BPD Papua mengatur bahwa tujuan PenggunaanKredit Modal Kerja yaitu kredit yang penggunaannya untuk pembiayaanmodal kerja dalam rangka melaksanakan operasi usaha dan biasanya akanhabis dalam satu siklus usaha/produksi misalnya bahan baku, bahanpembantu, biaya operasional, dll;Bahwa kemudian status kolektibilitas kredit sesuai Sistem Informasi Debitur(SID) dari Bank Indonesia per tanggal 26 April 2017 atas nama PT. VITASuntuk kredit yang telah diberikan oleh BPD Papua kepada PT.

TRAN HUU THI sekaligus sebagai nahkoda kapal.Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat Unsurmengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing telah terpenuhimenurut Hukum;Ad.3 UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45 tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnyaberada di

Ukuran panjang karapas 8 cm merupakanmerupakan fase kritis sehingga penangkapan lobster pada ukurantersebut akan memutus siklus hidup lobster.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur hukummengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing telah terbukti atasperbuatan terdakwa ; 22 nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nnnAd.3 Unsur Hukum Melakukan penangkapan ikan ; Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45 Tahun2009 tentang Perubahan Atas UndangUdang Nomor 31 Tahun 2004 tentang25Perikanan menyatakan bahwa yang dimaksud dengan ikan adalah segala jenisorganisme yang selurun atau sebagian dari siklus

erat dengan dua aspek hukum pokok yakni aspek pertama menyangkutpenerapan hukum untuk menentukan lamanya waktu iddah dan aspek keduamenyangkut besarnya jumlah beban kepada suami;Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum pertama yakni untukpenerapan hukum yang tepat lamanya waktu masa iddah harus diketahuikeadaan isteri yang akan dijatunkan talak oleh suami;Menimbang bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah tergantungpada keadaan isteri, oleh karena iddah wanita haid tiga kali quru makaperhitungan siklus

(butir 13.3);Atas jaminan utama berupa sapi bibit yang dibeli dari hasil kreditdiikat dengan fiducia (butir 12.7.d);Penjaminan dari lembaga penjamin harus sudah ada kepastianpertanggungan yang dibuktikan dengan kesanggupanpertanggungan secara tertulis dan lembaga penjamin pada saatakad perjanjian kredit (butir 12. 7.e);bentuk kredit adalah angsuran dengan grace period maksimal 24bulan (butir 12.5);Angsuran bunga disesuaikan dengan pembayaran subsidi bunga(6 bulanan) dan atau memperhatikan siklus

Nomor 917 K/Pid.Sus/2017> bentuk kredit adalah angsuran dengan grace periodmaksimal 24 bulan (butir 12.5);> Angsuran bunga disesuaikan dengan pembayaransubsidi bunga (6 bulanan) dan atau memperhatikan siklus usahaserta proyeksi arus kas pelaku usaha (butir 12.5);> Kewajiban Koperasi : membuat dan menandatanganiperjanjian kerjasama dengan kelompok atas dasar kesepakatanpihak yang bermitra, serta diketahui Dinas Kabupaten dan DitjenPeternakan (butir 10.2.b.6);> Dalam PK agar ditambahkan klausul : Pemerintah

Siklus Pemberian Kredit;Hal mendasar yang harus selalu diingat sebelum memutuskan untukmemberikan kredit KREASI kepada calon nasabah adalah bahwa kredityang disalurkan kepada seseorang atau suatu lembaga usaha mikro kecil tersebut adalah merupakan hutang yang dananya bersumberdari hutang perusahaan (Pegadaian) yang harus dikembalikan kepadapemilik dana berikut bunganya.Di Kebijakan Penentuan SasaranPada dasarnya semua jenis usaha mikro kecil bisa didanai denganpaket Kredit KREASI, kecuali jenis usaha

Siklus Pemberian Kredit;Hal mendasar yang harus selalu diingat sebelum memutuskan untukmemberikan kredit KREASI kepada calon nasabah adalah bahwa kredityang disalurkan kepada seseorang atau suatu lembaga usaha mikro kecil tersebut adalah merupakan hutang yang dananya bersumberdari hutang perusahaan (Pegadaian) yang harus dikembalikan kepadapemilik dana berikut bunganya.2.

