Ditemukan 10193 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : kalvin katimo kalis karim kasim
Penelusuran terkait : Pt. kaltim pasifik amoniak; Pt. waru kaltim plantation Tindakan faktual Dprd Tun Esdm Batubara Morris sahara Kapolda kaltim Kepegawaian 06g2016 Perkebunan kaltim utama Kutai kartanegara Izin Sayyid abdal nanang Gubernur kaltim 24g2014 35g2013 Sentika Penajam Kaltim jaya mineral
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 21-02-2023 — Putus : 11-07-2023 — Upload : 12-12-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2046 B/PK/PJK/2023
Tanggal 11 Juli 2023 — WARU KALTIM PLANTATION;;
25 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WARU KALTIM PLANTATION;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 18-08-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3809 B/PK/PJK2022
Tanggal 18 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CMS KALTIM UTAMA
81 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CMS KALTIM UTAMA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 02-12-2019 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 890 PK/Pdt/2019
Tanggal 2 Desember 2019 — LA UNA VS PT REA KALTIM PLANTATION DKK
106 — 41 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • LA UNA VS PT REA KALTIM PLANTATION DKK
    ., dan kawankawan, Para Advokat pada Andi Sudirman, S.H & Rekan,beralamat di Jalan Teukur Umar 8 Nomor 2 Kota Makassar,Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12Oktober 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT REA KALTIM PLANTATION, berkedudukan di Jalan H.Hasan Basri Nomor 21A Samarinda, Kalimantan Timur, yangdiwakili oleh Presiden Direktur, Luke M.D. Robinow, dalam halini memberi kuasa kepada O.
    ., Advokatdan karyawan PT Rea Kaltim Plantation, beralamat di PAMTower Lantai 9, Balikpapan Superblock, Jalan Jend. SudirmanNomor 47 Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 22 Nopember 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Dan1. ALPIAN, bertempat tinggal di Komplek PerumahanCakra Estate Sub Divisi PT REA Kaltim Plantation RT. 04,Desa Long Beleh, Kecamatan Kembang Janggut,Kabupaten Kutai Kartanegara;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-01-2014 — Putus : 30-04-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 B/PK/PJK/2014
Tanggal 30 April 2014 — DSM KALTIM MELAMINE;
26 — 0 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DSM KALTIM MELAMINE;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-04-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 340/B/PK/PJK/2017
Tanggal 17 April 2017 — KALTIM METHANOL INDUSTRI
30 — 19 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KALTIM METHANOL INDUSTRI
    KALTIM METHANOL INDUSTRI, berkedudukan di Menara StandardChartered Lt.20, Jalan Prof. Dr.
    Kaltim Methanol Industri No. SPB1195/C0000/96SI tanggal 23 September 1996;*) Freight Cost ditetapbkan sebesar US$ 30.bahwa sebagai contoh apabila harga ratarata PLATTS untuk Jepang US$350, Korea US$ 340 dan Taiwan US$ 330, maka harga gas dan Pertaminayang harus dibayar Pemohon Banding adalah sebagai berikut:Harga Gas = 1% (0.6 x 350 + 0,2 x 340 + 0,2 x 330) Freight Cost.)/MT =US$ 2,14/mmBTU;e.
    Kaltim Methanol Industri, NPWP: 01.562.239.2092.000, alamat:Menara Standard Chartered Lt. 20, Jalan Prof. DR.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 13-05-2014 — Upload : 22-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 123/B/PK/PJK/2014
Tanggal 13 Mei 2014 — KALTIM PARNA INDUSTRI
145 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KALTIM PARNA INDUSTRI
    KALTIM PARNA INDUSTRI, beralamat di Menara Imperium Lantai26, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl. HR Rasuna Said Kav 1, JakartaSelatan 12980.Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut.Membaca suratsurat yang bersangkutan.Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding telah mengajukan permohonan peninjauankembali terhadap putusan Pengadilan Pajak tanggal 12 Oktober 2011 No.
