Ditemukan 26411 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 14-06-2011 — Upload : 27-10-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 332/Pid.Sus/2011/PN.Kdi
Tanggal 14 Juni 2011 — H A D R I A N U S
221
  • diduga berasal darikawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah ; Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur dari pasal yang didakwakan olehPenuntut Umum telah terpenuhi dengan demikian maka dakwaan Penuntut Umum telahterbukti, dan oleh karena itu Terdakwa terbukti pula melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan tersebut; nn Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan tidak dijumpai hal hal yang dapatdijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan diri Terdakwadari ancaman
    pidana dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan PenuntutUmum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal denganperbuatannya; wonn Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan maka lamanyaTerdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan; nn Menimbang, bahwa untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri ataumengulangi lagi perbuatannya maka
    cukup beralasan untuk memerintahkan agarTerdakwa tetap berada dalam tahanan; 5 Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal halyang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa,; Hal hal yang memberatkan : e Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi pihak Perhutani ; Keadaan yang meringankan : e Terdakwa mengaku terus terang , menyesal dan berjanji tidak mengulangiperbuatannya ; ~ Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telahdilakukan
Putus : 03-10-2013 — Upload : 21-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 278 / Pid.B / 2013 / PN.JMB
Tanggal 3 Oktober 2013 — BANDI bin KUSDI
243
  • faktafakta tersebut diatas, ternyata semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke2KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti dengandemikian terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepadakhalayak umum untuk melakukan permainan judi.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsurunsur daridakwaan tersebut dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman
    pidana baik alasan pembenarmaupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diriterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan yang ada pada diriterdakwa ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur daridakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman pidana maka
    tersebut akan ditentukan lebihlanjut dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri paraterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :Halhal yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakate Perbuatan terdakwa merusak moral masyarakat;Hal hal yang meringankan : e Terdakwa belum pernah dipidana;e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannnya, danmerasa menyesal;Menimbang, bahwa mengingat ancaman
    pidana dari tindak pidanayang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan halhal yangmemberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut majelis Hakimpidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan adil ;Menimbang, bahwa dengan akan dijatunkannya pidana pada diriterdakwa, maka pada diri terdakwa dibebani pula kewajiban untukmembayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat ( 1 ) ke 2 KUHPserta Ketentuanketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ;1.
Register : 20-08-2013 — Putus : 26-08-2013 — Upload : 15-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 42/PID/2013/PT JAP
Tanggal 26 Agustus 2013 — Pembanding/Jaksa Penuntut : WILLYEM WIJAYA TUA HASIHOLAN
6216
  • Yang mana Terdakwa adalah merupkan seorang ibu rumah tangga yangmemiliki dua orang anak dan juga memiliki suami tega meninggalkan anakanak dan suaminya, pergi dengan lakilaki lain jam 01.00 WIT malam ke baruntuk mabukmabukan dan setibanya di bar boulevard melakukanpenganiayaan, hal ini sangatlah tidak wajar dilakukan oleh seorang ibu yangsudah bersuami dan mempunyai anak, maka dengan demikian perludipertimbangkan berat ringannya ancaman pidana yang diberikan kepadanyasehingga tidak akan mengulangi
    Pencegahan terjadinya suatu kejahatan dengan mengadakan ancaman pidana twyang cukup berat untuk menakutinakuti caloncalon penjahat artinya kepada saja,agar takut melakukan kejahatan, namun menurut PAUL ANSELM VANFEUERBACH bahwa hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akanmemadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat ;b. IMMANUEL KANT mengatakan bahwa pemidanaan adalah merupakan tuntutanmutiak dari kesusilaan (etika) terhadap seorang penjahat.c.
Putus : 13-02-2014 — Upload : 02-04-2014
Putusan PN JOMBANG Nomor 31 / Pid.B / 2014 / PN.JMB
Tanggal 13 Februari 2014 — terdakwa KHOIRUL ANAM BIN SUBUR
174
  • faktafakta tersebutdiatas, ternyata semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke2 KUHP yang didakwakan kepadaterdakwa telah terbukti dengan demikian terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindakpidana Tanpa hak dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untukmelakukan permainan judi.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsurunsur dari dakwaan tersebutdan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yang dapat dijadikan alasan untukmembebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman
    pidana baik alasanpembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankanyang ada pada diri terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut,dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yang dapat dijadikan alasan untukmembebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana
    tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri para terdakwa, MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan yangada pada diri terdakwa :Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakate Perbuatan terdakwa merusak moral masyarakat;Hal hal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dipidana;e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannnya, dan merasa menyesal;Menimbang, bahwa mengingat ancaman
    pidana dari tindak pidana yang telahdilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan halhal yang memberatkan dan meringankantersebut, maka menurut majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandangtelah pantas dan adil ;Menimbang, bahwa dengan akan dijatuhkannya pidana pada diri terdakwa, makapada diri terdakwa dibebani pula kewajiban untuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat (1 ) ke 2 KUHP serta Ketentuanketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ;1 Menyatakan
Putus : 08-06-2011 — Upload : 27-10-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 359/Pid.Sus/2011/PN.Kdi
Tanggal 8 Juni 2011 — PARNI BINTI MUHDAYAT
193
  • kepada umum suatuCiptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait ;Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur dari pasal yang didakwakanoleh Penuntut Umum telah terpenuhi dengan demikian maka dakwaan PenuntutUmum telah terbukti, dan oleh karena itu terdakwa terbukti pula melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;Menimbang,bahwa sepanjang pemeriksaan tidak dijumpai halhal yang dapatdijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan , atau mengecualikan dirterdakwa dari ancaman
    pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengandemikian maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan olehkarena itu terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;Menimbang,bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka lamanyaterdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;Menimbang...............0:.eeeeeeeMenimbang,bahwa untuk menghindari agar
    halhal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;Halhal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa telah merugikan pihak produsen, distributor serta royalty danmerugikan Negara dalam pembayaran PPN ;Halhal yang meringankanTerdakwa mengaku bersalah dan mengakui perbuatannya ;Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi ;Terdakwa selama persidangan bersikap sopan ;Terdakwa dalam memberikan keterangan tidak berbelitbelit ;Terdakwa belum pernah dihukum ;Menimbang, bahwa mengingat ancaman
    pidana dari tindak pidana yang telahdilakukan terdakwa dihubungkan dengan halhal yang memberatkan danmeringankan tersebut maka menurut Majelis, pidana yang akan dijatuhkan tersebutdipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan ;Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa :150 (seratus lima puluh) VCD tidak asli/bajakan dirampas untuk dimusnahkan ;Menimbang,bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhipidana maka diri terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;Mengingat
Putus : 23-07-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 500 K/Pid/2013
Tanggal 23 Juli 2013 — OKTOVIANUS TAUNU Alias OKTO, dk ; Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang
5530 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 55 ayat (1)ke1 KUHP;Menimbang bahwa ancaman pidana dalam ketentuan Pasal 167 ayat (1)KUHP sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah selama 9 (sembilan) bulanpenjara, sedangkan menurut ketentuan Pasal 45 A UndangUndang No. 3 Tahun2009, telah ditegaskan bahwa terhadap ketentuan yang ancaman pidana maksimalnya1 (satu) tahun penjara tidak dapat diajukan permohonan kasasi, sehingga olehHal. 3 dari 4 hal. Put.
Putus : 20-11-2014 — Upload : 07-01-2015
Putusan PN JOMBANG Nomor 455/Pid.B/2014/PN Jbg
Tanggal 20 Nopember 2014 — -KASENAN
309
  • faktafakta tersebut diatas, ternyata semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke2KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti dengandemikian terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepadakhalayak umum untuk melakukan permainan judi.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsurunsur daridakwaan tersebut dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman
    pidana baik alasan pembenarmaupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diriterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan yang ada pada diriterdakwa ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur daridakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman pidana maka
    barangbarang bukti tersebut akanditentukan lebih lanjut dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diriterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :Halhal yang memberatkan : Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan judi;Hal hal yang meringankan : Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga; Terdakwa mengakui terus terang perbuatannnya, danmerasa menyesal;Menimbang, bahwa mengingat ancaman
    pidana dari tindak pidanayang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan halhal yangmemberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut majelis Hakimpidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan adil ;Menimbang, bahwa dengan akan dijatuhkannya pidana pada diriterdakwa, maka pada diri terdakwa dibebani pula kewajiban untukmembayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat ( 1 ) ke 2 KUHPserta Ketentuanketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ;1.
Putus : 04-08-2011 — Upload : 22-10-2013
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 484/Pid.B/2011/PN.Kdi
Tanggal 4 Agustus 2011 — SUYONO BIN SUPARLAN
151
  • yaitu Rp.1.000.000, (satu jutarupiah) ;Dengan demikian unsur ini telah terbukti ;Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur dari pasal yang didakwakan olehPenuntut Umum telah terpenuhi dengan demikian maka dakwaan PenuntutUmum telah terbukti, dan oleh karena itu terdakwa terbukti pula melakukan tindakpidana sebagaimana yang didakwakan tersebut ;Menimbang,bahwa sepanjang pemeriksaan tidak dijumpai halhal yang dapatdijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan, atau mengecualikan diriterdakwa dari ancaman
    pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar dengandemikian maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dan olehkarena terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;Menimbang,bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan maka lamanyaterdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdijatuhkan ;Menimbang,bahwa untuk menghindari agar terdakwa tidak melarikan diri ataumengulangi
    lagi perbuatannya maka cukup beralasan untuk memerintahkan agarterdakwa tetap berada dalam tahanan ;Menimbang..................06.Menimbang,bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa ;Halhal yang memberatkan : Perbuatan terdakwa merugikan Katijo ;Halhal yang meringankan Terdakwa belum pernah dihukum ; Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana
Putus : 18-11-2015 — Upload : 08-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 165 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 18 Nopember 2015 — IRSON OFNEDI Pgl. ON Bin FAHRUL SALIM
11641188 Berkekuatan Hukum Tetap
  • dan dalam perkara ini Terdakwa belum mendpat keuntungan;Perbuatan Terdakwa berpotensi terjadinya kelangkaan pupuk bersubsidi diwilayah Nagari Pasir Lawas, Kecamatan Sungai Tarap;Bahwa selain itu alasanalasan kasasi a quo hanya berkenaan denganpenentuan berat ringannya pidana yang dijatunkan kepada Terdakwa, haltersebut adalah wewenang Judex facti yang tidak tunduk pada kasasi, kecualiapabila Judex Facti menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancamanpidananya atau kurang dari batas minimum ancaman
    pidana yang ditentukanoleh peraturan perundangundangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidakmemberikan pertimbangan yang cukup, dan in casu Judex Facti dalammenjatuhkan hukuman tersebut telah memberikan pertimbangan yang cukuptentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan;Hal. 6 dari 9 hal.
    Iniberarti ancaman pidana terhadap suatu perbuatan tidak dapat diatur di luarketentuan UndangUndang pidana. Ketentuan pidana tidak diperbolehkandiatur dalam Peraturan Menteri, Keputusan Gubernur, KeputusanWalikota/Bupati dan sebagainya.
    Ketentuan Pasal 21 ayat (1) PeraturanMenteri Perdagangan RI No. 15/M.Dag/Per/4/2013, hanyalah merupakanpelanggaran/ kejahatan yang tidak jelas sanksi pidana penjara dandendanya;Seharusnya Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan perkara a quo kepersidangan karena tidak ada atau jelas ancaman pidana penjara maupundenda dalam ketentuan UndangUndang No.7 tahun 1955;Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dari MajelisHakim tersebut walaupun telah diusahakan dengan sungguhsungguh tetapitidak
Register : 15-07-2014 — Putus : 06-08-2014 — Upload : 22-12-2021
Putusan PT MAKASSAR Nomor 217/PID/2014/PT MKS
Tanggal 6 Agustus 2014 — Pembanding/Jaksa Penuntut : M.IKBAL ILYAS, SH
Terbanding/Terdakwa : MUH. FAISAL Bin SUKRAN
3116
  • pertimbangan sebagaimana tersebut dibawah ini ;Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini usianyamasih dibawah umur (usia 13 Tahun Anak ), akan tetap karena telahterbukti melanggar Pasal 1 angka 2 huruf (a) dan (b) Undangundang Nomor3 Tahun 1997...I3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka dapat disebut sebagai AnakNakal dan harus dijatuhi pidana penjara sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1)Undangundang Nomor 3 Tahun 1997 tersebut, sebagaimana dalam amar putusan ini;Menimbang, bahwa ancaman
    pidana yang ditentukan dalam Pasal 81ayat (2) Undangundang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anakadalah ancaman pidana paling lama dan paling singkat, sedangkan Pasal 26ayat (1) Undangundang Nomor 3 Tahun 1997 menentukan pidana penjaraterhadap anak nakal dapat dijatuhkan paling lama (paling banyak) % (satuper dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa dantidak menentukan terhadap ancaman minimumnya, namun demikian MajelisHakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan % (satu
Register : 25-04-2013 — Putus : 11-06-2013 — Upload : 05-03-2014
Putusan PN KUNINGAN Nomor 83/Pid.B/2013/PN.Kng
Tanggal 11 Juni 2013 — Arisandi Buldansyah Bin Irfan Effendi
272
  • pidana yang ditentukan dalam pasalpasal yang terbukti telahdilanggar oleh Terdakwa (legal justice), tingkat kesalahan Terdakwa yang diukurdari tingkat pencelaan masyarakat terhadap pelanggaran etis yang berlaku dalammasyarakat itu (moral justice) dan perilaku Terdakwa terhadap akibat pelanggaranhukum yang dilakukannya (social justice), yang akan dipertimbangkan sebagaiberikut:1.
    Moral Justice42Tingkat kesalahan terdakwa yang diukur dari tingkat pencelaan masyarakatterhadap pelanggaran etis yang berlaku dalam masyarakat itu, dalam hal inimenurut Majelis dibagi dalam 4 (empat) tingkatan, yaitu: pencelaan dengantingkat kesalahan ringan, pencelaan dengan tingkat kesalahan sedang,pencelaan dengan tingkat kesalahan berat dan pencelaan dengan tingkatkesalahan sangat berat, selanjutnya pencelaan tersebut dihubungkan denganpemidanaan, sehinggan dari ancaman pidana minimal sampai
    Pencelaan dengan tingkat kesalahan sedang, Terdakwa dapat dipidanaantara 1% (Seperempat) dari ancaman pidana maksimal sampai dengan 1%(setengah) dari ancaman pidana maksimal;3. Pencelaan dengan tingkat kesalahan berat, Terdakwa dapat dipidanaantara %2 (setengah) dari ancaman pidana maksimal sampai dengan %4(tiga per empat) dari ancaman pidana maksimal;4.
    Pencelaan dengan tingkat kesalahan sangat berat, Terdakwa dapatdipidana antara % (tiga per empat) dari ancaman pidana maksimal sampaidengan ancaman pidana maksimal;.
    pidana maksimal,dalam hal ini karena ancaman pidana maksimalnya 4 tahun penjara, makaTerdakwa patut dijatuhi pidana antara 2 (dua) tahun sampai dengan 3 (tiga) tahun;Menimbang, bahwa sikap Terdakwa terhadap akibat tindak pidana yangdilakukannya, baik sebelum, maupun dalam proses penyidikan sampai denganproses persidangan adalah sebagai berikut:Bahwa Terdakwa hanya memikirkan nasibnya sendiri dan keluarganya yangmasih menjadi tanggungannya;Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya yaitu mengambilkeuntungan
Putus : 29-01-2013 — Upload : 22-11-2013
Putusan PN JOMBANG Nomor 336 / Pid.B / 2012 / PN.JMB
Tanggal 29 Januari 2013 — BOBY ARCAN Bin SLAMET PATRINASRANI
324
  • faktafakta tersebut diatas, ternyata semua unsur dari pasal 303 bis ayat (1)ke2 KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti dengandemikian terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidanaTanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepadakhalayak umum untuk melakukan permainan judi.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsurunsur daridakwaan Subsidair dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman
    pidana baik alasan pembenarmaupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diriterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan yang ada pada diriterdakwa ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur daridakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman pidana maka
    putusan ini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri paraterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :Halhal yang memberatkan : e Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakate Perbuatan terdakwa merusak moral masyarakat;Hal hal yang meringankan :e Terdakwa belum pernah dipidana;e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannnya, danmerasa menyesal;e Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;Menimbang, bahwa mengingat ancaman
    pidana dari tindak pidanayang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan halhal yangmemberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut majelis Hakimpidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan adil ;Menimbang, bahwa dengan akan dijatuhkannya pidana pada diriterdakwa, maka pada diri terdakwa dibebani pula kewajiban untukmembayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat ( 1 ) ke 2 KUHPserta Ketentuanketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ;11.
Register : 16-07-2018 — Putus : 20-09-2018 — Upload : 28-09-2018
Putusan PN KUNINGAN Nomor 73/Pid.Sus/2018/PN Kng
Tanggal 20 September 2018 — Dadan bin Sandi;
8943
  • pidana yang termuatdalam Pasal 81 ayat (2) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Keduaatas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 TentangPerlindungan Anak yaitu pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun danpaling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyakRp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), oleh karena itu dalam hal iniPenuntut Umum telah
    mengajukan Tuntutan Pidana Penjara minimal kepadaTerdakwa;Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.S us/2018/PN Kng.Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak memiliki ancaman pidana minimumkhusus, yaitu pemidanaan yang memuat ancaman pidana minimal denganmenyebutkan
    lamanya pidana yang harus dijalani;Menimbang, bahwa penentuan pidana minimum khusus merupakansalah satu upaya untuk mengantisipasi agar tidak terjadinya disparitaspidana, di samping sebagai upaya memperkuat pengaruh penjatuhan pidanaterhadap masyarakat umumnya dan untuk menunjukkan beratnya tindakpidana yang dilakukan, selain itu eksistensi ancaman pidana minimumkhusus dihubungkan dengan tujuan pemidanaan secara umum, yaitu untukmelindungi kepentingan masyarakat dan perseorangan dari tindaktindakyang
    tidak menyenangkan akibat adanya suatu pelanggaran oleh seseorang;Menimbang, bahwa penggunaan ancaman pidana minimum khususdalam tindak pidana khusus terhadap pidana penjara, merupakan suatuperkecualian, yaitu hanya ditujukan untuk delikdelik tertentu yang dipandangsangat merugikan, membahayakan atau meresahkan masyarakat dan delikdelik yang dikualifisir atau diperberat oleh akibatnya, dalam hal ini UndangUndang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti
    pidana penjaraserta denda yang bersifat kumulatifimperatif, maka terhadap Terdakwadijatuhkan pidana penjara dan denda;Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 73/Pid.S us/2018/PN Kng.Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tidak memuat hukuman penggantidenda
Putus : 30-06-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 01 PK/MIL/2014
Tanggal 30 Juni 2014 — M U D J I O N O
4115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkaraPemohon mulai tingkat pertama sampai dengan tingkat Kasasi telahmenerapkan ancaman pidana minimal secara mutlak atau absoluteterhadap perkara Pemohon dengan alasan untuk Kepastian Hukum ;Bahwa pertimbangan Hakim sebagaimana tersebut di atas terlihat padaPutusan Pengadilan Militer IIl13 Madiun halaman 19 yang intinya MajelisHakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana denda yang diajukanoleh Oditur Militer yang menuntut pidana denda
    sebesar Rp. 2 jutakepada pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan pidana denda kepadaPemohon sebesar Rp. 1 Milyar sesuai ancaman pidana minimal dalampasal 114 UndangUndang Narkotika, selanjutnya pertimbangan MajelisHakim Banding Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dalam putusannyapada halaman 16 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa penjatuhanpidana di bawah minimal yang telah ditentukan oleh UndangUndang adalah bertentangan dengan kepastian hukum karena UUtelah menentukan secara limitatif dan tidak
    sesuai dengan asaskemanfaatan serta rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.Selanjutnya putusan Banding tersebut dikuatkan oleh putusan KasasiMARI ;Bahwa penerapan ancaman pidana minimal secara absolut/mutlak yangtidak mempertimbankan sifat dan hakekat serta motif sebuah perkara,dalam hal ini perkara Pemohon menunjukkan kekeliruan Hakim yangnyata dan bertentangan dengan :a.
    Bahwa penerapan ancaman pidana minimum khusus menurut MARIbukanlah suatu keharusan, sebagaimana Hasil Rakernis MARItanggal 9 Oktober 2009 yang pada intinya menyatakan bahwa Hakimdapat menjatuhkan putusan di bawah pidana minimum khususdengan syarat asalkan didukung oleh bukti dan pertimbangan hukumyang sistematis, jelas dan logis serta penerapannya hanya bersifatkasuistis dan tidak berlaku umum, selanjutnya Ketua MARImenyatakan bahwa Hakim bukan hanya corong dari undangundang,tapi Hakim juga harus
    Bahwa dalampraktek penerapan ancaman pidana minimal telah terjadiyurisprudensi melalui putusanputusan baik dalam perkara tindakpidana korupsi maupun narkotika dimana pengadilan telahmenjatuhkan putusan pidana dibawah ancaman pidana minimalkhusus, diantaranya terhadap puusan : (untuk selanjutnya mohonperiksa Memori Kasasi Pemohon halaman 11) ;1. Putusan PN Semarang atas nama Terdakwa Mardijo Ketua DPRDJateng Periode 19992004 dalam perkara Korupsi penyelewenganAPBD 2003 senilai 1, 4 M ;2.
Register : 14-05-2019 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 20-07-2021
Putusan PN Ngabang Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2019/PN NBA
Tanggal 22 Mei 2019 — Terdakwa
7414
  • alasanHalaman 13 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2019/PN.Nbapembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkanperbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah akan tetapi dengan memperhatikan Anak yang masih dibawah umur maka terhadap hukuman yang akan dijatuhnkan kepada Anak akandipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, didalam perlakuannya di dalam hukum acara dan ancaman
    pidana terhadap anakyang berkonflik dengan hukum, dimana ancaman pidana ditentukan % (Setengah)dari lamanya penahanan yang berlaku bagi orang dewasa dan ditentukan %(setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 79 ayat (1), (2) dan (3)UndangUndang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anakmenyatakan:1.
    Pidana penjara yang dapat dijatunkan kepada Anak paling lama 1/2 (satuperdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;Menimbang, bahwa berdasarkan kentuan pasal 1 angka 20 UndangUndang RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakanLembaga Pembinaan Khusus Anak yang selanjutnya disingkat LPKA adalahlembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya;Menimbang, bahwa ancaman pidana yang tertuang di dalam Pasal 363 Ayat(1) ke5 Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab UndangUndang
    Hukum Pidana dikatakanbahwa ancaman pidana maksimum adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh)tahun;Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap anak yangberkonflik dengan hukum dalam hal ini adalah Anak karena sifat perbuatannyasangat merugikan masyarakat dan merugikan diri si anak sehingga perlumemisahkan anak dari orang tuanya, hendaklah dipertimbangkan bahwaHalaman 14 dari 18 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2019/PN.Nbapemisahan tersebut sematamata demi pertumbuhan dan perkembangan anaksecara
Upload : 05-09-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 354/PID.SUS/2016/PT-MDN
IKHSAN SUSANDI
1710
  • permintaan banding yangdibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pematang Siantar, bahwapada tanggal 30 Juni 2016 pernyataan banding oleh Jaksa Penuntut Umumtersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;Menimbang, bahwa memori Banding yang diajukan oleh Jaksa PenuntutUmum tertanggal 30 Juni 2016 dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Pematang Siantar pada tanggal 30 Juni 2016, yang pada pokoknyasebagai berikut : Bahwa Hakim tingkat pertama telah dengan leluasa memutus perkaradengan ancaman
    pidana diluar dari ketentuan undangundang yangmengaturnya, bahwa Hakim tingkat pertama yang memutus perkara tersebutdengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara atas tuntutan JaksaPenuntut Umum dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun telahmengabaikan faktafakta yang terungkap di persidangan yang padapokoknya menerangkan bahwa saksisaksi telah melakukan penangkapandan dari dalam jaket Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) paketshabushabu dan Terdakwa juga telah mengakui bahwa
    Terdakwa baru sajamembeli 1 (satu) paket shabushabu dan sesaat kemudian saksisaksi yangmerupakan anggota kepolisian dari Polres Pematang Siantar melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa, dan dari keseluruhan faktafakta yangterungkap dipersidangan tersebut telah memenuhi seluruh unsur pasal yaitupasal 112 ayat 1 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika denganketentuan ancaman pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan palinglama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000
    penjara selama 2 (dua) tahun telahmelanggar ketentuan perUndangUndangan yang berlaku, sedangkan tentangpasal dakwaan yang terbukti Penuntut Umum sependapat dengan MajelisHakim Tingkat Pertama;Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penuntut Umum tersebut setelahdipertimbangkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar,maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan keberatan PenuntutUmum tersebut, karena putusan pemidanaan selama 2 (dua) tahun tersebuttelah melanggar ketentuan minimum ancaman
    pidana paling sedikit 4 (empat)tahun dalam pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009.
Putus : 02-07-2014 — Upload : 04-08-2014
Putusan PN JOMBANG Nomor 211/Pid.B/2014/PN.JMB
Tanggal 2 Juli 2014 — MIIFTAKHUDIN ALS. GONDES
185
  • inipun jugadipandang telah terbukti.Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan dalam faktafakta tersebutdiatas, ternyata semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepadaterdakwa telah terbukti dengan demikian terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindakpidana Penganiayaan.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsurunsur dari dakwaan tersebutdan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yang dapat dijadikan alasan untukmembebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman
    pidana baik alasanpembenar maupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri terdakwa, MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan halhal yang meringankanyang ada pada diri terdakwa ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur dari dakwaan tersebut,dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yang dapat dijadikan alasan untukmembebaskan, melepaskan atau mengecualikan dirinya dari ancaman pidana
    akandijatuhkan tersebut ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri para terdakwa, MajelisHakim akan mempertimbangkan halhal yang memberatkan dan yang meringankan yangada pada diri terdakwa :Halhal yang memberatkan :e Perbuatan terdakwa menyebabkan prang lain menderita luka parah ;e Terdakwa pernah dihukum sebanyak 2 kali ;Hal hal yang meringankan :e Terdakwa mengakui terus terang perbuatannnya, dan merasa menyesal;e Terdakwa dan korban sudah saling memafkan ;Menimbang, bahwa mengingat ancaman
    pidana dari tindak pidana yang telahdilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan halhal yang memberatkan dan meringankantersebut, maka menurut majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandangtelah pantas dan adil ;Menimbang, bahwa dengan akan dijatuhkannya pidana pada diri terdakwa, makapada diri terdakwa dibebani pula kewajiban untuk membayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat ( 1 ) KUHP serta Ketentuanketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ;1 Menyatakan
Putus : 10-02-2015 — Upload : 23-02-2015
Putusan PN JOMBANG Nomor 537/Pid.B/2014/PN.JBG
Tanggal 10 Februari 2015 — -URIPAH binti JOYO SUKIJAN
122
  • faktafakta tersebut diatas, ternyata semua unsur dari pasal 303 ayat (1) ke2KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti dengandemikian terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana"Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepadakhalayak umum untuk melakukan permainan judi".Menimbang, bahwa dengan terbuktinya seluruh unsurunsur daridakwaan tersebut dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman
    pidana baik alasan pembenarmMaupun alasan pemaaf, maka pada diri terdakwa harus dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diriterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan halhal yang meringankan yang ada pada diriterdakwa ;Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur daridakwaan tersebut, dan pada diri terdakwa tidak dijumpai halhal yangdapat dijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan ataumengecualikan dirinya dari ancaman pidana
    lanjut statusnya dalam amar putusanini ;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diriterdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan halhal yangmemberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri terdakwa :Halhal yang memberatkan :e Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan judi;Hal hal yang meringankan : e Terdakwa berterus terang selama dalam persidangan;e Terdakwa belum pernah dihukum;e Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;11Menimbang, bahwa mengingat ancaman
    pidana dari tindak pidanayang telah dilakukan oleh terdakwa, dihubungkan dengan halhal yangmemberatkan dan meringankan tersebut, maka menurut majelis Hakimpidana yang akan dijatuhkan tersebut, dipandang telah pantas dan adil ;Menimbang, bahwa dengan akan dijatuhkannya pidana pada diriterdakwa, maka pada diri terdakwa dibebani pula kewajiban untukmembayar biaya perkara;Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 ayat ( 1 ) ke 2 KUHPserta Ketentuanketentuan yang bersangkutan dengan perkara ini ;1.
Register : 23-05-2012 — Putus : 11-07-2012 — Upload : 23-07-2012
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 202/ Pid. B/2012/PN.Kdi
Tanggal 11 Juli 2012 — MISTUR Bin SURAJI
212
  • oleh yang berhak;5 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ; n Menimbang, bahwa oleh karena segenap unsur dari pasal yang didakwakan olehPenuntut Umum telah terpenuhi dengan demikian maka dakwaan Penuntut Umum telahterbukti, dan oleh karena itu Terdakwa terbukti pula melakukan tindak pidanasebagaimana yang didakwakan tersebut; Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan tidak dijumpai hal hal yang dapatdijadikan alasan untuk membebaskan, melepaskan atau mengecualikan diri Terdakwadari ancaman
    pidana dengan demikian maka Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tidak pidana sebagaimana yang didakwakan PenuntutUmum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal denganperbuatannya; n Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan maka lamanyaTerdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yangdij atuhkan; Menimbang, bahwa untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka
    cukup beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;5n Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan hal halyang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa; Hal hal yang memberatkan : e Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; e Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Supriyanto Bin Kastuni ; Halhal yang meringankan e Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;e Terdakwa mengakui perbuatannya ; n Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana
Putus : 15-04-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 154 K/Pid.Sus/2019
Tanggal 15 April 2019 — SURIYANI alias NANI
2517 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sus/2019terdapat dalam 1 (satu) batang pipet kaca, serta tidak terdapat indikasiTerdakwa terlibat dalam peredaran Narkotika, maka dengan pertimbangankeadilan dan kemanfaatan, serta dengan diskresi Yudisial, kepadaTerdakwa akan dijatuhi pidana menyimpang dari ancaman pidana minimalkhusus Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009,sehingga dengan demikian pidana yang akan dijatunkan kepadaTerdakwa akan mengacu kepada ancaman pidana Pasal 12/7 Ayat (1)huruf a UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009