Bahwapada Pemeriksaan Setempat tersebut Majelis Hakim tidak menyisir batas batas tanah sengketa tapi hanya menyuruh Panitera Pengganti untukmencatat rumah rumah, kubur kubur, dan berbagai macam jenistanaman di Kampung Potu;Bahwa ke 41 orang ini sejak dari dahulu setelan Pius Rasi Wanggedilanjutkan ahli warisnya telah menempati tanah sengketa dimana merekamenjalani siklus hidup mereka, beranak cucu di tempat tanah sengketaserta menanam padi dan tanaman umur panjang beserta kuburan kuburanorang tua

Padahal ke 41 orangHalaman 38 dari 84 Halaman, Putusan Nomor 150/PDT/2018/PT KPGtersebut adalah manusia manusia yang resah dan gelisah yang pada saatPemeriksaan Lokasi telah menunjukan sosok mereka di Lapangan tapi tidakdihiraukan oleh Majelis Hakim;Bahwa dengan adanya perkara ini denyut nadi kehidupan merekaterancam/ berhenti serta siklus kehidupan mereka terancam terputus.Mengapa begitu pentingnya mereka diposisikan sebagai Turut tergugatkalau mereka ke 41 orang tersebut nantinya tidak mengikat

Areal lahan yang diserahkan Pihak Kedua Kepada Pihak Pertamaapabila dikemudian hari diketahui ada kandungan bahan mineral,maka Pihak Kedua berjanji tidak mengekploitasi bahan mineraltersebut sampai selesai masa satu siklus umur kebun kelapasawit ;Bahwa sebagai tindak lanjut dari kerjasama antara KUD BinaKusan Maju Jaya dan Terdakwa selaku Kepala Desa Binawaraadalah Kepala Desa Binawara menyerahkan lahan sesuai denganproposal pengajuannya lahan yang diserahkan kepada KUD BKMJuntuk melakukan pembangunan

Areal lahan yang diserahkan Pihak Kedua Kepada Pihak Pertamaapabila dikemudian hari diketahui ada kandungan bahan mineral,maka Pihak Kedua berjanji tidak mengekploitasi bahan mineraltersebut sampai selesai masa satu siklus umur kebun kelapa sawit;Bahwa sebagai tindak lanjut dari kerjasama antara KUD Bina KusanMaju Jaya dan Terdakwa selaku Kepala Desa Binawara adalahKepala Desa Binawara menyerahkan lahan sesuai dengan proposalpengajuannya lahan yang diserahkan kepada KUD BKMJ untukmelakukan pembangunan

oleh Ketua Mahkamah Agung;Catatan : huruf tebal pada kutipan pasal di atas dibuat oleh Pemohon;Bahwa ketentuan pengurangan/pembatasan masa jabatan PimpinanDPD RI dari 5 (lima) tahun menjadi 2 (dua) tahun 6 (enam) bulanyang diatur dalam Pasal 43 Ayat (2) Peraturan DPD RI Nomor 1/2016tentang Tatib adalah bertentangan dengan Pasal 260 Ayat (5)UndangUndang MD3 serta konvensi praktek ketatanegaraan yangterpelinara sejak periode pertama DPD RI dibentuk;Bahwa Pimpinan Lembaga Negara yang mengacu pada siklus

pemiluyang dipilin secara langsung oleh rakyat khususnya lembagaLegislatif seperti Pimpinan MPR RI, Pimpinan DPR RI, sertaPimpinan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, masa jabatanPimpinan lembaganya adalah sama dengan masa siklus pemilu danmasa keanggotaan lembaga dimaksud yaitu selama 5 (lima) tahun,dengan demikian secara mutatis mutandis masa jabatan PimpinanLembaga Legislatif berlaku juga terhadap masa jabatan pimpinanDPD RI yaitu untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, sebagaimana jugaberlaku

realisasinya ;= Mengontrol dan mengecek kas cabang serta menyetorkannya kerekening pusat ;17= Mengontrol tugastugas yang berhubungan dengan pencatatantransaksi, pengalihan dan pencairan dana di cabang ;= Mengelola dan memastikan penerapan sistem administrasi di dalammemproses STNK dan BPKB, menjalankan ekspedisi, mengarsipkandokumen, mengurus piutang UM konsumen ;= Membuat, memonitor dan merevisi pemberlakuan harga kredit motordi cabang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ;= Mengelola siklus

mengendalikan realisasinya ;= Mengontrol dan mengecek kas cabang serta menyetorkannya kerekening pusat ;= Mengontrol tugastugas yang berhubungan dengan pencatatantransaksi, pengalihan dan pencairan dana di cabang ;= Mengelola dan memastikan penerapan sistem administrasi di dalammemproses STNK dan BPKB, menjalankan ekspedisi, mengarsipkandokumen, mengurus piutang UM konsumen ;= Membuat, memonitor dan merevisi pemberlakuan harga kredit motordi cabang sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan ;= Mengelola siklus

Bahwa apa yang menjadi alasan dalam gugatan Penggugat yangdimulai pada tanggal 06 Pebruari 2017 hingga bulan Februari 2018sangatlah tidak benar bahkan Penggugat, banyak menyebut katatanggal dengan bahasa Lupa , sebagaimana pada halaman 05,dalampoint 01 sampai dengan poin 04 dan seterusnya sangatlah tidak benar,dan Tergugat akan memberi penjelasan dan meluruskan dengansebuah siklus proses dan prosedur yang sesuai dengan aturan denganberpedoman pada Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengangkatandan

Rendahnya produktivity ini disebabkan oleh karena mogok kerja yangdilakukan sebagian karyawan kontrak dari pihak tergugat rekonvensi sdr.Khapidin Santoso, dkk berlangsung dalam sebuah siklus yang terukur,terencana dalam suatu kurun waktu yang cukup lama..

akanmemasuki wilayah yang bukan merupakan tempat sebarannya haltersebut bukan merupakan sifat alamiah mereka, jadi secara otomatismereka hanya akan berpindah pindah pada kantung wilayah sebaranmereka saja, begitu terus siklusnya Sampai mereka mati;Bahwa dari Analisa Ahli Harimau tersebut memasuki kebun milikterdakwa, karena kampung tersebut baru dibuka dan dulunya sebelummenjadi kampung kawasan tersebut merupakan salah satu lokasi yangpernah didatanginya, perlu diketahui bahwa harimau memiliki siklus

Majelis Hakim tersebutdi atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengoperasikankapal penangkap ikan berbendera asing telah teroenuhi menurut hukum;Ad.3 UNSUR MELAKUKAN PENANGKAPAN IKAN.Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Nomor 45tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undangundang Nomor 31 tahun 2004Tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan ikanHalaman 33 dari 41 Putusan Nomor 21/Pid.SusPrk/2019/PN Ranadalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus

berkaitanerat dengan dua aspek hukum pokok yakni aspek pertama menyangkut penerapanhukum untuk menentukan lamanya waktu iddah dan aspek kedua menyangkutbesarnya jumlah beban kepada suami;Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum pertama yakni untuk penerapanhukum yang tepat lamanya waktu masa iddah harus diketahui keadaan isteri yangakan dijatuhkan talak oleh suami;Menimbang bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah tergantung padakeadaan isteri, oleh karena iddah wanita haid tiga kali quru maka perhitungan siklus

memiliki dan/atau mengoperasikan kapalpenangkap ikan berbendera asing telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa ; Ad.3 Unsur Hukum Melakukan penangkapan ikan ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 UndangUndang Republik IndonesiaNomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UndangUndang Republik IndonesiaNomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan menyatakan bahwasanya yang dimaksudHalaman 28 dari 38 Putusan Nomor 22 /Pid.SusPrk/2018/PN Randengan ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus

Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan PemerintahanDaerah dan Organisasi TA 2007 Kabupaten Kepulauan Aru;1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Bagian Keuangan Semester (Januari Juni 2007);2 (dua) lembar Daftar Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung MenurutUrusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2007 KabupatenKepulauan Aru;3 (tiga) lembar Daftar Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah TA 2006 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru;Penjabaran 2007;APBD 2008;Penjabaran 2006;Bagan Alir Siklus

No.131 PK/Pid.Sus/2014349.350.351.352.353.354.355.356.357.358.359.360.361.362.363.364.365.366.367.Kepulauan Aru;3 (tiga) lembar Daftar Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah TA 2006 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru ;Penjabaran 2007;APBD 2007;APBD 2008;Penjabaran 2006;Bagan Alir Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah (1 Buku) Tanggal 12Juni 2006;Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran2006 No.33/HP/XIX/AMB/12/2007 tanggal 21 Desember 2007;Laporan Keuangan Tahun

Menurut Urusan PemerintahanDaerah dan Organisasi TA 2007 Kabupaten Kepulauan Aru ;1 (satu) lembar Daftar Realisasi Belanja Bagian Keuangan Semester (Januari Juni 2007) ;2 (dua) lembar Daftar Rekapitulasi Belanja Tidak Langsung MenurutUrusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi TA 2007 KabupatenKepulauan Aru ;3 (tiga) lembar Daftar Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah TA 2006 Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru ;Penjabaran 2007 ;APBD 2007 ;APBD 2008 ;Penjabaran 2006 ;Bagan Alir Siklus

Adalah mustahil bagi seorang wanita pada umumnya, tidakmengingat sama sekali kapan mengalami menstruasi terakhir karenaperistiwa itu adalah kodrat, siklus yang terjadi setiap bulan bagi setiapwanita yang sehatfisiknya (lazim disebut datang bulan);8. Bahwa Termohon pernah bertempat tinggal serumah dengan Pemohon diSemarang selama 3 (tiga) bulan yaitu ketika Termohon cuti hamilmenyongsong kelahiran.9.

erat dengan dua aspek hukum pokok yakni aspek pertama menyangkutpenerapan hukum untuk menentukan lamanya waktu iddah dan aspek keduamenyangkut besarnya jumlah beban kepada suami;Menimbang, bahwa mengenai aspek hukum pertama yakni untukpenerapan hukum yang tepat lamanya waktu masa iddah harus diketahuikeadaan isteri yang akan dijatunkan talak oleh suami;Menimbang bahwa dalam menetapkan lamanya waktu iddah tergantungpada keadaan isteri, oleh karena iddah wanita haid tiga kali quru makaperhitungan siklus