Ditemukan 1350 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akademik akademi akadiris arkademus akadis akademiks academic akademikã
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 18-08-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 21-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 928/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ADE AZHARIE, SH
Terdakwa:
YOUSEP IRWANSYAH ALIAS YUSUF ALIAS DARMEN ALIAS ABU ASSYA BIN SYAHRONI.
158 — 70
  • permulaanpelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yangdisebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut;Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan Pasal 15 UU RI No.15Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undangdinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuansebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan;Menimbang, bahwa menurut naskah akademis
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 29-06-2020 — Putus : 14-10-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 18/G/2020/PTUN.JBI
Tanggal 14 Oktober 2020 — Penggugat:
BINTON SAMOSIR
Tergugat:
1.KEPALA KEPOLISIAN DAERAH JAMBI
2.KEPALA KEPOLiSIAN DAERAH JAMBI (KAPOLDA JAMBI)
302 — 127
  • keduaduanya dinyatakan cacat substansi, maka itu adalah batal; Bahwa mengenai prosedur yang benar dalam penerbitan KTUN barudan KTUN ralat dalam hukum administrasi, ahli berpendapat bahwaKeputusan Tata Usaha Negara yang mau dirubah, itu harus prosedural juga.Artinya sama dengan prosedur melahirkan keputusan baru, yang manapengalaman ahli beberapa kali dalam membuat satu peraturan perundangundangan, mau merubah keputusan atau peraturan yang lama itu, harusmemberikan masukan untuk dibuat penjelasan naskah akademis
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 17-12-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 12-05-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 140/G/2019/PTUN.BKL
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
PT. PUTRA MAGA NANDITAMA
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PEMERINTAH PROPINSI BENGKULU
213 — 109
  • Dikatakan keadaan mendesak, karena apabila Obyek Sengketa(KTUN) terlanjur dilaksanakan, sulit dipulinkan kembali kepada keadaansemula, apabila diakhir pemeriksaan persidangan (inkracht van gewijsde),ternyata Gugatan PENGGUGAT dikabulkan; Bahwa, syaratsyarat untuk mengajukan Permohonan Putusan Penundaan dalam Gugatan ini, baik syaratsyarat dalam pasal 67 UU Tentang PTUNtersebut, maupun dalam penjelasan Akademis sistem hukum Civil Law dansistem hukum CommonLawdi atas, sudah cukup terpenuhi dalam perkara
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Pilkada
Register : 28-01-2014 — Putus : 22-05-2014 — Upload : 17-06-2014
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 15/G/2014/PTUN-JKT
Tanggal 22 Mei 2014 — 1.H. ANDI HARAHAP, S.Sos,2.Drs. H. SUTIMAN, M;1.MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,2.I. Drs. YUSRAN ASPAR, M.Si., II. Drs. H. MUSTAQIM MZ., M.M.,
113 — 34
  • Kalaudalam suatu kasus tidak mengeluarkan penetapan dan tidak mengirim berkas tetapi iamelakukan permohonan kasasi dan mengirim berkas ke Mahkamah Agung berartipenafsiran Ketua Pengadilan Tingkat Pertama ini masih kewenangan Bahwa peranan Pengadilan untuk mengontrol apakah putusan eksekusi itu secarayuridis benar atau tidak, Pengadilanlah yang akan menyatakan itu sah atau tidak.Kalau Pengadilan menyatakan itu) sah maka harus di laksanakan; Bahwa dari segi akademis maksudnya mengenai alasanalasan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 05-12-2011 — Upload : 24-07-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 07/Pid.Sus/Tipikor/2011/PN.BJM.
