EMRINDO yang termuat dalam Akta PendirianNo. 10 tanggal 1907 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Sinwar Widjono,Oei, S.H. dan ketentuan dalam UndangUndang Perseroan Terbatas yaknimengenai mengenai tata cara pemanggilan, jangka waktu pemanggilan, dantempat dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sehinggacacat formil;Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 55/Pat.G/2016/PN Btm.Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan RUPSLB yang dilakukanoleh Tergugat selaku Dewan Komisaris cacat formil, maka

,M.Hum.dan ketentuan dalam UndangUndangPerseroan Terbatas yakni mengenai tata cara pemanggilan,jangka waktupemanggilan, dan tempat dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa, sehingga cacat formil;Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan RUPSLB yang dilakukanoleh Tergugat selaku Dewan Komisaris cacat formil, maka pelaksanaanRUPSLB PT. EMR Indonesia tanggal 10 Desember 2015 dan pengangkatanTergugat Il sebagai Direktur Perseroan PT.

Perintah yang mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisaris untuk hadirdalam RUPS.Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita dan petitum permohonanpemohon yang memohon agar dalam jjin pemanggilan RUPSLB ini Supayaditentukan agenda rapat tentang pengangkatan tambahan anggota Direksi danDewan Komisaris PT.

Dalam panggilan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dicantumkan tanggal,waktu, tempat dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yangakan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggaldilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal RUPS diadakan ;Menimbang, bahwa pemanggilan RUPSLB yang dilaksanakan tanggal15 November 2015 tidak sesuai dengan ketentuan UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan dihubungkan dengan Akta KuasaNo. 03 tanggal 10 Mei 2007

Yasmin Interbuana Hotel joSurat Ukur No. 1773/1981 tanggal 28 Pebruari 2001, Majelis berpendapat,Penggugat tidak dapat membuktikan adanya kekhawatiran dan alasan mendesakuntuk dilakukan sita jaminan sehingga sita jaminan tersebut tidak dilaksanakandan tuntutan sita jaminan dalam provisi tersebut harus ditolak ;Menimbang, bahwa tuntutan untuk mengabulkan gugatan PENGGUGATseluruhnya, baru dapat dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruhpetitum gugatan Penggugat ;Menimbang, bahwa pemanggilan RUPSLB

Masalah pemanggilan RUPSLB PT. kodel tahun 2002 telahdilakukan sesuai ketentuan pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar ,dengan iklan di surat kabar , yang dalam putusan PengadilanNegeri dikatakan sebagai tidak memenuhi etikad baik ;2. Masalah kuorum , oleh majelis Hakim Pengadilan Negeridikatakan untuk memenuhi kuorum di RUPS tahun 2002 harusdihitung berdasarkan jumlah saham para pemegang sahan ditahun 1984 .3.

Bahwa RUPSLB yang direncanakan pada tanggal 7 Januari 2013sesuai dengan surat pemanggilan RUPSLB kepada para pemegang tanggal12 Desember 2012 tidak terlaksanakan, direksi Kemudian memberitahukanperubahan waktu dan tempat pelaksanaan RUPSLB PT Nurmuda Cahayasesuai dengan surat tertanggal 3 Januari 2013 dengan merubah jadwalpenyelenggaran RUPSLB dari seharusnya tanggal 7 Januari 2013 menjaditanggal 10 Januari 2013 (tenggang waktu tanggal pemberitahuan hinggajadwal perubahan hanya 3 hari);16.

Pemohon telah terlebih dahulumelakukan permintaan pemanggilan RUPS kepada Direksi atau DewanKomisaris sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (2), (3), (4), (5), (6) dan(7) UUPT dan atas permintaan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu 15(lima belas) hari dari tanggal Direksi atau Dewan Komisaris menerimasurat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Pemohon, Direksi atauDewan Komisaris tidak melakukan pemanggilan RUPS.Dengan demikian, sudah jelas dan terang bahwa permohonan Pemohonyang meminta izin melakukan pemanggilan

RUPSLB PT.

Mata acara RUPS;e Pemberitahuan bahwa bahan RUPS yang akan dibicarakantersedia di kantor perseroan sejak tanggal pemanggilan RUPS;Sehingga dengan demikian pemanggilan RUPSLB tersebut telah sesuaidan berdasarkan hukum sehingga dengan demikian pemanggilanRUPSLB tersebut adalah sah adanya;7. Bahwa tidaklan benar Tergugat telah mengabaikan hak hak dankepentingan Hukum Penggugat selaku Direktur PT.

(Surat Tergugat tanggal 15 Mei 2015);Alasan Tergugat mengirimkan Surat Tergugat tanggal 15 Mei 2015adalah karena dalam jangka waktu 15 belas hari kalender terhitungsejak tanggal permintaan Tergugat untuk penyelenggaraan RUPSLBditerima oleh Direksi Perseroan (Turut Tergugat ), Direksi Perseroan(Turut Tergugat I) belum melakukan pemanggilan RUPSLB kepadapara pemegang saham;67.Pada tanggal 20 Mei 2015, Dewan Komisaris Perseroan (TurutTergugat !)

melakukan pemanggilan RUPSLB kepada para pemegangsaham melalui suratsurat sebagai berikut (Surat Undangan RUPSLB): Surat No. 001/DeKom OD/V/2015 tertanggal 20 Mei 2015 Perihal:Surat Tercatat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT Oceania Development (Perseroan) yang ditujukankepada Tergugat (PT Mitra Tirta Utama); Surat No. 002/DeKom OD/V/2015 tertanggal 20 Mei 2015 Perihal:Surat Tercatat Panggilan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa PT Oceania Development (Perseroan) yang ditujukankepada

Akta No. 26 tertanggal 26Oktober 2010; Pemanggilan RUPSLB tertanggal 4 Juni 2015 telah sesuai dengan Pasal 82 Ayat(1), (2) Dan (8) UUPT No. 40/2007 jo.

Pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untukmenuangkan keputusan sehubungan dengan agendaagenda diatas dalam akta notaris dan sekaligus melakukan halhal terkaitdengan pelaksanaan halhal yang diputuskan dalam Rapat;72.Selain mengirimkan Surat Pemanggilan RUPSLB kepada parapemegang saham, Dewan Komisaris Perseroan (Turut Tergugat ) jugatelah melakukan pemanggilan melalui Surat Kabar Harian EkonomiNeraca tanggal 20 Mei 2015;73.Pasal 82 ayat (1), (2) dan (3) UUPT No. 40/2007 jo.

Dengandemikian, tata cara dan proses pemanggilan RUPSLB tersebuttelah sesuai dan berdasarkan berdasarkan ketentuan AnggaranDasar Perseroan PT. HDTI (vide bukti T.Il.Intrv1) dan UUPT, danhal ini juga dibuktikan dengan dengan daftar hadir PemegangSaham dalam RUPSLB PT. HDTI tanggal 26 Juli 2014.

HDT;Bahwa tindakan pemanggilan RUPSLB tersebut yangmengatasnamakan Dewan Komisaris PT. HDT! adalah salahsatu. kebohongan besar karena ternyata tidak pernahdilaksanakan Rapat Dewan Komisaris PT. HDTI yangmenyetujui diseleggarakannya RUPSLB dimaksud, hal initerbukti dari bantahan salah seorang Anggota Dewan KomisarisPT. HDTI (Anny Pardede) di Koran Harian Waspada yangsecara tegas membantah bahwa undangan RUPSLB PT.

Pemanggilan RUPSLB tersebut isinya mengundangHalaman 18 dari 114 Penetapan Nomor 500/Pat.P/2016/PN.Jkt.Brt.28.para pemegang saham Perseroan untuk hadir dalam RUPSLBPerseroan dengan rincian jadwal RUPSLB sebagai berikut:Han/Tanggal : 20July 2016Pukul11:00 s/d selesaiTempat : Kantor PT Kedaung Industrial, KampungPoglar, Kedaung Kaliangke Jakarta BaratAgenda Rapat : Pengangkatan/perubahan susunan anggotaDireksidan Dewan Komisaris PerseroanKetentuan:1.2.Surat undangan ini berlaku sebagai panggilan resmi

(cetak tebal adalah penekanan dari Termohon VIX dan XlXN )Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, telah dinyatakan secarategas adanya kewajiban dalam pemanggilan RUPSLB Kedua untukHalaman 65 dari 114 Penetapan Nomor 500/Pat.P/2016/PN.Jkt.Brt.32.menyebutkan bahwa RUPS Pertama telah dilaksanakan dan tidakmencapai kuorum.

Patra DrillingContractor yang telah memenuhi syarat kepada Penggugat agar diadakanRUPSLB, maka Penggugat wajib melakukan pemanggilan RUPSLB tersebut.

Sehingga seharusnya parapemegang saham bersepakat mengadakan RUPSLB untuk pengangkatanDireksi dan Komisaris yang telah berakhir jangka waktunya dan apabila tidaktercapainya kata sepakat maka dapat mengajukan permohonan ke Pengadilanuntuk meminta dilaksanakannya RUPSLB sebagaimana diatur dalam Pasal 80Undangundang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.Bahwa Penggugat dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham pernahmelakukan pemanggilan RUPSLB sebanyak dua kali pada tanggal 19 Agustus2019 dan

;Bahwa Penggugat dalam kedudukannya selaku Pemegang Saham pernahmelakukan pemanggilan RUPSLB sebanyak dua kali pada tanggal 19 Agustus2019 dan 6 September 2019 revisi tanggal 10 September 2019Bahwa Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan membuat AktaPernyataan Keputusan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT.Kalimantan Soil Engineering No. 03 tanggal 10 September 2019 dan telahdisahkan dengan SK Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0071227.AH.01.02 Tahun 2019 pada tanggal

Bintang Lestari Persada, dengan demikianterhadap permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa pemanggilan RUPSLB PT. Bintang Lestari Persadadalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggalRUPSLB tersebut diadakan dan pemanggilan dilakukan dengan surat tercatatdan / atau dengan iklan dalam surat kabar;Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tertanda T2 sampai T5 tersebutkarena menyangkut bukti surat kKeuangan dan aset dari PT.

