Ditemukan 1142 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : ketentuan ketentuanã ketetapan kementruan ketentraman ketentuaan ketentiuan ketenatuan ketenteuan ketentruan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 07-01-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 29-07-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 3/G/2021/PTUN.BDG
Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
LAKSAMANA PERTAMA DENY SEPTIANA SIP MAP
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDUNG
Intervensi:
1.PT. GLOBAL KURNIA GRAHATAMA
2.ACHMAD IRWAN PRAMUDIA
3.ERTI SUMIATI
4.AJENG RATNA SUMIRAT
5.EJA SEPTYASARI
6.FICKY DIYASTA AGASSI
7.DRS.H.EMA SUMARNA,M.Si
628 — 416
  • Bahwa berdasarkan Pasal 47 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986sebagaimana diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 51 Tahun2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU No. 5 Tahun 1986) yangmenyatakan :Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara.Berdasarkan uraian ketentauan sebagaimana tersebut diatas, maka dengandemikian objek sengketa a quo telah memenuhi kriteria dan unsurunsur sebagaiSengketa Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Pengadilan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-03-2016 — Upload : 21-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 160 /Pid.Sus-TPK/2015/PN.Smg
Tanggal 23 Maret 2016 — Drs. AGOES SOERANTO (TERDAKWA)
86 — 30
  • bantuanyang akan diberikan kepada Penerima Bantuan Sosial adalah BiroBina Sosial setelah melalui proses pengkajian, kemudian dari BiroBina Sosial melalui Biro Hukum mengajukan Surat KeputusanGubernur terkait penetapan penerima bantuan sosial, kemudiansetelah terbit SK Gubernur baru diserahkan ke Biro Keuangan untukdilakukan pencairan anggaran bantuan sosial kemasyarakatansesuai dengan SK Gubernur.Menimbang, bahwa dalam penyaluran dana bantuan dikaji, disusun danditetapkan dengan mengabaikan ketentuan ketentauan