Tanggal 5 Desember 2011 —
74 — 19
  • hukum adalah pemberi mandat;Terdakwa bersama anggota Tim Penelitian dan Peninjauan Lapanganyang melakukan penelitian dan peninjauan lapangan dasar acuanyaadalah Peta Bidang Tanah No. 460.3/07/KPT08/1998 Tanggal 30Desember 1998, dengan membuat berita cara hasil penelitian danpeninjauan lapangan tertanggal 19 Juni 1999, bukan KepmenhutbunNomor : 453/KPTSI/1999 yang diterbitkan pada tanggal 17 Juni 1999;Kedudukan hukum Kepmenhutoun Nomor :453/KPTSI/1999 tanggal 17Juni 1999 masih menjadi perdebatan akademis
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 15-06-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 12-09-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 493/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 9 September 2020 — Penuntut Umum:
TEDDY IRAWAN , SH., MH.
Terdakwa:
INDRA UTAMA als GUNTUR BIN ROHADI AMIN
292 — 62
  • Tim.Undang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalahpembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa menurut naskah akademis mengenai informasiyang berkaitan Rancangan UndangUndang tentang Pemberantasan TindakPidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindak pidanaterorisme seringkali mengandalkan para ahli yang mengambil bagian secaraterbatas namun penting artinya.
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus Korupsi
Putus : 02-04-2015 — Upload : 25-08-2015
Putusan PN SAMARINDA Nomor 65/Pid.Tipikor/2014/PN Smr
Tanggal 2 April 2015 — SUTAN NAHOT SIBURIAN, S.Si. anak dari EFENDI MONANG SIBURIAN
59 — 21
  • Nunukan danuntuk titiktitik yang lainnya hanya berupa Premark yang dibuat dariKayu ;e Bahwa biaya pembuatan titik BM dari beton dengan titiktitik Premarkyang menggunakan kayu yang dikeluarkan pasti berbeda tetapimempunyai fungsi yang sama ;e Bahwa pada saat pemotretan tidak menggunakan sensor lidar karenaoutput yang diinginkan hanya peta garis tidak sampai peta kontur ;e Bahwa sesuai penghitungan akademis untuk jumlah BM sebanyak 33(tiga puluh tiga) titik sudah cukup untuk menentukan titik ikat/
    titikacuan koordinat ditambah dengan titiktitik bantu ;e Bahwa pada saat Tim Teknis mengatakan secara akademis cukuphanya dengan menggunakan titik BM sejumlah 33 (tiga puluh tiga)titik, hal tersebut sudah disampaikan kepada PPTK dan sudahdisepakati antara penyedia jasa dengan pengguna jasa ;e Bahwa yang merumuskan/ menentukan nilai dari rincian item tersebutadalah Jumali bersama dengan saksi ;e Bahwa saksi melakukan Survey GPS bersama Tim yang jumlahnya 5(lima) orang, dan menggunakan kendaraan roda
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 16-04-2013 — Putus : 02-08-2013 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 14/Pid.B/TPK/2013/PN.Pdg
Tanggal 2 Agustus 2013 — BASRI DT. RAJO NAN SATI
67 — 11
  • secara de factoapabila ada pengakuan tentang suatu hak dan diakui batas sepadannya makaitu dianggap sudah sah.e Bahwatanah ulayat nagari itu bisa digunakan untuk kepentingan lain.e Bahwa arti siliah jariah secara terminologi ialah bentuk pengakuan haksecara materil.121Putusan Basri Dt.Rajo Nan SatiBahwa siliah jariah itu diberikan terhadap hak atas tanah dan bukan hak atastumbuhan.Bahwa ahli ada mendengar bahwa pihak PLN mengajukan pinjam pakaikawasan hutan untuk PLTU Teluk Sirih tetapi secara akademis
    saksi tidaksetuju karena menurut pengetahuan ahli lokasi pembangunan PLTU TelukSirih itu termasuk APL sehingga ahli merasa heran kenapa ada istilah pinjampakai terhadap APL tersebut.Bahwa ahli juga mengetahui bahwa Gubernur Sumatera Barat mengirimsurat ke Menteri Kehutanan terkait dengan kawasan hutan lindung Arau Ilir.Bahwa Surat Keputusan Nomor 422 merupakan pedoman untuk APL.Bahwa apabila akan mengubah status hutan lindung, yang harus dilakukansecara akademis ialah alam harus dilindungi, erosi
