Bahwa dengan kondisi Tergugat seperti tersebut di atas memberikan alasan hukum baqiPara Penggugat untuk meminta kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agarmenetapkan pembubaran Terguqat sebagai perseroan terbatas sesuai Pasal 142 ayat(1) huruf C UndangUndang No. 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU PT")yang menyatakan sebagai berikut :" Pembubaran Perseroan dapat teriadi :c. Berdasarkan penetapan pengadilan."

MH.Sebagai Tim Likuidator dalam proses pembubaran dan penghapusan PT Bukit Mutiara(Tergugat In Casu) yang berkantor pada Kantor Hukum "SASMY & Rekan", beralamat dijalan Layur Raya No. 8, Jakarta Timur13220.Sesuai Pasal 147 ayat (1) UU PT, maka Para Penggugat mohon agar Pengadilan NegeriJakarta Selatan dapat menetapkan agar Likuidator tersebut dalam tenggang waktu palinglambat 30 (tiqa puluh) hari sejak tanggal pembubaran Terqugat, untuk memberitahukan :a.

Kepada semua kreditor tentang pembubaran Tergugat dengan cara mengumumkanmelalui Surat Kabar dan Serita Negera Republik Indonesia.b.

Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya:Menetapkan pembubaran PT Bukit Mutiara;Menyatakan PT Bukit Mutiara dalam status "likuidasi";eS pfMenetapkan dan mengangkat:1) Siswadi, SH2) Martina, SH., MH5. Menetapkan agar Likuidator tersebut dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pembubaran Tergugat, untuk memberitahukan :a. Kepada semua kreditor = tentang += pembubaran Tergugat dengan caramengumumkan melalui Surat Kabar dan Serita Negera Republik Indonesia.b.

PT dalam perkara aquo adalah Pembubaran Tergugat ;Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan mengacu Pasal 142 ayat(1) huruf C UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) joPasal 146 UUPT dengan mendalilkan sebagai pihak yang berkepentinganuntuk mengajukan Pembubaran PT dalam perkara aquo dengan alasanPerseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan (vide posita 7 gugatan ParaPenggugat )Menimbang, bahwa Pasal 142 mengatur(1) Pembubaran Perseroan terjadi:a. berdasarkan keputusan RUPS;Halaman 14 dari

ALASAN PERMOHONAN PEMBUBARAN YANG DISEBUTKAN OLEHTERGUGAT DALAM PERMOHONAN PEMBUBARAN TERHADAPTURUT TERGUGAT TIDAK SESUAI DENGAN FAKTA HUKUM YANGTERDAPAT DALAM AKTA PENDIRIAN SERTA TIDAK SESUAIDENGAN UNDANGUNDANG NOMOR : 40 TAHUN 2007 TENTANGPERSEROAN TERBATASTENTANG ALASAN TERGUGAT YANG MENYATAKAN ADANYA CACATHUKUM DALAM AKTA PENDIRIANBahwa dalam angka alasanalasan Permohonan Pembubaran terhadap PT.

Menyatakan TERGUGAT tidak mempunyai kedudukan Hukum (PersonaeStandi In Judicio) untuk mengajukan Permohonan Pembubaran terhadapPT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARD (TURUT TERGUGAT).3.

Menyatakan sah pembubaran PT. SINTAIINDUSTRI SHIPYARD.3. Menyatakan sah penunjukan Likuidator.Halaman 47 dari 83 PUTUSAN No. 113/Pdt.G/2014/PN Btm4.

sesuai pasal 118 HIR, pasal 142 Rbg.Bahwa terhadap perkara permohonan tidak ada upaya hukum biasayang dapat dilakukan, akan tetapi terhadap perkara permohonan atauvoluntair yang menetapkan pembubaran terhadap suatu perseroan,dimana penetapan Pembubaran telah memperoleh Putusan Kasasi,maka upaya hukum dan pemulihan hukum dapat ditempuh oleh pihakyang dirugikan atas penetapan Pembubaran Perseroan.Bahwa upaya hukum yang dapat dilakukan pihak yang dirugikan Hakdan Kepentingannya untuk menuntut pembatalan

Pengadilan Negeridengan alasan Pembubaran yang dapat diajukan menurut penjelasanPasal 146 ayat (1) huruf c UU Perseroan Terbatas No. 40 tahun 2007,terdiri dari:1.