    Kaltim Parna Industri, NPWP: 01.719.838.3052.000, alamat!:Menara Imperium Lantai 26, Metropolitan Kuningan Superblok, Jl.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-10-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3612 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Oktober 2020 — WARU KALTIM PLANTATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
161 — 65 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • WARU KALTIM PLANTATION vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
    PUTUSANNomor 3612/B/PK/Pjk/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT WARU KALTIM PLANTATION, beralamat di Jalan PuloAyang Raya Blok OR1, KIP, Jatinegara, Jakarta Timur, yangdiwakili oleh Tri Novita Rimawati, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa David StevenMacquairie, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Advokatpada Kantor Danny Darussalam Tax Center (DDTC),beralamat
    Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT WARU KALTIM PLANTATION;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada Peninjauan Kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Prof. Dr. H. M.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 30-11-2018 — Upload : 23-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1073 K/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 30 Nopember 2018 — PT TITIAN KALTIM, DK
40 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT TITIAN KALTIM, DK
    PT TITIAN KALTIM, diwakili oleh DedyEriady, selaku Direktur Utama, berkedudukandi Jalan Mulawarman, RT 23, Nomor 28,Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda,Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur,dalam hal ini memberi kuasa kepada Hj.Sarinah, S.H., dan kawankawan, ParaAdvokat, berkantor di Jalan Kadrie OeningNomor 35, Kelurahan Air Hitam, KecamatanSamarinda llir, Kota Samarinda, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tanggal 15 Maret 2018;2.
    Kekurangan upah pokok: No Tahun UMK Yang di bayar Kekurangan Kekurangan upahPT Titian Kaltim upah yang harusdibayar 1 2012 Rp1.250.000,00 Rp400.000,00 Rp 850.000,00 x12 bulan =Rp10.200.000,002 2013 Rp1.752.500,00 Rp400.000,00 Rp1.352.500,00 x12 bulan =Rp16.230.000,003 2014 Rp1.995.000,00 Rp750.000,00 Rp1.245.000,00 x12 bulan =Rp.14.940.000,004 2015 Rp2.156.889,00 Rp1.250.000,00 Rp 906.889,00 x12 bulan =Rp10.882.668,00 5 2016 Rp2.256.056,00 RpO Rp2.256.056,00 x 12 bulan =Rp27.072.672,006 2017 Rp2.442.180,00
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 30-01-2019 — Upload : 05-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 23 K/Pdt.Sus-PHI/2019
Tanggal 30 Januari 2019 — TRI AGUS HARTOTOK VS PT KALTIM PRIMA COAL
67 — 32 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • TRI AGUS HARTOTOK VS PT KALTIM PRIMA COAL
    hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:TRI AGUS HARTOTOK, Warga Negara Indonesia, bertempattinggal di Jalan Yos Sudarso Il, Gang Sahabat, RT 14,Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikuasa kepada Selamat dan kawankawan, Para Tim Advokasidari Serikat Pekerja "Persaudaraan Pekerja MuslimIndonesia, berkantor di Jalan Sulawesi Raya Nomor 89Sangatta, Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 12 April 2018;Pemohon Kasasi;LawanPT KALTIM
    PRIMA COAL, dalam hal ini diwakili oleh SaptariHoedaja selaku Presiden Direktur PT Kaltim Prima Coal,berkedudukan di M1 Building Mine Site Jalan Dr Sutomo,Swarga Bara Sangatta, Kabupaten Kutai Timur dan di BakrieTower Lantai 15, Jalan H.R.
    Nispalah dan kawankawan, ParaKaryawan PT KALTIM PRIMA COAL, berkantor di M1 BuildingMine Site, Jalan Dr Sutomo, Swarga Bara, Sangatta,Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusustertanggal 2 Maret 2018;Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Hal. 1 dari 7 hal.
    KPC Edisi 2017 2019 yang berbunyi:Melanggar dan/atau mengabaikan peraturan keselamatan kerja atauprosedur kerja yang aman yang ditentukan oleh Perusahaan;b. membahayakan keselamatan jiwa, cedera diri/orang lain karenakecerobohan karyawan;hilang atau rusaknya milik perusahaan;mengakibatkan kematian orang lain dan/atau cedera diri/orang lainkarena kecerobohan karyawan"dengan sanksi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja);Menetapkan Hak Tergugat sesuai dengan Pasal 77.3 dan 77.4PKB PT Kaltim Prima Coal Edisi
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Putus : 28-03-2013 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 K/TUN/2013
Tanggal 28 Maret 2013 — KALTIM BATUMANUNGGAL VS BUPATI KUTAI KARTANEGARA, DK
107 — 47 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KALTIM BATUMANUNGGAL tersebut ;
    KALTIM BATUMANUNGGALVSBUPATI KUTAI KARTANEGARA, DK
    KALTIM BATUMANUNGGAL, dalam hal ini diwakili oleh SAMBUDITRIKADIBUSANA, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur PT.Kaltim Batu Manunggal, alamat kantor di Jalan Imam Bonjol, Nomor : 17B, Samarinda, Kota Samarinda, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkanAkta Notaris Nomor : 45, tanggal 6 Agustus 1993 tentang PerseroanTerbatas Kaltim Batumanunggal, sebagaimana Perubahan Akta NotarisNomor : 22, tanggal 10 Nopember 2009 ;Selanjutnya memberikan kuasa kepada :1. Dr. S.F. Marbun, S.H., M.Hum ;2.
    Kaltim Batumanunggal Suratini juga ditembuskan kepada (bukti P11); Gubernur Kaltim. Dinas Pertambangan dan Sumber Daya Mineral Prov Kaltim.Koramil Muara Jawa.Kapolsek Muara Jawa.Lurah Teluk Dalam. PT.
    Kaltim Batumanunggal.Fakta hukum ini dibenarkan oleh saksi Imron, mantan KepalaDinas Pertambangan dan Energy Kutai Kartanegara Tahun 2005;1.8.Bahwa Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat telah melaporkanhasil Eksplorasinya dan memohon peningkatan perizinannya menjadi KPEksploitasi sebelum berakhirnya KP Eksplorasinya. Namun padakenyataannya Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Tergugat belumjuga mengeluarkan keputusan apakah menerima atau menolakHalaman 15 dari 30 halaman.
    Kaltim Batumanunggal atau Pemohon Kasasi dahuluPembanding/Penggugat memperoleh SK Eksplorasi. Pada halberdasarkan Bukti P3, Bukti P4, Bukti P13 terbukti secara sah danmenyakinkan PT.
    Kaltim Batumanunggal (Pemohon Kasasi dahuluPembanding/Penggugat) telah memenuhi syarat dan sesuai denganprosedur dalam memperoleh SK Eksplorasi;Bahwa Judex Facti juga tidak mempertimbangkan dalampertimbangan hukumnya secara adil dan seimbang mengenai PT.Kaltim Batumanunggal atau Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat telan memenuhi syarat dan prosedur mengajukanpermohonan peningkatan dari KP.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 21-04-2022 — Upload : 16-08-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2607 B/PK/PJK/2022
Tanggal 21 April 2022 — PT WARU KALTIM PLANTATION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
51 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT WARU KALTIM PLANTATION VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 18-08-2022 — Upload : 11-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3810 B/PK/PJK2022
Tanggal 18 Agustus 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CMS KALTIM UTAMA
55 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CMS KALTIM UTAMA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-12-2023 — Upload : 08-03-2024
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 5646 B/PK/PJK/2023
Tanggal 21 Desember 2023 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT CMS KALTIM UTAMA
10 — 6 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK, vs PT CMS KALTIM UTAMA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 14-02-2019 — Upload : 20-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 153/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 14 Februari 2019 — PT REA KALTIM PLANTATION
39 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • PT REA KALTIM PLANTATION
    KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan diJalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 4042, Jakarta 12190;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto dankawankawan, kewarganegaraan Indonesia, jabatan DirekturKeberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak,berdasarkan Surat Kuasa Khusus NomorSKU2590/PJ/2018 tanggal 22 Mei 2018;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT REA KALTIM
    PLANTATION, beralamat di Jalan HasanBasri Nonor 21, Temindung Permai, Samarinda, KalimatanTimur, alamat korespondensi di Mid Plaza 2, Lantai 22,Jalan Jenderal Sudirman Kavling 1011, Jakarta 1022, yangdiwakili oleh Luke Michael Devereux Robinow, jabatanPresiden Direktur PT Rea Kaltim Plantations;Selanjutnya Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Purwoko AryWibowo, kewarganegaraan Indonesia, beralamat diTangerang Selatan, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor PDBPN/426/V1/2018, tanggal 20 Juli 2018;Termohon
    Putusan Nomor 153/B/PK/Pjk/2019atas Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00227/KEB/WPJ.14/2016 tanggal 28 Oktober 2016, tentang Keberatan Wajib Pajak atasSurat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa Masa Pajak November 2010 Nomor 00073/207/10/725/15 tanggal 25Agustus 2015, atas nama PI Rea Kaltim Plantation, NPWP01.083.701.1725.000, beralamat di Jalan Hasan Basri Nomor 21,Temindung Permai Sungai Pinang Kota Samarinda Kalimantan Timur,dengan perhitungan sebagai berikut
    Menyatakan bahwa Surat Keputusan Direktur Jenderal PajakNomor KEP00227/KEB/WPJ.14/2016 tanggal 28 Oktober 2016,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa MasaPajak November 2010 Nomor 00073/207/10/725/15 tanggal 25Agustus 2015, atas nama PT Rea Kaltim Plantation, NPWP01.083.701.1725.000, beralamat di Jalan Hasan Basri Nomor 21,Temindung Permai, Sungai Pinang, Kota Samarinda, KalimantanTimur, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 05-11-2020 — Upload : 02-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3537/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 5 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KALTIM METHANOL INDUSTRI
279 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KALTIM METHANOL INDUSTRI
    ./2013, tanggal 26 Agustus 2013;Pemohon Peninjauan Kembali:LawanPT KALTIM METHANOL INDUSTRI, beralamat di MenaraStandard Chartered, Lantai 20, Jalan Prof. Dr.
    Kaltim Methanol Industri, NPWP 01.562.239.2092.000, alamatMenara Standard Chartered, Lantai 20, Jalan Prof. DR.
    Menyatakan bahwa Keputusan Terbanding Nomor KEP391/WPJ.19/BD.05/2011 tanggal 5 Mei 2011 mengenai keberatanatas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Penyerahan BKP dan/atau JKP Nomor:00067/207/08/092/10 tanggal 12 Maret 2010 Masa Pajak Mei 2008atas nama PT Kaltim Mathanol Industri, NPVWP 01.562.239.2092.000, adalah telan sesuai dengan ketentuan peraturanHalaman 3 dari 8 halaman.
Pengadilan PN SANGATTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-12-2017 — Putus : 23-05-2018 — Upload : 30-11-2018
Putusan PN SANGATTA Nomor 37/Pdt.G/2017/PN.Sgt
Tanggal 23 Mei 2018 — KALTIM PRIMA COAL
237 — 194
  • KALTIM PRIMA COAL
    KALTIM PRIMA COAL, tempat kedudukan Swarga Bara Sangatta UtaraKabupaten Kutai Timur Kalimantan Timur, sebagaiTERGUGAT;PENGADILAN NEGERI tersebut ;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SangattaNomor : 37/Pdt.G/2018/PN Sgt tertanggal 18 Desember 2017 tentangPenunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;Halaman 1 dari 52 Putusan Nomor 37/Pdt.G/2018/PN SgtSetelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan NegeriSangatta 37/Pdt.G/2018/PN Sgt tertanggal 18 Desember 2017
    Bahwa Gugatan Para Penggugat telah keliru dengan mengajukangugatan kepada PT KPC sebagai Tergugat yang dialamatkan kepadaPT Kaltim Prima Coal (KPC) di M1 Building Mine Site Sangatta,Kabupaten Kutai Timur. Bahwa alamat Tergugat yang benar adalah diBakrie Tower 15'" Floor, Kompleks Rasuna Epicentrum, Jakarta bukansebagaimana Para Penggugat dalilkan dalam gugatannya.
    Berdasarkan Risalah: Rapat Panitia Pembebasan Tanah KabupatenDati.Il Kutai Dalam Rangka Pembebasan Tanah Untuk KeperluanHalaman 12 dari 52 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2017/PN SgtSarana Tambang, Construction Camp, Sarana Angkutan Dan SaranaPelabuhan PT.Tambang Batu Bara Bukit Asam (Dulu Perum TambangBatu Bara) Cq.PT Kaltim Prima Coal Yang Terletak Di Desa SangataKecamatan Sangata (Dulu Bontang), Kabupaten Kutai Seluas +3.748,65 Ha.
    PT. kaltim Prima Coal yang terletakdi Desa Sangata Kec. Sangata (Dulu Bontang Kabupaten Kutai seluas +3.748,65 Ha Nomor 03/PPTD.IVKUT/1991 tertanggal 13 Mei 1991 danselasa tanggal 14 Mei 1991, diberitanda Bukti T2 ;3. Fotocopy Sertifikat Hak pakai No 04 yang diterbitkan pada tanggal 28Januari 2010 dengan nama pemegang Hak adalah Departemen Energidan Sumber Daya Mineral yang ditanda tangani oleh Sihar Manullangselaku kepala kantor Pertanahan Kab. Kutai Timur , diberi tanda Bukti T3;4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 14-11-2018 — Upload : 13-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 954 K/Pdt.Sus-PHI/2018
Tanggal 14 Nopember 2018 — SYAHRANI, DKK VS PT BPD KALTIM KALTARA
74 — 43 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • SYAHRANI, DKK VS PT BPD KALTIM KALTARA
    ., M.H. dan kawan,Para Advokat pada kantor Hukum Perjuangan, beralamatdi Jalan Perjuangan 8, RT. 001, Nomor 08, KelurahanSempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, KotaSamarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2Desember 2017;Para Pemohon Kasasi;LawanPT BPD KALTIM KALTARA, yang diwakili oleh DirekturUtama Zainuddin Fanani, berkedudukan di Jalan Jend.Sudirman Nomor 33, Samarinda, dalam hal ini memberikuasa kepada Rita Kurniasih, S.H., Para Pegawai pada PTBPD Kaltim Kaltara, beralamat di Jalan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 19-10-2017 — Upload : 27-04-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1134 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 19 Oktober 2017 — KALTIM JASA SEKURITI VS 1. AMINULLAH, DKK
88 — 62 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KALTIM JASA SEKURITI tersebut;
    KALTIM JASA SEKURITI VS 1. AMINULLAH, DKK
    Kaltim Jasa Sekuriti yang baru;3. Penurunan kesejahteraaan pekerja selama setahun akan diusulkan olehManajemen PT. Kaltim Jasa Sekuriti kepada PT. Pupuk Kaltim;6.
    Kaltim Jasa Sekuriti yang beralamat diJl. KS.
    Kaltim Jasa Sekuriti yang beralamat diJalan KS.
    Kaltim Jasa Sekuritidengan Serikat Pekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti sudah tidak ada,kerena sudah berakhir pada tanggal 23 November 2014 (PKBditandatangani tanggal 24 November 2011). Dengan demikian, kalauPeraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 dijadikandasar keberlakuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Kaltim JasaSekuriti dengan Serikat Pekerja Kaltim Jasa Sekuriti adalah salah,sebab suatu peraturan tidak bisa berlaku surut.
    Pupuk Kaltim, dan dari PT.Pupuk Kaltim beberapa anggaran dikurangi yang berimbas pada ParaPekerja PT. Kaltim Jasa Sekuriti (Pemohon Kasasi) yang bekerja padaPT. Pupuk Kaltim. Pengurangan sejumlah pembayaran oleh PemohonKasasi sematamata menyesuaikan anggaran yang diterimanya dariPT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-09-2022 — Upload : 12-10-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4216 B/PK/PJK/2022
Tanggal 5 September 2022 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT WARU KALTIM PLANTATION
47 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT WARU KALTIM PLANTATION
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 09-02-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 346 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Maret 2017 — KALTIM METHANOL INDUSTRI;
41 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KALTIM METHANOL INDUSTRI;
    KALTIM METHANOL INDUSTRI, beralamat di MenaraStandard Chartered Lt.20, Jalan Prof. Dr.
    Kaltim Methanol Industri No.
    Kaltim Methanol Industri mempunyai itikad baik untukberusaha di Indonesia, hal ini terlihat dalam kinerja perusahaan. Begitu jugaperusahaan Pemohon Banding adalah perusahaan yang telah benarmelaporkan pajaknya, artinya Pemohon Banding tidak melakukan kecurangan,apa dan berapa transaksi kami tidak dilakukan pengurangan ataupunHalaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 346 B/PK/PJK/2017penambahan.
    Kaltim Methanol Industri, NPWP : 01.562.239.2092.000, alamat :Menara Standard Chartered Lt. 20, Jalan Prof. DR.
    Kaltim Methanol Industri, NPWP : 01.562.239.2092.000, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai Barang danJasa yang terutang sebagaimana tersebut di atas,adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tidakdapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang