Ditemukan 1350 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : akademik akademi akadiris arkademus akadis akademiks academic akedemik
Pengadilan PN AMBON Perdata
Register : 12-06-2020 — Putus : 15-12-2020 — Upload : 11-01-2021
Putusan PN AMBON Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Amb
Tanggal 15 Desember 2020 — Penggugat:
1.MAIMUNA LESTALUHU
2.ADAM KOTTA
3.UMAR LESTALUHU
4.KOTTA HARRIS
5.RUSMAN LATUNANY
6.ABDUL KADIR KOTTA
7.SAMSUL BAHRI M. KOTTA
8.HAIS AMAJAI LESTALUHU
9.H. ABDULLAH TEHUPELASURY
10.IDRIS TUASALAMONY
11.M. SULAIMAN KOTTA
12.SALIM OHORELLA
13.JUBAIDAH OHORELLA
14.SULAIMAN TUASALAMONY
15.HALIMA POLANUNU
16.ABDUL HAMING TUASAMU
17.NURHAYA TUASAMU
Tergugat:
1.PT. PLN Persero c.q. Unit Induk Pembangunan XIV
2.Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia BPN RI c.q. Kantor Wilayah Provinsi Maluku
3.MAX MILIAN SITANALA
4.DANIEL SITANALA
5.MELKIANUS SITANALA
6.JACOB B. SITANALA
7.FRANS BUSU PATTIRANE
8.MARKUS PATTIRANE
9.JOHANIS WAISAPY
10.JOHANES PATTIRANE
11.DANIEL PATIRANE
188 — 273
  • yang telah dipublikasikan di KantorDesa tersebut jika ada orang lain yang keberatan Berita Acara tersebuttetap dibuatkan;Bahwa Dalam daftar Nominatif yang telah diumumkan biasanya tidakada lagi keberatan dan apabila namanama yang sudah dipublikasikansebagai penerima ganti rugi lahan tersebut ada yang kompleng/keberatan,maka dibentuk Tim Kajian oleh Gubernur yang dipimpin oleh Sekda,Badan Pertanahan Nasional sebagai Sekretaris diantaranya Kepala KantorWilayah Hukum dan Ham, Walikota setempat dan Akademis
    pribadiHalaman 164 dari 170 halaman Putusan Nomor 246/Pdt.G/2019/PN Ambpribadi dan diketahui oleh Kepala Desa,dan menurut pendapa abhli daftarNominatif yang telah diumumkan biasanya tidak ada lagi keberatan danapabila namanama yang sudah dipublikasikan sebagai penerima ganti rugilahan tersebut ada yang kompleng/keberatan, maka dibentuk Tim Kajian olehGubernur yang dipimpin oleh Sekda, Badan Pertanahan Nasional sebagaiSekretaris diantaranya Kepala Kangtor Wilayah Hukum dan Ham, Walikotasetempat dan Akademis
Pengadilan PA DEPOK Perdata Agama
Register : 16-12-2019 — Putus : 07-07-2020 — Upload : 09-07-2020
Putusan PA DEPOK Nomor 4431/Pdt.G/2019/PA.Dpk
Tanggal 7 Juli 2020 — Penggugat melawan Tergugat
139 — 52
  • Adapun laptop digunakan anak kamiDarren Alfa Rizqi untuk pembelajaran motorik halus dan akademis disekolahuntuk tugas sekolah.Bahwa, sejak tanggal 15 April 2019, penggugat dan anakanak tinggalmenetap kembali di rumah ibu penggugat di Duren tiga, dikarenakanketidaknyamanan selama tinggal di Bella Casa tersebut, seperti : debtcollector bank niaga karena angsuran KPR yang tertunggak selama 2 bulan(20182019), adanya peringatan dari petugas Listrik yang menagih tagihantelat bayar dll.Hal. 19 dari 86 hal
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Perdata
Register : 08-10-2014 — Putus : 25-05-2015 — Upload : 06-07-2015
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 339/PDT.G/2014/PN.JKT.TIM
Tanggal 25 Mei 2015 — EDY KURNIAWAN melawan ATRINOPEL
66 — 132
  • Berdasarkan Pasal 1 butir 4 UU No. 2 Tahun 2004 sebagaiberikut:Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidakadanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukanoleh salah satu pihak".Bahwa menurut Naskah Akademis yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung RepublikIndonesia, berjudul :"Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial", Penerbit Puslitbang Hukum DanPeradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2007, halaman21,
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 19-08-2020 — Putus : 18-11-2020 — Upload : 12-12-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 942/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 18 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
POERWOKO HADI SASMITO, S.H.
