Ditemukan 1024 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 27-07-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1930 K/Pid.Sus/2014
Tanggal 27 Juli 2015 — SYAFRUL AHMADI bin KHAIDIR
10957 Berkekuatan Hukum Tetap
  • MAJELIS HAKIM PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH TELAH TIDAKMEMPERTIMBANGKAN DAN MENGENYAMPINGKAN ALAT BUKTI(NOVUM) BARU DARI PEMOHON KASASI1.1.
    Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan a quo telah tidak mempertimbangkandan mengenyampingkan alat bukti sebanyak 7 (tujuh) buah yang telahdiserahkan Penasihat Hukum PEMBANDING dalam persidangan diPengadilan Negeri Lhokseumawe yang dilampirkan bersamaan denganNota Pembelaan tanggal 9 Desember 2013 dari Penasihat HukumTerdakwa dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak jugamempertimbangkan dan mengenyampingkan alat bukti (novum) barusebanyak 5 (lima) buah yang dilampirkan bersamaan dengan MemoriBanding
    ADANYA ALAT BUKTI (NOVUM) BARU BERUPA AKTA CERAI NOMOR53/AC/2014/MSy.Lsm Seri A Nomor 016163 tanggal 18 MARET 2014dari MAHKAMAH SYARIYAH LHOKSEUMAWEBahwa dalam proses berjalannya perkara KDRT di Pengadilan NegeriLhokseumawe, PEMOHON KASASI telah membuat dan mendaftarkan CeraiTalak terhadap istri keduanya TERMOHON KASASI (SUSIAWATI binti HARUNAL RASYID) di Mahkamah Syariyah Lhokseumawe (lihat alat bukti (novum)baru Gugatan Cerai Talak perkara Register Nomor 163/Pdt.G/2013/ MS.LSMtanggal 26 Agustus
    Lihat Alat Bukti (Novum) baru AktaCerai Nomor 53/AC/2014/Msy.Lsm (Lihat lampiran Akta Cerai dalam MemoriKasasi tanggal 17 April 2014) ;Majelis Hakim Yang Mulia,Bahwa PEMOHON KASASI merasa keberatan dan tidak dapat menerima ataumenolak hasil Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri LhokseumaweNomor 122/PID.B/2013/PNLSM tanggal 24 Desember 2013 dan PutusanMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 24/PID/2014/PPT.BNAtanggal 20 Maret 2014, untuk itu PEMOHON KASASI telah menyampaikanbeberapa alasanalasan
    Nomor 1930 K/Pid.Sus/2014serta alat bukti (novum) baru dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim diMahkamah Agung Republik Indonesia yang berada di Jakarta dalam memeriksadan mengadili sendiri perkara a quo ;Apalagi Pasal 44 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 tahun 2004 tentang KDRTyang telah diputuskan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe danMajelis Hakim Tinggi Banda Aceh telah melakukan tindak pidana KekerasanFisik Dalam Rumah Tangga dan mempidana Terdakwa SYAFRUL AHMADI binKHAIDIR dengan penjara
Putus : 13-06-2017 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 189 PK/PDT/2017
Tanggal 13 Juni 2017 — EDUARD MANGARAJA BUTAR-BUTAR VS ELIANA
7572 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Kuasa Hukum Pemohon Peninjauan Kembali) pada tanggal 18Desember 2015 di Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru;Bahwa berdasarkan bukti Novum PK6 ditemukan fakta tanah yangmenjadi objek sengketa adalah salah satu bidang tanah yang menjadiobjek pelaksanaan konsolidasi tanah perkotaan di Pekanbaru;Bahwa berdasarkan bukti Novum PK6 pada halaman 2 ditegaskan:Memutuskan:Menetapkan:Pertama : Memerintahkan kepada Kepala Seksi Pengukuran danPendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Pekanbaruuntuk menarik dan mencoret
    AninRahman berdasarkan Surat Keterangan Pengolahan Hutan tanggal 22111976 Nomor 15/SK/SH/1976, yang kemudian dilakukan pengurusansertifikat Hak Milik atas tanah sesuai dengan aturan hukum yangberlaku sehingga terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor 2907 denganWarkah Nomor 4890/2002:Bahwa terdapat kesesuaian data antara Sertifikat Hak Milik Nomor 2907yang menjadi dasar kepemilikan tanah milik Pemohon PeninjauanKembali dengan lampiran yang menjadi alat bukti Novum PK6,sehingga jelaslah Sertifikat Hak
    Edward Nanggaraja ButarButarpada tanggal 28 Maret 2016, ditandai dengan bukti Novum PK8;Bahwa alat bukti yang diberi tanda Novum PK8, menyebutkan halhalsebagai berikut:1. Bahwa bidang tanah Hak Milik Nomor 2907/Kel.Simpang Tiga Surat Ukurtanggal 4 Mei 2002 Nomor 1206/Simpang Tiga/2002 luas 2.048 m?
    Anin Rahman;Bahwa uraian angka 1 huruf a Novum PK8 adalah berkesesuaian denganalat bukti Novum PK6 yaitu Novum PK6 berupa Keputusan KantorPertanahan Kota Pekanbaru Nomor 27520.105012002LC 222 tentangPemberian Hak Milik Atas Tanah Dalam Rangka Konsolidasi TanahPerkotaan yang ditetapkan di Pekanbaru tanggal 17 Mei 2002 dan ditandatangani oleh Drs. H.
    Teddy Rufkiadi selaku Kepala Kantor Pertanahan KotaPekanbaru;Bahwa pada Novum PK6, pada bagian lampiran data mengenai objekterperkara diuraikan pada Nomor Urut 29, dan sesuai dengan uraian angka1 huruf a bukti Novum PK8 sehingga kami berpendapat kepemilikan atastanah milik Pemohon Peninjauan Kembali adalah sah;2.
Putus : 06-04-2017 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 237 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 6 April 2017 — DWI PURWANDARI, SIP
8753 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan Bukti Novum berupa bukti surat dengan tanda PK30tentang salinan Putusan Tata Usaha Negara (TUN) Semarang NomorHal. 45 dari 68 hal. Put.
    Nomor 237 PK/Pid.Sus/201654/G/2012/PTUN.Smg. tanggal 18 Desember 2012 dan Bukti Novumberupa bukti surat dengan tanda PK31 salinan Putusan PengadilanTinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 56/B/2013/ PT.TUN.SBYtanggal 22 Mei 2013: Sebagaiman Bukti Novum berupa salinan Putusan Tata UsahaNegara (TUN) Semarang Nomor 54/G/2012/PTUN.Smg. tanggal 18Desember 2012 pada halaman 60 alinia 5 pada pertimbanganhukum yang berbunyi :Menimbang bahwa direksi pada PD BKK Wedi Kabupaten Klatenmerupakan pimpinan suatu
    Bahwa berdasarkan Bukti Novum berupa Bukti Surat dengan Tanda PK22 hingga PK29 telah jelas memperlihatkan kekhilafan hakim ataukekeliruan yang nyata sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (2) huruf cKUHAP, karena telah tidak mempertimbangkan dalam Penyidikan adalahtidak jelas apakah didasarkan atas Surat perintah Penyidikan KepalaKejaksaan Negeri Klaten Nomor Print83/0.3.19/Fd.1/01/2012 tanggal 19Januari 2012 ataukah didasarkan atas Surat Perintah Penyidikan KepalaKejaksaan Negeri Klaten Nomor Print
    Bahwa adanya bukti novum berupa bukti surat dengan tanda PK1hingga PK21 dan PK35 yang membuktikan Putusan Pengadilan Tindakpidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut telah kelirudalam perhitungan kerugian, sehingga memperlihatkan kekhilafan hakimatau kekeliruan yang nyata sebagaimana ketentuan Pasal 263 ayat (2)huruf c KUHAP :;a.
    novum berupa Surat Pernyataan Suronoselaku karyawan PD BKK Klaten Utara Kabupaten Klatentertanggal 30 Juli 2005; Bahwa angka 2. atas nama Terdakwa Dwi Purwandari, Sipsebesar Rp42.500.000,00 (empat puluh dua juta lima ratus riburupiah) dan angka 1/7 atas nama Joko Listianto sebesarRp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah bukan dipergunakan olehTerdakwa, akan tetapi merupakan biaya operasional kantor PDBKK Klaten Utara sebagaimana bukti novum Surat PernyataanSurono selaku karyawan PD BKK Klaten Utara
Register : 21-10-2013 — Putus : 27-02-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 730 B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Februari 2014 — PT. BANDUNG PERKASA JAYA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
8228 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Taiwan dan Certificate Of Conformity No. 6101/139684 82TW 200002 & No. 6101/139681 82TW 200002.Bahwa bukti Novum tersebut diatas ditemukan oleh Bapak JojoSuroso, selaku Direktur PT. Bandung Perkasa Jaya pada hari senin,tanggal 17 September 2012 dan atas temuan novum dimaksud siapuntuk diangkat sumpah;Berdasarkan Certificate Of Conformity No : 6101/139684 82TW200002 dan No : 6101/139681 82TW 200002, mesin yangdigunakan PEMOHON PK untuk memproduksi benang adalahmesin merek MARZOLI CO.
    Novum Dokumen Konitrol/Pemeriksaan KapasBahwa bukti Novum tersebut diatas ditemukan oleh Bapak DespiTakari, selaku Kepala Gudang, pada hari selasa, tanggal 2 oktober2012 dan atas temuan novum dimaksud, siap untuk diangkatsumpah;Dari novum tersebut diatas terbukti bahwa prosedur kerja di pabrikPEMOHON PK adalah sebagai berikut :Kapas Persediaan di gudang atas permintaan Kepala Produksidikirimkan ke bagian produksi.
    Putusan Nomor 730 /B/PK/PJK/2013Bahwa bukti Novum tersebut diatas dibuat oleh Bapak Despi Takari,selaku Kepala Gudang, pada hari selasa, tanggal 02 Oktober 2012dan atas Novum dimaksud siap untuk diangkat sumpah;Novum tersebut membuktikan bahwa gudang penyimpanan kapasmemiliki kapasitas menampung kapas sebesar + 21.000 (kuranglebih dua puluh satu ribu) bale atau 4.725 (empat ribu tujuh ratusdua puluh lima) ton kapas, dengan pengaturan tiap 6 (enam)tumpukan kapas (berat 1 (Satu) tumpukan kapas/bale
    Novum Arus Persediaan Gulungan Benang (Paper Cones) Tahun2007.Bahwa bukti Novum tersebut diatas dibuat oleh bapak Despi Takariselaku Kepala Gudang, pada hari senin, tanggal 2 Oktober 2012dan atas temuan Novum dimaksud siap untuk diangkat sumpah;ARUS PERSEDIAAN PAPERCONES TAHUN 2007Bulan Masuk Keluar Rusak Saldo AkhirSaldo Awal 21.254Januari 76.256 26.494 22.023 48.993Februari 87.336 33.619 27.305 75.405Maret 166.014 34.929 38.396 168.093April 95.400 30.436 25.324 207.733Mei 112.850 35.714 28.476
    Hakimtersebut membuktikan bahwa asumsiBanding seyogyanya tidak memutus Perkara yang berdasarkanasumsi dan tidak berdasarkan fakta;Novum berupa Faktur Penjualan Kapas dan Surat Jalan PenjualanKapas.Bahwa bukti Novum tersebut diatas ditemukan oleh Bapak SofyanRahmatullah selaku Human Resources Department (HRD), padahari kamis, tanggal 4 Oktober 2012 dan atas novum dimaksud siapuntuk diangkat sumpah;PENJUALAN KAPAS NOVEMBER 2007 Tanggal No. Surat No.
Register : 14-08-2019 — Putus : 03-10-2019 — Upload : 27-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 138 PK/TUN/2019
Tanggal 3 Oktober 2019 — PT. SRIWIJAYA PROPINDO UTAMA VS NI PUTU SUDANI ARMAYANTI, SE., DKK DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MATARAM;
7660 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 138 PK/TUN/2019Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali dari PemohonPeninjauan Kembali disertai dengan pengajuan bukti (novum) sebagaimanaBerita Acara Sumpah Nomor 26/G/2015/PTUNMTR, tanggal 28 Mei 2019;Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali a quo besertaalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebutsecara formal dapat
    Para Penggugatdalam melakukan aktifitas seharihari oleh pemegang Hak GunaBangunan objek sengketa a quo, berdasarkan ketentuan Pasal 31Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha,Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah, pemegang Hak GunaBangunan tersebut wajib memberikan jalan keluar atau jalan air ataukemudahan lain bagi pekarangan atau bidang tanah yang terkurung itu,hal ini merupakan perkara perbuatan melawan hukum yang harusdiselesaikan di Peradilan Umum;Menimbang, bahwa bukti
    (novum) yang diajukan PemohonPeninjauan Kembali bersifat menentukan, sehingga dapat menggugurkanpertimbangan hukum dari putusan kasasi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurutMahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonanpeninjauan kembali;Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Mahkamah Agung Nomor55 K/TUN/2017, tanggal 14 Februari 2017 jo.
Register : 19-03-2018 — Putus : 31-05-2018 — Upload : 31-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 89 PK/TUN/2018
Tanggal 31 Mei 2018 — PAULUS GEORGE HUNG VS HENDRA SUTANTO TAN, DKK DAN KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SORONG;
4119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ., seluas 10.000 m2tanggal 4 Januari 1999 (Bukti Novum PK1);2. Surat Pernyataan Pelepasan Hak Atas Tanah Adat dari HarunKalagison kepada M. Yasin Djamaluddin, S.H., seluas 20.000 m2tanggal 4 Januari 1999 (Bukti Novum PK2); Bahwa novum membuktikan adanya perbedaan fakta yangHalaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 89 PK/TUN/2018menunjukkan bahwa tanah yang dimaksud oleh Para Penggugatpenguasaan awalnya berasal dari S.
Putus : 26-11-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 423PK/Pdt/2015
Tanggal 26 Nopember 2015 — LISA MEGAWATI DKK VS Dr. FM.VALENTINA, S.H, M.Hum
191127 Berkekuatan Hukum Tetap
  • SudimanSidabuke, SH., CN., M.Hum (Bukti Novum PK. 12 ) dan SuratKeterangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Paulus OliverYoesoef, SH tertanggal 13 Desember 2012 (Bukti Novum PK. 13 )Bahwa sepanjang mengenai hal setoran modal dalam perusahaan,apakah Pemohon Peninjauan Kembali dan Pemohon IlPeninjauan Kembali telah menyetor modal pada saat mendirikanPT.
    Putusan Nomor 423 PK/Pdt/2015Cabang Malang sebagaimana ternyata dalam Bukti Novum PK. 1s/d 9 ).Bahwa selama pemeriksaan Judex Facti Tingkat Pertama danBanding serta pemeriksaan Judex Juris di Tingkat Kasasi, buktibaru berupa (Novum PK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,9, 10 dan 11) belumpernah diajukan di hadapan persidangan perdata dalam perkaraNomor 71/Pdt.G/2012/PN.Mlg oleh Para Pemohon PeninjauanKembali.Bahwa bukti Novum berupa bukti setoran modal (Novum PK. 1, 2,3, 4, 5 dan 6) sesungguhnya sudah diajukan
    Hardlent Medika Husada No. 57 tanggal 13 Pebruari2009 berikut Bukti (Novum PK. 1 s/d 6), Pemohon PeninjauanKembali juga adalah selaku Pemegang Saham pada PT. HardlentMedika Husada senilaiRp. 240.000.000,00 (duaratus empat puluhjuta rupiah)Bahwa dengan demikianmenurut hukum berdasarkan ketentuanPasal 51 UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas jo. Pasal ...
    Akta Pendirian Perseroan,Bukti (Novum PK.1 s/d 11)menunjukkan dan semakin mempertegas kedudukanPemohon Peninjauan Kembali dan Pemohon Il PeninjauanKembali sebagai Pemegang Saham yang sah dari PT. HardlentMedika Husada sebagaimana yang telah tercantum dalam AktaPendirian Perseroan dan Akta Berita Acara Rapat Umum LuarBiasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT.
    Putusan Nomor 423 PK/Pdt/2015Bahwa mengingat keterangan Saksi tersebut di atas yang termuatdalam pertimbangan hukum Putusan Judex Facti PengadilanNegeri Malang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya dansebagaimana pengakuan saksi sesuai Bukti (Novum PK.11)tersebut di atas, maka Para Pemohon Peninjauan Kembalimohon kiranya agar dapat dilakukan pemeriksaan tambahankembali terhadap Saksi Sdr. Ir.
Putus : 14-12-2016 — Upload : 21-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 588 PK/Pdt/2016
Tanggal 14 Desember 2016 — ANWAR bin H. LAISE, vs. MUH. JAFAR bin H. UMAR, dkk
9059 Berkekuatan Hukum Tetap
  • kembali tersebutsecara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh PemohonPeninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memoripeninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:Terdapat keadaan baru yang menimbulkan dugaan kuat bahwa jika keadaan itusudah diketahui pada waktu sidang/proses pemeriksaan perkara masihberlangsung, hasilnya akan berupa putusan yang mengabulkan gugatanPenggugat, setidaktidaknya lain dari putusan yang ada sekarang ini; Keadaan baru (bukti
    novum) yang kami maksudkan adalah bahwa pada tanggal7 Pebruari 1993, lbu Haji Munawwarah (Isteri alm.
    Laise (bukti novum terlampir); Bahwa dengan adanya bukti novum tersebut berupa penyampaian secarasah dari pemerintah setempat yang tau pasti kondisi status tanah in casuobjek sengketa merupakan bukti yang dapat dihargai sebagai bukti suratyang sah yang dapat memberikan kepastian hukum mengenai siapa pemiliksah tanah tersebut in casu objek sengketa yang sebenarnya; Bahwa hal lain pula Pemohon Peninjauan Kembali sangat perlu memberikanpenjelasan hukum bahwa dengan adanya penyampaian secara tegas olehpemerintah
Putus : 11-12-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 731 PK/Pdt/2017
Tanggal 11 Desember 2017 — ABDUL RAHIM VS MAHUDDIN dan 1. LA TARUMPU, dkk.
3813 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hal ini didasarkan pada fakta hukum yang mana memperlihatkanbahwa tanah dengan Nomor Kohir 265 dengan tanah Nomor Kohir 308 C memiliki Kesamaan yang identik dalam hal dalam hal status kepemilikantanah, nomor persil tanah, kelas tanah, dan luas tanah;Bahwa berdasarkan suratsurat bukti (Novum) yang diajukan PemohonPeninjauan Kembali yaitu SuratSurat Bukti P.PK1, P.PK1a, dan P.PK1b yang diperkuat dengan Surat Keterangan Riwayat Tanah yangdibenarkan dan diperkuat oleh Lurah Bittoeng yaitu Tahapuddin,
    Nomor 731 PK/Pdt/201713.14.Bahwa berdasarkan dengan suratsurat bukti (novum) P.PK1, P.PK1a,dan P.PK1b, berupa Buku Letter C (Rincik) Nomor 100 yang terdiri dariBuku , Buku II, dan Buku III menunjukkan bahwa tanah yang menjadiObjek sengketa dalam perkara a guo adalah tanah dengan NomorPersil 56 D Ill yang terletak di Lompo Lenrongan Timoreng, KelurahanBittoeng (dahulu Desa Lampa kemudian berubah menjadi KelurahanPersiapan Bittoeng), Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang,Provinsi Sulawesi Selatan,
    Bahwa suratsurat bukti (novum) yang menentukan tersebut di atas,telah ditemukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali berupa Buku LetterC (Rincik) Nomor 100 digunakan sejak tahun 1970 an dengan wilayahAdministrasi di Lingkungan/Kampung Bittoeng, Kelurahan/Desa Lampakemudian berubah menjadi Kelurahan Persiapan Bittoeng (dahulu) dansekarang menjadi Kelurahan Bittoeng, Kecamatan Duampanua,Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan yang dibenarkan dandikuatkan oleh Lurah Bittoeng yaitu Tahapuddin, S.H.
    Bahwa suratsurat bukti (novum), yang ditemukan oleh PemohonPeninjauan Kembali (dahulu Tergugat IV/Pembanding/Pemohon Kasasi)pada huruf C angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersifat menentukanyang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan setelahperkara diputus dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
    Bahwa suratsurat bukti (novum) pada huruf C angka 1 (satu) danangka 2 (dua) yaitu P.PK 1, P.PK1a, P.PK1b, dan P.PK3bmerupakan suratsurat bukti yang isinya memuat suatu fakta yangsudah terdapat atau sudah ada pada saat sidang pemeriksaan perkaraa quo di tingkat Pengadilan Negeri Pinrang sebelum perkara itu diputusoleh pengadilan pemeriksa tingkat pertama tersebut.
Putus : 10-05-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 32 PK/Pdt/2017
Tanggal 10 Mei 2017 — SAIFRANO VS BERTHA SITORUS
428 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 32 PK/Pdt/2017adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan nyata dalam putusan Judex Juristersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa dasar gugatan Penggugat pada pokoknya yaitu mengenai gugatanperbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Safriano sebagaipemohon Peninjauan Kembali yang telah membangun pondasi batas danmenguasai tanah milik Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali seluas60 m; Bahwa suratsurat bukti novum yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tidak jelas hubungannya
    pokok gugatan Penggugat tersebut,sehingga dapat dikatagorikan bahwa suratsurat bukti novum BPK1 s/dBPK7 yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali termasuk suratsuratyang tidak menentukan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali SAIFRANO tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan
Putus : 05-10-2016 — Upload : 20-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 118 PK/PID.SUS/2016
Tanggal 5 Oktober 2016 — Drs. H. MUCHTAR MUIS, MM bin A. MUIS RAHMAN
12681 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 118 PK/PID.SUS/2016Penyertaan modal BUMD dalam Perda APBD 20042005) bukti ini telahdiberi materai cukup dan telah dilegalisir dan untuk selanjutnya mohondisebut sebagai dan atau merupakan novum baru yang ditandai dengan;bukti Novum PK03;.
    Ditemukan bukti baru berupa Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 30Tahun 2004 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah tahun Anggaran 2004. bukti ini telah diberi materai cukup dantelah dilegalisir dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai dan ataumerupakan novum baru yang ditandai dengan; bukti NovumPK04;Bahwa pengulasan bukti Novum PK02, bukti Novum PK03 dan buktiNovumPK04 merupakan bukti prosedur pembayaran atau Pencairandana Penyertaan Modal ke BUMD tahun anggaran 2004 sebesarRp2.800.000.000,00
    Ditemukan bukti Keputusan Bupati Muaro Jambi Nomor 03 Tahun 2005tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahunAnggaran 2005. bukti ini telah diberi materai cukup dan telah dilegalisirdan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai dan atau merupakannovum baru yang ditandai dengan; bukti Novum PK05;.
    Nomor 118 PK/PID.SUS/2016dan untuk selanjutnya mohon disebut sebagai dan atau merupakannovum baru yang ditandai dengan; bukti Novum PK06;.
    Ditemukan bukti Surat Permintaan Pembayar Pengisian Kas (SPPPk)Nomor 900/079/SPPPK/07/2005 tanggal 12 Juli 2005 sebesarRp1.200.000.000,00 (satu milyar dua ratus juta rupiah) bukti ini telahdiberi materai cukup dan telah dilegalisir dan untuk selanjutnya mohondisebut sebagai dan atau merupakan novum baru yang ditandai dengan;bukti Novum PK07;Bahwa pengulasan bukti Novum PK04, bukti Novum PK05 dan buktiNovumPK06 merupakan bukti prosedur pembayaran atau Pencairandana Penyertaan Modal ke BUMD tahun anggaran
Register : 01-04-2013 — Putus : 23-05-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/TUN/2013
Tanggal 23 Mei 2013 — IRWAN NASUTION, SH.MH VS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA;
5415 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa adapun Novum dimaksud adalah sebagai berikut:2.1 Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor0037/KV/16001/KEP/2008, tertanggal 06 Oktober 2008, yang dalamSurat Keputusan tersebut telah menetapkan bahwa : Calon PegawaiNegeri Sipil / Pegawai Negeri atas nama IRWAN NASUTION tanggallahirnya adalah 09061949, Sesuai dengan NIP baru nomor19490609 197303 1 002 (Bukti Novum 1);2.2 Surat dari Sekretariat Kabinet RI Nomor : B.620/SetKab/KP/W2009,Perihal : Penyampaian Petikan Keputusan Presiden
    Raso, M,Si, Nip. 180002102 (Bukti Novum 2);2.3 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 28/K TAHUN 2009tertanggal 28 April 2009 di mana dalam Keputusan Presiden RItersebut dalam lampirannya pasa kolom 2 tertulis Irwan Nasution SH,MH, Nip. 230011260, lahir: 961949 (Bukti Novum 3);2.4 data Pegawai atas nama lIrwan Nasution SH, MH, Yang dibuat olehIrnwan Nasution SH, MH (Bukti Novum 4);Halaman 15 dari 17 halaman. Putusan Nomor 53 PK/TUN/20123.
Putus : 29-06-2012 — Upload : 05-02-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 715 PK/Pdt/2011
Tanggal 29 Juni 2012 — Para ahli waris H. MUCHTAR ARFAH, Mdm: Hj. Andi Reski Baso, dkk vs. PT. INTI INSAN SANTOSA
756968 Berkekuatan Hukum Tetap
  • (Bukti novum PK2);Hal. 83 dari 107 hal. Put.
    Bukti novum PK3a, bukti novum PK3b dan bukti novum PK4;Bahwa para Pemohon Peninjauan Kembali telah menemukan danmempunyai surat bukti baru, yang membuktikan bahwa putusan No.1001/Pdt.G/2004/PN.Jak.Sel jo. No. 316/Pdt/2006/PT.DKI jo. No. 1540K/Pdt/2007 telah dipertimbangkan dan telah diputus dengan dasar buktibukti yang sama dan gugatan obyek yang sama digunakan olehTermohon Peninjauan Kembali dan berdasarkan bukti baru tersebut:a.
    Putusan peninjauan kembali No. 141 PK/Pdt/2005 tanggal 8Desember 2005 (bukti novum PK3a);b.
    novum yaitu:a.
    Selain itu surat bukti novum dalam perkara peninjauan kembali No.141 PK/Pdt/2005 dimana telah dinilai oleh Majelis Hakim tingkatpeninjauan kembali, ternyata diajukan kembali dalam putusan a quo,yang menghasilkan putusan berbeda dengan putusan No. 111tersebut;.
Putus : 26-08-2010 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 53 PK/Pdt/2010
Tanggal 26 Agustus 2010 — PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM (PDAM) KOTA SURABAYA VS PT. BUKIT BARISAN TRACO
4135 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Novum Pemohon Peninjauan KembaliNo.7 (Alat bukti baru P.PK No.7) ditambah alat bukti baru P.PK No.7.a, No. 7.b, No. 7.c, No. 7.d, No. 7.e, atau alat bukti yang baruHal. 19 dari 28 hal.
    Berdasarkan bukti novum (alat bukti baru dari PemohonPeninjauan Kembali pada PPK No.1, PPK No.2, PPK No.3,PPK No.4, PPK No.5, P.PK No.6, PPK No. 7, PPK No. 7.a,PPK No. 7.b, P.PK No. 7.c, P.PK No. 7.d, P.PK No. 7.e)ternyata sifat & bentuk dari alat bukti P6 tanggal 17 Meiyang diajukan Termohon Peninjauan Kembali sewaktudi persidangan Pengadilan Negeri Surabaya sebenarnya hanyamerupakan pperhitungan yang tidak opasti sserta sifatnyahanya merupakan permohonan dari pihak TermohonPeninjauan Kembali kepada
    Berdasarkan Bukti Novum PPK NoA, PPK No.5, PPK No.6,P.PK No. 7, PPK No. 7.a, P.PK No. 7.b, PPK No. 7.c, P.PKNo. 7.d, PPK No. 7.e serta Bukti Novum P.PK No.8 yaituberupa : Pedoman Umum Penyesuaian Kontrak PekerjaanKonstruksi dan Pengadaan Barang tahun Anggaran 1997 / 1998(Surat Edaran Bersama Direktur Jenderal Anggaran dan DeputiBidang Pembiayaan dan Pengendalian Pelaksanaan BapenasNo. SE 140/A/21/1297. dan No.7173/ D.V1/12/1997,Hal. 21 dari 28 hal. Put.
    Permohonan / Pengajuan Perhitungan Penyesuaian harga /eskalasi harga seperti tertuang di dalam Alat bukti P.6sebesar Rp.2.540.337.910, yang dibuat tanggal 17 Mei2001 ternyata di samping telah dibayar lunas nilaikontraknya pada tanggal 3 Juli 2001 juga temyatamenyalahi cara perhitungan seperti disebutkan didalamperaturan atau Surat Edaran bersama bukti Novum P.PK.No.8 tersebut di atas yaitu harusnya dihitung 7 bulan saja(dari tanggal 11 Agustus 1997 s/d tanggal 21 Maret 1998)namun menurut Alat bukti
    P6 temyata dihitung sebanyak25 bulan yaitu mulai sejak September 1997 s/d Novemberdan diteruskan lagi bulan Juni 2000 s/d Maret 2001,sedangkan pada bulan Desember 1998 s/d bulan Mei 2000istirahat (tidak ada perhitungannya).Jadi, Atas dasar bukti Novum PPK.
Putus : 18-09-2017 — Upload : 13-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 440 PK/PDT/2017
Tanggal 18 September 2017 — ICHDARYATNO,S.Sos. VS PT BANK DANAMON INDONESIA, Tbk. PUSAT, BERKEDUDUKAN DI JAKARTA C.Q PT. BANK DANAMON INDONESIA, Tbk DSP UNIT GONDANG SRAGEN, dkk.
4119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sikap Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sragen marahmarah, membentakbentak, melarang Penggugat tidak boleh menghadirkansaksi sekarang sebagai fakta bukti novum yaitu; Joko Mariyanto, beralamatSidomulyo Gg.
    Novum, PK.
    Nomor 440 PK/Pdt/2017agar sertifikat tersebut dikembalikan lagi menjadi atas nama Surokariyoalias Salimin seperti semula, PT Danamon harus bartanggung jawabmengembalikannya; Karena melanggar Peraturan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 2000, tentang Lembaga Paksa Badan.Fakta bukti Novum PK.P1; PK.P2; PK.P3; PK.P4; PK.P5; PK.P6;f.
    Bank DanamonTbk DSP Gondang Sragen dalam mengupayakan merubah Hak MilikSertifikat atas nama Almarhum Surokariyo alias Salimin menjadi SurokariyoMugiyem dengan penuh rekayasa demi menguasai jaminan obyekperkara,dengan memanfaatkan kondisi Surokariyo Mugiyem sudah jompoyang tak terlepas dari kawalan ahli waris sejak awal tahun 2011 dansekarang sudah meninggal merupakan Pelanggaran Hukum, pasal 60Perbankan; fakta daftar bukti Novum PK; P4;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut
    novum tidak bersifat menentukan karena tidak dapatmelumpuhkan buktibukti yang diajukan oleh Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali ICHDARYATNO, S.Sos., tersebut harus ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dariPemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan KembaliHalaman 21 dari 22 Hal.
Putus : 05-07-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 76 PK/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 5 Juli 2017 — 1. SAGIMAN, DKK VS PT PANCAYASA PRIMATANGGUH
6239 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pancayasa Prima Tangguh, karena faktanya:e Bahwa Pengurus Komisariat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia secarahukum/berdasarkan Undang Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang SerikatPekerja/Serikat Buruh jo Permenakertrans Nomor 16/Men/2001/tentang TataCara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh telah tercatat pada DinasKetenagakerjaan Kota Tangerang berdasarkan Tanda Bukti PencatatanNomor 568.4/3809/Disnaker/2009 tertanggal 31 Juli 2009 (bukti Novum);e Bahwa setelah Pengurus Komisariat Serikar Buruh
    Pancayasa Prima Tangguhuntuk Pertukaran Konsep Perjanjian Kerja Bersama dan dilanjutkan pada 3November 2009, 11 Desember 2009 serta 13 April 2010 agar dilakukanPerundingan Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama (bukti Novum);e Bahwa Perjanjian Kerja Bersama yang diinginkan Pengurus KomisariatSerikat Buruh Sejahtera Indonesia selalu mendapat hambatan/ganjalan daripihak PT.
    Pancayasa Prima Tangguh, seperti melakukan tindakan PHKsepihak, dan melakukan tindakan pelecehan terhadap pengurus maupunanggota serta simbolsimbol organisasi yang tujuannya agar Perjanjian KerjaBersama tidak akan pernah disepakati/terobentuk dan Pengurus KomisariatSerikar Buruh Sejahtera Indonesia lambat laun bubar (bukti Novum);e Bahwa semua yang di PHK Termohon Peninjauan Kembali dahuluTermohon Kasasi/Penggugat adalah Para Pemohon Peninjauan Kembalidahulu Pemohon Kasasi/Para Tergugat yang nota
    bene merupakanpengurus dan anggota Pengurus Komisariat Serikar Buruh SejahteraIndonesia (bukti Novum);e Bahwa atas tindakan pelanggaran kebebasan berorganisasi seperti yangdiamanatkan Undang Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang SerikatHalaman 15 dari 17 hal.
Putus : 30-05-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 278 PK/Pdt/2018
Tanggal 30 Mei 2018 — SRI MURWATI, dkk VS Hj. TATIK
3418 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 278 PK/Pdt/2018membaca dan meneliti memori peninjauan kembali tanggal 1 November2016 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 28 November 2016dihubungkan dengan putusan Judex Juris tidak terdapat kekhilafan hakimatau kekeliruan nyata dan novum yang diajukan bukan merupakan novumyang bersifat menentukan dengan pertimbangan sebagai berikut: Bahwa bukti novum yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembaliberupa Surat Badan Pertanahan Nasional RI Kantor PertanahanKabupaten Bojonegoro Nomor 618
    /T.35.22/VII/2016 tanggal 24Agustus 2016 perihal permohonan riwayat tanah yang berkaitandengan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 716 Tahun 1968 atasnama Sukiman bin Paidi (suami Penggugat) tidak bersifat menentukankarena bukti novum tersebut tidak menjelaskan bahwa tanah objeksengketa adalah milik orang tua Para Tergugat/Pemohon PeninjauanKembali: Bahwa oleh karena tanah objek sengketa a quo adalah milik suamiPenggugat (Sukiman bin Paidi) yang digadaikan kepada Widhji P.Paining maka setelah masa
Putus : 26-02-2018 — Upload : 29-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 826 PK/Pdt/2017
Tanggal 26 Februari 2018 — H. SYAMSUDDIN vs LOO IRWANSYAH
5823 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Setelah perkara diputus, ditemukan suratsurat bukti (novum) yangbersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapatditemukan, masingmasing berupa:a. Bukti PK1 berupa Surat Pernyataan Saksi Hidup dari H.Syainuddin alias H. Kule. Kampung Baru tanggal 12 Maret 2012;b. Bukti PK2 berupa Surat Pernyataan Kesaksian dari H.Rustam, Kampung Baru tanggal 18 Juli 2013;c. Bukti PK3 berupa Surat Pernyataan Saksi Hidup dari H.Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 826 PK/Pdt/2017Muhtar alias H.
