Ditemukan 1402 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : perlindungan perlibdungan perlndungan persidangan perhitungan parlidungan parlindungan perlindugan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 03-08-2016 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1419 K/Pdt/2016
Tanggal 3 Agustus 2016 — NY. TRI YULIA VERA, ST VS ASTRA CREDIT COMPANY cq. PT ASTRA SEDAYA FINANCE PUSAT DI JAKARTA cq PT. ASTRA SEDAYA FINANCE CABANG PALEMBANG DK
95 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dengan yang tercantum dalam sertifikat Nomor0355904 sebesar Rp5.978.000,00 (lima juta sembilan ratus tujuh puluhdelapan ribu rupiah) tetapi masa pertanggungannya pada SertifikatAsuransi Nomor 0285431 hanya 1 (satu) hari yaitu 27 Juli 2009 sampaidengan 27 Juli 2009;Bahwa Sertifikat Asuransi Nomor 0285431 tersebut yang hanya berlaku 1(satu) hari dengan premi sebesar Rp5.978.000,00 (lima juta sembilan ratustujuh puluh delapan ribu rupiah), tidaklan sesuai dengan kebiasaan dankepatutan dalam memberikan perlidungan
Pengadilan PN BARABAI Pidana Khusus
Register : 21-07-2014 — Putus : 26-08-2014 — Upload : 06-04-2015
Putusan PN BARABAI Nomor 153/Pid.Sus/2014/PN Brb
Tanggal 26 Agustus 2014 — - MUHAMMAD MIFTAHUL MUNIR Alias MUNIR Bin PAMARDI
76 — 19
  • Menyatakan Terdakwa MUHAMMADMIFTAHUL MUNIR= alias MUNIR BinPAMARDI, bersalah melakukan tindak pidanatelah melakukan dan turut serta melakukan tipuHal 2 dari 39 halaman, Nomor 153/Pid.Sus/2014/PN Brbmuslihat, serangkaian kebohongan atau membujukanak untuk melakukan persetubuhan dengannyasebagaimana diatur dan diancam pidana dalampasal 81 Ayat (2) Undangundang Republik Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlidungan Anak jo. Pasal55 ayat (1) ke1 Kitab Undangundang HukumPidana dalam Surat Dakwaan Kedua ;2.
Peraturan & Perundang-undangan Putusan MK Hukum Formil
Putusan Mahkamah Konstitusi
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 Tahun 2012
1849 — 1196
  • Tentang : Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • Bahwa perihal syarat angka 4 huruf (a) diatas tentang adanya HakKonstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 makaPemohon menegaskan bahwa Hak Konstitusional Pemohon adalahberupa hak atas pengakuan, jaminan, perlidungan, kepastian hukum yangadil dan perlakuan yang sama didepan hukum sebagaimana diatur dalamPasal 28D ayat (1) UUD 1945 sebagai konsekuensi dari Indonesia sebagaiNegara Hukum pasal 3 ayat (1) UUD 1945..
Pengadilan PN KENDAL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 21-01-2016 — Putus : 14-06-2016 — Upload : 11-07-2016
Putusan PN KENDAL Nomor 3/Pdt.G/2016/PN Kdl
Tanggal 14 Juni 2016 — KEMAT / H. ACHMAD Melawan 1.1. Imam Kismianto 2.Untung Mujiono
108 — 36
  • pengurukan tanah tersebut tidak adaijinnya;Menimbang, bahwa bukti surat P1 menunjukan bahwa pengaduanPenggugat tentang Pengurukan tanah sawah SHM nomor 0586 atas nama RinaRasmiyati, luas 3.854 m2 terletak di Desa Tambaksari, Kecamatan Rowosari,Kabupaten Kendal,kemudian bukti surat P2 yang sesuai fotocopynya berupaSertifikat Hak Milik nomor 00586 desa Tambaksari Kecamatan RowosariKabupaten Kendal, selanjutnya bukti surat P8 dari Badan Penanaman Modal danPerizinan Terpadu berupa informasi tentang perlidungan
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama Perceraian
Putus : 17-02-2011 — Upload : 25-03-2011
Putusan PA DEPOK Nomor 981/Pdt.G/2010/PA Dpk.