Terdakwa:
KARWANTO Alias KANCIL Alias RIDWAN Bin KABUL .Alm
248 — 217
  • Bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal15 UU RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UU No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak PidanaTerorisme menjadi UndangUndang dinyatakan bahwa yang dimaksuddengan pembantuan adalah pembantuan sebelum, selama dan setelahkejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa menurut naskah akademis mengenai informasiyang berkaitan Rancangan UndangUndang tentang PemberantasanTindak Pidana Terorisme (penafsiran historis), disebutkan bahwa tindakpidana
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 24-06-2020 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 20-09-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 570/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 16 September 2020 — Penuntut Umum:
DENRI KASWORO, SH
Terdakwa:
ABIDIN Als BIDIN Als ABU RAYYA Bin .Alm MUHRODI
167 — 74
  • pelaksanaan tindak pidana, dan tindak pidana tersebut tidak selesaidilakukan yang disebabkan bukan karena kehendak pelaku tindak pidanatersebut.Menimbang, bahwa didalam penjelasan ketentuan pasal 15 UU RINo.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UUNo.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadiUndangUndang dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalahpembantuan sebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa Menurut naskah akademis
Pengadilan PN JAKARTA TIMUR Pidana Umum
Register : 29-07-2020 — Putus : 11-11-2020 — Upload : 13-11-2020
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 803/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 11 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
Juwita Kayana, SH, MH
Terdakwa:
ISMARWAN alias ISMAIL bin .alm M. YUSUF
152 — 84
  • dilakukannyaperbuatan atau terjadinya suatu akibat yang dituju itu maka disadaribahwa adaya kemungkinan akan timbul akibat lain.Menimbang, bahwa selanjutnya didalam penjelasan ketentuan pasal15 UndangUndang RI No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang No.1 Tahun 2002 tentangPemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UndangUndangdinyatakan bahwa yang dimaksud dengan pembantuan adalah pembantuansebelum, selama dan setelah kejahatan dilakukan.Menimbang, bahwa menurut naskah akademis
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 27-02-2020 — Putus : 17-06-2020 — Upload : 26-06-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 203/PDT/2020/PT DKI
Tanggal 17 Juni 2020 — Pembanding/Penggugat : PERHIMPUNAN ADVOKAT INDONESIA PERADI
Terbanding/Tergugat I : Dr. Luhut M.P Pangaribuan, S.H., LL.M.
Terbanding/Tergugat II : Sugeng Teguh Santoso, S.H.,
676 — 2330
  • Microsoft Indonesiauntuk meningkatkan kualitas advokat dalam hal teknologi digital dan kantor modern.KOMNAS Perempuan dan UN Women juga meminta masukan PERADI pimpinanPARA TERGUGAT tentang Penyusunan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.Selain itu, DPR RI juga meminta masukan tentang RKUHP, Naskah Akademis RUUAdvokat, Pansus Angket KPK dan lain sebagainya.Presiden RI juga meminta pendapat hukum dari TERGUGAT mengenai isuetentang UU MD3 dan RUU KUHP.Bahwa selain halhal tersebut di atas, sebagian Pengurus
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 12-05-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 77 P/HUM/2014
Tanggal 12 Mei 2015 — PERKUMPULAN MASYARAKAT PEMBAHARUAN PERADILAN PIDANA ATAU INSTITUTE FOR CRIMINAL JUSTICE REFORM (ICJR), DKK VS MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
240 — 125 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentangPengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan (Bukti T22);23.Fotokopi Surat BPOM Nomor HM.03.01/1/72.09.11.08123 tanggal 28September 2011 Perihal Permohonan Pemblokiran Website (Bukti T23);24.Fotokopi Surat BPOM Nomor PY.09.72.05.14.0932 tanggal 19 Mei 2014,Perihal Permohonan Pemblokiran Website (Bukti T24);25.Fotokopi Surat BPOM Nomor PY.09.1.72.10.14.6284 tanggal 14 Oktober2014, Perihal Permohonan Pemblokiran Website (Bukti T25);26.Fotokopi Kajian Akademis
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Anak
Putus : 24-02-2016 — Upload : 10-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2658 K/PID.SUS/2015
Tanggal 24 Februari 2016 — NEIL BANTLEMAN alias Mr. B.
