HimajayaRaya telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui KeputusanKepala Badan POM RI Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 Tahun 2013tertanggal 27 Juni 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yangMengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yang mengandungCarisoprodol termasuk pula dalam perkara ini yaitu Carminofein yangmasih beredar merupakan produk obat ilegal:;Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkanTerdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undangundang Kesehatan

Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harusdengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehinggaobat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek olehtenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi, Sementara obat jenisdextromethorphan warna kuning sediaan tunggal telah tidak lagi ada izinedarnya, sehingga bila masih beredar maka obat tersebut adalah obat ilegal.

Selain itu semua jenis obatyang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh BadanPOM RI melalui surat kKeputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013tentang perubahan atas keputusan Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang pembatalan izinedar obat yang mengandung Karisprodol, sehingga semua obat yangmengandung Carisprodol termasuk Carnophen yang masih beredar merupakanproduk obat ilegal;Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017

Persetujuan Izin Edardan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen, bahwa selain itu semua jenisobat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya olehBPOM RI melalui surat keputusan nomor HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat danMakanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan IzinEdar Obat yang mengandung Karisoprodol, sehingga semua obat yangmengandung Carisoprodol termasuk Carnophen yang masihberedarmerupakan produk obat

ilegal:;Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwatidak memiliki izin Ssebagaimana yang dimaksud dalam UndangundangKesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukanperbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapatdiketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan olehkarena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengan demikianperbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja

bahwa atas hal itu, BPOM RI pada tanggal 27 Juni2013 telah pula menarik 171 (seratus tujuh puluh satu) izin peredaran obatdextro sediaan tunggal melalui Keputusan Kepala Badan PengawasanObat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3534 Tahun 2013 tentangPembatalan Izin Edar Obat Yang Mengandung Dekstrometorfan SediaanTunggal dimana tujuan penarikan ini adalah agar obat dextro tunggal tidaklagi dapat dibeli dengan mudah oleh masyarakat, sehingga semua obatyang mengandung Dextrometrophan merupakan produk obat

ilegal;Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkanTerdakwa tidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam Undangundang Kesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukanperbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapatdiketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran danoleh karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan,dengan demikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja

Jembersejak tahun 1993 dan memiliki latar belakang pendidikan farmasi sehinggasaksi mengetahui mengenai seluk beluk farmasi dan obatobatan; Bahwa saat ini ahli bertugas sebagai Kepala Seksi Kefarmasian di DinasKesehatan Kabupaten Jember ; Bahwa ahli menerangkan jika obat keras jenis Dextromethorphan adalahtermasuk golongan obat bebas terbatas yang berkhasiat antitusif / menekanpusat batuk digunakan untuk kasus batuk tidak berdahak sesuai dosis therapynamun saat ini obat jenis Dextromethorphan merupakan obat

ilegal karenaperedarannya telah ditarik oleh BPOM RI; Bahwa ahli menerangkan berdasarkan Keputusan Kepala BPPOM RINo.HK 04.135.07.13.13855 Tahun 2013 ttg Perubahan atas Keputusan KepalaBPPOM RI No.

kesalahan Terdakwa, akan tetapi Majelis tidak sependapat denganpenghukuman yang dimohonkan Penuntut Umum kepada Majelis, karenanyaMajelis berpendapat sendiri mengenai penghukuman tersebut;Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagiterdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan halhal yang memberatkan danmeringankan pada did terdakwa, yaitu :Halhal Yang Memberatkan : Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memerangiperedaran obat

ilegal;Halhal Yang Meringankan : Terdakwa bersikap sopan ; Terdakwa berterus terang atas perbuatannya; Terdakwa menyesali perobuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan pada did terdakwa bukanlahmerupakan balas dendam terhadap did terdakwa, akan tetapi semata mata21hanya pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebutterdakwa dapat merenungi kembali bahwa yang is lakukan itu merupakan suatutindak pidana yang dapat dijatuhi pidana, dengan

