiyang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KI HP, Undangundang Nomor8 tahun 1981 tentang kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundangundangan yang bersangkutan lainnya;MENGADILI: Menerima permintaan banding yang diajukan PenuntutUmum; Memperbaiki

Menyatakan Terdakwa PUuI ISTINA terbukti bersalah secara melawan hukummelakukan perobuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yangdapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara secaraberlanjut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telahdiubah dan ditambah dengan UndangUndang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo.Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair ;Hal. 18 dari 56 hal Putusan Nomor 1495 K/Pid.Sus/20132.

2 ayat (1) jo Pasal 18 UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No. 31 Tahun 2001 tentangPerubahan UURI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP terlebih dahulu mengingat dakwaandisusun secara Subsidiaritas, dan dalam pembuktian dakwaan Primairtersebut Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding padaPengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa "Unsur memperkaya dirisendiri

2 ayat (1) jo Pasal 18 UU RI No. 31 Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubahdan ditambah dengan UURI No. 31 Tahun 2001 tentang Perubahan UURI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64ayat (1) KUHP.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan kasasi tersebut MahkamahAgung berpendapat sebagai berikut:Bahwa alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum yang diuraikan dalammemori kasasi mengenai pertimbangan Judex Facti bahwa unsur memperkayadiri

2 ayat (1) Jo Pasal 18 UndangUndang RI No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan Undangundang RI No. 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, UndangUndang No. 48 Tahun 2009,UndangUndang No. 8 Tahun 1981 dan UndangUndang No. 14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 5Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b UndangUndang Nomor 31Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001, tentang PerubahanAtas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo.

2 ayat(1) jo.

Bahwa Penuntut Umum berpendapat terkait pidana Denda sesuaiketentuan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf a dan b U311999,penjatuhan pidana Denda terhadap Terdakwa dirasa tidak memenuhi rasakeadilan dan tidak menimbulkan efek jera bagi Terdakwa serta tidaksebanding dengan keuntungan yang sudah diperoleh Terdakwa;Halaman 53 dari 58 halaman, Putusan Nomor 19/PIDTPK/2019/PT.SMR.2.

Lapis Penetarsi Rp. 1.236.437.650,Jumlah Rp. 784.602.000, Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan (3) UndangUndang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.SUBSIDAIR:Bahwa la Terdakwa LUKMAN HAKIM Bin ACHMAD selaku KepalaCabang PT.

Menyatakan Terdakwa LUKMAN HAKIM bin ACHMAD terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) hurufb ayat (2) dan (3) Undangundang No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang No. 20 Tahun 2001 tentang PerubahanUndangundang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP, sebagaimana

atasMahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi Pengadilan Tinggi Semarang Nomor : 73/Pid.Sus/2013/PT.TPK.SmgTanggal 23 Oktober 2013 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harusdibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut,seperti tertera dibawah ini ;Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi Terdakwa dikabulkannamun Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka biaya perkara dalam semuatingkat peradilan dibebankan kepada Terdakwa ;Memperhatikan Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b ayat (2) dan(3) UndangUndang No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.20Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat(1) ke1 KUHP, PasalPasal dari UndangUndang No.48 Tahun 2009, UndangUndang No.8 Tahun 1981, dan UndangUndang No.14 Tahun 1985sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang No.5Hal. 41 dari 45 hal.

RIZAL Noer (sudahmeninggal dunia) yang mengakibatkan kerugian keuangan negara/daerahsebesar Rp. 199.910.760, (seratus sembilan puluh sembilan juta sembilanratus sepuluh ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya dalamjumlah lain sekitar jumlah tersebut, berdasarkan hasil perhitungan oleh BPKPerwakilan Provinsi Aceh No : 25/LHP/XVIII.BAC/12/2011 tanggal 14Desember 2011;Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31

sebagaimana diaturdalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UndangUndang RI Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas Undangundang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal55 ayat (1) ke1 KUHPidana;Mahkamah Agung Tersebut ;Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriBireun tanggal 11 Juni 2013 sebagai berikut :1.Menyatakan Terdakwa MUNIR, SH bin YUSUF tidak terbukti secara sahdan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal

2 ayat(1) jo Pasal 18 Undangundang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dengan Undangundang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentangHal. 7 dari 24 hal.

apakah terdakwa dapatdinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannyatersebut terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tindak pidana yang menjadidasar dakwaan Penuntut Umum tersebut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa H.LILI SASMITA binH.ABDUL MAJID telah didakwa dengan dakwaan yang berbentuk dakwaansubsidaritas yaitu :e primair melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidanasebagaimana dimaksud dalam pasal

2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang nomer 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah denganUndang Undang nomer 20 tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang nomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1)KUHPidana.e subsidair melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidanasebagaimana dimaksud dalam pasal 3 jo pasal 18 Undang Undangnomer 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang nomer 20 tahun 2001 tentang Perubahan