Tanggal 17 Februari 2011 — TANIMOTO TAKAHIRO; Ny. NURUL FITRIANI BINTI SUTRISNO
38 — 121
  • beralasan apabilaPenggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi ataskewajiban tersebut ;Bahwa ditolak dalil Tergugat Rekonvensi pada halaman 3 butir 4 dan 5repliknya, bahwa filosofis penentuan nafkah iddah, Mutah, Kiswah danMaskan yang menjadi kewajiban si suami yang mentalak isterinyaadalah sejalan dengan maksud untuk memberikan perlindungankepada perempuan (si isteri) agar tidak serta merta diperlakukansecara tidak manusiawi, Sukasuka ataupun semenamena olehsuaminya sehingga hukum memberikan perlidungan
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata Tanah
Putus : 25-10-2016 — Upload : 25-01-2017
Putusan PT SAMARINDA Nomor 132/PDT / 2016 /PT.SMR
Tanggal 25 Oktober 2016 — HALOMOAN PASARIBU, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Jln. Start III RT 28 No. 57 Kel. Gunung Samarinda, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING semula TERGUGAT I ; MELAWAN 1. Tuan H. SOENGKONO, SIP., bertempat tinggal Komp. Perumahan Kranggan Permai, Jln. Cendana Blok 8/19, Jati Sampurna, Kota Bekasi, yang telah memilih domisili hukum dikantor kuasa hukumnya Aprino Franklin Dumoli Napitupulu, SH.; Robert Welman Napitupulu, SH. MH. dan Alfonso Gultom, SH., para Advocate dari Kantor Advokat & Konsultan Hukum “Aprino Franklin Dumoli Napitupulu, SH. & Partner “, berkantor di Jln. Markoni Atas RT 46 No. 30 Balikpapan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 Januari 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 19 Januari 2015, di bawah Nomor : 19/II/KA/PDT/2015/PB Bpp, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING semula PENGGUGAT ; 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, beralamat kantor di Jln. Marsma Iswahyudi, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, untuk selanjutnya disebut TURUT TERBANDING semula TERGUGAT-II;
24 — 17
  • tetap melakukan kegiatan membangun hin jalansatusatunya bagi Penqgugat untuk meminta perlidungan adalah kepada Komando Daerah Militer (KODIM ) selaku unsur MUSPIDA Kota Balikpapan, agar menegur Tergugat! untuk sementara waktu. menghentikan pembangunan diatas tanah Penggugat hinggaTergugatIl melakukan pengukuran pengembalian batas danmenentukan Titik Kordinat dari SHM No. 2507/Kel. Gn.
Pengadilan PN MAKALE Perdata Tanah
Register : 30-07-2012 — Putus : 14-01-2013 — Upload : 28-08-2013
Putusan PN MAKALE Nomor 59/Pdt.G/2012/PN.Mkl
Tanggal 14 Januari 2013 — Ny. MARTHA KARA; lawan TIN; FRANS. S; SIU; ING; NES; YUS; Badan Pertanahan Nasional Pusat Cq. Badan Pertanahan Kabupaten Tana Toraja; MARTHEN TAPPANG; ARIEF AHMADI SOECANDY;
84 — 34
  • menurut hukum harus dilakukan di PengadilanAgama bukan Pengadilan Negeri, Pengangkat anak harus dilakukan ataspersetujuan kedua orang tua kandungnya dengan kedua orang tua yangmau melakukan pengangkatan anak, dan dilakukan melalui PenetapanPengadilan, pengangkatan anak dilakukan sejak umur anak masihbalita (belum dewasa), kemudian pengangkatan anak yang dilakukanoleh orang yang berbeda agama tidak diperbolehkan dan melanggarhukum, sebagaimana diatur oleh Pasal 39 ayat 3 UU RI No.23 Tahun 2002tentang Perlidungan
    menurut hukum harus dilakukan di PengadilanAgama bukan Pengadilan Negeri, Pengangkat anak harus dilakukan ataspersetujuan kedua orang tua kandungnya dengan kedua orang tua yangmau melakukan pengangkatan anak, dan dilakukan melalui PenetapanPengadilan, pengangkatan anak dilakukan sejak umur anak masihbalita (belum dewasa), kemudian pengangkatan anak yang dilakukanoleh orang yang berbeda agama tidak diperbolehkan dan melanggarhukum, sebagaimana diatur oleh Pasal 39 ayat 3 UU RI No.23 Tahun2002 tentang Perlidungan
Pengadilan PN MARTAPURA Pidana Khusus
Register : 26-04-2012 — Putus : 10-07-2012 — Upload : 26-09-2012
Putusan PN MARTAPURA Nomor 148/Pid.Sus/2012/PN.Mtp
Tanggal 10 Juli 2012 — SURYANTO Als YANTO Bin TARMIZI ANGGUT
79 — 30
  • Menyatakan terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Membawa pergi seorangwanita yang belum dewasa dan Dengan Sengaja Melakukan Kekerasan AtauAncaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya AtauDengan Orang Lain, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 332 KUHPdan pasal 81 ayat 1 UndangUndang No. 23 tahun 2002 tentang Perlidungan Anaksebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu dan Kedua;2.
Pengadilan PN TANJUNG KARANG Perdata
Putus : 07-02-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 148/Pdt.G/2018/PN.TJK
Tanggal 7 Februari 2019 — RIYANDINI HSL Binti YAKUB LAWALATA Lawan PT. BPR TRISURYA BUMINDO
49 — 23
  • hitungberdasarkan saldo harian Jadi Nilai Penarkan Uang Rp. 614.000.000+450.000.000, = Rp. 1.064.000.000, ( Satu Miliar Enam Ratus Empat JutaRupiah ) x 22.00 % = Rp. 234.080.000( dua ratus tiga puluh empat jutadelapan puluh juta rupiah ) di Hitung Berdasarkan Saldo Harian Pertahun.Bahwa Berdasarkan Pasal 4 UndangUndang Perlindungan Konsumen Nomor8 Tahun 1999, Menyatakan hak konsumen adalah huruf E Dan FBunyi Huruf E Adalah Konsumen Bemak Mendapat Advokasi,Perlindungan, Dan Upaya Penyelesaikan Sengketa Perlidungan
Pengadilan PN TANGERANG Perdata Khusus Perlindungan Konsumen
Putus : 25-05-2016 — Upload : 11-11-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 274/Pdt.Sus.BPSK/2016/PN TNG
Tanggal 25 Mei 2016 — PT. COWELL DEVELOPMENT, Tbk Lawan 1. LINAWATI TJAHJADI 2. PT. OCBC NISP,Tbk
1099 — 433
  • Bahwa seandainyapun, quod non, surat permohonan yang diajukan olehTermohon Keberatan tersebut kepada BPSK Kota Tangerang Selatanditerima dan didaftarkan pada tanggal 25 Januari 2016, makaberdasarkan ketetuan Pasal 55 UU Perlidungan Konsumen Jo.
Pengadilan PN WONOSARI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 19-06-2014 — Putus : 05-02-2015 — Upload : 24-04-2015
Putusan PN WONOSARI Nomor 17/PDT.G/2014/PN.WNO
Tanggal 5 Februari 2015 — LEMBAGA PERLINDUNGAN KONSUMEN INDONESIA x PT, Bank Danamon Indonesia , Dkk
197 — 0
  • Masyarakat (LPKSM) sebagaimanaHalaman 71 dari 80 Putusan nomor 17/Pdt.G/2014/PN Who.dimaksud dalam UndangUndang Nomor 8 Tahun 1999 tentang PerlindunganKonsumen yang memiliki hak gugat organisasi (legal standing) sebagaimanadinyatakan oleh Penggugat dalam gugatan perkara a quo;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 9 UUPK, yang dimaksuddengan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) adalahlembaga non pemerintah yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah yang mempunyaikegiatan menangani perlidungan
    /Pdt.G/2014/PN Who.Kabupaten Klaten atau disingkat LPKNI Kabupaten Klaten berafiliasi dan/atau menjadianggota Lembaga Perlindungan Konsumen Nasional Indonesia (LPKNI);Menimbang, bahwa dari bukti surat P.I2 dapat diketahul) TDLPK LPKNI KotaMalang (LPKNI Pusat) telah telah dilaporkan di Kabupaten Klaten, sehingga LPKNI Kabupaten Klaten telah dapat melakukan kegiatan di bidang perlindungan konsumenmewakili LPKNI Pusat yang berdomisili di Kota Malang;Menimbang, yang menjadi kegiatan LPKSM di bidang perlidungan
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 12-02-2018 — Putus : 07-06-2018 — Upload : 20-05-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 94/Pid.Sus/2018/PN Mtr
Tanggal 7 Juni 2018 — Penuntut Umum:
1.SARI YUNI PRAMANTHI,SH.
2.GINUNG PRATIDINA,SH.
3.SAHDI,SH.
Terdakwa:
HULPAH alias ULPA
223 — 267
  • FALAHRIMA HUDAITYBERSAUDARA pada tahun 2014; Bahwa benar, saksi seorang Anggota Polri yang di tugaskan di KantorBP3TKI Mataram sebagai staf pada seksi perlidungan dan pemberdayaan; Bahwa tugas saksi sebagai staf pada seksi perlidungan danpemberdayaan BP3TKI Mataram adalah menyelesaikan TKI / TKW yangbermasalah; Bahwa benar, saksi pernah menangani masalah pemberangkatan TKWatas nama JULIANI dan SRI RABITAH yang diberangkatkan oleh PT.FALAHRIMA HUDAITY BERSAUDARA pada tahun 2014; Bahwa benar, saksi
Pengadilan PT SEMARANG Perdata
Register : 30-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 02-10-2020
Putusan PT SEMARANG Nomor 348/PDT/2020/PT SMG
Tanggal 15 September 2020 — Pembanding/Penggugat : DJUYAMTO, S.H. Diwakili Oleh : Agus Yuma Nugraha, S.H. Dkk.
Terbanding/Tergugat I : JOKO PURNOMO
Terbanding/Tergugat II : REVALDO APRILLIO PUTRANDA
Terbanding/Tergugat III : VIKA PUSPITA NINGRUM
Terbanding/Tergugat IV : ARDIAN MAHARDIKA PUTRANDA
Terbanding/Tergugat V : Nyonya RESTUMINAH
Terbanding/Tergugat VI : SIE MAY LIE
Terbanding/Tergugat VII : HERRY HARTANTO SEPUTRO, S.H.
Terbanding/Tergugat VIII : BUDI YOJANTININGRUM, S.H.
Terbanding/Tergugat IX : KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KARANGANYAR
86 — 35
  • Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah Pembeli obyek sengketa dari Tergugat VIyang sah dan beritikad baik dan berhak mendapatkan perlidungan hukumsebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia RegisterNo.1230.KSIP/1980 tanggal 29 Maret 1982 menyebutkan Pembeli yangberitikad baik harus mendapat perlindungan hukum * dan YurisprudensiMahkamah Agung Republik Indonesia Register No.251 KSIP/1958 tanggal 26Desember 1958 menyebutkan Pembeli yang telah beryindak dengan itikad baikharus dilindungi
    Karanganyaryang menjadi dasar peralihnan hak didalam sertifikat Hak Milik No.1637 ( obyeksengketa ) beralih menjadi atas nama Nyonya Restuminah ( PenggugatRekonpensi ) yang telah terdaftar dan tercatat di Kantor ATR/Pertanahan kab.Karanganyar ( Tergugat IX ) adalah pemilik obyek sengketa yang sah;Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah Pembeli obyek sengketa dari Tergugat VIyang sah dan beritikad baik dan berhak mendapatkan perlidungan hukumsebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia RegisterNo
Pengadilan PA MAROS Perdata Agama
Register : 10-07-2019 — Putus : 12-09-2019 — Upload : 12-09-2019
Putusan PA MAROS Nomor 363/Pdt.G/2019/PA.Mrs
Tanggal 12 September 2019 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 9
  • Anak berhak atas pemeliharaan dan perlidungan, baik semasadalam kandungan maupun sesudah dilahirkan;4.
Pengadilan PN SURAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-06-2016 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 09-06-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 113/Pdt.G/2015/PN.Skt
Tanggal 3 Nopember 2015 — SUTRISNO vs PT.BANK MANDIRI,Tbk, Kantor Pusat Jakarta, Cq PT BANK MANDIRI (Persero) Tbk, Cabang Solo, dkk
35 — 11
  • tanggal 13 Agustus 2012, dengan limit 725.000.000, dan telahdisetujui oleh Tergguat I dan Perjanjian tersebut telah ditanda tangani olehPenggugat, isteri Penggugat dengan Tergugat I ;Bahwa sebagai jaminan tersebut Penggugat telah meneyerahkan Sertipikat HakMilik Nomor 1548/Desa Kaliboto, seluas 612 M2 atas nama Sutrisno(Penggugat) ;Bahwa dalam membuat perjanjian kredit maupun syaratsyarat umum perjaniankredit (SUPK), Tergugat I tidak pernah mencantumkan klausula baku yangbertentangan dengan UU Perlidungan
Pengadilan PN SAMARINDA Pidana Khusus
Register : 21-08-2019 — Putus : 07-10-2019 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 4/Pid.Pra/2019/PN Smr
Tanggal 7 Oktober 2019 — Pemohon:
1.Admiran Anak Dari K. Tumanggor
2.Zainuddin Alias Unding Bin Lamacin
Termohon:
Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan
53 — 19
  • Bahwaselaindidasarkan pada KUHAP, kewenanganTermohon juga juga didasarkanpadaketentuanUndangUndang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlidungan danPengelolaan Lingkungan Hidup, diaturPasal 94 ayat (2):Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berwenang:a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporanatau keterangan berkenaan dengan tindak pidana dibidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yangdiduga melakukan tindak pidana di bidang perlindungandan pengelolaan
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Register : 01-11-2016 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 15-08-2019
Putusan PT PALEMBANG Nomor 110/PDT/2016/PT PLG
Tanggal 14 Februari 2017 — Pembanding/Penggugat : KGS APRIA DILLAH Diwakili Oleh : USMAN
Terbanding/Tergugat II : BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Terbanding/Turut Tergugat : OTORITAS JASA KEUANGAN di Jakarta
131 — 25
  • Legal Standing Penggugat tidak memenuhi syarat untukmengajukan Gugatan berdasarkan UndangUndang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen (UU No. 8/1999)1. Bahwa Penggugat adalah Yayasan Lembaga PerlidunganKonsumen Kalimantan (YLPKK) yang berkantor pusat diBanjarmasin yang dalam perkara a quo diwakili olehPengurusnya, yaitu. Sdr. Sehatno Samiadoen, Sdr. lbnuSuprapto, Sdr. Usman, dan Sdr. Tupono yang mewakili Seorangkonsumen bernama KGS Apria Dilah.2.
Pengadilan PN BIREUEN Pidana Khusus
Register : 05-01-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 04-09-2017
Putusan PN BIREUEN Nomor 2/Pid.Sus/2017/PN Bir
Tanggal 22 Maret 2017 — SYAFI’IE Bin ABUBAKAR
221 — 114
  • Menyatakan Terdakwa SYAFIIE Bin ABU BAKAR tidak terbuktisecara sah dan meyakinkan melakukan tindakan pidana sebagaimanadisebutkan dalam Dakwaan ketiga, yaitu Pasal 82 ayat (1) UURINomor 35 tahun 2014 tentang perubahan UURI Nomor 23 tahun 2002Tentang Perlidungan anak ;2.
Pengadilan PN TERNATE Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 13-03-2019 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PN TERNATE Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Tte
Tanggal 27 Maret 2019 — Pemohon: Jasika Amelia Tamboto Termohon: Kepala Kepolisian Resort Ternate Cq Kepala Satuan Reserse Kriminal Ternate
232 — 140
  • Memberikan perlindungan, Pengayoman, dan pelayanan kepadamasyarakatUndang undang dasar tahun 1945.Pasal1 ayat (3) Negara Indonesia adalah Negara HukumPasal 28D ayat (1) setiap orang berhak ataspengakuan,jaminan,perlidungan dan kepastian hukum yang adil sertaperlakuan yang sama di hadapan hukum.Pasal 28i ayat ( 5 )untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai denganprinsip Negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasimanusia dijamin,diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang
Pengadilan PA BENGKULU
Register : 13-04-2015 — Putus : 22-04-2015 — Upload : 09-06-2015
Putusan PA BENGKULU Nomor 277/Pdt.G/2015/PA Bn.
Tanggal 22 April 2015 —
23 — 24
  • UU.No. 23 tahun 2002 tenang perlidungan anak (T.12)Bahwa untuk selengkapnya bukti 1.13 sampai dengan 1.42sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini.Il. Bukti SaksiBahwa Termohon telah mengajukan Saksi T1 sampai dengan T.5 yangtelah menyampaikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnyamasing masing sebagai berikut: EE orn 58 abun, Agama slam,Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempet tinggal di Kot Bengkulu, (Saksi T.1) Bahwa Saksi bertetangga dengan Termohon.