memberitanda pada surat tersebut dengan tanda bukti P1;2 Fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh KantorKependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati Nomor :3318101803100019, tanggal 19 Maret 2010, Kemudian surat buktitersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai denganaslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis memberi tandapada surat tersebut dengan tanda bukti P.2;3 Surat Keterangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX,Kabupaten Gunungkidul, Nomor : Kk.12.2.05/PW.01/43

/2015,tanggal 27 April 2015, lalu Ketua Majelis memberi tanda padasurat tersebut dengan tanda bukti P.3;4 Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama SoedartonoRonohadikoe soemo, yang isinya yang bersangkutan telah meninggaldunia pada hari Senin, 17 Nopember 2008 karena sakit yangdikeluarkan oleh Kepala Desa Pati Lor, Kecamatan Pati,Kabupaten Pati, tanggal 27 April 2015, Kemudian surat buktitersebut dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai denganaslinya serta bermeterai cukup, lalu Ketua Majelis

Asli Surat Keterangan Nomor Kk. 15.21.15.6/PW.01/43/2015 tanggal 16Pebruari 2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama KecamatanSreseh, Kabupaten Sampang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup(Bukti P.4) ; ei5. Asli Surat Keterangan Kematian atas nama PEMOHON ASLI yangditerbitkan oleh PJ. Kepala Desa Sreseh Nomor474.03/02/434.401.04/2015 tertanggal 12 Pebruari 2015.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015tentang tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha PertambanganMineral dan Batubara (Sselanjutnya disebut Permen 43/2015) Pasal 5 danPasal 4 jo Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentangPelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik (selanjutnya disebutPermen 26/2018) Pasal 54 ayat (1), Menteri atau Gubernur (Sesualkewenangannya) melakukan evaluasi atas penerbitan IUP berupa evaluasisecara administratif, kewilayahan, teknis, kKeuangan

Atas hal tersebut, sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan khususnya Permen 43/2015dan AUPB, maka Tergugat II melakukan evaluasi administrasi, teknis,finansial, dan lingkungan terhadap IUP Penggugat dengan hasil evaluasibahwasannya IUP Penggugat memang tumpang tindih dengan WIUPKBlok Bahodopi Utara yang sebelumnya diciutkan dari Wilayah KontrakKarya PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) sehingga baik sesuai denganPasal 7 ayat (2) Kepmen 1603/2003 dan Pasal 12 Permen 43/2015, IUPPenggugat tidak

/2015 mengatur adanya tahapan mengenai status clear andclean terhadap suatu IUP, yaitu:(1) Tahap Pengumuman Status IUP clear and clean, yangpersyaratannya diatur dalam pasal 22 Permen ESDM No. 43/2015;dan(ii) Tahap Pemberian Sertifikat Clear and Clean, yang persyaratannyadiatur dalam pasal 24 Permen ESDM No. 43/2015;Halaman 145 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT72.

Pasal 5 ayat (2) huruf b Permen ESDMNo. 43/2015 yang kami kutip sebagai berikut:Pasal 22 Permen ESDM No. 43/2015:Direktur Jenderal atas nama Menteri mengumumkan Status UPClear and Clean berdasarkan:a. hasil evaluasi terhadap penerbitan JIUP terkait aspekadministratif dan kewilayahan yang dilakukan oleh DirekturJenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hurufa dan huruf b sampai dengan Pasal 16 dan hasil evaluasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 18Pasal 5 ayat (2) huruf b Permen ESDM No.

43/2015:Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud padaayat (1) berdasarkan kriteria kewilayahan terdiri atas:1.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015tentang tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha PertambanganMineral dan Batubara (Sselanjutnya disebut Permen 43/2015) Pasal 5 danPasal 4 jo Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentangPelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik (selanjutnya disebutPermen 26/2018) Pasal 54 ayat (1), Menteri atau Gubernur (Sesualkewenangannya) melakukan evaluasi atas penerbitan IUP berupa evaluasisecara administratif, kewilayahan, teknis, kKeuangan

Atas hal tersebut, sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan khususnya Permen 43/2015dan AUPB, maka Tergugat II melakukan evaluasi administrasi, teknis,finansial, dan lingkungan terhadap IUP Penggugat dengan hasil evaluasibahwasannya IUP Penggugat memang tumpang tindih dengan WIUPKBlok Bahodopi Utara yang sebelumnya diciutkan dari Wilayah KontrakKarya PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) sehingga baik sesuai denganPasal 7 ayat (2) Kepmen 1603/2003 dan Pasal 12 Permen 43/2015, IUPPenggugat tidak

