Ditemukan 1529 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : tentang tenggang tenang tengan tantang tendang tingang tennang tangang tengeng
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 13-12-2018 — Putus : 29-04-2019 — Upload : 15-05-2019
Putusan PTUN MEDAN Nomor 162/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 29 April 2019 — Penggugat:
JAPAET SITANGGANG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMOSIR
Intervensi:
1.DIMON SITANGGANG
2.PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Balige
113 — 34
  • Dengan demikian pengajuan gugatan yang diajukanPenggugat masih dalam tengang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilam Tata UsahaNegara ;C.
Pengadilan PN RAHA Perdata Tanah
Register : 18-12-2014 — Putus : 18-06-2015 — Upload : 06-11-2017
Putusan PN RAHA Nomor 18/Pdt.G/2014/PN Rah
Tanggal 18 Juni 2015 — - WA ODE PITO,Dkk - LA ODE SATA, Dkk
82 — 27
  • Kerugian materil atas perbuatan Para Tergugat menguasai tanah obyeksengketa sejak tahun 1983 sampai sekarang tahun 2014 (selama 31tahun) dinilai Rp.25.000.000,per tahun (31 tahun X Rp.25.000.000,) =Rp.775.000.000, (tujuh ratus tujuh puluh lima juta rupiah) ;Jadi total kerugian Para Penggugat akibat perbuatan melawan hukumPara Tergugat sebesar : a + b = Rp.36.000.000, + Rp.775.000.000, =Rp.881.000.000, (delapan ratus sebelas juta rupiah) yang harus dibayaroleh Para Tergugat secara tengang renteng
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 14-12-2020 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 09-06-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 196/G/2020/PTUN.SBY
Tanggal 20 Mei 2021 — Penggugat:
1.AYANI
2.AJAH
3.SATUNI
4.KUSAERI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PROBOLINGGO
225 — 106
  • Penghitungan tengang waktu) sebagaimana dimaksud pasal 55terhenti/ditunda (geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang.2. Sehubungan dengan pasal 62 ayat (6) dan pasal 63 ayat (4) maka gugatanbaru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagai manadimasksud pada butir 1.7. Maka masih dalam sisa tenggang waktu;DASAR DAN ALASAN GUGATAN1.
Pengadilan PTUN KUPANG TUN Pertanahan
Register : 13-12-2012 — Putus : 04-06-2013 — Upload : 17-01-2014
Putusan PTUN KUPANG Nomor 20/G/2012/PTUN-KPG
Tanggal 4 Juni 2013 — Yusuf Ndaumanu (Penggugat) Kepala Kantor Pertanahan Kota Kupang (Tergugat) Magtelda Getereda Koroh Amtiran (Tergugat II Intervensi)
78 — 34
  • Putusan yangamarnya berbunyi sebagai berikut;DALAM EKSEPSI ;222oeonnne een e ence nneennenMenerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;Menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenangmemeriksa dan mengadili serta memutus perkara No.20/G/2012/PTUNKPG/ serta memohon agar seluruh dalildalil gugatanPenggugat tersebut dapatMenyatakan menurut hukum acara peratun bahwa gugatan Penggugatsecara formil cacat hukum karena terindikasi kuat mengandungketerangan palsu yaitu menyangkut dengan tengang
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 03-03-2020 — Putus : 18-08-2020 — Upload : 18-08-2020
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 26/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 18 Agustus 2020 — Penggugat melawan Tergugat
174 — 99
  • Penghitungan tengang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/ditunda(geschorst) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara yang berwenang;2. Sehubungan dengan pasal 62 ayat (6) dan pasal 63 ayat (4) maka gugatanbaru hanya dapat diajukan dalam sisa tenggang waktu sebagaimana dimaksudpada butir 1;3. Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetap!
