Amin (Tergugat II) di Kantor Kecamatandan saat itu M. Amin (Tergugat II) bercerita kepada saksi bahwa Ia akan mengantaruang hasil penjualan tanah namun saat itu saksi tidak melihat M. Amin (Tergugat II)membawa uang hasil penjualan tanah tersebut. Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa kedua kejadian tersebut.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat maupun pihakTergugat II, IX, X, XI, XII, XVII, XX, XXI, XXV, XXXI dan XXXXII menyatakan akanmenanggapinya dalam kesimpulan;652.

Kabupatensesuai SK Bupati Lampung Utara Nomor 172 Tahun 2009 tanggal 24 Juni2009.Bahwa, tugas dan tanggung jawab saksi bersama Tim Teknis Kabupatenlainnya yaitu :Merumuskan kebijakan teknis sebagai penjabaran kebijakan umum pusat dankebijakan teknis provinsi.Mengkoordinasikan pelaksanaan PUAP dengan PNPM mandiri.Memeriksa dan menyetujui RUB yang diusulkan gapoktan.Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan PUAP di tingkatKecamatan dan Desa.Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUAP di tingkat Kecamatandan

setelah itu BPD Cabang Selong melakukan Gugatan terhadapHAJI MUHAMMAD TOHA dan hasilnya 2 (dua) bidang tanah sawah yangdiagunkan/dijaminkan oleh HAJI MUHAMMAD TOHA, telah dilakukanpelelangan oleh Pengadilan Negeri Selong ;Bahwa pegawai Pengadilan Negeri Selong yang hadir saat pengumumanpelelangan atas tanah sawah milik HAJ MUHAMMAD TOHA adalahalmarhum RAHIM MUSADI sebagai Panitera Pengadilan Negeri Selongdengan stafnya yang bernama SINOPATI ;Bahwa selain dari Pengadilan Negeri, juga hadir orang dari Kecamatandan

berdasarkan SK Gubernur Provinsi DKIJakarta;Bahwa adapun tugas pokok saksi sebagai Kepala Seksi pada PU Tata AirKecamatan Kebayoran Baru Jakarta Selatan antara lain: melakukanSurvey Lokasi sebagai usulan Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) kepadaSuku Dinas Tata Air Jakarta Selatan baik untuk rencana tahun berjalan(permintaan masyarakat contoh kuras saluran, perbaikan saluran) maupuntahun yang akan datang, melaksanakan Surat Perintah Tugas Kepala SukuDinas Tata Air Jakarta Selatan, melaksanakan Rapatrapat di Kecamatandan

Wilayah Kecamatan, melaksanakan kegiatan pemeliharaan tertentuprasarana dan sarana sumber daya air di Wilayah Kecamatan,melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaanprasarana dan sarana sumber daya air, membantu Camat dalam setiapkegiatan kewilayahan yang berkaitan dengan pekerjaan tata ai,melaksanakan tugastugas lain yang ditetapkan atau di berikan olehKepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air, menyiapkan bahan laporanSuku Dinas yang terkait dengan tugas Seksi Dinas PU Tata Air Kecamatandan

dilakukan untuk kebutuhan Suku DinasIRVAN AMTHA dan FAKHRURAAZI;Bahwa kegiatan Swakelola yang saksi kerjakan yang membuat SPJ adalahSURAHMAN, saksi hanya menyerahkan dokumen kelengkapan berupafoto, laporan pengawsan, berita acara akhir pekerjaan;Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan Swakelola tahun 2013 seringdilakukan rapatrapat, yang dihadiri oleh Kasudin Tata Air yakni IRVANAMTHA rapat juga dilaksanakan pada waktu Kasudinnya dijabat olehFAKHRURRAZI, dan juga semua Kasi dan Kasi PU Tata Air Kecamatandan

dan PPK periode TriwulanIll dan Triwulan IV (Juli 2013 Desember 2013);Bahwa adanya 2 KPA dan PPK tersebut karena ada pergantian KepalaSuku Dinas PU Tata Air Jakarta Selatan yaitu dari IRVAN AMTHA keFAKHRURRAZI, pergantian tersubut sekitar bulan Juni 2013;Bahwa kegiatan Swakelola tidak dibentuk TIM, tetapi pekerjaandilaksanakan melekat pada para Kepala Seksi, yaitu perencanaan melekatkepada Seksi Perencanaan Sudin PU Tata Air yaitu DEDDI BUDIWIDODO, pengawasan dilakukan secara silang antara Kasi kecamatandan