/2015 mengatur adanya tahapan mengenai status clear andclean terhadap suatu IUP, yaitu:(1) Tahap Pengumuman Status IUP clear and clean, yangpersyaratannya diatur dalam pasal 22 Permen ESDM No. 43/2015;dan(ii) Tahap Pemberian Sertifikat Clear and Clean, yang persyaratannyadiatur dalam pasal 24 Permen ESDM No. 43/2015;Halaman 145 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT72.

Pasal 5 ayat (2) huruf b Permen ESDMNo. 43/2015 yang kami kutip sebagai berikut:Pasal 22 Permen ESDM No. 43/2015:Direktur Jenderal atas nama Menteri mengumumkan Status UPClear and Clean berdasarkan:a. hasil evaluasi terhadap penerbitan JIUP terkait aspekadministratif dan kewilayahan yang dilakukan oleh DirekturJenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hurufa dan huruf b sampai dengan Pasal 16 dan hasil evaluasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 18Pasal 5 ayat (2) huruf b Permen ESDM No.

43/2015:Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud padaayat (1) berdasarkan kriteria kewilayahan terdiri atas:1.

sebagai warga negara indonesia(PP.24 Tahun 1997 Pasal 32:2).Kehadiran Pihak Penggugat pada Gelar Kasus Pertanahan yang ketigaselaku mediator BPN Kabupaten Kotawaringin Timur tidak membuahkanhasil kesepakatan, dan berdasarkan Risalah Pengolahan Data (RPD)Kasus Pertanahan Nomor : RPD/02/600.13/II/2016, point VIl PernyataanTanggung Jawab (LEGAL STATEMENT), Pihak Tergugat dua (Il)intervensi SUDAH melaksanakan Pengukuran Pengembalian Batassebagaimana Tertuang dalam Berita Acara Pengembalian Batas Nomor :43

/2015 Tanggal 05 Oktober 2015.Ketua Mejelis Hakim yang mulia, pada saat berlangsungnya Gelar KasusPertanahan yang ketiga selaku mediator BPN Kabupaten KotawaringinTimur meminta penjelasan dasar kepemilikan tanah SHM Nomor 5134kepada Saudara KHONG ALI SUGIANTO (Wewakili Pihak Penggugat),saudara KHONG ALI SUGIANTO Tidak dapat menjelaskan dan hanyamengatakan tanah tersebut telah saya jual kepada Chairul Kasim....

Muhammad melaksanakan pemeliharaan terhadap SHM miliknyasesuai dengan Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor :43/2015. Sedangkan tanah SHM Nomor 07537 masih tetap terpelihara dantelah dipagar sejak tahun 2002 sejak Akhmad Fauzi berkerja sebagaihonorer di Bappeda Kab. Kotim dan tinggal di seberang jalan PramukaHal. 26 dari 66 Hal.

Nomor 303.701/2014Fotocopy sesuai dengan aslinya ;: Berita Acara Pengukuran Pengembalian Batas Nomor: 43/2015 tanggal 5 Oktober 2015 dari BadanPertanahan Nasional Kabupaten Kotawaringin TimurFotocopy sesuai dengan legailisir ;Surat dari Kepala Kantor Pertanahan KabupatenKotawaringin Timur Nomor:947/600.13/62.71/X1/2015 perihal Undangan GelarKasus Pertanahan Lokasi Tanah di JenderalSudirman Km 2,4 tanggal 5 Nopember 2015ditujukan kepada Safrudin u/an.

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 43 Tahun 2015tentang tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha PertambanganMineral dan Batubara (Sselanjutnya disebut Permen 43/2015) Pasal 5 danPasal 4 jo Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentangPelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik (selanjutnya disebutPermen 26/2018) Pasal 54 ayat (1), Menteri atau Gubernur (Sesualkewenangannya) melakukan evaluasi atas penerbitan IUP berupa evaluasisecara administratif, kewilayahan, teknis, kKeuangan

Atas hal tersebut, sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan khususnya Permen 43/2015dan AUPB, maka Tergugat II melakukan evaluasi administrasi, teknis,finansial, dan lingkungan terhadap IUP Penggugat dengan hasil evaluasibahwasannya IUP Penggugat memang tumpang tindih dengan WIUPKBlok Bahodopi Utara yang sebelumnya diciutkan dari Wilayah KontrakKarya PT Vale Indonesia (d/h PT INCO) sehingga baik sesuai denganPasal 7 ayat (2) Kepmen 1603/2003 dan Pasal 12 Permen 43/2015, IUPPenggugat tidak

/2015 mengatur adanya tahapan mengenai status clear andclean terhadap suatu IUP, yaitu:(1) Tahap Pengumuman Status IUP clear and clean, yangpersyaratannya diatur dalam pasal 22 Permen ESDM No. 43/2015;dan(ii) Tahap Pemberian Sertifikat Clear and Clean, yang persyaratannyadiatur dalam pasal 24 Permen ESDM No. 43/2015;Halaman 145 dari 407 Halaman Putusan Perkara Nomor 26/G/2021/PTUN.JKT72.

Pasal 5 ayat (2) huruf b Permen ESDMNo. 43/2015 yang kami kutip sebagai berikut:Pasal 22 Permen ESDM No. 43/2015:Direktur Jenderal atas nama Menteri mengumumkan Status UPClear and Clean berdasarkan:a. hasil evaluasi terhadap penerbitan JIUP terkait aspekadministratif dan kewilayahan yang dilakukan oleh DirekturJenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) hurufa dan huruf b sampai dengan Pasal 16 dan hasil evaluasisebagaimana dimaksud dalam Pasal 18Pasal 5 ayat (2) huruf b Permen ESDM No.

43/2015:Evaluasi terhadap penerbitan IUP sebagaimana dimaksud padaayat (1) berdasarkan kriteria kewilayahan terdiri atas:1.

Pertama tidak mempertimbangkan secara utuh ketentuanPasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RINomor 43 Tahun 2015 tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin UsahaPertambangan Mineral dan Batubara (untuk selanjutnya disebut sebagaiPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43/2015)1.

Banding, maka berikut Pembanding (dh.Penggugat) uraikan isi dari ketentuan Pasal 12 ayat (2) PeraturanMenteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43/2015, yangmengatur:dengan memperhatikan asas kemanfaatan, keterobukaan, keadilan, dankepentingan nasional dan/atau daerahDirektur Jenderal atau Gubernur dapat melakukan penyelesaian lainterhadap IUP yang WlIUPnya tumpang tindih sama komoditasMohon perhatian Majelis tk.

Tergugat) telahmelanggar asas keterbukaan sesuai Pasal 12 ayat (2) Peraturan MenteriEnergi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43/2015.Terbanding (dh. Tergugat) telah merekomendasikan Sertifikat Clear &Clean (untuk selanjutnya disebut sebagai C&C) atas IUP OperasiProduksi Pembanding (dh. Penggugat), kepada Direktorat JenderalMineral dan Batubara Kementerian Energi & Sumber Daya Mineral RI1.

MajelisHakim, ternyata Majelis Hakim Perkara a quo telah pula mempertimbangkanAsasasas umum Pemerintahan yang baik. bahwa pada Angka Romawi VII, Pemohon Banding menyatakan yangpada intinya Majelis Hakim tidak mempertimbangan secara utuh ketentuanPasal 12 Ayat (2) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI.Nomor 43 Tahun 2015 Tentang tata cara Evaluasi Penerbitan lIzin UsahaPertambangan Mineral dan Batu Bara (untuk selanjutnya disebut sebagaiPeraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 43

/2015).Pemohon Banding telah salah dalam menilai Ketentuan Peraturan MenteriEnergi Dan Sumber Daya Mineral tersebut diatas, karena : diterbitkannya Objek Sengketa oleh Termohon Banding telahmempertimbangkan secara mendalam semua aspekaspek Yuridis, aspekkeadilan, aspek kemanfaatan, aspek kepatian Hukum, aspek keterobukaan, danaspek kepentingan Negara/Daerah; Bahwa berdasarkan fakta dan buktibukti yang terungkap dalam prosespembuktian perkara a quo ternyata keputusan GUBERNUR Sulawesi TengahNomor

danpatut, sedangkan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu alasanyang sah;Hal. 3 Perkara No: 032/Pdt.G/2015/PA.TlgMenimbang, bahwa Majelis telah mendamaikan dengan memberinasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yangisinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan buktibukti tertulis berupa:1.Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 474/43

/2015, tanggal 16 Februari2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Desa Beru Kecamatan BrangRea Kabupaten Sumbawa Barat Bukti, lalu oleh Ketua Majelis diberitanda P.1;Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 20/20/1/2004, tanggal 17 Desember2003, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KecamatanTaliwang, bukti surat tersebut telah ditempel dengan Materaisecukupnya dan dinazegelen oleh Petugas Pos serta dilegalisir olehPanitera Pengadilan Agama Taliwang dan telah dicocokkan denganaslinya yang ternyata sesuai

Namun pernikahan tersebut sangat mendesakuntuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak lebihkurang 7 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikianeratnya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yangdilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan,karena itu maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama KecamatanPelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan Surat Nomor: Kk.17.01/PW.01/43 /2015 tanggal 19 Agustus 2015;.

N ARSYAD / Penggugat berdasarkan Copy yang diperolah tergugatsebagai berikut : Sertifikat terbit pada tanggal 20 Januari 2016 tanpa ada keterangan pengalihanhak dari siapa ; Penggugat laporkan Sertifikat hilang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bimapada tanggal 19 Nopember 2015 ; Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima pada tanggal 30Nopember 2015 no. 41 43 / 2015 dan melalui Harian Radar Sumbawa padahari Jum'at tanggal 17 Desember 2015 dasar pernyataan dibawah sumpah /janji tanggal 26 September

HAMIDAH, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu RumahTangga, tempat tinggal di RT.01/RW.01 Desa Runggu, KecamatanBelo, Kabupaten Bima,Nomor 1 dan 2 Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 08/Pdt.G/LBH.AMN/III/2015, tanggal 03 Maret 2015, yang telah terdaftardi Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor : 43/2015/PA.Bm,tanggal 11 Maret 2015, memberikan kuasa kepada Drs.SUKIRMAN AZIS, SH. MH., JAHRUDIN, SH. dan ATIS IKAERNAWATI, SH.

NARSYAD / Penggugat berdasarkan Copy yang diperolah tergugat sebagai berikut :Sertifikat terbit pada tanggal 20 Januari 2016 tanpa ada keterangan pengalihanhak dari Siapa ;Penggugat laporkan Sertifikat hilang di Kantor Pertanahan Kabupaten Bima padatanggal 19 Nopember 2015 ;Pengumuman Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bima pada tanggal 30Nopember 2015 no. 41 43 / 2015 dan melalui Harian Radar Sumbawa padahari Jumat tanggal 17 Desember 2015 dasar pernyataan dibawah sumpah / janjitanggal 26 September

Kutipan Akta Nikah Nomor : 490/43/2015 Tanggal 30Hesember 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Cihaurbeuti Kabupaten Ciamis, Buk surat tersebuttelah diber meterai cukup dan teiah cicotokkan dengan asinyayang. termnyata sesuai, laly oleh Ketua Majetis diberi tanda P.2:1. Po umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaanWiraswasta, tempat keciaman ci Kp.

TentangPemberhentian Sementara Direktur Perusahaan Daerah Air MinumKota Tegal Periode Tahun 20122016 tertanggal 7 Mei 2015 atasnama Bambang Sugiarto, S.E dengan ditanda tangani oleh Ketua,Sekretaris, Anggota Dewan Pengawas Perusahaan Daerah AirMinum (PDAM) Kota Tegal dan tanpa ditanda tangani oleh DirekturPDAM Kota Tegal (Non Aktif) Bambang Sugiarto,S.E ;Menimbang, bahwa terkait dengan tindak lanjut Hasil sidangdimaksud (Vide Bukti T15) Dewan Pengawas telah mengajukanSurat kepada Walikota Nomor : 005/43

/2015 tertanggal 22 Mei 2015Perihal : Laporan dan Usulan Pemberhentian Direktur PDAM KotaTegal (Vide Bukti 118) sebagai bahan Tergugat untukmemberhentikan Penggugat sebagai Direktur PDAM Kota Tegal,yang pada intinya tercantum pada angka 5 Saran dan Usulan DewanPengawas PDAM Kota Tegal huruf a.

Buat apa uang pelanggan dikumpulkan di PDAM, tapiPDAM tidak bisa melayani masyarakat ;Menimbang, bahwa memperhatikan Surat Dewan PengawasPDAM Kota Tegal Nomor : 005/34/2015 tanggal 30 April 2015 PerihalLaporan dan Pemberhentian Direktur PDAM Kota Tegal (Vide BuktiT8), Surat Dewan Pengawas PDAM Kota Tegal kepada WalikotaNomor : 005/43/2015 tertanggal 22 Mei 2015 Perihal : Laporan danUsulan Pemberhentian Direktur PDAM Kota Tegal (Vide Bukti T18),Serta Surat Keputusan objectum litis (Vide Bukti P1 dan

Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Surat Keterangan Warisan (SKW) atas nama MartoDiharjo Slamet Nomor 590/119/IV/2005 tertanggal 21 Maret 2005 yangada di dalam buku Warkah Sertipikat Hak Milik No . 704 atas nama SriSubingah;tetap terlampir dalam berkas perkara; 1 (satu) lembar Surat Keterangan Warisan (SKW) Nomor590/116/43/2015 tanggal 11 Agustus 2015 atas nama Marto DiharjoSlamet yang dikeluarkan oleh Kantor Kepala Desa Sidomulyo;Hal. 5 dari 14 hal. Put.

Poto copy Akta Cerai Nomor : 43/2015/PA.Psp tanggal 23 Februari 2015atas nama Anita Carolina Pardede (Penggugat) dan Sahrir RamadhanHarahap (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan AgamaPadangsidimpuan yang telah dinazegeling sesuai dengan bea meteraiyang berlaku dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan (Bukti : P.1);2.

Ijazah Madrasah Aliyah (MA), NomorMA506/16.05/PP.01.1/43/2015, atas nama ULUL SYABANA, NomorInduk Siswa 1589, tertanggal 15 Mei 2015, diberi tanda bukti P.4;Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 726/68/VII/82 atas nama Sugengdan Srigati tertanggal 14 Desember 1982, diberi tanda bukti P.5;Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan No. 155/ Pdt. P / 2021/ PN. Bit6. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor : 100/237/409.25.7/II/2021, atasnama M. ULUL SABANA, ditanda tangani oleh Kepala DesaKarangbendo Drs.

Bahwa berdasarkan Permen ESDM Nomor 43/2015, IUPIUP yangtelah memenuhi persyaratan administrasi dan kewilayahan akandiberikan status sebagai IUP Clear and Clean dan diumumkan melaluiPengumuman Status IUP Clear and Clean sesuai ketentuan Pasal 22Permen ESDM 43/2015.

Bagi IUP yang telah diberikan status sebagaiIUP Clear and Clean dan bermaksud memperoleh Sertifikat Clear andClean dapat mengajukan permohonan setelah melengkapi persyaratanteknis, kKeuangan, dan lingkungan sesuai ketentuan Pasal 24 PermenESDM 43/2015 sebagai suatu penegasan atas status pemegang IUPyang telah diumumkan melalui Pengumuman status IUP Clear andClean;LATAR BELAKANG KEBIJAKAN IUP TERDAFTAR/TEREGISTRASI5.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadappenyelenggaraan pengelolaan pengusahaan pertambangan mineral danbatubara setelah rezim Permen ESDM 43/2015, berdasarkan Pasal 54Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan KaidahPertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral danBatubara (Permen ESDM No 26/2018) bahwa Direktur Jenderalmenerbitkan daftar IUP hasil penataan IUP dan IUPK yang memenuhiketentuan sebagai berikut:a.

Berdasarkan Permen ESDM Nomor 43/2015, IUPIUP yangtelah memenuhi persyaratan administrasi dan kewilayahan akandiberikan status sebagai IUP Clear and Clean dan diumumkan melaluiPengumuman Status IUP Clear and Clean sesuai ketentuan Pasal 22Permen ESDM 43/2015;64.

Asli Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gerokgak,Kabupaten Buleleng, Nomor: Kk.18.6/PW.01/43/2015, tanggal 22 April 2015(bukti.

Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonanPemohon dalam sidang fertutup untuk umum, yang isi dan maksudnya tetapdipertahankan oleh Pemohon;Bahwa, untuk memperkuat dalildalil permohonannya, Pemohon telahmengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah NomorKK.15.35.07/PW.01/43/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan dan ditandatanganioleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan