Ditemukan 1174 data
72 — 3
pengakuan adalah keterangan yangmembenarkan peristiwa, hak atau hubungan hukum yangdiajukan pihak lawan.Bahwa pengakuan ini terbagi atas pengakuan di depan61persidangan dan pengakuan di luar persidangan.Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 RBg dan pasal1925 Bw menerangkan bahwa pengakuan yang dilakukan didepan persidangan mempuyai' kekuatan hukum yang sempurnaterhadap siapa ia telah melakukannya, baik secara sendirimaupaun dengan perantara yang khusus dikuasakan untukitu.Menimbang, bahwa berdasarkan pasala
72 — 7
berusahameyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati,menipu, dan sebagainya), merayu;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan peraduanantara anggota kemaluan lakilaki dan perempuan yang biasa dijalankanuntuk mendapatkan anak, maka anggota kemaluan lakilaki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan (Arrest Hooge Raad tanggal 5 Pebruari1912 (W.9292)) ;Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkanmengenai beberapa perbuatan sebagaimana termuat dalam ketentuan pasala
66 — 8
hukum islam dimanapada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan istri karenaperkawinan serta harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuholehnya.10.Bahwa berdasarkan pasal 87 ayat 1 dan 2 kompilasi hukum islam dimanaharta bawaan masingmasing dan harta yang diperoleh masingmasingsebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masingmasingmempunyai hak untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masingmasing berupa hibah shodagqoh, hadiah atau lainnya.11.Bahwa berdasrkan pasala
135 — 43
Dicantumkannya pasala quo harus dimaknai dari aspek administratif/dokumentasi/kearsipanPeriggugal Detlalica j=s1nnnsssmsmesserencemnnanennsseniiennnnnsnienninnnsrinssamnmbinnmnrnsiceni4. Bahwa penggabungan suatu gugatan berdasarkan perikatanperikatan yangobjeknya berbedabeda mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur,karena tidak jelas perikatan yang mana yang menjadi dasar utama gugatan;5.
73 — 26
Penyebab kematian tidak dapat diketahui karenatidak dilakukan pemeriksaan dalam.Menimbang bahwa alat bukti surat tersebut dibuat atas sumpah jabatan ataudikuatkan dengan sumpah sehingga sesuai kektentuan Pasala 187 KUHAP surat tersebutmempunyai nilai sebagai alat bukti surat yang sahMenimbang bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan dari paraTerdakwa yaitu :I.
100 — 110
Deetje Putuhena, danberdasarkan penilaian Majelis Hakim, maka Objek sengketa a quo adalah merupakansuatu Keputusan Tata Usaha Negara yang memenuhi ketentuan Administratifsebagaimana diatur dalam Pasala 1 angka 9 Undang Undang Nomor. 51 tahun2009 Tentang Perubahan kedua atas UndangUndang Nomor. 5 tahun 1986 Tentangperadilan Tata Usaha Negara ; Menimbang, bahwa terkait ruang lingkup pembatasan kompetensi PeradilanTata Usaha Negara Majelis Hakim sependapat dengan pikiran philipus M.
29 — 26
unit motor PCK melalui mediaSosial (OLX) serta pembelian satu unit Mobil Ford Fiesta yang merupakan buktielektronik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai denganaslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi buktitersebut menerangkan kepemilikan satu unit mobil Suzuki Swif dan satu unitMotor PCK bagi tergugat dan berkaitan dengan gugatan rekonvensi, sertarelevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telahmemenuhi syarat materil sesuai Pasala
188 — 48
AlternatifSubsidairitas, yang pada pokoknya KesatuPrimair, sebagaimana diatur dalam 340 KUHP, Subsidair sebagaimanadiatur dalam pasal 339 KUHP, Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalampasala 338 KUHP Atau Kedua, sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (3)Jo Pasal 53 ayat (1) KUHP Atau Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal351 ayat (3) KUHP.Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada fakta yang ditemukandi persidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkandakwaan KesatuPrimair in casu melanggar Pasala
66 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Termohon Kasasi tidak dapat dinyatakan mengundurkan diri sesuaiKetentuan Pasal 162 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003, karena tidakada bukti surat pengunduran diri secara tertulis sebagaimana maksud pasala quo;3.
37 — 16
Bahwa pernyataan Pemohon Konvensi /TergugatRekonvensi dalam replik angka (8) selalu keliru) dalammemberikan tanggapan dan tidak pernah menjelaskan tentangduduknya peristiwa dari kejadiaan apa yang ada persesuaianuntuk dapat membuktikan terkait sanggahan apa yangmenyebabkan pasala 1 Undangundang Nomor 1 tahun 1974tentang perkawinan dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islammenjadi terbukti, maka tanggapanya menjadi tidak mendasar.Halaman 21 dari 58 hal, putusan Nomor : 0427/Pdt.G/2018/PA. Jpr.f.