Undang Undangnomer 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsijo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPidana jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secarasubsidairitas maka Majelis akan membuktikan terlebih dahulu dakwaanprimair yaitu pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang Undang Nomor 31 tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1)KUHP, apakah terdakwa H.LILI

LINUS TUTUROP34.995 kg X Rp. 4.850,00 = Rp. 169.725.750,00e Subsidi penjualan Raskin oleh PETRUS SARWUNA33.000 kg X Rp. 4.850,00 = Rp. 160.050.000,00e Subsidi sisa raskin yang masih dikuasai oleh PETRUS SARWUNA21.135 kg X Rp. 4.850,00 = Rp. 169.725.750.00 +Jumlah = Rp. 432.280.500,00Perbuatan Terdakwa PETRUS SARWUNA tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana sesuai Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) UndangUndangNomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor

KUHP.Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut Tim PenasihatHukum Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi) ;Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Tuntutan Nomor Register Perkara:PDS07/Mrk/Ft.1/11/2013 tanggal 19 Maret 2014, telah dituntut oleh Penuntut Umum,dengan tuntutan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :1 Menyatakan Terdakwa PETRUS SARWUNA. tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancampidana sesuai Pasal

2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang UndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dalamUndang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 56 ke117KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum,dan membebaskan Terdakwa dari Dakwaan PRIMAIR ;2 Menyatakan Terdakwa PETRUS SARWUNA terbuktisecara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidanasesuai Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan

STEFANUS NGADI YANTO sebagaimana diaturdiancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP.SUBSIDAIR18SUBSIDAIR:oscecee= Bahwa terdakwa Drs.

STEFANUS NGADIYANTO alias STEF terbuktisecara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan TindakPidana Korupsi sebagai orang yang melakukan, yang menyuruhmelakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawanhukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatuKorporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atauPerekonomian Negara" sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1)Jo pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20tahun

2 ayat (1) Jo pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP sebagaimana dakwaan Primairpenuntut umum, serta menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidanapenjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesarRp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulankurungan serta dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000, (

pidana yangCijatuhkan ; 222 on nnn nnn nnn nnn nnn nnn ne nnn nn nen nec nee nena enei Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dandipidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAPkepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatpengadilan ; 22+ 222 nn nn nnn nnn nnn none nnn noe nnn nen neeca Mengingat UU No.48 Tahun 2009, UU No.2 Tahun 1986 yang telahbeberapa kali diubah, terakhir dengan UU No.49 Tahun 2009, UU No.8 Tahun1981 (KUHAP), Pasal

2 ayat (1) Jo pasal 18 UU Nomor: 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor : 20 Tahun 2001tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Perundangundangan lain yang bersangkutan ; 22022 nen one non nne ence neMENGADILI> Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umumtersebut ;> Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Kupang Nomor : 63/Pid.Sus/2013/PN.Kpg, tanggal 03 April 2014yang dimintakan banding tersebut, sekedar

Menyatakan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan NegeriKefamenanu Nomor : Print02/P.3.12/Fd.1/01/2014 tanggal 06 Januari2014 yang menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka olehTERMOHON terkait peristiwa tindak pidana korupsi sebagaimanadimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Jo.

2 ayat (1) Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah danditambahkan dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair Pasal 3 Jo.

2 ayat (1)Jo.

Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambahkan denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,Subsidair Pasal 3 Jo.

untukkepentingannya sendiri yang mengakibatkan kerugian Negara sebesarRp.78.907.877.152,00 (tujuh puluh delapan milyar sembilan ratus tujuh jutadelapan ratus tujuh puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) atau setidaktidaknya dalam jumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan BPKRI atas Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran2011 dan 2012 di Manokwari No. 01/LHP/XIX.MAN/01/2013, tanggal 18 Januari2013.Perbuatan terdakwa RICO SIA sebagaimana diatur dan diancamdalam pasal

2 ayat (1) jo.

Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undangundang Nomor20 Tahun 2001 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999Putusan perkara TIPIKOR Tingkat Banding Nomor 32/PID.S USTPK/2016/PTJAP 13tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke1KUHP.SUBSIDIAIR:Bahwa terdakwa RICO SlAselaku Komisaris Utama PT.

Menyatakan Terdakwa RICO SIA telah terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersamasama,melanggar dalam Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UU No. 31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo UU No. 20Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHPsebagaimana dalam dakwaan Subsidair;2.

2 ayat (1), Jo Pasal 18 ayat (1) huruf b UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP,UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak PidanaKorupsi serta peraturan perundangundangan yang berkenaan dengan perkaraini;MENGADILI Menerima permintaan banding Penuntut Umum