Untuk Bulan Juni 2017, terdapat pencairan dana operasional kecamatandan kelurahan Wara Timur sebesar Rp 69.862.628,00 (enam puluhsembilan juta delapan ratus enam puluh dua ribu enam ratus dua puluhdelapan rupiah) Terdakwa terima tunai dari Camat Wara Timur dan daridana tersebut Terdakwa tambahkan dengan sisa saldo di Bulan Mei 2017sehingga totalnya adalah Rp 84.132.728,00 (delapan puluh empat jutaseratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) dandipergunakan untuk halhal yaitu

57.500,00 (lima puluh tujuh ribulima ratus rupiah);10) Tanggal 09 Mei 2017 bayar Koran Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);11) Tanggal 10 Mei 2017 bayar cicilan HP Camat Wara Timur Rp 838.000,00(delapan ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);12)Tanggal 10 Mei 2017 bayar gula kopi kantor Rp 250.000,00 (dua ratuslima puluh ribu rupiah);13)Tanggal 10 Mei 2017 Bayar permintaan Camat Wara Timur Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);Bahwa pada Tanggal 23 Mei 2017 terdapat pencairan dana BOP kecamatandan

KabupatenBelitung.Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanyapenyimpanganpenyaluran Beras Miskin (Raskin) Tahun 2011 sampai dengan Tahun2013 di Desa Pulau Gersik.Bahwa Saksi diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Belitung tertanggal 21 januari 2013.Bahwa desa Pulau Gersik merupakan wilayah tugas Saksi selakuPejabat Pembuat Komitmen tersebut.Bahwa menurut Saksi di Kabupaten Belitung ada 5 (lima) Kecamatandan

Nomor 18/PidSus/TPK/2014/PN PgpBahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanyapenyimpanganpenyaluran Beras Miskin (Raskin) Tahun 2011 sampai dengan Tahun2013 di Desa Pulau Gersik.Bahwa Saksi diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Belitung tahun 2012.Bahwa desa Pulau Gersik merupakan wilayah tugas Saksi selakuPejabat Pembuat Komitmen tersebut.Bahwa menurut Saksi di Kabupaten Belitung ada 5 (lima) Kecamatandan

adanyapenyimpanganpenyaluran Beras Miskin (Raskin) Tahun 2011 sampai dengan Tahun2013 di Desa Pulau Gersik.Bahwa Saksi diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Belitung tahun 2011.Bahwa tugas Saksi selaku PPK adalah membuat kerangka acuan kerjaserta pencairan dana.Bahwa desa Pulau Gersik merupakan wilayah tugas Saksi selakuPejabat Pembuat Komitmen tersebut.Bahwa menurut Saksi di Kabupaten Belitung ada 5 (lima) Kecamatandan

Surat Pejanjian Pemberian Bantuan ( SPPB )yang ditandatangani oleh PUOK Kecamatandan UPK, TPKd. Surat Permintaan Pencairan ( SPP ) yangdibuat PJOK Kecamatan.e. Surat Pernyataan Kesiapan PenggunaanDana yang ditandatangani oleh UPK danBKAD diketahui Fasilitator Kecamatan,Fasilitator Kabupaten.f.

Karangkobar tugas saksi antara lain padapokoknya adalah melaksanakan koordinasi dengan Fasilitator Kecamatandan Tim Koordinasi PNPM, melaksanakan kegiatan manajemen PNPM MPdan memproses pengajuan dana dari UPK ke KPPN serta memantaupencairannyaBahwa untuk tahun 2011 mendapat alokasi berapa saksi tidak tahu karenasaksi belum bertugas disitu.Bahwa untuk tahun 2012 berdasarkan dokumen yang ada mendapatalokasi dana Rp. 3.000.000.000, sebagaimana tercantum dalam SK BupatiBanjarnegara nomor : 414.2 / 85

