Ditemukan 1438 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
penghasilan
pengadil
penghafal
penghasti
pengasih
pengasi
penghalis
penghasilah
Register : 25-06-2014 — Putus : 22-10-2013 — Upload : 25-06-2014
Putusan PN KARANGAYAR Nomor 19/Pdt.G/2013/PN.Kray Tanggal 22 Oktober 2013 — H. Kamidi Yoto Atmojo vs 1. Nita Mei Ayulistiyani, 2. Siti Lestari,
86 — 12
86 — 12
Jadi mestinya Penggugat harus sangat hatihatimenuduh selingkuh dengan alasan surat kaleng karena bisa dilaporkan telahPutusan No. 19/Pdt.G/2013/PN.Kray 11101112melakukan tindak pidana ke pihak berwajib oleh TergugatBahwa posita 10 gugatan Penggugat adalah tidak benar, mengenai Penggugatjatuh miskin karena Penggugat masih mempunyai banyak harta dan masihmempunyai penghasil tetap sebagai karyawan pabrik gula Tasikmadu yang lebihdari cukup.
Register : 01-09-2015 — Putus : 29-10-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 647 B/PK/PJK/2015 Tanggal 29 Oktober 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BANGUN NUSA MANDIRI;
33 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
33 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
) adalah tidakdapat dibenarkan, karena dalildalil yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra Memori PeninjauanKembali kepada Pemohon Banding tidak dapat menggugurkan faktafaktadan buktibukti yang terungkap dalam persidangan serta pertimbanganhukum Majelis Pengadilan Pajak, karena kegiatan usaha Pemohon Banding(sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara a quo adalahperkebunan kelapa sawit terpadu (integrated) dengan unit pengolahannyayang merupakan perusahaan penghasil
Putus : 26-05-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 193/B/PK/PJK/2016 Tanggal 26 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIGUNAS AGRI UTAMA
146 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
146 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
SehinggaFaktur Pajak Masukan tersebut merupakan Pajak Masukan yangterkait dengan industri penghasil CPO yang merupakan BKP danobyek PPN;Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 193/B/PK/PJK/20163) Bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satukesatuan, dan seharusnya tidak lagi dipisahpisahkan dalamistiah unit atau kegiatan yang terpisah, yang kemudiandiasumsikan oleh Terbanding (Pemeriksa) sebagai adanyapenyerahan dari unit perkebunan ke unit pabrikasi;Bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding
Register : 25-06-2019 — Putus : 29-10-2019 — Upload : 22-11-2019
Putusan PN SOE Nomor -17/Pdt.G/2019/PN.Soe Tanggal 29 Oktober 2019 — -AYUB AKUN OEMATAN, DKK, (PENGGUGAT)
-MIKAEL OEMATAN, DKK, (TERGUGAT)
133 — 165
133 — 165
Pemerintah memperhatikan Pembangunan Desa BesanaBahwa pada masa neneknenek/orang tuaorang tua Para PENGGUGAThasil alam (Kayu penghasil lilin dan madu / hau oni) yang berada dimuarakali Noemetan (Tanah Noemetanpoin /sengketa) hasil dipanen oleh neneknenek/orang tuaorang tua Para PENGGUGAT tanpa dikomplen olehneneknenek/orang tuaorang tua para TERGUGAT atau masyarakatumum.
Register : 10-11-2020 — Putus : 17-06-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PN PEKALONGAN Nomor 57/Pdt.G/2020/PN Pkl Tanggal 17 Juni 2021 — Penggugat:
YAHYA
Tergugat:
1.MUSTOFA bin H. KAMIL
2.MUSTAJAB bin H. KAMIL
Turut Tergugat:
2.HUSNUL MAROM
3.M. DZIKRI
4.M. FARID AHWAM
5.ANISAH SETYA SODIQOH
123 — 10
YAHYA
Tergugat:
1.MUSTOFA bin H. KAMIL
2.MUSTAJAB bin H. KAMIL
Turut Tergugat:
2.HUSNUL MAROM
3.M. DZIKRI
4.M. FARID AHWAM
5.ANISAH SETYA SODIQOH
123 — 10
Kehilangan penghasil atas obyek sengketa tanah bilamanaditanami ketela pohon, setiap setiap tahun menghasilkan @Rp.5.000.000, selama 5 (lima) tahun sama denganRp.5000.000, X 5 =Rp. 25.000.000,b. Biaya perkara di Pengadilan sampai dengan selesal =Rp.300.000.000,c. Biayapengacara = Rp.250.000.000, +d. Totala+b+c = Rp.575.000.000, (limara tus tujuh puluh lima juta rupiah)8.2.
