Bahwa kemudian Direktur Jenderal Bina Marga bertanggung jawabkepada Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuaiketentuan dalam Pasal 182 ayat (1) Peraturan Menteri Pekerjaan Umumdan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(selanjutnya disebut Permen PUPR 13/2020):Direktorat Jenderal Bina Marga berada di bawah dan bertanggungJawab kepada Menteri.7.

transaksi elektronik, yaitu tindak pidana perbuatan yangdilarang dalam UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan transaksielektronik tepatnya Pasal 28 ayat (1): Setiap orang dengan sengaja dan tanpahak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkankerugian konsumen dalam transaksi elektronik;Bahwa menurut pendapat Ahli hukum Universitas Panca BhaktiYENNY AS, SH,MH~ sebagaimana ditunjuk dalam surat tugasNo.113/UPB.I/F.13

/2020 tanggal 10 Juni 2020 menerangkan bahwa UnsurPasal 45A ayat (1) Jo Pasal 28 ayat (1) UndangUndang Nomor 19 Tahun 2016tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 tentangInformasi dan transaksi elektronik terpenuhi, Karena mereka (terdakwa) secarasengaja dengan adanya niat dan kesadaran melakukan perbuatan mempostingmelalui akun facebook nya berupa informasi penjualan barang murah danbebas biaya pengiriman yang disadarai bahwa hal itu adalah merupakankebohongan, karena mereka sadar

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesarRp.2.557.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan BandingNomor 13/2020 jo Nomor 134/Pdt.G/2019/PN Skh yang dibuat oleh JOKOSUTRISNO, SH, MH Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menerangkanHalaman 22 dari Putusan No.372/PDT/2020/PT SMG.bahwa pada tanggal 9 Juli 2020 Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telahmenyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo

Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau Kabupaten Lampung Barat melalui Saksi SARIP EFFENDI BIN RUSLI ;

26. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Lampung Barat nomor: B/294/KPTS/III.13.2019, tanggal 09 Mei 2019 tentang

Pemberhentian Peratin dan Pengangkatan Pejabat Peratin Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau;

27. 1 (satu) rangkap Keputusan Bupati Lampung Barat nomor: B/308/KPTS/III.13

/2020, tanggal 04 Juni 2020 tentang

pemberhentian Peratin dan Pengangkatan Pejabat Peratin Pekon Pajar Agung Kecamatan Belalau.

Mulyadi(Penggugat) telahlaku terjual pada lelang tanggal 27 November 2020dengan harga pembelian sebesar Rp122.100.000,00 (Seratus dua puluhdua juta seratus ribu rupiah) sebagaimana tertera dalamKutipan RisalahLelang Nomor : 908/13/2020 tanggal 16 Desember 2020;b. Sebidang tanah dengan SHM No. 05/Rantau Majo an.

Mulyadi(Penggugat) telahlaku terjual pada lelang tanggal 30 September 2020dengan harga pembelian sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluhdelapan juta rupiah) sebagaimana tertera dalam Kutipan Risalah LelangNomor : 723/13/2020 tanggal 19 Oktober 2020;Halaman 22 dari 55 halaman Putusan Nomor 109/PDT/2021/PT JMB24.25.26.27.28.Bahwa Penggugat pada angka 10 dalam Gugatan a quo,pada intinyamendalilkan bahwa rekening Penggugat telah diblokir oleh Tergugat dandananya telah dijadikan untuk pembayaran

NI/UMC/2/1 13/2020 tetangPerhitungan Hak dan Kewajiban, tanggal 24 April 2020, selanjutnya diberi tandadengan P4;5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Suratkeputusan Kantor Cabang Medan NomorKP/MDN/2/081/R Hal : Pemutusan Hubungan Kerja yang ditandatangani olehHenry Lindung P. Sibarani/ Pemimpin Kantor PT. Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk Cabang Medan, tanggal 28 April 2020, selanjutnya diberi tandadengan P5;6.

NI/UMC/2/1 13/2020 tetangPerhitungan Hak dan Kewajiban, tanggal 24 April 2020, selanjutnya diberi tandadengan P4;5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Suratkeputusan Kantor Cabang Medan NomorKP/MDN/2/081/R Hal : Pemutusan Hubungan Kerja yang ditandatangani olehHenry Lindung P. Sibarani/ Pemimpin Kantor PT. Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk Cabang Medan, tanggal 28 April 2020, selanjutnya diberi tandadengan P5;6.

Bahwa sebagaimana Peraturan Menteri Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi danTata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat(Permen PUPR 13/2020), UKPBJ pada Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat adalah Direktorat Pengadaan JasaKonstruksi dengan kewenangan yang didelegasikan kepada Balai disetiap wilayah..

No. 13/2020 A. tanggal 14 September 2020,dengan demikian telah jelas bahwa Obyek Sengketa diterbitkan olehTergugat ketika putusan dalam perkara gugatan perwakilan kelompokNomor: 56/Pdt.G/2020/PN.Krg tersebut belum berkekuatan hukum tetap.Dan sekarang perkara perdata tersebut dalam tingkat kasasi diMahkamah Agung Republik Indonesia dan belum ada putusan yangberkekuatan hukum tetap..

No. 13/2020 A. tanggal 14 September 2020 (fotokopisesuai dengan salinan resmi);19. Bukti P.19 : Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor468/PDT/2020/PT SMG tanggal 8 Desember 2020(fotokopi sesuai dengan salinan resmi));20. Bukti P.20 : Akta Permohonan Kasasi Nomor: 56/Pdt.G/2020/PN.Krgjo. No. 468/PDT/2020/PT SMG jo No.1/2021 Kas. Tanggal7 Januari 2021 (fotokopi sesuai dengan aslinya);21.

MARIA KAWA di periksa secara autopsi olehTim Forensik Bidang Kedokteran Dan Kesehatan Urusan KedokteranForensik Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dari hasil pemeriksanmedis yang dituangkan dalam Visum Et Revertum nomor : VER /13 / / 2020 / Forensik, tanggal 21 Februari 2020 ditemukan luka padabagian leher yang telah terjahit dengan jahitan berjumlah 12 (duabelas) jahitan, benang berwarna hitam pada bagian leher bagianbawah dengan ukuran panjang 17 (tujuh belas) cm kali 1 (Satu) cm,pada saat jahitan

dasar saya memberikanketerangan sebagai Ahli adalah adanya Surat permintaan dari KepolisianResor Singkawang Polda Kalimantan Barat dengan NomorB/1167/IV/RES.2.5/2020/Reskrim, tanggal 13 April 2020, tentangPermohonan Keterangan Ahli Pidana yang ditujukan kepada DekanFakultas Hukum Universitas Panca Bhakti Pontianakdan dalammemberikan keterangan sebagai Ahli Pidana saya dilengkapi denganSurat Tugas yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Hukum UniversitasPanca Bhakti Pontianak dengan Nomor : 95/UPB.I /F.13

/2020, tanggal14 April 2020.Ahli menerangkan bahwa yang menjadi Referensi saya selaku AhliPidana yaitu (1) ljazah S21 Hukum dan S2 Magister Ilmu hukum dariProgram Magister Ilmu Hukum, (2) Sertifikat Ahli tergabung dalamMasyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) dan (3)Asosiasi Pengajar Hukum dan Viktimologi Indonesia (AP VI).Ahli menerangkan bahwallmu Hukum adalah ilmu pengetahuan yangmempelajari tentang pengertian, tujuan dan asasasas hukum secaraumum.

Oleh karena itu, penetapan dan pelaksanaan lelang tersebutberikut Risalah Lelang Nomor 254/13/2020 tanggal 20 Maret 2020 adalahHalaman 24 dari 37 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Mrt sah dan tidak dapat dibatalkan (vide Buku II Mahkamah Agung halaman149 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilandisebutkan bahwa lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuanyang berlaku tidak dapat dibatalkan);18.

Saksi Ahli menerangkan bahwadilengkapi dengan surat perintah tugas yangditandatangani oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas Panca Bhakti PontiianakNomor : 90/UPB.I/F.13/2020 tanggal 1 April 2020 (terlampir). Saksi Ahli menerangkan referensi yang digunakan yaituljasah S1 dan S2,Sertifikat Ahli tergabung dalam Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi(MAHUPIKI) dan Asosiasi Pengajar Hukum dan Viktimologi Indonesia (APVI).

Foto copy berita acara pengembalian batas No. 13/2020 SertifikatHak Wakaf No. 01/Wangurer, sesuai dengan asli, selanjutnya diberi tandaTT.XXI3;A. Foto copy buku tanah Hak Milik No. 417 Kel. Wangurer Timur,atas nama Dortea Manumpahi, dkk, sesuai dengan asli, selanjutnya diberitanda TT.XXI4;5. Foto copy buku tanah Hak Milik No. 418 Kel. Wangurer Timur,atas nama Libral Penus Manumpahi, sesuai dengan asli, selanjutnya diberitanda TT.XXI5;6.

vide bukti T.IIV.13) yangsebelumnya milik Sumampouw atau biasa dipanggil Om Lembean (vide buktiT.IIV.12) dan tidak ada yang berbatasan dengan tanah wakaf atau tanahBorontong Tayeb, akan tetapi sebagaimana yang telah diuraikan di atas bahwabukti P1 SHM No. 309 wakaf dengan gambar situasi Nomor 667/1992 tanggal23 desember 1992 (bukti TT.XXI6) batasbatasnya sama dengan batasbatastanah bidang kedua pada bukti P2 surat keterangan wakaf, dan berdasarkanbukti TT.XXI3 Berita acara pengembalian batas No. 13