Kalabfor Cabang Surabaya dengankesimpulan: bahwa barang bukti dengan nomor : 825/2019/NOF atas namaEvin Fahrina Putri Binti Fahrin seperti tersebut dalam (I) adalah benar tabletdengan bahan aktif Triheksifenidil HCL mempunyai efek sebagai anti parkison,tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar ObatKeras;Menimbang, bahwa pil dobel L sudah tidak beredar secara resmi,sehingga apabila ada obat yang berlogo LL masih beredar di pasaran, bisadipastikan obat tersebut termasuk obat

ilegal dan tidak mempunyai izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkanTerdakwa mengedarkan pil dobel L adalah untuk mencari keuntungansedangkan telah ternyata bahwa pil dobel L yang diedarkan Terdakwa tersebuttidak mempunyai izin edar sedangkan pekerjaan terdakwa juga bukan profesimedis;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsurdengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yangtidak memiliki izin edar telah terpenuhi;Menimbang,

yang dimaksud dengan alat kesehatan adalahinstrtumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obatyang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan danmeringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan padamanusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) mengatur: sediaan farmasidan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa menurut pengetahuan umum, pil dobel Lmerupakan obat

ilegal yang tidak mempunyai izin edar;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berkaitan dengan unsur ini telah ternyata bahwa Terdakwatelah ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekira pukul17.00 WITA di rumahnya yang ada di RT 004 Desa Sesulu Kecamatan WaruKabupaten Penajam Paser Utara, karena telah menjual pil dobel L kepadaSamsul, sebanyak 6 (enam) butir dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh riburupiah) pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 2018 sekira

IzinEdar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen, bahwa selain itusemua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izinedarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomorHK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas KeputusanKepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang MengandungKarisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodoltermasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat

ilegal;Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwatidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam UndangundangKesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukanperbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapatdiketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan olehHalaman 14 dari 18 Putusan Nomor 99/Pid.Sus/2017/PN Bln.karena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan,

Katingan maka saya ditugaskanuntuk memberikan keterangan Ahli pada perkara ini berdasarkanSurat Tugas Nomor : 090 / 22 / SPT / DINKES / I2017, tanggal 25Januari 2017;Bahwa benar Carnophen/Zenith Pharmaceuticals merupakan obattanpa ijin edar dan dapat dikatakan obat ilegal, Carnophen/ZenithPharmaceuticals dulu merupakan golongan obat keras;Bahwa benar untuk obat Carnophen/Zenith Pharmaceuticals tidakmemiliki ijin edar dikarenakan sudah dibatalkan ijin edarnya olehBPOM Republik Indonesia;Bahwa benar

IzinEdar dan Penghentian Kegiatan Produksi Carnophen, bahwa selain itusemua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telah dibatalkan izinedarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomorHK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang Perubahan Atas KeputusanKepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535tahun 2013 tentang Pembatalan lIzin Edar Obat yang MengandungKarisoprodol, sehingga semua obat yang mengandung Carisoprodoltermasuk Carnophen yang masih beredar merupakan produk obat

ilegal;Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah disimpulkan Terdakwatidak memiliki izin sebagaimana yang dimaksud dalam UndangundangKesehatan, dimana hal tersebut disadari sendiri oleh Terdakwa;Menimbang, bahwa dilihat dari tujuan Terdakwa melakukanperbuatannya sebagaimana diuraikan dan dipertimbangkan, maka dapatdiketahui bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan kesadaran dan olehkarena kesadaran merupakan faktor utama dari kesengajaan, dengandemikian perbuatan Terdakwa dilakukan dengan sengaja

yang dimaksud dengan alat kesehatan adalahinstrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yangdigunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankanpenyakit, merawat orang sakit, memulinkan kesehatan pada manusia, dan/ataumembentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) mengatur: sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa menurut pengetahuan umum, pil dobel Lmerupakan obat

ilegal yang tidak mempunyai izin edar;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berkaitan dengan unsur ini telah ternyata bahwa Terdakwatelah ditangkap pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 sekira pukul 16.00WITA di Pelabuhan Klotok Rt. 007 Kelurahan Penajam Kecamatan PenajamKabupaten Penajam Paser Utara, karena akan menjual pil Double L (LL)kepada Sdr.

Kebayoran Farma tidak ada memproduksi obat ilegal karenasemuanya resmi.Bahwa Apotek LIYU FARMA pernah membeli serum ATS yang terdakwajualkan.Bahwa terdakwa menjual ATS ke Apotek LIYU FARMA sebanyak 3 (tiga) kalidengan jumlah 10 (Sepuluh) box yang masingmasing berisi 10 (Sepuluh) ampul,sehingga keseluruhan berjumlah 100 (seratus) ampul.Bahwa terdakwa mendapatkan ATS palsu tersebut dari orang yang bernamaHENDRI (pasar gelap) yang menawarkan kepada terdakwa.Bahwa pada awalnya HENDRI menawarkan ATS dengan

aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obatyang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan danmeringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan padamanusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2018/PN PnjMenimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) mengatur: sediaan farmasidan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa menurut pengetahuan umum, pil dobel Lmerupakan obat

ilegal yang tidak mempunyai izin edar;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berkaitan dengan unsur ini telah ternyata bahwa Terdakwatelah ditangkap pada hari Rabu tanggal 5 September 2018 sekira pukul17.00 WITA di rumahnya yang ada di RT 004 Desa Sesulu Kecamatan WaruKabupaten Penajam Paser Utara, karena telah menjual pil dobel L kepadaSamsul, sebanyak 12 (dua belas) butir dengan harga Rp40.000,00 (empatpuluh ribu rupiah) tanpa disertai dengan resep dokter;

yang dijerat oleh ketentuan Pasal iniadalah suatu perbuatan yang mengedarkan sediaan farmasi yang tidakmemiliki izin edar sedangkan obyek dalam perkara ini adalah obat Camophenmerk Zenith yang nyatanyata telah dicabut dan dinyatakan tidak memiliki izinedar, maka Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dikenakan ataudipersalahkan telah melanggar ketentuan Pasal 197 UndangUndang Nomor36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sehingga perbuatan Terdakwa yangmenjual obat Camophen merk Zenith yang merupakan jenis obat

ilegal, telahdapat dikategorikan sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yangtidak memiliki izin edar;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, makadengan demikian beralasan dan sudah sepatutnya bagi Majelis untukmenyatakan unsur Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau AlatKesehatan Yang Tidak Meliki Izin Edar Sebagaimana Dimaksud DalamPasal 106 Ayat (1) telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Jo. 106ayat (1) UURI No.36

saksisaksi, keteranganterdakwa, petunjukdanbarangbukti, bahwaterdakwa hendak menjual obatobatan yang tidak memiliki ijin edar tersebut serta terdakwa ditangkap pada saatOperasi gabungan pemberantasan obat dan makanan ilegal, pada Senin tanggal4 Januari 2021 sekira pukul 15.30 WITA bertempat di Depan IndomartJIn.Labuhan Haji Dusun Bebae Desa Peneda Gandor Kecamatan Labuhan HajiKabupaten Lombok Timur, telah ditemukan oleh petugas BPOM Mataram yangsedang melakukan operasi/razia terhadap peredaran obat

ilegal jenisTrinexyphenidyl sebanyak 70 strip @ 10 tablet dan obat Tramadol sebanyak 6Strip @ 10 Tabletmilik terdakwa yang dipesan melalui shoope dan di kirimmelalui J& T dan barang terdakwa baru terima dari kurir J&T kKemudian datangpetugas BPOM Mataram untuk megamankan terdakwa beserta barang buktikarena obat tersebut tidak memenuhi standar mengenai Ijin edarnya;Menimbang, bahwa unsur ketiga tersebut diatas, Majelis berpendapattelah terpenuhi secara sah menurut hukum pada perbuatan terdakwa;Menimbang

yang dimaksud dengan alat kesehatan adalahinstrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yangdigunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankanpenyakit, merawat orang sakit, memulinkan kesehatan pada manusia, dan/ataumembentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;Menimbang, bahwa Pasal 106 ayat (1) mengatur: sediaan farmasi danalat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;Menimbang, bahwa menurut pengetahuan umum, pil dobel Lmerupakan obat

ilegal yang tidak mempunyai izin edar;Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang berkaitan dengan unsur ini telah ternyata bahwa Terdakwatelah ditangkap pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 10.00Wita, Terdakwa datang ke rumah Saksi Hamsah di Raden Sukma RT. 017Kelurahan Penajam Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser UtaraKalimantan Timur untuk menawarkan obat Double L (LL) agar dicarikan pembelidan Saksi Hamsah setuju untuk mencarikannya, lalu

Selain itu semua jenis obat yang mengandung zat Karisoprodol telahdibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melalui surat keputusan nomorHK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang perubahan atas keputusan KepalaBadan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013tentang pembatalan izin edar obat yang mengandung Karisprodol, sehingga semuaobat yang mengandung Carisprodol termasuk Carnophen yang masih beredarmerupakan produk obat ilegal;Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor. 247/Pen.Pid/

Selain itu semua jenis obat yang mengandungZat Karisoprodol telah dibatalkan izin edarnya oleh Badan POM RI melaluiKeputusan nomor : HK.04.1.35.07.13.3856 tahun 2013 tentang perubahan atasKeputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan nomorHK.04.1.35.06.13.3535 tahun 2013 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yangmengandung Karisoprodol yang ditetapkan tanggal 24 Juli 2013, sehingga semuaobat yang mengandung Karisoprodol termasuk Carnophen yang masih beredarmerupakan produk obat ilegal.