    yang timbul dalam perkara ini; Menghukum Terlawan Il/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi,sekarang Turut Termohon Peninjauan Kembali untuk mentaati isiputusan perkara ini;Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauankembali tanggal 3 Juli 2017 yang pada intinya menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut MahkamahAgung berpendapat: Bahwa bukti
    novum yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali yang diberi tanda PK 1, PK 2 dan PK 3 hanya berupaSurat Pernyataan Kesaksian Hidup yang dibuat secara sepihak danhanya mengikat pihak yang membuatnya dan lagi pula buktibuktinovum yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali kecuali buktiyang diberi tanda PK 1 dibuat setelah proses perkara a quoberlangsung di pengadilan, sehingga tidak memenuhi persyaratanalasan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67Halaman 6 dari 8 hal.
Putus : 28-08-2015 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 692 PK/Pdt/2014
Tanggal 28 Agustus 2015 — SUARI lawan Salim dan Lamiri, dkk
7026 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 692 PK/Pdt/2014Kabupaten Jember terdaftar dalam Nomor urut 04 terdaftar atasnama Hanan alias Pak Wahidah;(Vide alat bukti (Novum) yang diberi tanda PK4 dan PK6);Bahwa tanah sawah setelah dibeli oleh Hanan alias Pak Wahidahpada tanggal 6 Februari 2009 dijual kepada Moh Wiyandika, danoleh karena Moh.
    Wiyandika masih dibawah umur, maka yangmenandatangani akta jual belinya dilakukan oleh Wali ibu dari MohWiyandika bernama Khoiriyah, sedangkan Khoiriyah tersebutadalah isteri syah Pemohon Peninjauan Kembali;(Vide alat bukti (Novum) yang diberi tanda PK6 juncto alat buktisurat yang diajukan dalam perkara pokok yang diberi tanda T.1.V.5);b.
    Bahwa untuk tanah sawah yang semula milik Tamah B Katidjahseluas 0.138 da yang dijual kepada P Maryam sebagaimana bukti(novum) PK2 setelah dijual kepada P Maryam, maka peralihan haktersebut telah terdaftar dalam Buku Daftr Keterangan objek untukKetetapan Ipeda Pedesaan, Desa Wonosari, Kecamatan Puger,Nomor C 2454 atas nama P Mariyam dan selain itu juga terdaftardalam buku DHKP (Daftar Himpunan Ketetapan Pajak) DesaWonosari Kecamatan Puger, Kabupaten Jember C Nomor 02454atas nama P Mariyam;(Vide alat
    bukti (novum) yang diberi tanda PK7 dan PK8);Bahwa setelah tanah sawah tersebut terdaftar dalam buku desa atasnama P.
    Mariyam, akan tetapi P Mariyam tersebut meninggal duniadengan meninggalkan ahliwaris diantaranya bernama Romlah;Bahwa setelah sawah tersebut oleh ahliwaris P Mariyam yangbernama Romlah dijual kepada Moh Efendi, dan oleh Moh Efendimasih dibawah umur, maka yang menandatangi akta jual belinyadilakukan oleh wali ibu dari Moh Efendi bernama Khoiriyah,sedangkan Khoiriyah tersebut adalah ister syah PemohonPeninjauan Kembali;(Vide alat bukti (Novum) yang diberi tanda PK9 juncto alat buktisurat yang diajukan
Putus : 28-04-2010 — Upload : 30-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 66 PK/Pdt/2008
Tanggal 28 April 2010 — ZULMAN ; SYAMSUDDIN , dkk
7334 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Halaman 3 dan 4 kosong ;Bahwa Surat Bukti (Novum) ini diajukan guna membuktikan ;Bahwa objek perkara bukanlah harta pusaka Termohon Peninjauan Kembali;Bahwa oleh karena yang menyerahkan novum tersebut adalah Sima yangsekarang masih hidup mohon Majelis Hakim Agung sekaligus memeriksanyasebagai saksi karena belum pernah diperiksa sebagai saksi dulunya ;Alasan Tambahan :Selembar surat bukti berupa SURAT PERNYATAAN (lamp; III) ;Surat bukti ini diajukan karena ada kaitannya dengan keterangan saksi Sima.Surat
    No. 66 PK/Pdt/2008Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebutMahkamah Agung berpendapat : Bahwa alasanalasan tersebut tidak dapat dibenarkan, tidak terdapatadanya kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dalamputusan yudex yuris maupun judex facti dalam perkara a quo ; Lagipula surat bukti (Novum) yang diajukan oleh Pemohon PeninjauanKembali tidak bersifat menentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal69 huruf b UndangUndang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telahdiubah dengan