Pengadilan PN SANGGAU Pidana Khusus
Register : 15-10-2020 — Putus : 21-12-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN SANGGAU Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN Sag
Tanggal 21 Desember 2020 — Penuntut Umum:
ROBERT IWAN KANDUN,SE., SH
Terdakwa:
USRIYADI ALIAS US Bin SABRAN Alm
187 — 58
  • pendidikanterstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikanmenengah, dan pendidikan tinggi;Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 291/Pid.Sus/2020/PN SagMenimbang, bahwa pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur danberjenjang;Menimbang, bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didikdengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;Menimbang, bahwa berdasarkan Undang undang nomor 12 Tahun2012 tengang
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN Pertanahan
Register : 08-04-2011 — Putus : 16-11-2011 — Upload : 01-05-2015
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 17/G.TUN/2011/PTUN.Mks
Tanggal 16 Nopember 2011 — - YUN ASWIR A.PASE sebagai PENGGUGAT MELAWAN : - KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR sebagai TERGUGAT - H.FAJAR sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1 - HJ.RAHMATIA sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 2 - A. BUNTHU MADIKA sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 3 - AMOS KASI selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 4 - YOHANIS BANGAPADANG Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 5 - YOHANIS MALUNTE Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 6 - RUBEN SESA Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 7 - MATIUS MISI Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 8 - BERNECE IBRAHIM Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 9 - DRG, CENCENG ANDI NAKKO Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 10 - DORKAS TARUK PANINGO Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 11
165 — 108
  • diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atauPejabat Tata Usaha Negara; Bahwa berdasarkan Peraturan Pemermtah Nomor : 24 Tahun 1997 TentangPendaftaran Tanah Pasal 32 ayat ( 2 ) menyatakan Dalam hal atas suatu bidangtanah sudah diterbitkan sertipikatnya atas nama orang atau badan hukum perdatayang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya,maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam tengang
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 04-01-2017 — Putus : 03-02-2017 — Upload : 31-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 5/PID.SUS/2017/PT BDG
Tanggal 3 Februari 2017 — Pembanding/Penuntut Umum : HERY BASKORO
Terbanding/Terdakwa : SUMIATI Als YATI Binti TALIM
65 — 26
  • ., tanggal 5 Desember 2016, maka permintaanpemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, telahdiajukan dalam tengang waktu sebagaimana ditentukan oleh UndangUndang,Halaman 11 dari 44 halaman Putusan Pidana No. 5/Pid.Sus/2017/PT.BDG.dan karenanya memenuhi syaratsyarat yang telah ditentukan oleh UndangUndang, sehingga permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 197 ayat (1) KUHAP,Putusan pemidanaan memuat :a.
Pengadilan PTUN BANDAR LAMPUNG TUN
Register : 01-02-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 28-04-2021
Putusan PTUN BANDAR LAMPUNG Nomor 2/G/2021/PTUN.BL
Tanggal 27 April 2021 — Penggugat:
2.FAISAL, SH
3.RISKA TIKARANI, SH.Spd
Tergugat:
BUPATI MESUJI
230 — 126
  • Tentang Tenggang Waktu.a) Bahwa sesuai dengan Pasal 55 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 9 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata UsahaNegara gugatan dapat diajukan hanya dalam tengang waktu 90(Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima ataudiumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata UsahaNegara sebagaimana dalam perkara A quo, Objek Sengketa terbittanggal 14 Desember 2020.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 25-02-2010 — Putus : 11-10-2011 — Upload : 07-04-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 219/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.
Tanggal 11 Oktober 2011 — PT.ICB BUMIPUTERA,Tbk ( Dahulu PT.Bank Bumiputera Indonesia ,Tbk ) MELAWAN 1. PT.Asuransi Ekspor Indonesia (persero), 2. PT.Abbergummi Medical, 3. Durasafe Inc.,
278 — 249
  • Surat Tagihan/ wesel Bank BumiputeraRef.09103/INV tertanggal 24 Maret 2009, Nomor : 09102/INV tanggal 11 Maret2009, 08124/INV tanggal 18 Februari 2009, 08122/INV tanggal 13 Januari 2009,08123/INV tanggal 28 Januari 2009, 08121 tanggal 15 Desember 2008 , 08120/Hal 23 dari 49 Hal Putusan No.219/Pdt.G/2010/PN.JKT.Sel.1213141516171819INV tanggal 18 Nopember 2008, dan No.08119 tanggal 17 Oktober 2008( Bukti PXI) ;Foto copy sesuai dengan aslinya Surat dari Bank Of The West tertanggal 15September 2009, tengang
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN Perijinan
Register : 13-05-2016 — Putus : 25-08-2016 — Upload : 08-09-2016
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 20/G/2016/PTUN.PLK
Tanggal 25 Agustus 2016 — ROHIMAH, Lawan : BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR
141 — 92
  • Tengang waktu pengajuan gugatan :Bahwa obyek sengketa tersebut Penggugat ketahui bermula dengan dipasangnyapapan nama bertuliskan IMB No. 69411 / 3382 KP3 M / IMB / 2016 tanggal 08 Maret2016 diatas tanah yang akan dibangun MENARA TOWER TELEKOMUNIKASpada tanggal 10 April 2016. Dengan demikian tentang waktu diajukan gugatan initelah memenuhi ketentuan yang ditetapbkan dalam Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;Halaman 4 dari 54hal. Put.
Pengadilan PT KUPANG Perdata Waris
Register : 17-07-2018 — Putus : 19-09-2018 — Upload : 15-10-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 101/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 19 September 2018 — -. DANIEL WESTERLING VS -. FRANS LEROT alias FRANSISKUS LEROT, DKK
191 — 95
  • semulasebagai Turut Tergugat 1 demikian juga kepada Turut Terbanding 2 semula TurutTergugat 2 masingmasing pada tanggal 8 Juni 2018 untuk mempelajari berkas parkarabanding dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebelum dikiringadilan TinggiKupang;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Ruteng tanggal 28 Mei 2018Nomor 33/Pdt.G/2018/PN.Rtg, Pembanding semula Penggugat mengajukan bandingpada tanggal 7 Juni 2018, dengan demikian permohonan banding tersebut telahdiajukan dalam tengang
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 09-11-2020 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 03-05-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 196/G/2020/PTUN.MDN
Tanggal 27 April 2021 — Penggugat:
1.Amina Sinaga
2.Sumep Sagala
3.Rehmalem Sagala
4.Hotmauli Sagala
5.Haulian Sagala
6.Hokkop Sagala
7.Etinauli Sagala
8.Salomo Sagala
9.Haholongan Sagala
Tergugat:
Kantor Pertanahan Kabupaten Karo
Intervensi:
MENGKET SEMBIRING
171 — 68
  • Negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, ketentuan Ps. 55UndangUndang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata UsahaNegara menyatakan bahwasannya gugatan dapat diajukan hanyadalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saatditerimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat TataUsaha Negara;Bahwa namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia No. 5K/TUN/1992 tertanggal 21 Januari 1993,mengenai tengang
Pengadilan PN BEKASI Perdata
Register : 12-11-2013 — Putus : 22-10-2014 — Upload : 30-03-2016
Putusan PN BEKASI Nomor Nomor 489/Pdt.G/2013/PN.Bks
Tanggal 22 Oktober 2014 — PT. SUMBER TIRTA MAS ABADI sebagai Penggugat Melawan 1. BUPATI BEKASI sebagai Tergugat I 2. PT. SUNAN HERITAGE DEPELOPMENT sebagai Tergugat II 3. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BEKASI sebagai Tergugat III
84 — 12
  • Sunan Heritage Development, sesuai dengan asli.Bukti P5 adalah Fotocopy Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 591/Kep.024BPPT/2012 tengang izin lokasi untuk keperluan pembangunan perumahan, terletakdi Desa Babelan Kota Kedung Jaya, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, seluas+ 300.000 M2 (tiga ratus ribu meter persegi) atas nama PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 26-11-2015 — Upload : 19-08-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 671 K/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — PT.NATRACO SPICES INDONESIA VS IRMAYANTI,
32 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • masingmasing berlaku untukpaling lama 6 (enam) bulan, kecuali jika ditetapkan lain dalamperjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerjabersama;Bahwa pendapat Judex Facti pada Pengadilan Hubungan IndustrialPadang tersebut adalah keliru, bahwa jangka waktu paling lama 6(enam) bulan (Peringatan I, Peringatan Il, dan Peringatan III) adalahsehubungan dengan jangka waktu berlakunya surat peringatantersebut, dan apabila karyawan telah mendapat Peringatan II atauPeringatan Il, setelah lewat tengang
Pengadilan PT KUPANG Perdata Tanah
Register : 25-01-2018 — Putus : 27-02-2018 — Upload : 14-03-2018
Putusan PT KUPANG Nomor 11/PDT/2018/PT KPG
Tanggal 27 Februari 2018 — -. Fransinan Manafe - Penun, dkk vs -. Sarlin Arina Penun Limau, dkk
87 — 30
  • Terlawan pada tanggal 25 Oktober 2017,serta Terbanding semula Penggugat Intervenien pada tanggal 25 Oktober 2017untuk mempelajari berkas parkara banding dalam tenggang wakiu 14 (empatbelas) hari sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 9Oktober 2017 Nomor 23/Pdt.Plw/2017/PN.Kpg, Pembanding semula Pelawanmengajukan banding pada tanggal 20 Oktober 2017, dengan demikianpermohonan banding tersebut telah diajukan dalam tengang
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 21-05-2021 — Putus : 23-09-2021 — Upload : 29-09-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 18/G/2021/PTUN.SMD
Tanggal 23 September 2021 — Penggugat:
1.TOMAS TRIJONO
2.PURNOMO HALIM LIM
3.THIO GIK HONG
4.BUDIONO
Tergugat:
WALIKOTA SAMARINDA
242 — 178
  • tersebut;Halaman 49 dari 54 HalamanPutusan Nomor : 18/G/2021/PTUN.SMD(2) Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakantidak mengatur upaya adminstratif, Pengadilan menggunakanketentuan yang di atur dalam Undangundang Nomor 30 Tahun 2014Tentang Administrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa mencermati ketentuan Pasal 5 ayat (1), PeraturanMahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman PenyelesaianSengketa Administrasi Pemerintahan Setelan Menempuh UpayaAdministratif, dinyatakan bahwa : Tengang
Pengadilan PN BONTANG Perdata
Register : 03-04-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 04-10-2018
Putusan PN BONTANG Nomor 11/Pdt.G/2018/PN Bon
Tanggal 20 September 2018 — Penggugat:
PT. ERAWANGSA JAYA PRIMA
Tergugat:
PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk Cabang Bontang
69 — 41
  • Erawangsa Jaya Primadengan norek: 056501000245303, sebagaimana bukti T10 sampaidengan T14, dan dengan oleh karena telah diuraikan di atas bahwaperbuatan Tergugat bukan merupakan perbuatan ingkar janji, maka petitumke4 dan Petitum ke5 Penggugat mengenai ganti kerugian juga patut untukditolak;Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan pokok dalam gugatan iniditolak, maka Petitum ke6 tengang uang paksa atau Dwangsom maka patutuntuk ditolak, Petitum ke7 tentang sita jaminan maka oleh karena selamaperkara
Pengadilan PTUN SURABAYA TUN
Register : 05-03-2021 — Putus : 26-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 29/G/2021/PTUN.SBY
Tanggal 26 Juli 2021 — Penggugat:
1.KUSNADI
2.ANJAT AROHMAN, S.E
3.SUNAMI
4.MISNARI
5.SUTIAH
6.SAMIDI
Tergugat:
1.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MALANG
2.MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Intervensi:
PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XII SUARABAYA
247 — 159
  • TENGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;1.Bahwa berdasarkan Pasal 55 UndangUndang Nomor 5 Tahun1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan Gugatandapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh)hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannyaKeputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;PUTUSAN No. 29/G/2021/PTUN.SBY.Halaman 7 dari halaman 892.
    Berdasarkan Pasal 5 ayat ( 1 ) PERMA No. 6 Tahun 2018tentang Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahansetelah menempuh upaya administrasi tengang waktupengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 ( sembilang puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima olehWarga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atauPejabat Administrasi pemerintahan yang menanganipenyelesaian upaya administratif;7.
Pengadilan PA Kabanjahe 401792 Perdata Agama Waris Islam
Register : 03-10-2016 — Putus : 23-02-2017 — Upload : 19-04-2017
Putusan PA Kabanjahe 401792 Nomor Nomor 90/Pdt.G/2016/PA.Kbj
Tanggal 23 Februari 2017 — PENGGUGAT melawan TERGUGAT
59 — 11
  • telah berusia lebih dari 5 (lima) tahundan untuk itu tidak dapat lagi diajukan gugatan, sebagaimana yang dimaksud dalambunyi pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 lengkapnya dikutip sebagai berikut:Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkansertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukumyang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dansecara nyata menguasainya maka pihak lain yang merasamempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntutpelaksanaan hak tersebut apabila dalam tengang