1394 — 1587 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • lainnya (perkembangan psikologi KamalaHal. 64 dari 85 hal Putusan Nomor 2658 K/Pid.Sus/2015London, investigasi Christopher John OConnor, polygraph Steven VanApereen & forensic Feryal Basbeth) dengan mengatakan bahwa dalammemberikan pendapatnya seorang ahli tidak perlu mengadakan penelitianatas buktibukti yang diajukan dalam perkara ini.Kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Banding ini sangatlah fatal karena perludipahami bahwa walaupun berdasarkan Doktrin keahlian seseorang itu bisadidapatkan dari jenjang akademis
Pengadilan PN KUALA SIMPANG Pidana Khusus
Register : 30-08-2018 — Putus : 13-11-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan PN KUALA SIMPANG Nomor 237/Pid.B/2018/PN Ksp
Tanggal 13 Nopember 2018 — Penuntut Umum:
SIMON, S.H
Terdakwa:
HERI SYAHPUTRA BIN ALM NURDIN
89 — 18
  • Kepabeanan terkait kewajibankewajiban kepabeanan,seperti tidak menyerahkan pemberitahuan pabean berupa RencanaKedatangan Sarana Pengangkut (RKSP/BC 1.0) dan Inward Manifest(BC 1.1), sehingga diduga memenuhi ketentuan Pasal 102 huruf aUndangUndang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 17 Tahun2006;Bahwa dari fakta yang disampaikan oleh penyidik, Ahli menyampaikanterlebin dahulu konsepsi berpikir mengenai melanggar dan memenuhiketentuan dari perspektif akademis
Pengadilan PN MARTAPURA Perdata
Register : 31-01-2018 — Putus : 06-11-2018 — Upload : 11-12-2018
Putusan PN MARTAPURA Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Mtp
Tanggal 6 Nopember 2018 — Penggugat:
1.ANNA TRISULA. LO TJIONG ING
2.FADJAR ALIE
3.SRI SUTJIATI ALIE
4.SRI LIENRIATI ALIE
Tergugat:
TREESWATY. LANNY. SUSATYA
Turut Tergugat:
KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANJAR
122 — 19
  • yang berwenang/ Pejabat Negara;Bahwa apabila tanah yang dimiliki lalu dipasang plang nama karenamemiliki sertifikat kKemudian membayar pajak, ada akta jual beli dansudah 25 (dua puluh lima tahun) menguasai, apakah perbuatantersebut sudah benar dan tidak dapat dikatakan PMH, menurut AhliHalaman 68 dari 103 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2018/PN Mtptidak bisa menilai apakah perbuatan tersebut benar atau tidak, apabilasamasama mempunyai sertifikat dan merasa merupakan haknyamenurut Ahli secara akademis
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 24-11-2021 — Putus : 14-02-2022 — Upload : 15-02-2022
Putusan PT JAKARTA Nomor 680/PDT/2021/PT DKI
Tanggal 14 Februari 2022 — Pembanding/Penggugat : Farida Hasa
Terbanding/Tergugat I : PT. Bank DKI
Terbanding/Tergugat II : PT. Puradewata Lestari
Terbanding/Tergugat III : PT. Engineering Indonesia Karya
Terbanding/Tergugat IV : Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Terbanding/Turut Tergugat I : Kantor Pertanahan Jakarta Pusat
Terbanding/Turut Tergugat II : Kantor Pertanahan Jakarta Timur
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pertanahan Depok
191 — 100
  • (Sutan Remy Sjahdeini, dkk, 2007, Naskah Akademis PeraturanPerundangUndangan tentang Perbuatan Melawan Hukum, BadanPembinaan Hukum Nasional, Departemen Kehakiman RI, Jakarta, hal.18)60.Bahwa Mahkamah Agung merumuskan pengertian perbuatan melawan hukumsebagai perbuatan atau tidak berbuat yang:1. Melanggar hak subyektif orang lain (hak yang ditentukan UndangUndang);2. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (kewajiban yangditentukan UndangUndang);3.
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 26-08-2014 — Putus : 12-05-2015 — Upload : 15-04-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 477/Pdt.G/2014/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 12 Mei 2015 — RULITA ANIDA SIMARMATA, Lawan 1. IWAN TANUWIDJAYA, 2. NEVITA MEISARA SULISTYO, 3. Ny. ETTY ROSWITHA MOELIA, SH. 4. KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KOTAMADYA JAKARTA SELATAN. 5. Ny. SRI RACHMA CHANDRAWATI, SH.
121 — 108
  • Apakah Gugatan yangseperti ini tidak sedang merendahkan intelektualitas akademis dari Yang MuliaMajelis Hakim, dan pihakpihak lainnya yang sedang tertarik dalam perkara aquo?
Pengadilan DILMIL I 03 PADANG Pidana Militer
Register : 25-04-2019 — Putus : 17-05-2019 — Upload : 23-05-2019
Putusan DILMIL I 03 PADANG Nomor 47-K/PM.I-03/AD/IV/2019
Tanggal 17 Mei 2019 — Oditur Militer Sunandi, S.E., S.H., Mayor Chk NRP 11020020010478 Terdakwa Simson Canra Aritonang, Sertu NRP 21090189740987
122 — 72
  • Dimana kegiatan tersebutsudah terencana dan sudah pasti memerlukan mental danenergi dalam mengikuti dan melaksanakan kegiatan tersebut.Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka unsur ke4apabila tindakan itu mengakibatkan mati tidak terbukti secarasah dan meyakinkan.Karen&ematianSerda Sahat WiraAnugerah Sitorus secara akademis bukanlah disebabkantindakan atau perbuatan Terdakwa sebagaimana yangjelaskan oleh saksi9 dimuka persidangan.Bahwa kehadiran Penasihat Hukum Terdakwa bukan untukmembebaskan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2016 — Putus : 29-12-2016 — Upload : 23-11-2018
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 66/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pn.Jkt.Pst
Tanggal 29 Desember 2016 — MOHAMAD SANUSI
814 — 2399
  • WISESA SAMUDRA, PTAGUNG DINAMIKA PERKASA dan PT JALADRI KARTIKA PAKCI yangsebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT AGUNG PODOMORO LAND Tbkdan PT JAKARTA PROPERTINDO memerlukan adanya Perda tentangRTRKSP Jakarta sebagai dasar hukum untuk dapat mendirikan bangunanpada tanah reklamasi tersebut;Pada tanggal 23 November 2015, Pemprov DKI Jakarta menyerahkanRaperda RTRKSP Jakarta kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui SuratGubernur Nomor 4131/075.61, tanggal 16 November 2015, berikut lampiranNaskah Akademis
    Pak Taufik selaku KetuaBalegda;Bahwa Terdakwa di dudukkan diperkara ini sebagai terdakwa karenatertangkap tangan menerima uang, kemarin sudah menjadi saksi untukperkara Ariesman Widjaja mengenai dugaan ada hubungan denganpembahasan legislasi tentang Perda Reklamasi yaitu Raperda RencanaTata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta;Bahwa saksi mengetahui Pemprov DKI pernah mengajukan RaperdaRTRKSP Jakarta ke DPRD DKI dengan Surat Gubernur pada tanggal 23Nopember 2015 dengan melampirkan Naskah Akademis
    Jakarta menyurati DPRD untukmembahas 2 (dua) Raperda yang ada setelah itu kami Rapat Bamussetelah itu dirapatkan di Balegda;Bahwa 2 (dua) Raperda yaitu Raperda Zonasi Kawasan Pesisir danPulauPulau Kecil dan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan SirategisPantai Utara Jakarta (RTRKSP Jakarta);Bahwa pengajuan Raperda RITRKSP Jakarta tersebut kepada DPRDdiajukan pada tanggal 23 November 2015 melalui Surat Gubernur Nomor4131/075.61, tanggal 16 November 2015 yang diserahkan berikutlampiranna berupa Naskah Akademis
    dan periode tahun 20142019;Bahwa Terdakwa sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahProvinsi DKI Jakarta, juga sebagai anggota Badan Legislasi Daerah DPRDDKI Jakarta periode Tahun 20142019, dan juga menjadi Anggota Balega;Bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 23 November 2015menyerahkan Raperda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis PantaiKapuk (RTRKSP) Jakarta kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta melalui SuratGubernur Nomor: 4131/075.61 tanggal 16 November 2015, berikutlampiran Naskah Akademis
Pengadilan PA SOLOK Perdata Agama
Register : 26-10-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 29-12-2018
Putusan PA SOLOK Nomor 311/Pdt.G/2018/PA.Slk
Tanggal 27 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 14
  • Bahkan anakanak adayang berprestrasi dibidang akademis dan ekstrakulikulernya;Bahwa dengan ketidak benaran dalildalil Tergugat/PenggugatRekonvensi diatas, maka tidaklah tepat untuk menyatakanPenggugat/Tergugat Rekonvensi disebut sebagai istri yang nusyuz,Sebagai tambahan, Penggugat/Tergugat Rekonvensi selama ini tidakpernah meninggalkan rumah kediaman bersama, baik selamaTergugat/Penggugat Rekonvensi di Solok ataupun di luar kota solok.Penggugat/Tergugat Rekonvensi tetap berada di rumah kediamanbersama
Pengadilan PTUN SERANG TUN
Register : 10-05-2021 — Putus : 21-09-2021 — Upload : 21-09-2021
Putusan PTUN SERANG Nomor 31/G/2021/PTUN.SRG
Tanggal 21 September 2021 — Penggugat:
Prof. Dr. Andi Faisal Bakti, M.A.
Tergugat:
Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
403 — 254
  • Hidayaiullan JWW intapi tidak dibaniah oleh Penggugat, paca ong5 Pokok, dan Fungsi, pada Pascal i mernrygebutkan Fe Sekine akademis dilaksanakan ofeh Menten rstent eviolie teaeaitemsictgtta A acaee nS StierPresiden Repub fonesia Nomr 34 Tahun 2002 tentang Pondbahan htAgama tiam Negeri dayatdah Jakarta merjad Universitas bmRS = SE SSSES bataman 57 Halaman 24 dari 103.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pendidikan
Register : 03-07-2017 — Putus : 08-08-2017 — Upload : 31-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 314 K/TUN/2017
Tanggal 8 Agustus 2017 — PRINCESS JANF VS I. REKTOR UNIVERSITAS YARSI., II. DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS YARSI., III. KETUA PENGURUS YAYASAN YARSI;
384 — 384 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Skema penyelesaian Penggugat terdiri daritiga pilihan, antara lain: Penggugat aktif sebagai mahasiswa dengankondisi: (i) terjaganya proses akselerasi studinya denganmemberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengikuti ujiansesuai dengan kemampuan belajarnya, (ii) bebas intimidasi (jaminankeamanan dan bebas tekanan psikologi non akademis), dan (iii)akuntabilitas dan transparansi nilai, dimulai dari nilai Penggugatpada semester 3 dan 4.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 21-01-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 22-08-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 12/G/2016/PTUN-JKT
Tanggal 7 Juni 2016 — KOMBES Pol Dr. Drs SYAFIIN, S.H., M.M ; KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, dkk
90 — 71
  • (fotokopisesual dengan aslinya);Memorandum Deputi Bidang Adminsitrasi AparatuKementrian Sekretariat Negara RI Nomor M500/D2/PD.05.00/09/2015 tanggal 15 September 2015 perihalHasilpenilaian Akademis Seleksi Calon Peserta DiklatpimTk. LAN Tahun 2015. (fotokopi sesuai dengan aslinya);Surat Keputusan Deputi Bidang Administrasi Negara No.126 Tahun 2015 tentangPenetapan Nama Calon PesertaPendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat tanggal15 September 2015 atas nama Kombes Pol Dr.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Badan Hukum
Register : 09-07-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 26-02-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 163/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 29 Nopember 2018 — YAYASAN PENDIDIKAN DAN PENERBIT MAHASISWA INDONESIA ; MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, DKK.
311 — 320
  • .;2.3.Bahwa TERGUGAT Il INTERVENSI telah melaksanakan fungsiadministrasi dan layanan akademik melalui satuan kerja akademis untukmenyelenggarakan kegiatan pendidikan dan menjamin kelancaran prosesHalaman 72 dari 152 halaman. Putusan Nomor 163/G/2018/PTUN.JKTbelajar mengajar serta melaksanakan pembayaran gaji pegawai dan dosenUniversitas STIKUBANK Semarang.3.