Ditemukan 1406 data
306 — 37
yang diterbitkan oleh Direktorat Perluasan ArealDirjen PLA Departemen Pertanian Tahun 2007 diatur bahwa pembangunan jalankebun dilaksanakan secara padat karya oleh petani penerima manfaat yanglahannya akan dijadikan kebun dengan komoditi yang memenuhi persyaratanteknis, ekonomis, sosial dan lingkungan diantaranya sebagai berikut :Kegiatan ini perlu dilaksanakan pada awal kegiatan agar penyiapan lahan selanjutnyadapat dilaksanakan sesuai dengan design kebun yang dilaksanakanMempercepat terbentuknya cikal
diterbitkan oleh DirektoratPerluasan Areal Dirjen PLA Departemen Pertanian Tahun 2007, diatur bahwapembangunan jalan kebun dilaksanakan secara padat karya oleh petani penerima manfaat,yang lahannya akan dijadikan kebun dengan komoditi yang memenuhi persyaratan teknis,ekonomis, sosial dan lingkungan, diantaranya sebagai berikut :e Kegiatan ini perlu dilaksanakan pada awal kegaiatan agar penyiapan lahanselanjutnya dapat dilaksanakan sesuai dengan design kebun yang dilaksanakan.e Mempercepat terbentuknya cikal
diterbitkan oleh Direktorat Perluasan ArealDirjen PLA Departemen Pertanian Tahun 2007 diatur bahwa pembangunan jalankebun dilaksanakan secara padat karya oleh petani penerima manfaat yanglahannya akan dijadikan kebun dengan komoditi yang memenuhi persyaratanteknis, ekonomis, sosial dan lingkungan diantaranya sebagai berikut :e Kegiatan ini perlu dilaksanakan pada awal kegiatan agar penyiapan lahan selanjutnyadapat dilaksanakan sesuai dengan design kebun yang dilaksanakane Mempercepat terbentuknya cikal
PDG. e Mempercepat terbentuknya cikal bakal kelompok tani termasuk susunankepengurusannya.Bahwa dana pembuatan jalan kebun sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh jutarupiah) berasal dari DIPA Dirjen PLA. Dana tersebut pada tanggal 12 Desember 2007dicairkan ke Rekening Bendahara Pengeluaran Kantor Perkebunan Kab.
88 — 59
Sengketa Konsumen Batu Baraberwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Pemohon danTermohon yang timbul dari perjanjian kredit (Kredit Modal Kerja);Menimbang, bahwa menurut hukum apabila salah satu pihak ingkar tidakmemenuhi isi perjanjian sesuai yang diperjanjikan maka pihak tersebut Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 40/Pdt.Sus/2016/PN Sbgwanprestasi dimana wanprestasi merupakan ranah hukum perdata murni,sehingga penyelesaiannya harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa cikal
TADA BOLO HEGE RIHI, S.Pi
Tergugat:
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
119 — 146
Itulahhistorikal dari keluarnya SKB dan tujuannya adalah dalam rangka melaksanakanAAUPB ; Bahwa cikal bakal keluarnya SKB adalah dalam rangka pelaksanaan AAUPB agartidak terus menimbulkan kerugian negara, karena dengan tegas dalampertimbangan putusan MK, UU ASN menjadi dasar dibentuknya ASN yangprofesional, memiliki integritas, netral dan bebas KKN.
103 — 36
RippangTandirerung dan Sampe Pandin (keturunan dari Siambe Pong Maramba);Kemudian yang perlu diketahui oleh para Penggugat bahwa sawahsawahdan Parampana Lino yang dikuasai oleh Sindo Ne Daa/SiambeTandirerung (suami isteri) atas persetujuan keduanya dalam lokasiParampana Lino (masuk bagian kecil obyek perkara) dibangun sekolaholeh Saampe Pandin yang diberi nama Cristelijke Toraja School (CTS)sekitar + tahun 1938 yang kemudian dipindahkan ke Rantepao yangmenjadi cikal bakal Sekolah Rakyat (SR) saat
MUSLIM ISMAIL
Tergugat:
1.PURNIMA
2.ANDI SUGRAHA PUTRA
3.MUHAMMAD ARIE SUGANDI
4.PT. BANK PAN INDONESIA, Tbk Cabang Utama Pekanbaru
5.KANTOR PERTANAHAN KOTA PEKANBARU
6.EKA META RAHAYU, SH
Turut Tergugat:
1.PURNAWAN PUTRA
2.JUNAIDI MUSLIM
3.ANDRY MUSLIM
4.ABRAHAM MUSLIM
5.IZATI MUSLIM
6.NOOR KAMALA
107 — 20
puluh juta rupiah)dan tiap tahap dibayar ansuran.Bahwa pada awalnya lancar sejak tahun 2014 sampai tahun 2015,namun ditahun berikutnya Tergugat macet pembayaran, macetnyapinjaman tersebut karena hasil wisma dimakan oleh para Turut Tergugatsebagaimana tersebut diatas.Bahwa sejak pengajuan kredit sampai pencairan pinjaman tidak adasatu orangpun dari pihak keluarga Penggugat yang berkeberatan ataumengajukan cleant ke Tergugat termasuk Penggugat sendiri, akantetap sejak adanya kemacetan kredit dan cikal
189 — 131
Bidang kewarisan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b ialahpenentuan sSiapaSiapa Siapasiapa yang menjadi ahli waris, penentuanmengenai harta peninggalan, penentuan bagian masingmasing ahli warisdan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebutBahwa mencermati isi atau kandungan pasal 49 yang merupakan cikal bakallahirnya kewenangan Pengadilan Agama tersebut, ternyata tidak nampakditemukan kewenangan Pengadilan Agama untuk menyelesaikan halhalyang bersifat penyelesaian sengketa hak kepemilikan
1.DIAN SUBDIANA, SH
2.JULIA RAMBI,SH
3.NATALIA KATIMPALI, SH
4.CHRISTIAN EVANI SINGAL, SH
Terdakwa:
DJEMY KALENGKONGAN
153 — 100
kepemilikan atas nama Lucia Taroreh;Bahwa Maramis Teki Korah mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanyaTayu Maramis dan Getroida, tahun 1975 Tayu Maramis memiliki tanah yangsudah di register Nomor 132 dan 133 Folio 61 atas nama Tayu Maramis;Bahwa saksi pernah melihat register Nomor 132 dan 133 yang atas namaTayu Maramis karena saksi pernah diperlihatkan oleh Maramis Teki Korah,pada tahun 1976 kedua register tersebut diubah menjadi tiga register yaitunomor 160, 161 dan 162 folio 64 yang menjadi cikal
namun saksi sudah lupa apakah ada keterwakilan yang hadir;Bahwa saksi tidak tahu mengapa yang hadir pada saat itu adalah pemerintahDesa Maumbi padahal suratsurat milik saksi dikeluarkan oleh DesaWatutumou;Bahwa Saat peninjauan lokasi yang diadakan oleh penyidik register DesaMaumbi dan Desa Watutumou tidak dihadirkan;Bahwa asalusul SHM 27 lahir dari register Pasini 132 dan 133 Folio 61Tahun 1975 yang sudah mati kemudian pada tahun 1976 digantikan olehregister 160. 161 dan 162 folio 64 yang menjadi cikal
67 — 8
Mengakui keabsahan salinan Beslit Seri Padoeka Toean Besar ResidenPalembang tanggal 14 Juli 1939 No. 162/A, sebagai bukti serta petunjukbatas wilayah marga Tanjung Kurung dengan marga Kebun Jati yangmerupakan cikal bakal tanah nenek moyang bagi masyarakat Tanjung Bai(Penggugat) atas kepemilikan tanah wilayah Tanjung Bai marga TanjungKurung Kecamatan Tanjung Tebat sekarang ini;.
84 — 42
Sengketa Konsumen Batu Baraberwenang untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara Pemohon danTermohon yang timbul dari perjanjian kredit (Kredit Modal Kerja);Menimbang, bahwa menurut hukum apabila salah satu pihak ingkar tidakmemenuhi isi perjanjian sesuai yang diperjanjikan maka pihak tersebutwanprestasi dimana wanprestasi merupakan ranah hukum perdata murni,sehingga penyelesaiannya harus dilakukan oleh Pengadilan Negeri;Halaman 48 dari 50 Putusan Nomor 45/Pdt.Sus/2016/PN SbgMenimbang, bahwa cikal
130 — 68
Nomor 1933K/PDT/2015, perkara mana merupakan cikal bakal diajukannya gugatanperlawanan a quo oleh para Pelawan. Oleh karena itu, kutipan jawabanTergugat I dalam perkara perdata Nomor 04/PDT.G/2014/PN LBJjo. Nomor08/PDT/2015/PT KPG jo.
Terbanding/Tergugat I : PT. ASURANSI UMUM VIDEI CABANG MEDAN
Terbanding/Tergugat II : PT. AMARTA JAYA PUTRA
142 — 76
Sertifikat Jaminan baik Jaminan Uang Muka maupunJaminan Pelaksanaan atas pekerjaan peningkatan Struktur Jalan JurusanDelituaTiga Juhar, Kebupaten Deliserdang yang tidak mampudiselesaikan oleh Tergugat II sesuai kewajiban hukumnya sebagaimanatenggang waktu yang ditetapbkan dalam Dokumen Kontrak yang berakibatputusan yang dijatuhkan menjadi keliru serta tidak dibenarkan menuruthukum dengan segala akibat hukumnya ;Bahwa yang ironisnya lagi pertimbangan hukum judex factie yang padagilirannya menjadi cikal
768 — 344
Tupperware BrandsCorporation sendiri adalah perusahaan yang didirikan oleh Earl Silas Tupper penemu asili dari resin plastik yang digunakan dalam pembuatan bahan kemasandan berbagai produk konsumen termasuk wadah penyimpanan makananbersegel.Seluruh industri dari wadah penyimpanan makanan plastik secara harfiahtersebut diciptakan oleh Earl Tupper termasuk juga cikal bakal perusahaanTupperware di tahun 1950an.