386 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasala quo yang diajukan dalam keberatan ini sangat memberatkan situasidan keadaan para perempuan yang harus menanggung beban gandasebagai orang yang hidup dengan HIV dan penyakit penyerta lainnya.Pemohon Badan Hukum Privat25,26.Bahwa Pemohon II merupakan Badan Hukum Privat yang berbentukperkumpulan dan didirikan oleh 5 (lima) mantan Konsumen NAPZA ilegalpada 2003.
48 — 1
Pasala 152Kompilasi Hukum Islam);Menimbang, bahwa pengertian Nusyuz dalam hukum Islam adalahmeninggalkan tempat kediaman bersama tanpa alasan dan hak yangdibenarkan oleh ketentuan hukum;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, ditemukan fakta bahwaTermohon tidak terbukti meninggalkan Pemohon, melainkan Pemohon sendiriyang sudah tidak lagi mendatangi Termohon sejak pertengahan tahun 2016atau tepatnya bulan September 2016 hingga sekarang, sehingga dalam hal iniMajelis menilai Termohon tidak tergolong melakukan
29 — 22
No.9 Tahun1975 diatas...........10.1975 diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengantergugat sebagai suami istri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sangatmendasar, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah keluarga (rumahtangga) yang kebahagiaan dan kekal tidak akan tercapai lagi, dengan demikiangugatan perceraian pada petitum 3 dapatdikabulkan ;39Menimbang, bahwa terhadap petitum 4 Majelis Hakim mempertimbangkansebagai berikut :Pasala. 42 UU No. tahun
51 — 23
Dalam HIR Pasala 123 ayat (1) menyebutkan kedua belah pihak,kalau mau masingmasing boleh dibantu atau diwakili oleh seseorangyang harus dikuasakannya untuk itu dengan surat kuasa khusus,kecuali kalau pemberi kuasa itu sendiri hadir;b.
69 — 25
Ayat (3) yang menyatakan bahwa dalam hal kelengkapandokumen yang diajukann sebagaimana dimaksud pada ayat(2) tidak lengkap, PPKSKPD mengembalikan dokumen SPPUP,SPPGU, SPPTU, dan SPPLS kepada bendahara pengeluaranuntuk dikengkapi ;3) Pasala. Ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam shaldokumen SPPsebagaimana dimaksud pada pasal 210 ayat (2) dinyatakanlengkap dan sah, pengguna anggaran/kuasa penggunaanggaran menerbitkan SPM;b.
31 — 27
Berdasarkankenyataan yang demikian, walaupun Mahkamah tidak mengadiliperkara konkrit, telah cukup bukti bahwa ketentuan Penjelasan pasala quo telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil danhilangnya hak konstitusional nasabah untuk mendapatkan kepastianhukum yang adil dalam penyelesaian sengketa perbankan syariahvide Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang bertentangan denganprinsipprinsip konstitusi.d.
103 — 19
tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukansesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan yaituperaduan antara anggota kemaluan lakilaki dan perempuan yang biasadijalankan untuk mendapatkan anak, maka anggota kemaluan lakilaki harusmasuk ke dalam anggota kemaluan perempuan (Arrest Hooge Raad tanggal5 Pebruari 1912 (W.9292)) ;Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkanmengenai beberapa perbuatan sebagaimana termuat dalam ketentuan pasala
54 — 24
UndangundangPERATUN; 222eeeenneeBahwa karenanya objek sengketa yang menerbitkan Surat Kepala DinasPerumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor :8302/1.796.6 yang diterbitkan di Jakarta tertanggal 29 Juni 2012, bersifatSegera, Perihal Peringatan Ketiga Pengosongan Rumah / Bangunan di jalan41Pegangsaan Indah Barat Blok A 1 No. 26, Kelurahan Pegangsaan Dua,Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara beserta lampirannya, adalahbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku Pasala
83 — 35
Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penadahan sebagaimanadiatur dan diancam dalam pasala 480 ke1 KUHP.b. Sehingga oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana :Menimbang2Penjara selama 10 (sepuluh ) bulan.c.
119 — 35
Bahwa Pemohon telah memberi hadian kepada Termohon yang telahdisaksikan, dibenarkan oleh orang tua Pemohon (mertua Termohon) berupa 1(satu) unit motor merk Yamaha MX, warna hitam, Nomor mesin 506736032,Nomor rangka MH3000006EK736021, dimana STNK serta BPKB motortersebut berada di tangan Pemohon.Petitum TermohonBahwa berdasarkan uraian tersebut, maka gugatan PenggugatRekonvensi telah memenuhi maksud Pasala 105 Kompilasi Hukum Islam, makaTermohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis