Bahwa sesuai UU No. 6/2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksana UUDesa, Permendagri No. 83/2015 tentang Pengangkatan danPemberhentian Perangkat Desa,diperbaharui Permendagri No. 67/2017,mengatur secara jelas tentang syarat yang harus dipernuhi dalam rangkapemberhentian Perangkat Desa. Sehingga karenanya Tergugat telahmelanggar ketentuan hukum dalam memberhentikan Penggugat ;3.

MELANGGAR PERMENDAGRI No.83/2015 TENTANG PENGANGKATAN1.DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, DIPERBAHARUIPERMENDAGRI No.67/2017, TENTANG PERUBAHAN ATASPERMENDAGRI No. 83/2015 TENTANG PENGANGKATAN DANPEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA.PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA, SESUAI PASAL 4 dan 5PERMENDAGRI No. 83 TAHUN 2015.Bahwa Pengangkatan Perangkat Desa, sesuai Pasal 4 Permendagri No. 83Tahun 2015, sebagai berikut;(1).Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanismesebagai berikut:a.

Jadi amanat pasal 69 UU Desa No.6 /2014 sudahsangat jelas terkecuali sdr penggugat tidak pernah membaca SK hasil perbaikanyang sudah diberikan sama halnya SK Pengangkatan Perangkat DesaNo.03/LBSR/2008 dan No.02/LBSR/2014 kami anggap para penggugat LalaiMembaca dan memperhatikan isi SK tersebut sehingga para penggugat menganggap jabatan perangkat desa itu seumur hidup;Pada gugatan Penggugat Poin kesepuluh: kami dianggap melanggar Permendagri No.83/2015?

tahun.Surat edaran Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat danDesa Kemendagri Nomor 140/2035/PMD tertanggal 26 Maret 2015 yangmenyebutkan bahwa perangkat desa yang tidak berstatus sebagai PegawalNegeri Sipil (PNS) tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya.Yakni berdasarkan peraturan perundang undangan yang dijadikan dasarpengangkatannya;Hal. 17 Putusan Nomor : 118/G/2020/PTUNMDN20.21.22.23:Bahwa berdasarkan peraturanperaturan diatas dapat kita simpulkan baikUU Desa, PP Desa dan Permendagrri 83

/2015 tidak ada lagi ketentuanmengenai masa jabatan Perangkat Desa, melainkan pembatasanseseorang dapat mejabat sebagai Perangkat Desa berdasarkan umur;Bahwa dengan demikian Tergugat telah menyalahgunakan wewenang,tugas, hak dan/atau kewajibanya, sedangkan Tergugat sebagai KepalaDesa Suka Maju berkewajiban menaati dan menegakkan peraturanPerundangundangan Vide Pasal 29 huruf c jo Pasal 26 ayat (4) Huruf d UUNo 6 Tahun 2004 Tentang Desa;Bahwa perbuatan Tergugat yang mengeluarkan keputusan aquo yangmenjadi

BANK MEGA TBk , Hak TanggunganNo. 6350/2012 Dihapus.Halaman 36 dari 48 Putusan Nomor 311/Pdt.G/2020/PN Cbi Selanjutnya Beralin kepemilikan hak menjadi atas nama ALEXIE GV.BRAM berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 83/2015 tanggal 18032015 yang dibuat oleh HAZIRUDIN, SH.Mkn, selaku PPAT. Selanjutnya Hak Tanggungan No. 14578/2019 Peringkat PertamaAPHT PPAT RAJA SOLEHUDDIN, SH No. 157550/2019 tanggal 11092019 atas nama KOPERASI DANA PINJAMAN MANDIRISEJAHTERA Berkedudukan di Kota Bogor.5.

Bahwa karenanya jika dalildalil Penggugat tersebut di atas, dihubungkandengan penerbitan obyek sengketa yang dilakukan Tergugat yang tidakmempedomani ketentuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturanmelaksanaannya, Permendagri No. 83/2015 dan Permendagri No. 67/2017,tentang pedoman pemberhentian dan pengangkatan perangkat desa, sertaHalaman 30 Putusan Nomor : 121/G/2020/PTUNMDN.Asas Kepastian Hukum.

., tgl.02 September 2014, Bukti T26;Foto Copy legalisir Surat Tergugat Nomor : 011/GCKA/IV2015 tgl. 11082015 Perihal Permohonan Penegasan terhadap lokasi 5 (lima) bidangtanah, Bukti T27;Foto Copy legalisir dari copy Surat Keterangan Lurah KeputihNo.474/156/436/1 0/83/2015 tgl. 14082015, Bukti T28;Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengansurat aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup, sehingga dapatditerima sebagai alat bukti yang sah, kecuali bukti T6(A,B,C,D,

Rektor Universitas IndonesiaNo.595/UN.2R/HKP.05/2018 Perihal : tanggapan Informasi terkaitKerja Sama tertanggal 6 Maret 3028, (fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Surat Bupati Demak No.140 , (fotokopi dari fotokopi);Fotokopi Surat Bupati Demak Nomor 140/0082 Perihal : TindakLanjut Surat DPRD Kabupaten Demak Nomor 004/241 tanggal9 Maret 2018, tertanggal 9 Maret 2018, (fotokopidari fotokopi);Fotokopi Surat DPRD Kab.Demak No. 170/189 PerihalPermohonan Legal Opinion Perda No.6/2015 terhadap PermendagriNo.83

/2015 dan Paparan tertanggal 20 Maret 2017, (fotokopi darifotokopi); Halaman 50 dari 68 hal Perkara Nomor : 169/G/2018/PTUNSMG16.

Jual Beli No.79/2015, tanggal 29 Juni 2015, dihadapanPPAT : Mauliddin Shati, SH, (Bukti T.IlInt.I16);Foto kopi Surat Akta Jual Beli No.80/2015, tanggal 29 Juni 2015, dihadapanPPAT : Mauliddin Shati, SH, (Bukti T.IlInt.I17);Foto kopi Surat Akta Jual Beli No. 81/2015, tanggal 29 Juni 2015, dihadapanPPAT : Mauliddin Shati, SH, (Bukti T.llInt.I18);Foto kopi Surat Akta Jual Beli No.82/2015, tanggal 29 Juni 2015, dihadapanPPAT : Mauliddin Shati, SH, (Bukti T.llInt.I19);Foto kopi Surat Akta Jual Beli No.83

/2015, tanggal 29 Juni 2015, dihadapanPPAT : Mauliddin Shati, SH, (Bukti T.llInt.I20);Foto kopi Surat Akta Jual Beli No.84/2015, tanggal 29 Juni 2015, dihadapanPPAT : Mauliddin Shati, SH, (Bukti T.llInt.I21);Foto kopi Surat Akta Jual Beli No.85/2015, tanggal 29 Juni 2015, dihadapanPPAT : Mauliddin Shati, SH, (Bukti T.llInt.I22) ;Foto kopi Surat Akta Jual Beli No.86/2015, tanggal 29 Juni 2015, dihadapanPPAT Mauliddin Shati, SH, (Bukti T.llInt.I23);Foto kopi Surat Akta Jual Beli No.87/2015, tanggal

AY 591422 tanggal 25 Maret 2015, selanjutnyadi beri tanda P7;Foto copy sesuai aslinya print out buku tabungan milik Penggugat dan berupacopy dari copy cek Bank Central Asia (BCA) , selanjutnya di beri tanda P8a,b,c,d ;Foto copy sesuai aslinya Akta Jual Beli No.83/2015, tanggal 14 April 2015yang dibuat dan ditandatangani di hadapatan Pejabat Pembuat Akta Tanah(PPAT) PRIA TAKARI UTAMA, S.H,.M.Kn, selanjutnya di beri tanda P9 ;Foto copy dari aslinya Sertifikat (Tanda Bukti Hak) No.13359 , selanjutnya

dua) lembar fotokopi Buku Penjualan 2014. 3553551 (Satu) bundel copy legalisir dokumen Akta Jual Beli No.13/2015 tanggal 8 Januari 2015 dengan PPATS DENISETIAWAN, S.IP atas tanah persil Blok Plawad Kohir NOP :005.0010142.0 seluas 7.060 m2. 3563561 (Satu) bundel copy legalisir dokumen Akta Jual Beli No.35/2015 tanggal 19 Januari 2015 dengan PPATS DENISETIAWAN, S.IP atas tanah persil Blok Plawad Kohir NOP :005.0010142.0 seluas 4.905 m2. 3573571 (Satu) bundel copy legalisir dokumen Akta Jual Beli No.83

/2015 tanggal 6 Februari 2015 dengan PPATS DENISETIAWAN, S.IP atas tanah persil Blok Putat Agung KohirNOP : 005.0060113.0 seluas 3.622 m2. 3583581 (Satu) bundel copy legalisir dokumen Akta Jual Beli No.385/2014 tanggal 18 Desember 2014 dengan PPATS DENISETIAWAN, S.IP atas tanah persil Blok Putat Kohir NOP :005.0030190.0 seluas 1.692 m2. 3593591 (satu) bundel copy legalisir dokumen Akta Jual Beli No.386/2014 tanggal 18 Desember 2014 dengan PPATS DENISETIAWAN, S.IP atas tanah persil Blok Plawad Kohir

Sebidang tanah persil Blok Putat Agung Kohir NOP :005.0060113.0 seluas 3.622 m2 yang terletak di Desa/Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Compreng, KabupatenSubang, Provinsi Jawa Barat sebagaimana tersebut dalamAkta Jual Beli No. 83/2015 tanggal 6 Februari 2015 denganPPATS DENI SETIAWAN, S.IP.

Blok Putat AgungKohir NOP005.0060113.0seluas 3.622 m2sebagaimanatersebut dalamAkta Jual Beli No.83/2015 tanggal 6Februari 2015dibeli dari AsepAmsor!

halaman 116 dari 162 Putusan No. 73/ G/ 2018/ PTUN.Mks11.12.13.14.15.16.17.18.TS:Bukti T 11Bukti T 12Bukti T 13Bukti T 14Bukti T 15Bukti T 16Bukti T 17Bukti T 18Bukti T 19: Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI Nomor: 95 PK/TUN/2014, tanggal 4Desember 2014 ;: Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jakarta Nomor: 111/G/2014/PTUN.Jkt, tanggal 6Januari 2015 ;: Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta Nomor: 83

//2015/PT.TUN.Jkt, tanggal 11Mei 2015 ;: Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Mahkamah Agung RlNomor: 491 K/TUN/2015, tanggal 22 Desember 2015 ;: Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Peninjauan KembaliMahkamah Agung RI Nomor: 75 PK/TUN/2015, tanggal 13Oktober 2015 ;: Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Tata UsahaNegara Jayapura Nomor: 28/G.TUN/2012/PTUN.JPR, tanggal 6Desember 2012 ;: Fotokopi sesuai dengan asli Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Makassar Nomor: 29/B/2013/PT.TUN.Mks

Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) TA 2015 Nomor : 2.01.2.01.01.22.025.5.2 tanggal 2 Januari 2015 Kegiatan Pengadaan Lahan Untuk Pembangunan Rumah Potong Unggas sebesar Rp.12.500.000.000,- Kota Balikpapan Ta.2015;