Putus : 02-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 207/B/PK/PJK/2016 Tanggal 2 Mei 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. RIGUNAS AGRI UTAMA LOKASI PERANAP
153 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
153 — 76 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga Faktur PajakMasukan tersebut merupakan Pajak Masukan yang terkait denganindustri penghasil CPO yang merupakan BKP dan obyek PPN;. bahwa pengertian integrasi adalah menyatukan atau satu kesatuan,dan seharusnya tidak lagi dipisahpisahkan dalam istilah unit ataukegiatan yang terpisah, yang kemudian diasumsikan oleh Terbandingsebagai adanya penyerahan dari unit perkebunan ke unit pabrikasi;bahwa oleh karena itu, Pemohon Banding berpendapat bahwa isi dariPasal 2 ayat (1) huruf a KMK575 tidak
Register : 20-01-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 31-05-2016
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 12/Pid.B/2016/PN.BLK Tanggal 14 April 2016 — Terdakwa Ruslan Alias Ullang Bin Dodding ,JPU,Supriyadi, SH
56 — 19
56 — 19
dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujuddan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP telah mengatur yangdimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu,binatang memamah biak, dan babiMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan KesehatanHewan mengatur Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknyadiperuntukan sebagai penghasil
Register : 05-10-2011 — Putus : 02-02-2012 — Upload : 24-07-2013
Putusan PTUN PALEMBANG Nomor 49/G/2011/PTUN-PLG Tanggal 2 Februari 2012 — SUMALI, SH.,MH; RODJAI S IRAWAN, SH.,MH
Dirjend Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI; Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
76 — 43
76 — 43
Ad Hoc;Bahwa namun demikian untuk menindaklanjuti amanat Pasal 21 UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsiyang mengamanatkan bahwa hakim ad hoc tindak pidana korupsimempunyai hak keuangan dan administratif tanpa membedakan kedudukanhakim dan sebagai upaya untuk menuntaskan polemik yang terjadi dikalangan hakim ad hoc terkait dengan pajak penghasilan atas uangkehormatan, Ketua Mahkamah Agung dengan surat Nomor: 096/KMA/HK.01/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 hal Pajak Penghasil
UndangUndang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsiyang mengamanatkan bahwa hakim ad hoc tindak pidana korupsimempunyai hak keuangan dan administratif tanpa membedakan kedudukanhakim dan sebagai upaya untuk menuntaskan polemik yang terjadi dikalangan hakim ad hoc terkait dengan pajak penghasilan atas uangkehormatan, Ketua Mahkamah Agung dengan surat Nomor: 096/KMA/Halaman 65 dari 92 halaman Putusan Nomor : 49/G/2011/PTUNPLG6624.25.26.21sHK.01/VII/2011 tanggal 18 Juli 2011 hal Pajak Penghasil
Register : 22-06-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 31-07-2019
Putusan PA BIMA Nomor 0820/Pdt.G/2018/PA.Bm Tanggal 14 Februari 2019 — Yayu Wahyuni, SE., MM Binti H. Syahrul Amar
Melawan
Syamsurizal, SE. Bin Abdullah
134 — 43
134 — 43
No. 820/Pdt.G/2018/PA.Bm.berdasarkan penghasil tergugat, beralasan menurut hukum apabila dilakukan pembagian untuk tergugat 2/3 sedangkan untuk penggugat1/3;ll DALAM REKONVENSI1.Bahwa halhal yang telah di uraikan dalam Konvensi akan teruraikembali dalam rekonvensi sepanjang ada kaitannya satu sama lain.Bahwa penggugat rekonvensi /tergugat konvensi dan tergugatrekonvensi/ penggugat konvensi memilik hutang bersama selamaperkawinan, hutang tersebut berupa pinjaman tergugat pada BankBNI Cabang Bima sebesar
bayangkan gaji/perolehantergugat setiap tahunnya;Bahwa terhadap harta pada anak panah ke 4 hal. 2, poin 1, poin 2,poin 3, poin 6, poin 7 dan poin 8 keseluruhannya di peroleh darihasil gaji, uang bonus dan hutang Bank tergugat secarakeselurunhannya yang di beli oleh tergugat kadang tanpasepengetahuan penggugat, sehingga tidak adil menurut hukum danmenurut tergugat jika di lakukan pembagian dua sama rata;Bahwa untuk lebih adilnya dan untuk menghindari halhal yang tidak diinginkan, maka berdasarkan penghasil
Register : 07-05-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 21-01-2020
Putusan PN Cikarang Nomor 111/Pdt.G/2019/PN Ck Tanggal 14 Nopember 2019 — CV. ADR Vs PT. Sankei Gohsyu Indutries, Dkk
187 — 463
187 — 463
Adapun penghasil limbah dalam perkara ini adalahTERGUGAT .
selaku penghasil limbah tertanggal 6 Agustus 2012 dan buktiP9 berupa surat perjanjian jual beli limbah Non B3 pada PT.
Putus : 19-06-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1037 B/PK/PJK/2017 Tanggal 19 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. DAYA LABUHAN INDAH
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
dipertahankan oleh Majelis HakimPengadilan Pajak tidak dapat dibenarkan, karena setelah meneliti danmenguji kembali dalildalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembalioleh Pemohon Peninjauan Kembali dihubungkan dengan Kontra MemoriPeninjauan Kembali tidak dapat menggugurkan faktafakta danmelemahkan buktibukti yang terungkap dalam persidangan sertapertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, karena dalam perkaraa quo kegiatan usaha Termohon Peninjauan Kembali (dahulu PemohonBanding) adalah industri penghasil
Register : 26-10-2018 — Putus : 07-05-2019 — Upload : 21-06-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 82/Pdt.G/2018/PN Tpg Tanggal 7 Mei 2019 — Penggugat:
1.A LIM AL A BOI
2.JOHAN KING YAP
Tergugat:
NAWIR
107 — 15
1.A LIM AL A BOI
2.JOHAN KING YAP
Tergugat:
NAWIR
107 — 15
ada langit;C.sang kebenaran sejati mengatakan dampak dari kapitalisme danpenghianatan terhadap Pancasila maka Indonesia tanpa satria PinandhitaSinisihan Wahyu di pastikan hancur berkeping keping, hanya pengakuansebagai langkah penyelamatan;D.Krisis ekonomi, krisis politik, krisis bencana alam, krisis moral, dan krisispangan yang akan terjadi di Indonesia merupakan buah dari kapitalismedan penghianatan terhadap pancasila;Subversif dalang kehancuran Indonesia dan peranan zionisme di negara negara penghasil
Register : 20-01-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 30-05-2016
Putusan PN BULUKUMBA Nomor 5/Pid.B/2016/PN.BLK Tanggal 14 April 2016 — Terdakwa Arifuddin Alias Pudding Bin Tambara ,JPU,Supriyadi, SH
65 — 35
65 — 35
dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujuddan berharga, yang memiliki nilai ekonomis;Menimbang, bahwa Pasal 101 KUHP telah mengatur yangdimaksud dengan ternak adalah semua binatang yang berkuku satu,binatang memamah biak, dan babiMenimbang, bahwa Pasal 1 angka 5 UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan Dan KesehatanHewan mengatur Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknyadiperuntukan sebagai penghasil
Register : 31-05-2019 — Putus : 09-09-2019 — Upload : 01-10-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 13/G/2019/PTUN.JBI Tanggal 9 September 2019 — Penggugat:
FARIDA HERYANI, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA JAMBI
211 — 123
FARIDA HERYANI, S.Pd
Tergugat:
WALIKOTA JAMBI
211 — 123
keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.(2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Peraturan Perundangundangan tertentu dapat berisi asas lain sesualHalaman 16 dari 54 halaman Putusan Perkara Nomor : 13/G/2019/PTUN.JBI17.18.19.20.dengan bidang hukum Peraturan Perundangundangan yangbersangkutan.Karena dalam Keputusan Objek Sengketa tidak disebutkan hakhakyang harus Penggugat perdapat dan tidak mempertimbangkankepentingan dari anak dan keluarga Penggugat yang masih perlumendapat penghasil
Putus : 17-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 570/B/PK/PJK/2017 Tanggal 17 Mei 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. MERIDAN SEJATISURYA PLANTATION
25 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
25 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 570/B/PK/Pjk/2017Bahwa membandingkan perlakuan pada butir 1) dan 2)di atas terlinat jelas ada ketidakadilan dalam bebanpajak yang ditanggung antara perkebunan penghasilTBS dan pabrik CPO pada 2 (dua) badan usahaterpisah, dengan apabila perkebunan penghasil TBSdan pabrik CPO merupakan bagian dari unit usahadalam 1 badan usaha seperti yang terjadi padaTermohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding);Bahwa dalam hal peran unit perkebunan dan peran unitpengolahan dilakukan oleh perusahaan
Putus : 08-08-2012 — Upload : 06-04-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 18/PID.Sus.K/2012/ PN Mdn Tanggal 8 Agustus 2012 — - Drs. SYAMSUL RIZAL
89 — 21
89 — 21
(dua ratus sembilan puluh tujuh jutadelapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapanrupiah).Putusan Perkara No : 18/Pid.Sus.K/2012/ PN.Mdn Halaman 17 dari 129 HalamanBahwa Terdakwa Drs.SYAMSUL RIZAL selaku Pengguna Anggaran dalammenyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tidak ada dasar karena dalam kurunwaktu Tahun 2007 s/d 2010 Kota Tebing Tinggi bukan penghasil Tambang dantidak ada Objek serta Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektorPertambangan.Bahwa sumber dana yang dibagikan
(dua ratus sembilan puluh tujuh jutadelapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus sembilan puluh delapanrupiah).Bahwa Terdakwa Drs.SYAMSUL RIZAL selaku Pengguna Anggaran dalammenyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) tidak ada dasar karena dalam kurunwakitu Tahun 2007 s/d 2010 Kota Tebing Tinggi bukan penghasil Tambang dantidak ada Objek serta Subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sektorPertambangan.Bahwa sumber dana yang dibagikan tersebut adalah berasal dari PemerintahPusat berupa Dana Bagi Hasil
Dalam kurun waktu 2007 s/d 2010 tidak ada penghasil tambang didaerahTebing Tinggi (tidak ada objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan sektorPertambangan di Kota Tebing Tinggi) sehingga tidak ada kegiatanpemungutan Pajak Bumi dan Bangunandari sektor Pertambangan di KotaTebing Tinggi baik yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak maupunoleh Pemerintah Kota Tebing Tinggi ;c.
Register : 06-03-2017 — Putus : 26-04-2017 — Upload : 14-07-2017
Putusan PT PALANGKARAYA Nomor 14/PDT/2017/PT PLK Tanggal 26 April 2017 — BELA melawan PT. KARYA DEWI PUTRA
116 — 55
116 — 55
PTKDP/ Tergugat merupakan salah satu perusahaan yang telah turutandil menyebabkan kawasan hutan lebih kurang seluas 267.346hektar di Kabupaten Katingan, Barito Utara, dan Seruyan diProvinsi Kalimantan Tengah telah berubah fungsi menjadiperkebunan sawit.Menurut laporan pemeriksaan BPK RI tersebut, kondisi tersebutmenyebabkan hilangnya fungsi hutan sebagai tata air (hidrologi)yang berpotensi menimbulkan bencana banjir dan kekeringan sertamusnahnya hutan sebagai penghasil oksigen dan lepasnyakarbondioksida
Putus : 19-03-2014 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 878 /B/PK/PJK/2013 Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SMELTING
43 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
43 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
SelamaPemohon Banding memproduksi cathode yang kualitasnya sesuai denganstandar internasional, penentuan premium akan didasarkan pada "annualbenchmarking premium" yang dikeluarkan oleh Codelco, sebuahperusahaan penghasil cooper yang terbesar di dunia;Bahwa begitu pula halnya dengan Slime, Buyer menegoisasikan harga Slimeberdasarkan harga pasar wajar pada saat penjualan produk tersebut.
Register : 19-02-2020 — Putus : 13-05-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PN TERNATE Nomor 31/Pid.B/2020/PN Tte Tanggal 13 Mei 2020 — Penuntut Umum:
MOKHSIN UMALEKHOA, SH.MH
Terdakwa:
SARWAN NGAJEN Alias WAN
136 — 55
136 — 55
Wajib pajak mengisi formulir SPtPD yang di dalamnya terdapat jumlahomset penghasil kotor wajab pajak dan jumlah pajak terhutangsebesar 10 persen dari omset.d. pembayaran pajak restoran tersebut secara tunai atau manuallangsung ke Bank BPRS Kota Ternate setelah ada penetapan darikepala Bidang penetapan BP2RD Kota Ternate.e.
Register : 22-11-2013 — Putus : 18-02-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 848 B/PK/PJK/2013 Tanggal 18 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SMELTING;
42 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
42 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
SelamaPemohon Banding memproduksi cathode yang kualitasnya sesuai denganstandar internasional, penentuan premium akan didasarkan pada "annualbenchmarking premium" yang dikeluarkan oleh Codelco, sebuahperusahaan penghasil cooper yang terbesar di dunia;Bahwa begitu pula halnya dengan Slime, Buyer menegoisasikan harga Slimeberdasarkan harga pasar wajar pada saat penjualan produk tersebut.