60 — 34
hari ke 2 terdaftarnya yayasan ini, namun dalamperjalanannya yayasan ini yang mirip dengan nama yayasan sebelumnya itumengangkat direktur ami veteran pada saat direktur ami veteran yang duludiangkat oleh YKDDM itu ada terjadi kekisruhan dan disitulah semakin besarsengketa ami veteran, jadi kami berpendapat dan merasakan bahwa akademiveteran itu dahulunya tidak bersengketa nanti pada saat kurun wakiu sekitarHalaman 55 dari 71 halaman Putusan No.155/G/2016/PTUNJKTtahun 20092010 disitulah kemudian cikal
82 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Fakta/Keadaan inilah yangkemudian menjadi cikal bakal timbulnya sengketa dalam perkara a quo;Bahwa terhadap cara Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbandingmenafsirkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan (2) huruf b juncto Pasal 71Perkaban Nomor 3 Tahun 2011, ternyata setelah pemeriksaan perkaradilakukan pada tingkat pertama di Pengadilan Tata Usaha NegaraDenpasar, ternyata sama dengan cara bagaimana Majelis Hakim padatingkat pertama yang memeriksa dan mengadili perkara a quo,sebagaimana dapat dilihat
156 — 53
tanggal 2 Maret2017, telah dijatunkan putusan pada tanggal 27 Maret 2017 yang pada Halaman 60 dari 63 Putusan Nomor 16/Pdt.Sus/2017/PN Sbgpokoknya mengabulkan permohonan Konsumen seluruhnya, sehingga denganadanya putusan tersebut, Pemohon menyatakan keberatan melalui PengadilanNegeri Sibolga;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebutdiatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan pokok persengketaan antaraPemohon dan Termohon sebagaimana telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa cikal
87 — 47
Gabion itu dijadikan Menteri Pertanian RI menjadi PelabuhanPerikanan Nusantara Belawan yang sekarang bernama Pelabuhan PerikananSamudera Belawan disingkat dan dikenal dengan PPS Belawan ;Bahwa, pada tahun 1989 berdirilah Perusahaan Umum (Perum) PrasaranaPerikanan Samudera yang memiliki cabang di Belawan dikenal denganPerusahaan Umum (Perum) Perikanan Nusantara Belawan sebagai cikal bakalyang di kemudian hari berubah nama menjadi Perum Perikanan IndonesiaSamudera Cabang Belawan (ic.
135 — 54
Bank RakyatIndonesia, Tok Cabang Kisaran sebagai pelaku usaha;Menimbang, bahwa oleh karena cikal bakal sengketa ini munculdilatarbelakangi oleh adanya hubungan hukum perjanjian (perjanjian kredit) daningkar janjiwanprestasi dari salah satu pihak in casu konsumen Nelson Sitorus)yang tidak melakukan pembayaran sebagaimana diperjanjikan, makaberdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 42K/Pdt.Sus/2013,Putusan Mahkamah Agung No: 94K/Pdt.Sus/2014 dan Putusan MahkamahHalaman 62 dari 65 Putusan Nomor
44 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Dankalaupun ini masih tetap dipersalahkan, bentuknya bukan perbuatanpidana (korupsi), tapi hanya bersifat kKesalahan dalam bentuk administratif,karena cikal bakal/asal muasal kesalahan da kelalaian tersebut adalahHal. 48 dari 58 hal. Put. No. 1232 K/Pid.
142 — 12
SYsebagai cikal bakal lahirnya SAUDARA KANDUNG ALMARHUM,SAUDARA KANDUNG ALMARHUM, SAUDARA KANDUNGALMARHUM, SAUDARA KANDUNG ALMARHUM , Abubakar danNurhasanah, pada hal Tgk. SY bukan hanya satu orang ISTRI TGK.SY saja sebagai isterinya, dan ada isteri laiannya dari isteri lain inilahlahirlahi PENGGUGAT II (Penggugat I!)Bahwa SAUDARA KANDUNG ALMARHUM juga semasa hidupnyamemiliki sampai empat orang isteri sehingga dengan isteripertamanya lahir dua orang anak yaitu :1.
46 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa judex facti dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan jika pencairan dana tersebut merupakan cikal bakal dan merupakan potensiterjadinya kerugian keuangan Negara, sebagaimana tersebut dalampertimbangan hukumnya dalam putusan Nomor : 15/Pid.Sus/2011/PNPBR, sebagai berikut :e Menimbang, bahwa dengan penerbitan Surat Perintah Membayar Uang(SPMU) tersebut maka uang yang dimohonkan Perusahaan DaerahRokan Hulu Jaya dicairkan dan dengan cairnya uang tersebut padaakhirnya terjadi kerugian Negara sebagaimana
, maka jika dihubungkan dengan surat tuntutan JaksaPenuntut Umum yang dengan tegas menyatakan jika Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ada menikmati hasil kejahatan, artinya oleh karenaperbuatan tersebut tidak ada menguntungkan diri sendiri, maka asumsipencairan tersebut sebagai cikal bakal potensi kerugian Negara adalahsangat tidak beralasan, karena harus dapat dibuktikan dalam persidanganperkara a quo jika Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak menjalankan tugasNegara yang sah ;5.