Rajo Amat, SHmenerangkan bahwa pada tanggal 15 Oktober 2001 telah lahir Isra Devina,dengan demikian pada saat kejadian Anak korban masih berumur 17 tahun danmasuk dalam kategori Anak berdasarkan Pasal 1 angka 4 UndangundangNomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Contohya seperti melakukan mediasi, pertemuandan seputar pemberian sanksi);Menimbang, bahwa keadilan restoratif ini merupakan suatu kritikanterhadap paradigma penyelesaian perkara pidana Hukum Pelaku HabisPerkara, yang seringkali Kurang akomodatif terhadap kepentingan dan hakkorban untuk mendapatkan pemulihan;Menimbang, bahwa dalam tataran regulasi ketentuan keadilan restoratifdalam konteks sistem peradilan pidana baru sampai pada peradilan anaksebagaimana UndangUndang Sistem Peradilan Anak yang

didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut dan sepanjangpemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasanalasan pemaafyang dapat menghapuskan sifat kesalahan anak atau alasan pembenar yangdapat menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan terdakwa, maka terhadapanak haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya itu;Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana yang dipandang tepatuntuk kepentingan yang terbaik bagi Anak, in casu Pasal 60 ayat (3) UndangUndang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak menyatakan:Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dariPembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara;Menimbang, bahwa penuntut umum dalam requisitoirnya pada pokoknyamemohon agar anak dijatuhi pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun danpelatinan kerja selama 4 (empat) bulan, sedangkan pembimbing kemasyarakatdalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Anak No.

ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkandari Putusan ini ; 22222 222 nnn nnn nn ne nnnMenimbang, bahwa Hakim Anak selanjutnya akan mempertimbangkanunsurunsur dakwaan Penuntut Umum dalam hubungannya dengan faktafakta yangterungkap dalam persidangan tersebut diatas ; Menimbang, bahwa para anak yang berkonflik dengan hukum telahdidakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertamamelanggar Pasal 363 ayat (1) ke3 dan ke4 KUHP Jo UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, atau Dakwaan Kedua melanggarPasal 480 ke1 KUHP Jo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SistemPeradilan Pidana Anak ; Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif, makaberdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Hakim Anak akan langsung26mempertimbangkan Dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke1KUHP Jo.

UndangUndang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;ATAU :KEEMPAT :Bahwa Anak INDRA SETIAWAN Bin KASIDIN bersamasamadengan saksi KRISTANTO BUDIMAN Bin HERMANSYAH, saksi DEBIIRWANTO alias BALUNG Bin RUSDI, Saksi Anak RIZKY MAULANA AliasBOLANG Bin HERU SETIADONO(dituntut dalam berkas perkara terpisah),Sdr. RUDI Als BRAM (DPO), Sdr. PUCUK (DPO) dan Sdr.

amar putusan;Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama Anak pelaku Anakpelaku lahir tanggal 18 Maret 2005 sehingga saat ini berusia 15 tahun 5 bulanpada saat kejadian atau belum berumur 18 (delapan belas) tahun sehinggaAnak pelaku Anak pelaku masih dikatakan sebagai anak yang mana menurutHakim harus ada perbedaan proses hukumnya maupun penghukumannyaantara pelaku yang sudah dewasa dengan pelaku yang masih anakanak ;Menimbang, bahwa UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang sistem

peradilan anak dibuat dengan tujuan melindung!

Sinergi tersebut harus terus diperkuat pada tiaptahapan dalam sistem peradilan anak dengan tetap memperhatikan tugaspokok masingmasing komponen yang ada.

sehingga merupakanpenilaian dan pertimbangan yang obyektif dalam menjatuhkan pidana terhadapAnak DIAN NUR WASIS Alias BENGONG Bin MULYADI ;Menimbang bahwa dengan mencermati Tuntutan Penuntut Umum yangtelah menuntut Anak DIAN NUR WASISI Alias BENGONG Bin MULYADIdengan tuntutan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan danmengikuti latinan kerja selama 2 (dua) Bulan, Hakim tidak sependapat dengantuntutan penjara tersebut karena prinsip dasar dalam UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak, kepentingan Anak merupakanpaling utama dan terbaik sehingga penjara merupaka upaya terakhir apabilaanak DIAN NUR WASIS Alias BENGONG Bin MULYADI sudah tidak bisa dibinalagi, maka oleh karenanya demi kepentingan Anak Hakim akan menjatuhkanhukuman pidana terhadap Anak DIAN NUR WASIS Alias BENGONG BinMULYADI sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b ke1 dan huruf cHalaman 30 dari 34 Putusan Nomor 03/Pid.

menjawab udahlah, tenang aja, nanti kalauada apaapa kutanggung jawabiMenimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yangbelum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang dalam kandunganberdasarkan UU RI No.17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPPU No.1 tahun2016 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak Jo UU RI No.11 tahun 2012 tentang Sistem PeradilanPidana Anak (Pasal 1 Ayat 3, 4 dan 5 Undang undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak), sedangkan anak korbanPUTRI adalah anak yang berusia 17 (tujuh belas) tahun;Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2020/PN SimMenimbang, bahwa anak korban PUTRI adalah anak yang masihberusia 17 (tujunh belas) tahun sehingga tidak mungkin mengarang ceritaperbuatan asusila atau persetubuhan yang dilakukan anak DNL SNGkepadanya;Menimbang,bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 8 ayat (2) UUNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terbukti dan terpenuhi,maka Hakim

Sesuai dengan UndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak,yaitu:a) Pasal 2 huruf j yang berbunyi bahwa, Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakanberdasarkan asas penghindaran pembalasan;b) Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan, Sistem Peradilan Pidana Anak wajibmengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif;c) Pasal 5 ayat (3) yang menyatakan, Dalam Sistem Peradilan Pidana Anaksebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakanDivers;d) Pasal 6 yang menyatakan bahwa,

Sinergi tersebut harus terus diperkuat pada tiaptahapan dalam sistem peradilan anak dengan tetap memperhatikan tugaspokok masingmasing komponen yang ada.

UURI Nomor 11 Tahun 2012 jotentang sistem Peradilan Anak serta pasalpasal Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang UndangUndang Hukum Acara Pidana yang bersangkutan:MENGADILI:. Menerima Permintaan Banding dari Penasihat Hukum Anak 3 An. 3 danPenuntut Umum;Il. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor82/Pid.SusAnak/2018/PN Lbp., tanggal 25 Oktober 2018;MENGADILI SENDIRI:Halaman 39 dari 49 halaman Putusan Nomor 38/Pid.SusAnak/2018/PT MDN1.

Menimbang bahwa terhadap kewajibankewajiban dalam kesepakatan tersebutpara pihak telah memenuhinya khususnya orang tua Anak Pelaku telahmenyerahkan uang sejumlah Rp3.000.000, (tiga juta rupiah) untuk penggantiongkos pindah sekolah Anak Korban ke Lombok NTB;Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan pula berdasarkanketentuan Pasal 69 ayat (1) jo Pasal 82 ayat (1) UndangUndang No. 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa :Hakim selain dapat menjatuhkan hukuman

Indonesia.Keadaan yang meringankan:Anak mengakui dan menyesali perbuatannya.Anak belum pernah di hukum.Anak masih dibawah umur.Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, akan ketentuan UndangUndang RI No. 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang RI No. 8 Tahun 1981 tentangKUHAP, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika Jo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem

Peradilan Anak serta ketentuan hukum lainnya dari Perundangundangan yang bersangkutan;MENGADILI:Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 3/Pid.SusAnak/2019/PN BirMenyatakan Anak MUAMAR Bin MUSA terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Dengan Permufakatan Jahat MenjadiPerantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan Dalam Bentuk TanamanYang Beratnya Melebihi 1 (satu) Kilogram.Menjatuhkan pidana terhadap Anak MUAMAR Bin MUSA dengan pidanapenjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan

Jika tidakdan perkara lanjut dipersidangan Pengadilan Negeri agar klien diputus Pidana dengansyarat sesuai pasal 71 (1) huruf b angka 1 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 TentangPeradilan Pidana Anak atau jika Hakim berpendapat lain agar klien diputus seringanringannya dan ditempatkan di Lapas Anak Kutoarjo Jawa Tengah, sesuai dengan pasal71 (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, denganmempertimbangkan usia dan perbuatan serta saat ini klien masih berstatus pelajaraktif ;Menimbang

Kemudian atasdasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkitsemangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah lakusehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakatdengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2020/PN PkbMenimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 tahun2012 tentang sistem Peradilan Anak yang menyatakan anak yang djatuhipidana penjara ditempatkan di

Pasal 132 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undangundang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan UndangundangRepublik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana sertaperaturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

Menyatakan Anak (terdakwa) RISKI HERYANTO PUTRA BinARI YANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindakpidana Pencurian dalam keadaan memberatkan yang harus dipandangtesebagai perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dalamdakwaan Penuntut Umum Pertama Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1)Ke4 dan Ke5 KUHP Jo UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentangSistem Peradilan Anak dan Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke5KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP Jo UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Anak;2.

Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor35 tahun 2014 tentang Perubahan atas undangundang Nomor 23 Tahun 2002tentang Perlindungan Anak, juga menjelaskan bahwa anak adalah seseorangyang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masihdalam kandungan ;Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa Anak yangBerhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anakyang menjadi korban tindak pidana, dan anak

Ranberjanji tidak akan mengulanginya kembali serta adanya keinginan Anakuntuk kembali melanjutkan sekolahnya, akan turut dipertimbangkan dalammenjatuhkan beratringannya hukuman yang akan dijatuhnkan kepada Anak ;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) JoPasal 76 D UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak telahterpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamDakwaan Primair tersebut ;Menimbang, bahwa dari keterangan Anak maupun berdasarkan beritaacara pemeriksaan penyidik, yang diperkuat dengan keterangan orang tuaAnak dan laporan hasil penelitian kemasyarakatan dari PembimbingKemasyarakatan, ternyata Anak belum berusia 18 tahun sebab Anak tersebutmasih berusia 17 Tahun 8 Bulan (lahir 20 April 2001)