/2020 sertifikat hakwakaf No. 01/Wangurer (Sertifikat Hak Milik no. 309 wakaf telah dilakukanpembetulan dan diganti dengan Hak Wakaf Nomor 0001 sesuai keadaan nomorurut hak wakaf Kelurahan Wangurer (vide bukti TT.XXI2)) dan bukti TT.XXI8Berita) acara pengembalian batas No. 18/2020 sertifikat hak milik No.418/Wangurer Timur, diketahui bahwa bidang tanah Sertifikat Hak Milik No. 309wakaf/Wangurer sekarang telah menjadi Hak Wakaf No 0001/Wangurer terdapattumpang tindih sebagian dengan Sertifikat M.417

Terhadap SuratBerkas Perkara Nomor: BP/17/III/RES1..13./2020/RESKRIM tanggal20 Maret 2020.3. Terhadap Keterangan TerdakwaDipersidangan telah didengar keterangan terdakwa 1. STEFANUSNATEN AMA Alias NATEN, terdakwa 2. YOHANES OKTAVIANUSRITAN Alias RITAN APIS, terdakwa 3. AGUSTINUS KOPONG WATONAlias GUSTI dan terdakwa 4.

Terhadap SuratBerkas Perkara Nomor : BP/17/III/RES1..13./2020/RESKRIM tanggal 20Maret 2020.3. Terhadap Keterangan TerdakwaDipersidangan telah didengar keterangan terdakwa 1. STEFANUSNATEN AMA Alias NATEN, terdakwa 2. YOHANES OKTAVIANUS RITANAlias RITAN APIS, terdakwa 3. AGUSTINUS KOPONG WATON AliasHalaman 70 dari 81 halaman Putusan Nomor 90/PID/2020/PT KPGGUSTI dan terdakwa 4.

Juanda Nomor 6 KotaSamarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili olehkuasanya bernama Bimo Aryo, Sudirman, Eko Priyatno, ArbitaZani, Annisa Dya Palupi dan Panji Iskandar Panca Saktiberdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKU4/MK.6/WKN.13/2020 tanggal 10 Maret 2020, selanjutnyadisebut sebagai Tergugat II;Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2020/PN SmrPengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca berkas perkara;Setelah mendengar jawab menjawab kedua bela pihak di persidanganTENTANG

Srg.berusaha melaksanakan kewajiban dalam bekerja walaupun fasilitasyang diberikan telah ditarik oleh TERGUGAT.Bahwa sebagai dasar tuntutan untuk provisi atau Putusan Sela,PENGGUGAT perlu kembali menegaskan bahwa sejak PemutusanHubungan Kerja (PHK) tanggal 15 Juli 2020 secara sepihak, TERGUGAThanya membayar upah bulan Juli 2020 secara prorata dan kemudian tidakmembayar upah/gaji PENGGUGAT sejak bulan Agustus 2020 sampaidengan saat ini, yang mana hal ini tidak sesuai dengan pasal 155 ayat (2)UU No.13

/2020, dimana PENGGUGAT masih berhak menerima upahbeserta hakhak lain yang biasa diterima PENGGUGAT.Bahwa Pasal 155 ayat (2) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan telah diuji di Mahkamah Konstitusi dan dalam PutusanMahkamah Konstitusi No. 37/PUU 1IX/2011, yang dalam amar putusanangka 2 dan 3 menyatakan:Angka 2Frasa belum ditetapkan dalam Pasal 155 ayat (2) UndangUndang No. 13Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2013 Nomor 39, Tambahan Lembaran

Pemalang; Bahwa Saya di tangkap oleh Anggota Polsek Moga Pada hari Minggutanggal 13 2020 sekira jam 10.00 wib di Polsek Moga ; Bahwa Saya di tangkap oleh Anggota Polsek Moga Pada hari Minggutanggal 13 September 2020 sekira pukul 10.00 wib di Polsek Moga karenaSaya melakukan pemukulan bersama dengan teman lainnya terhadap Sadr.SANDI dan Saya menyerahkan diri; Bahwa Korban bernama Sdr. SANDI sebagai teman = sayayangberalamatkan di Desa Gambuhan Kec. Moga Kab.

1 (satu) bendel Asli Surat Pencairan Dana dari Rekening Kas Desa Nomor : 412.1/13/2020 tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp186.821.000,00 (Seratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

14.

1 (satu) bendel Fotocopy Buku Kas Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2020;

15.

1 (satu) bendel Asli Surat Pencairan Dana dari Rekening Kas Desa Nomor : 412.1/13/2020 tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp186.821.000,00 (Seratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah);

14.

1 (satu) bendel Fotocopy Buku Kas Desa Sitiadi, Kecamatan Puring, Kabupaten Kebumen Tahun 2020.