Ditemukan 8191 data
364 — 325
533 — 408 — Berkekuatan Hukum Tetap
530 — 276
Dari segala Tuntuan Jaksa Penuntut Umum, karena Pasal 45ayat (8) UndangUndang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atasUndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik tidak dapat diterapbkan kepada Terdakwa sebab upload gambardengan tulisan acara bahagia tpi mndnydhkan karena kehadiran anjingtidak ditujukan kepada saksi Tirah, dan keterangan ahli yang dibacakandipersidangan bukanlah ahli dalam bahasa Indonesia dan ahli di bidang ITE;Halaman 2 dari 48 Putusan Nomor
Sedangkan terhadap saksi Tirah belum terjadiperdamaian dan saksi Tirah berhak merasa keberatan karena postingan fototersebut terjadi dirumah saksi Tirah saat berlangsungnya pertunangan anaksaksi Tirah dengan Adik Kandung Terdakwa;Menimbang, bahwa tentang pledoi Terdakwa yang mengatakanketerangan ahli yang dibacakan dipersidangan bukanlah ahli dalam bahasaIndonesia dan ahli di bidang ITE adalah pernyataan yang keliru, karena ahliyang dimaksud Terdakwa tersebut adalah Sarjana Sastra dan sekarangHalaman
162 — 0
223 — 129
436 — 471 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Surat Edaran Nomor 003/AFTA/IV/2014 tanggal 01 April 2014 yangmengandung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik kepadasaksi Nyoman Yudi Saputra yang telah dikirimkan oleh Terdakwa dari alamatemail aftakaroseri@gmail.com ke alamat email iwan.afta@yahoo.co.id dan email marketing.aftajkt@yahoo.co.id milik saksi Miswanto alias lwan sesuai dengan Pendapat Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Taruli, S.H.
Bahwa Surat Edaran Nomor 003/AFTA/IV/2014 tanggal 01 April 2014 yangmengandung unsur penghinaan dan atau pencemaran nama baik kepadasaksi Nyoman Yudi Saputra yang telah dikirimkan oleh Terdakwa dari alamatemail aftakaroseri@gmail.com ke alamat email iwan.afta@yahoo.co.id dan email marketing.aftajkt@yahoo.co.id milik saksi Miswanto alias Iwan yangsesuai dengan Pendapat Ahli Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Taruli,SulPlag perbuatan tersebut adalah dengan sengaja dan tanpa hakmendistribusikan
Sehinggakonten dalam email yaitu Surat Edaran mengandung unsurpencemaran nama baik sehingga melanggar Pasal 27 Ayat (3)UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi danTransaksi Elektronik (ITE).
Sehingga konten dalam email yaitu Surat Edaranmengandung unsur pencemaran nama baik sehinggamelanggar Pasal 27 Ayat (3) UndangUndang Nomor 11Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat keterangan 3(tiga) orang Ahli di atas terkesan subjektif sehingga merugikanTerdakwa, dimana para Ahli sebelum memberikan keteranganHal. 26 dari 31 hal. Put.
No. 502 K/Pid.Sus/2016dari tingkat penyidikan sampai di depan persidangan selainmembaca UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 tentangInformasi dan Transaksi Elektronik (ITE) seharusnya jugamembaca dan berpedoman pada Yurisprudensi PutusanMahkamah Agung dalam Peninjauan Kembali Nomor 225PK/PID.SUS/2011 tanggal 17 September 2012 yangmenguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor1269/Pid.B/2009/PN.TNG tanggal 29 Desember 2009 atasnama Terdakwa PRITA MULYA SARI.
243 — 151 — Berkekuatan Hukum Tetap
455 — 348 — Berkekuatan Hukum Tetap
315 — 282 — Berkekuatan Hukum Tetap
465 — 421 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa selanjutnya menurut Pemohon Kasasi, penafsiran terhadapketentuan Pasal 28 ayat (2) UndangUndang ITE ini, termasuk penafsiranterkait dengan unsur sengaja dan tanpa hak tidak dapat terlepas dariketentuan KUHPWvSP, dalam kontek perbandingan hukum pidana,ketentuan yang melarang penyebarluasan konten yang menyulutkonflik SARA juga terdapat dalam Convention of Cybercrime, yaitu didalam Additional Protocol, Article 2Definition, yang berbunyi racistand xenophobic material means any written material
No. 972 K/Pid.Sus/2015unsur SARA maka ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU ITE menjadi tidakrelevan untuk diterapkan ;5.
267 — 240 — Berkekuatan Hukum Tetap
386 — 354
567 — 578
Menyatakan terdakwa LINDA FITRIA PARUNTU telah terobukti melakukantindak pidana Tindak pidana Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitudengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikandan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau DokumenElektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran namabaik sebagaimana diatur Pasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (3) Undangundang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atasUndangundang Republik
Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasidan Transaksi Elektronik (ITE), dalam dakwaan Kesatu.2.
dengan adanya hal tersebut sehingga menyebabkan saksikorban saksi SIMONE CHRISTINE POLHUTRI dan keluarganya merasa maludan terhina karena karena apa yang dituduhkan oleh terdakwa adalah tidakbenar, apalagi menyamakan dengan MonyetPerbuatan terdakwa, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 27 Ayat (3) Jo Pasal 45 Ayat (8) Undangundang Republik IndonesiaNomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undangundang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik(ITE
25 dari 48 Putusan Nomor 623/Pid.Sus/2020/PN Dps Bahwa, menurut Ahli katakata orang kalo kayanya nanggung kesian yanorak maksimal ...casing doang kliatannya orkay taunya kartu kreditbanyak, utang semua, itu hanya percakapan biasa, itu tidak termasukpenghinaan ;Bahwa, pencemaran nama baik menurut Ahli semacam melecehkan, orangmerasa dilecehkan yang disebabkan karena tuduhan atau difitnah ; Bahwa, mengenai pencemaran nama baik tidak ada penjelasan secararesmi tentang pencemaran nama baik dalam UU ITE
;Bahwa, tata cara pengambilan gambar dalam UU ITE merujuk ke HukumPidana didalam UU Nomor 11 tahun 2008 ;Bahwa, ada postingan negatif dan postingan positif, tergantung konten ataupostingan yang dibuat, yang negatif bisa membuat ketersinggungan ;Atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa membenarkan dengan alasan padaintinya untuk memberikan keterangan/pendapat bahwasaanya terhadapsebuah postingan Terdakwa Linda Fitria yang dianggap melanggar ketentuanUU ITE mengenai muatan penghinaan/pencemaran nama
308 — 150 — Berkekuatan Hukum Tetap
342 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
340 — 342 — Berkekuatan Hukum Tetap
147 — 148 — Berkekuatan Hukum Tetap
371 — 311
236 — 146
Halmana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 92K/Kr/1973tanggal 25 Mei 1976;Penuntutan atas Pasal 32 Ayat (1) UU ITE terhadap terdakwa EdisonHutagalung oleh Penuntut Umum telah melanggar atas kepastian hukum yangdianut KUHAP karena apa yang didakwakan tidak pernah disangkakan selamaproses penyidikan hal ini menimbulkan tidakpastian hukum dan dapat pulaberujung pada kesalahan penerapan hukum dalam mengadili;Bahwa keterangan saksisaksi tidak memiliki persesuaian dengan pasal yangdituntut
Dengan kata lain,tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan delikdelik yangdidakwakan terhadap terdakwa;Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan tidak ada datanasabah yang diubah, dikurangi, ataupun ditambahkan;Bahwa apabila Jaksa Penuntut Umum berpendapat bahwa perbuatansebagaimana dituntutkan dalam Pasal 32 ayat (1) ITE tersebut terbukti makaseharusnya yang menjadi korban dan melakukan pelaporan adalah nasabahHalaman 3 dari 27 Putusan Nomor 869/Pid.B/2017/PN.Jkt.Sel.PT Bank
nasabah Bank CIMB Niaga terdakwa tidak mengetahui satusatu paranasabah Bank CIMB Niaga dan tidak mengnalnya sama sekali, sehimggasemuanya dilakukan oleh terdakwa tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan paranasabah Bank CIMB Niaga dan juga tampa seijin pihak PT Bank CIMB Niaga Tbk.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsurke 2 ini pun telah terpenuhi dan terbukti;Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya Penasehat Hukum Terdakwamenyatakan bahwa Penuntutan atas Pasal 32 Ayat (1) UU ITE
447 — 0