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 12-06-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
1.MAIMUNA LESTALUHU
2.ADAM KOTTA
3.UMAR LESTALUHU
4.KOTTA HARRIS
5.RUSMAN LATUNANY
6.ABDUL KADIR KOTTA
7.SAMSUL BAHRI M. KOTTA
8.HAIS AMAJAI LESTALUHU
9.H. ABDULLAH TEHUPELASURY
10.IDRIS TUASALAMONY
11.M. SULAIMAN KOTTA
12.SALIM OHORELLA
13.JUBAIDAH OHORELLA
14.SULAIMAN TUASALAMONY
15.HALIMA POLANUNU
16.ABDUL HAMING TUASAMU
17.NURHAYA TUASAMU
Tergugat:
1.PT. PLN Persero c.q. Unit Induk Pembangunan XIV
2.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN RI c.q. Kantor Wilayah Provinsi Maluku
3.MAX MILIAN SITANALA
4.DANIEL SITANALA
5.MELKIANUS SITANALA
6.JACOB B. SITANALA
7.FRANS BUSU PATTIRANE
8.MARKUS PATTIRANE
9.JOHANIS WAISAPY
10.JOHANES PATTIRANE
11.DANIEL PATIRANE
188 — 273
  • yang telah dipublikasikan di KantorDesa tersebut jika ada orang lain yang keberatan Berita Acara tersebuttetap dibuatkan;Bahwa Dalam daftar Nominatif yang telah diumumkan biasanya tidakada lagi keberatan dan apabila namanama yang sudah dipublikasikansebagai penerima ganti rugi lahan tersebut ada yang kompleng/keberatan,maka dibentuk Tim Kajian oleh Gubernur yang dipimpin oleh Sekda,Badan Pertanahan Nasional sebagai Sekretaris diantaranya Kepala KantorWilayah Hukum dan Ham, Walikota setempat dan Akademis
    pribadiHalaman 164 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Ambpribadi dan diketahui oleh Kepala Desa,dan menurut pendapa abhli daftarNominatif yang telah diumumkan biasanya tidak ada lagi keberatan danapabila namanama yang sudah dipublikasikan sebagai penerima ganti rugilahan tersebut ada yang kompleng/keberatan, maka dibentuk Tim Kajian olehGubernur yang dipimpin oleh Sekda, Badan Pertanahan Nasional sebagaiSekretaris diantaranya Kepala Kangtor Wilayah Hukum dan Ham, Walikotasetempat dan Akademis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN
Putus : 30-09-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 445 K/TUN/2015
Tanggal 30 September 2015 — WALMAN ARUAN, dk vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, dk
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dikatakankeadaan mendesak, karena apabila Obyek Sengketa (KTUN) terlanjurdilaksanakan, sulit dipulinkan kembali kepada keadaan semula, apabiladiakhir pemeriksaan persidangan (inkracht van gewijsde), ternyataGugatan penggugat dikabulkan;Bahwa, syaratsyarat untuk mengajukan Permohonan PutusanPenundaan dalam Gugatan ini, baik syaratsyarat dalam pasal 67 UUTentang PTUN tersebut, maupun dalam penjelasan Akademis sistemhukum Civil Law dan sistem hukum Common Law di atas, sudah cukupterpenuhi dalam perkara
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Lain lain termasuk Piutang
Register : 29-02-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 21-09-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 43/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 30 Agustus 2016 — Princess JANF ; REKTOR UNIVERSITAS YARSI, dkk
227 — 133
  • Putusan Nomor : 43/G/2016/PTUNJKT.PENGGUGAT terdiri dari tiga pilihan, antara lain: PENGGUGAT aktifsebagai mahasiswa dengan kondisi: (i) terjaganya proses akselerasistudinya dengan memberikan kesempatan kepada PENGGUGAT untukmengikuti ujian sesuai dengan kemampuan belajarnya, (ii) bebas intimidasi(jaminan keamanan dan bebas tekanan psikologi non akademis), dan (iil)akuntabilitas dan transparansi nilai, dimulai dari nilai PENGGUGAT padasemester 3 dan 4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG
Putus : 18-07-2011 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 676 K/PDT/2010
Tanggal 18 Juli 2011 —
93 — 90 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • kembali (transfer)adalah setelah masa setelah jangka waktu operasional tersebut berakhir,sehingga dengan atau tanpa perbuatan transfer dilakukan atau tidak, jikajangka waktu operasional berakhir maka dengan sendirinya telahmemasuki fase transfer dan berakhirnya Perjanjian BOT;Bahwa makna transfer essensinya adalah pelimpahan denganmemperhatikan unsur adaptasi, asimilasi, desiminasi atau difusikannyaobjek yang ditransfer (linat : Segisegi Hukum Pelimpahan Teknologi,Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademis
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN Pertanahan
Register : 24-07-2018 — Putus : 20-12-2018 — Upload : 02-04-2019
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 25/G/2018/PTUN.SMD
Tanggal 20 Desember 2018 — Penggugat:
Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Tarakan
Intervensi:
1.GUANTI KARNO
1.PT. PERTAMINA EP
2.MICHAEL WONG
3.MICHELLE WONG
172 — 60
  • Pejabat, karena yang membatalkannya adalahPutusan;Bahwa terkait dengan putusan ada yang mencabut saja dan adayang mencabut dan menerbitkan kembali, hal tergantung padapokok dalam sengketa tersebut, dengan mencabut selesai, tidakperlu diterbitkan kembali, akan tetapi karena perintah pengadilan,maka harus dilakukan, sehingga tidak ada kesalahan prosedur;Bahwa Undangundang kita administrasinya masih ngambang.Jadi dalam hal ini upaya administrasi bukan kumulatif, akan tetapialternatif;Bahwa Naskah Akademis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Persaingan Usaha
Putus : 19-10-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1049 K/Pdt.Sus-KPPU/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) VS 1. PT MELISTA KARYA,, DKK
193 — 458 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Subekti yang memberikanpengertian Yurisprudensi sebagai putusanputusan Hakim atauPengadilan yang tetap dan dibenarkan oleh Mahkamah Agungsebagai Pengadilan Kasasi atau putusan Mahkamah Agungsendiri sebagai Pengadilan Kasasi atau putusan MahkamahAgung sendiri yang sudah tetap (konstan), (Mahkamah AgungRl, 2005, Naskah Akademis Tentang Pembentukan HukumMelalui Yurisprudensi, halaman 27);Bahwa perlu. juga Pemohon Keberatan tambahkan,sebagaimana ajaran Sudikno Mertokusumo, yang menyatakansuatu putusan
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 29-07-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 803/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 11 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Juwita Kayana, SH, MH
Terdakwa:
ISMARWAN alias ISMAIL bin .alm M. YUSUF
152 — 84
  • dilakukannyaperbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadaribahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain.Menimbang, bahwa selanjutnya didalam penjelasan ketentuan pasal15 UndangUndang RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang No.1 Tahun 2002 tentangPemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndangdinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuansebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa menurut naskah akademis
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 29-07-2020 — Putus : 04-11-2020 — Upload : 09-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 797/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 4 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
ADE AZHARIE, SH
Terdakwa:
AZWAR LUBIS alias ZUAR Alias ABU IBRAHIM Bin TARMIZI
191 — 72
  • permulaanpelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesai dilakukan yangdisebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidana tersebut.Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan Pasal 15 UU RI No.15Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No.1 Tahun2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang Undangdinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuan sebelum,selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa menurut naskah akademis
Pengadilan PN PAMEKASAN Pidana Khusus
Register : 29-04-2019 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 12-06-2019
Putusan PN PAMEKASAN Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pmk
Tanggal 28 Mei 2019 — Penuntut Umum:
PARMAN, SH
Terdakwa:
FRIZAL KURNIAWAN Bin HERMAN SUSANTO
93 — 14
  • Disamping itu, la juga banyak menulis modul/bahan ajar tentangCukai, menulis artikel tentang cukai pada website pusdiklat bea dan cukai,menulis artikel ilmiah tentang cukai pada proceeding pertemuan ilmiahtahunan nasional widyaiswara di Banten, menulis kajian akademis tentangcukai, dan berpengalaman sebagai Auditor bea dan Cukai denganKompetensi Audit pengusaha barang kena cukai.Halaman 54 dari 84 Putusan Nomor 97/Pid.Sus/2019/PN Pmk Bahwa benar sebelumnya ahli pernah menjadi ahli dalam perkara rokokdi
Pengadilan PN CIREBON Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 03-08-2015 — Putus : 26-05-2016 — Upload : 30-11-2016
Putusan PN CIREBON Nomor 58/PDT.G/2015/PN CBN
Tanggal 26 Mei 2016 — Perdata Penggugat: - KALIL HARTONO Bin (Alm.) MASKUN Tergugat: - PT KERETA API INDONESIA . Cq. PT KERETA API INDONESIA DAERAH OPERASI III CIREBON - Zulfa Akmal - Negara c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia c.q. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Barat c.q. Kepala Kepolisian Resor Cirebon Kota - PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) - Negara c.q. Pemerintah Republik Indonesia c.q. Presiden Republik Indonesia c.q. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia c.q. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat c.q. Kepala Kantor Pertanahan Kota Cirebon
124 — 31
  • Perbuatan Para Tergugat juga jelas sangat merugikan Penggugatselaku Terdakwa/Pemohon Banding untuk dianggap tidak bersalah(presumption of innocence) sampai dengan adanya putusan yangberkekuatan hukum tetap (inkracht van gewjsde);Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut termasuk dalam pengertianpenghinaan terhadap pengadilan (Contempt of Court) yang olehMahkamah Agung Republik Indonesia telah dikelompokkan secara khusussebagaimana disebutkan dalam Naskah Akademis Penelitian Contemptof Court 2002 yang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 14-08-2017 — Upload : 28-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 PK/PID.SUS/2017
Tanggal 14 Agustus 2017 — TONGGUNG NAPITUPULU;
111 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa putusan Majelis Hakim Agung yang menghukum TerdakwaTonggung Napitupulu dari sebelumnya putusan bebas murni olehpengadilan tingkat pertama menjadi hukuman pidana penjara selama 6(enam) tahun sangat tidak beralasan hukum serta tidak memilikilandasan argumentasi yuridis yang diuraikan oleh Majelis Hakim Agungbaik secara ilmiah akademis maupun uraian yang bersifat ilmiah yuridisyang dapat dipertanggungjawabkan secara intelektual maupun secaraakademis;4.
Pengadilan DILMIL I 04 PALEMBANG Pidana Militer
Register : 15-05-2020 — Putus : 23-07-2020 — Upload : 27-07-2020
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 38-K/PM.I-04/AD/V/2020
Tanggal 23 Juli 2020 — Oditur:
Andi Putu Hamka,S.H
Terdakwa:
1.Rusdi Effendi
2.Hendri Kusnanto
131 — 143
  • Yang mana dalam Penjelasan Pasal 43 ayat 5 huruf h Undangundang Nomor 11 Tahun 2008 menyebutkan Yang dimaksuddengan ahli adalah seseorang yang memiliki keahlian khususdi bidang Teknologi Informasi yang dapatdipertanggungjawabkan secara akademis maupunpraktismengenai pengetahuannya tersebut. Sehingga jelas atau tidakvideo dan rekaman suara yang direkam oleh Saksi2 YeniPuspita Sari tersebut. ( Halaman 23 s.d 26 Pledooi )d.