Penggugat pada angka 13 dalil posita gugatannya mendalilkanbahwa pemanggilan RUPSLB terkait pemberhentian sementara Penggugat selaku Direktur Utama harusnya dilakukan oleh Tergugat III didasarkan pada Pasal 79 UU PT,pasal mana yang mengatur mengenai mekanisme penyelenggaraan RUPS dan bukan mengenai mekanismeRUPSLB terkait pemberhentian sementara DirekturUtama oleh Komisaris sebagaimana diatur dalamPasal 106 UU PT..

Dengan demikian, jelas dan nyata bahwa Tergugat I dan TergugatII telah beritikad buruk dengan tidak melakukan pemanggilan secara sahdan patut kepada Para Penggugat untuk menghadiri RUPSLB tanggal 12dan 23 Januari 1998, dengan tujuan agar Para Penggugat tidakmengetahui pelaksanaan RUPSLB, tidak menghadiri dan tidakmenggunakan hak suaranya pada RUPSLB, sehingga Tergugat I, II, III,dan IV dapat menghadiri dan menyelenggarakan RUPSLB sesuai dengankeinginannya.4 Bahwa mengingat pemanggilan RUPSLB tanggal

urusan/masalah tagihanTergugat kepada Penggugat pribadi yang jelasjelas merupakanpermasalahan yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan PT/CiptaTelevisi Pendidikan Indonesia/Turut Tergugat ;Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, kehadiran Tergugat dalamRUPSLB 18 Maret 2005 dan pengambilan keputusan oleh Tergugat dalamRUPSLB 18 Maret 2008 merupakan bukti nyata bahwa Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;RUPSLB 18 Maret 2005 tidak sah dan mengandung cacat hukum;Pemanggilan

RUPSLB 18 Maret 2005 telah menyalahi ketentuan Pasal 20ayat (2) Anggaran Dasar PT Cipta Televisi Republik Indonesia (TurutTergugat ).

Padakenyataannya, pemanggilan RUPSLB 18 Maret 2005 tidak dilakukanHal. 7 dari 132 hal. Put. Nomor 238 PK/Pdt/201413.14.15.16.17.sesuai ketentuan Anggaran Dasar Turut Tergugat .

Dengan demikian, jelas dan nyata bahwaTergugat dan Tergugat Ill telah beritikad buruk dengan tidakmelakukan pemanggilan secara sah dan patut kepada Para Penggugatuntuk menghadiri RUPSLB tanggal 12 dan 23 Januari 1998, dengantujuan agar Para Penggugat tidak mengetahui pelaksanaan RUPSLB,tidak menghadiri dan tidak menggunakan hak suaranya pada RUPSLB,sehingga Tergugat I, Il, Ill, dan IV dapat menghadiri danmenyelenggarakan RUPSLB sesuai dengan keinginannya;Bahwa mengingat pemanggilan RUPSLB tanggal

pengurus Perseroan;Bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat 5 UUPT, TERMOHON selaku DireksiPerseroan wajib melakukan pemanggilan dalam jangka waktu palinglambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPSLB diterima;Bahwa ternyata setelah waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggalpermintaan RUPSLB yang diajukan oleh PEMOHON, TERMOHON selaku Direksi tidak juga melaksanakan panggilan RUPSLB sebagaimanadiminta;Bahwa oleh karena TERMOHON selaku Direksi Perseroan tidakmelakukan pemanggilan

RUPSLB, maka PEMOHON mengajukanpermintaan penyelenggaraan RUPSLB kembali kepada TERMOHON Idan TERMOHON Ill selaku Dewan Komisaris Perseroan melalui surattertanggal 1732016 (tujuhbelas bulan Maret tahun duaribu enambelas)(Bukti P3).

Pasal 9 ayat (3)Anggaran Dasar yang dikutip sebagai berikut:Pasal 79 ayat (5) UU PT:(5) Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktupaling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggalpermintaan penyelenggaraan RUPS diterima.Pasal 9 ayat (3) Anggaran Dasar:(3) Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) harisebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidakmemperhitungkan tanggal pemanggilan dam tanggal RUPSdiadakan.11.Bahwa oleh karenanya Pemanggilan RUPSLB PT.