Surat PejanjianPemberian Bantuan( SPPB ) yangditandatangani olehPJOK Kecamatandan UPK, TPKHalaman 212 dari 337 Putusan Nomor 148/Pid.SusTPK/2014/PN Smgiv. Surat PermintaanPencairan ( SPP )yang dibuat PJOKKecamatan.v. Surat PernyataanKesiapanPenggunaan Danayang ditandatanganioleh UPK dan BKADdiketahui FasilitatorKecamatan,Fasilitator Kabupaten.vi.

saksi Ridwan menyarankan kepada terdakwaDoni untuk meminta beckup/atau bekingan dari BAWASLU Kabupaten, laluuang sebesar Rp. 30.000.000,(tiga puluh juta rupiah) tersebut dikembalikanoleh saksi Randa dan saksi Masnur kepada terdakwa Doni sampai denganadanya kepastian backupan/atau dekingan dari BAWASLU Kabupaten.Kemudian salah satu pimpinan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu denganJabatan Kordinator Divisi Penindakan Pelanggaran yaitu saksi SOVIAWARMAN menghubungi saksi Masnur selaku Panitia Pengawas Kecamatandan

Bahwatuduhan Penggugat yang menyebutkanTergugat II( PanitiaPilkades) melakukan pungli (@uUNgutan liar) memungut biaya sebesar Rp.450.000,(empat ratus lima puluh ribu rupiah) percalon adalah tidakbenar, karena biaya tersebut telah disepakati bersama yang dituangkandalam Berita Acara pada Rapat Panitia, BPD, Panitia Tingkat Kecamatandan para calon Kepala Desa Tuyun yang Penggugat ikut membubuhkantandatangannya dalam Berita Acara tersebut bahkan semula Penggugatmengajukan/ usul besaran biaya Rp.1.000.000

Menyatakan lahan seluas 10,97 Ha di Mambunut Nunukan,dahulu termasuk wilayah Desa Nunukan Timur RT. 11 KecamatanNunukan Kabupaten Bulungan yang kemudian termasuk wilayahDesa Nunukan Selatan RT. 04 Kecamatan Nunukan KabupatenNunukan,Kecamatandan sekarang termasuk wilayah Kelurahan SelisunNunukan Selatan Kabupaten Nunukan, yangdijadikan Wana Wisata dengan batasbatas sebagai berikut :Utara : berbatasan dengan sungai dan tanah M.AKRAM;Timur : berbatasan dengan laut dan sungai;106Selatan : berbatasan

Jkt BrtBahwa menurut Ahli antara akta yang terdaftar di PPAT kecamatandan akta yang tidak terdaftar di PPAT kecamatan, Ahli berpendapatbahwa akta seharusnya terdaftar di tempat pembuat akta tersebut,apabila tidak terdaftar/tercatat di tempat pembuat maka dapatdiartikan akta tersebut tidak benar;Bahwa menurut Ahli, cap jempol yang hasilnya tidak terbaca dapatdiartikan bisa benar bisa tidak sedangkan cap jempol yang hasilnyanon identik sudah pasti tidak benar;Bahwa menurut Ahli, dengan tidak adanya

KreditMikro Nagari (KMN) di Kabupaten Sijunjung TahunAnggaran 2008.16)Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan BupatiSijunjung No. 188.45/28/KPTSBPT2009 tanggal 9 Januari2009 tentang Penetapan Nagari Penerima bantuan KreditMikro Nagari (KMN) di Kabupaten Sijunjung TahunAnggaran 2009.17)Fotocopy yang telah dilegalisir Surat Keputusan BupatiSijunjung No. 188.45/345/KPTSBPT2009 tanggal 10 Maret2009 tentang Penetapan alokasi dana kredit mikro nagari danalokasi dana pendamping administrasi program kecamatandan

, menyatakan adanyaperubahan Model DA1KWK yang dilakukan atas inisiatif danperintah Tergugat diluar Rapat pleno KPU Kabupaten Bogorbukan karena adanya kesalahan pengetikan atau penulisanmelainkan tindakan manipulatif yang dilakukan dengan sengajauntuk keuntungan Pasangan Calon Nomor urut 2 disatu pihak danmerugikan Penggugat.Bahwa dalil yang disampaikan oleh penggugat tidak benar dantidak berdasar, karena apa yang sudah dilakukan oleh Tergugat dalam hal rapat pleno Rekapitulasi yakni di tingkat Kecamatandan

karena sesuaijadwal rapat penetapan dan hasil seleksi tes lisan maupun tertulis yangdiselenggarakan pada tangal 23 Februari 2021 yang diselenggarakan di SMPNHalaman 53 dari 97 halaman Putusan Nomor : 83/G/2021/PTUN.BDG1 Karawang Barat, hasilnya seharusnya tanggal 25 Ferbruari 2021 jadiprosesnya di tanggal 25 dari pagi Sampai jam 24.00 Wib saksi coba komunikasidengan Panitia 11 tetapi saksi tunggutunggu sampai jam 24.00 Wib tidak adajawaban yang pasti kata Panitia 11 menunggu instruksi dari pihak Kecamatandan

Yayat Ruhiyat ;94Bahwa saksi pemah diperiksa di Penyidik Kejaksaan Negeri Bandung danketerangan yang saksi berikan adalah benar ;Bahwa saksi diperiksa Penyidik kejaksaan masalah pemotong biaya DistribusiRaskin;Bahaw saksi adalah PNS pada Perum Bulog dan se lain itu saksi juga diangkatsebagai Satker oleh Ketua Tim atau pimpinan mengantikan Bu Titin sejak Maret2010 sampai Desember 2010 untuk Satker wilayah Kota Bandung dan Cimahi;Bahwa tugas satker adalah menyalurkan Raskin ke Kelurahan / Desa atau kecamatandan

Bahwa saksi menerima setoran pajak restoran dari Koordinator Kecamatandan selanjutnya saksi yang menyetorkan ke Bank Sumut. Bahwa benar ada pemeriksaan dari BPKRI tahun 2010 dan ada temuanpajak yang tidak disetor ke Bendahara. Bahwa saksi tidak ingat berapa jumlah uangnya. Bahwa saksi tidak tahu uangnya ada dimana. Bahwa saksi tahu adanya penggantian uang. Bahwa benar saksi ada ikut mengembalikan uang akan tetapi saksi tidakingat berapa jumlahnya.

AGLIS MULYANA yang pada pokoknya menyatakan: bahwa jabatan saksi saat ini sebagai Camat Jakenan; bahwa kedudukan saksi dalam kepanitiaan Pilkades sebagai KetuaPanwascam Jakenan; bahwa struktur kelembagaan Pilkades di Kabupaten Pati adalahPanitia Pengawas Kabupaten, Panitia Panwascam di tingkat Kecamatandan Panitia Pilkades di desa, dan khususnya kewenangan Panwascamberdasarkan Pasal 5 Perbup Nomor: 88 Tahun 2020 adalah mengawasipelaksanaan Pilkades di wilayah Kecamatan setempat, menerima laporanatas

tanggal 20 Januari 2006 diyakiniTergugat II Intervensi dibuat dengan cara melawan hukum;Exceptie Van Connexiteit;Halaman 74, dari 109 Halaman, Perkara No.59/G/2020/PTUN.SRG Bahwa terhadap sertipikat hak milik no.1847/Benda atas namaTergugat II Intervensi yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan tanggal 14Maret 1998 telah dilaporkan ke Kepolisian Metro Tangerang denganpengaduan tindak pidana Penipuan dan Penggelapan; Plurium Litis Consortium, Bahwa dalam gugatan Penggugat, tidak melibatkan pihak kecamatandan

Haruna selaku Kepala Sekretariat Panwascam Pitu Riawa ;1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor :007/SekPanwascam/PRW/I/2013, tertanggal 18 Januari 2013 danyang berjanji Suarni Sonding, S.Pd.SD selaku Bendahara Kecamatandan Sdr. Drs. Haruna selaku Kepala Sekretariat Panwascam PituRiawa ;1 (satu) lembar Surat Pakta Integritas Nomor : 008/SekPanwascam/PRW/I/2013, tertanggal 18 Januari 2013 dan yang berjanji SuarniSonding, S.Pd.SD selaku Bendahara Kecamatan dan Sadr.

Melakukan evaluasi bersama masyarakat terhadap pelaksanaanprogram dan kinerja Pelaku PNPM mandiri perdesaan di kecamatandan Desa.p. Melaporkan realisasi RKTL, kemajuan kegiatan, masalah dan upayapenanganannya kepada Fasilitator Kabupaten dengan tembusankepada camat u.p. PJUOK.q. Mengadakan rapat koordinasi bulanan di kecamatan.r.