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek
3. Menetapkan pembubaran

Joshua Indonesia Perkasa;

Menetapkan pembubaran PT. Joshua Indonesia Perkasa dengansegala konsekuensi hukumnya;3. Menunjuk A. K. Aditya Pradana sebagai Likuidator dari PT. JoshuaIndonesia Perkasa;Hal 11 dari 31 Hal Putusan Perdata Gugatan Nomor 378/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL4. Memerintahkan Likuidator dalam pembubaran dan penyelesaianlikuidasi PT. Joshua Indonesia Perkasa bertanggung jawab kepadaPengadilan Negeri Jakarta Selatan; dan5.

Menetapkan seluruh biayabiaya yang akan timbul akibatpelaksanaan pembubaran dan penyelesaian likuidasi PT. JoshuaIndonsia Perkasa dibebankan kepada Para Pemegang Saham;6.

Sesungguhnya suatukeputusan pembubaran perseroan tidak perlu diikuti dengan pemberhentianTergugat dan pembelian saham karena hal tersebuttidakmenghasilkanapapun mengingat tujuanutama diadaan RUPSLUB oleh Penggugatadalahmelakukan pembubaran PT.

JoshuaIndonesia Perkasa; Memerintahkan Likuidator dalam pembubaran danpenyelesaian likuidasi PT. Joshua Indonesia Perkasa bertanggung jawabkepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; dan menetapkan seluruh biayabiaya yang akan timbul akibat pelaksanaan pembubaran dan penyelesaianlikuidasi PT.

Menetapkan pembubaran PT. Joshua Indonesia Perkasa dengansegala konsekuensi hukumnya;4. Menunjuk A. K. Aditya Pradana sebagai Likuidator dari PT. JoshuaIndonesia Perkasa;5. Memerintahkan Likuidator dalam pembubaran dan penyelesaianlikuidasi PT. Joshua Indonesia Perkasa bertanggung jawab kepadaPengadilan Negeri Jakarta Selatan; dan6. Menetapkan seluruh biayabiaya yang akan timbul akibatpelaksanaan pembubatan dan penyelesaian likuidasi PT.

Perjanjian KSOTotalPP Nomor : 757/U.313/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa parapihak sepakat untuk menandatangani kesepakatan pembubaran KSO ini dengansyaratsyarat dan ketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara :PT Total Bangun Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atauPerjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkanorganisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian

serta Pembubaran KSO Total PPtersebut di atas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yangdiberikan hak dan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpapengecualian guna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupandan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengananggota:1.

Perjanjian KSO TotalPP Nomor : 757/U.313/VIII/2009 tanggal 5 Agustus 2009 Pemohon Banding dalam pembubaransehingga sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32 ayat (1) huruf bUU KUP yang berhak untuk mengajukan banding adalah pihak yang menerimapertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan yaituLikuidator;bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh XXselaku Project Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telahditunjuk suatu

Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dankewajiban berkaitan dengan penutupan dan pembubaran dengan anggota XXmewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan YY mewakili PT PembangunanPerumahan (Persero) sehingga seharusnya surat banding dibuat dan ditandatanganioleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Pelaksanaan dari perjanjian tersebut juga tercermin didalam suratkeberatan Pemohon Banding dimana surat keberatan dibuat dan ditandatangani olehXX dan YY;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telahditunjuk Panitia Pembubaran selaku likuidator yaitu XX dan YY yang diberikan hakdan kewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualianguna menyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubarantersebut knususnya keberatankeberatan dari pihak

Perjanjian KSO TotalPPNomor : 757/U.313/VII/2009 tanggal 5 Agustus 2009, diketahui bahwa para pihak sepakatuntuk menandatangani kesepakatan pembubaran KSO ini dengan syaratsyarat danketentuanketentuan sebagai berikut:(1) para pihak akan mengakhiri atau menutup Perjanjian Kerjasama Operasi antara : PT TotalBangun Persada Tbk dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) atau Perjanjian KSO Total PP, dan dengan demikian sekaligus membubarkan organisasi KSO Total PP;(2) untuk mengakhiri dan menutup Perjanjian

serta Pembubaran KSO Total PP tersebut djatas telah ditunjuk suatu Panitia Pembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dankewajiban sepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian gunamenyelesaikan halhal yang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebutkhususnya keberatankeberatan dari Pihak Ketiga dengan anggota:1.

sehingga sesuai dengan Pasal 37 ayat (3) UU PP juncto Pasal 32ayat (1) huruf b UU KUP yang berhak untuk mengajukan banding adalah pihak yangmenerima pertanggungjawaban atau orang yang dibebani untuk melakukan pemberesan yaituLikuidator,bahwa surat banding Pemohon Banding hanya dibuat dan ditandatangani oleh YY selakuProject Manager sedangkan sesuai perjanjian pembubaran KSO telah ditunjuk suatu PanitiaPembubaran selaku likuidator yang diberikan hak dan kewajiban berkaitan dengan penutupandan pembubaran

dengan anggota YY mewakili PT Total Bangun Persada Tbk. dan XXmewakili PT Pembangunan Perumahan (Persero) sehingga seharusnya surat banding dibuatdan ditandatangani oleh mereka berdua sebagai Panitia Pembubaran selaku likuidator.

Pelaksanaandari perjanjian tersebut juga tercermin didalam surat keberatan Pemohon Banding dimanasurat keberatan dibuat dan ditandatangani oleh YY dan XX;bahwa demikian juga berdasarkan dokumen pembubaran KSO tersebut telah ditunjuk PanitiaPembubaran selaku likuidator yaitu YY dan XX yang diberikan hak dan kewajibansepenuhnya untuk melakukan segala tindakan tanpa pengecualian guna menyelesaikan halhalyang bersangkutan dengan penutupan dan pembubaran tersebut khususnya keberatankeberatan dari pihak

Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT), Pembubaran PerseroanTerbatas dapat terjadi akibat ; berdasarkan keputusan Rapat UmumPemegang Saham (RUPS) akan tetapi RUPS yang diselenggarakan tidakdihadiri oleh Tuan Febriansyah selaku pemegang saham lainnya sehinggaKeputusan RUPS tentang pembubaran perseroan tidak dapat berlaku sahkarena harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan/ataupaling sedikit dihadiri oleh 3/4 (tiga perempat

Bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) UndangUndang Nomor 40Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) Pembubaran PerseroanTerbatas dapat terjadi akibat berdasarkan Penetapan Pengadilan.Berdasarkan dasar hukum inilah Pemohon mengajukan PermohonanPenetapan Pengadilan Negeri Gianyar untuk dapat mengeluarkanPenetapan Pembubaran PT. Buahan;9.

Mengabulkan permohonan penetapan Pembubaran PT Buahan yangdiajukan Pemohon;2. Menetapkan dan menyatakan sah menurut hukum bahwa PembubaranPT Buahan adalah sah;3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan sehelaiPenetapan tersebut kepada Kementerian Hukum dan Ham Kantor WilayahBali;4.

Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPSLB) Pembubaran PT. Buahan, tanggal 2 November 2020, selanjutnyadiberi tanda P1;2. Fotokopi Berita Acara Rapat Umum Pemegang saham Luar Biasa(RUPSLB) Pembubaran PT. Buahan, tanggal 30 November 2020,selanjutnya diberi tanda P2;3. Fotokopi Tanda Daftar Perusahaan tanggal 4 Oktober 2016, selanjutnyadiberi tanda P3;Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 10/Padt.P/2021/PN Gin.4.

Sanjiwani Bali Indonesia;Bahwa tanggal 2 November 2020 telah dilaksanakan Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa Pertama dan tanggal 30 November 2020dilaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Kedua yangdihadiri oleh Pemohon sebagai Direktur tetapi Febriansyah selakuKomisaris tidak hadir setelah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali;*Bahwa berdasarkan UndangUndang tentang Perseroan Terbatas,Pembubaran Perseroan Terbatas dapat terjadi akibat: berdasarkankeputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) akan

Penggugat:
Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi Karyawan Santi Murni (TPPKKSM)
Tergugat:
1.Tim Penyelesai Pembubaran Koperasi (TPPK) Karyawan Kalimanis
2.Tim Penyelesai Aset Koperasi (TPAK) Karyawan Kalimanis
3.Samini
4.PT. Kalimanis Plywood Industries
5.Surya Samudra
6.Dinas Pertanahan Kota Samarinda
Turut Tergugat:
1.Koperasi Karyawan Saga Trade
2.Notaris ULIA AZHAR, S.H., M.Kn
3.Notaris PPAT H.M. Sutamsis, S.H., M.H., M.Kn

RT/RW 004/003 Kec.Cinere Kota Depok Propinsi Jawa Barat Indonesia serta terdakwaETHNA JUNA SIBY Alias ETHNA menyerahkan beberapa Buktibukti kepada saksi GIYATNO, SH selaku kuasa Hukumnya.Bahwa selanjutnya saksi GIYATNO, SH membuat suratPermohonan pembubaran PT.

SINTAI INDUSTRI SHIPYARD.Bahwa kemudian surat permohonan pembubaran PT. SINTAIINDUSTRI SHIPYARD tanggal 07 Mei 2013 diajukan dikirimkepada pihak Pengadilan Negeri Batam akhinrya diterima olehPihak Pengadilan pada tanggal 07 Mei 2013 dengan NomorRegister 529 / V / 2013 /PN.BTM.Bahwa berdasarkan Surat permohonan pembubaran PT.

SINTAI INDUSTRI SHIPYARD;Bahwa kemudian surat permohonan pembubaran PT.

PT.SINTAI INDUSTRI SHIPYARD;Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ETHNA JUNASIBY mengajukan surat permohonan penetapan pembubaran PT.SINTAL INDUSTRI SHIPYARD dengan cara memasukanketerangan yaitu seolaholan sebagai pengurus yang sah dari PT.SINTAl INDUSTRI SHIPYARD yang memiliki hak untukmengajukan permohonan penetapan pembubaran PT.

SINTAI INDUSTRI SHIPYARD;Bahwa berdasarkan Surat permohonan pembubaran PT.

Bahwa, oleh karena itu Para Penggugat bermaksud untuk membubarkanPT.SMP dengan melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa(RUPS LB).10.Bahwa, untuk menindaklanjuti rencana pembubaran PT.SMP tersebut,Penggugat telan mengundang para pemegang saham yaitu Penggugat IIdan Tergugat untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa (RUPSLB) dalam agenda pembubaran PT SMP sampai 3 (tiga) kaliyaitu:Pada tanggal 20 Desember 2016;Pada tanggal 07 Februari 2018;Pada tanggal 24 April 2018.11.Bahwa, atas

untuk ikut memperlacarproses pembubaran perseroan tersebut, sehingga pembubaran perseroandengan kesepakatan melalui RUPSLB menjadi tidak dapat terlaksana;13.Bahwa, oleh karena pembubaran perseroan melalui RUPSLB tidakdapat terlaksana karena tidak quorum sebagaimana ketentuan Undangundang oleh karena ketidakhadiran PT.

ASA PERKASA ABIMULYA(Tergugat) sebagai salah satu pemegang saham maka pembubaran PT.SMPdilakukan dengan mengajukan gugatan ini dan PT. ASA PERKASAABIMULYA dijadikan sebagai Tergugat;14.Bahwa, oleh karena PT.SMP berkedudukan hukum di KabupatenSampang maka terkait dengan pembubaran perseroan ini adalahkewenangan Pengadilan Negeri Sampang untuk memeriksa dan memutus;15.Bahwa, dalam hal pembubaran suatu perseroan terbatas maka harusdiikuti dengan penunjukan likuidator;16.

; Bahwa pembubaran atas PT.

Asa Perkasa Abimulya tidakhadir sehingga RUPS tidak quorum maka pembubaran PT. Sampang MandiriPerkasa, tidak bisa dilaksanakan sehingga Para Penggugat mengajukanHalaman 26 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 5/Pat.G/2018/PN Spggugatan pembubaran PT. Sampang Mandiri Perkasa di Pengadilan NegeriSampang ;Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat diajukan di PengadilanNegeri Sampang, sedangkan PT.

Dalam Permohonan Pembubaran disebutkankedudukan Tergugat sebagai Komisaris dan sebagai Pemegang Sahampada Penggugat, namun faktanya Tergugat adalah Mantan Komisarisdan Tergugat tidak pernah menjadi Pemegang Saham Penggugat;7.

Bahwa Permohonan Pembubaran Penggugat yang diajukanTergugat melalui Turut Tergugat yang tidak memiliki kebenaranhukum, dimana Tergugat adalah tidak pihak yang mempunyai hakhukum untuk mengajukan pembubaran terhadap Penggugatdikabulkan Hakim Tunggal MERRYWATI TB., S.H. M.Hum pada tanggal01 Agustus 2013 dalam Penetapan Pengadilan Negeri Batam No. : 529/PDT.P/2013/PN.BTM.

SINTAIINDUSTRI SHIPYARD, namun pada tanggal 07 Mei 2013 mengajukanPermohonan Pembubaran PT.

Bahwa Pemberitahuan bohong tersebut di atas yang tidakdibantah/disangkal Tergugat sebagaimana diuraikan di atas disambutTergugat Il, Tergugat Ill, Tergugat IV dengan Tergugat II, Tergugat Ill,Tergugat IV langsung membuat Pengumuman Pembubaran danLikuidasi Penggugat pada Harian Batam Pos pada tanggal 16 Agustus2013, isinya sebagai berikut:PENGUMUMAN PEMBUBARAN dan LIKUIDASIPT. SINTAI INDUSTRI SHIPYARDBerkedudukan di Jl.

SINTAI INDUSTRI SHIPYARD, agar tidakterprovokasi dengan Pengumuman Pembubaran dan Likuidasi PT.SINTAI INDUSTRI SHIPYARD yang diumumkan pada Harian Batam Postanggal 16 Agustus 2013 tersebut, dengan tanggapan sebagai berikut:1; Bahwa Pengumuman Pembubaran dan Likuidasi PT. SINTAIINDUSTRI SHIPYARD yang dimuat pada Harian Batam Pos tanggal 16Agustus 2013 oleh saudara Abdul Kadir, S.H., Edison P. Saragih, S.H.

Bahwa dasar hukum posita Penetapan Pembubaran PT. Bangkit GrafikaSejahtera (PT. BGS) Nomor 111/PDT.P/2017/PN.

Kepada semua kreditor mengenai pembubaran perseroan dengan caramengumumkan pembubaran perseroan dalam surat kabar dan BeritaNegara Republik Indonesia, danb. Pembubaran perseroan kepada Menteri untuk dicatat dalam daftarperseroan bahwa perseroan dalam likuidasiAyat (2) Pemberitahuan kepada kreditor dalam surat kabar dan BeritaNegara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf amemuat :a. Pembubaran perseroan dan dasar hukumnyab. Nama dan alamat likuidatorc.

Apabila pembubaran PT karenajangka waktu berdirinya PT berakhir, maka paling lambat satu bulan harusdiselenggarakan RUPS khusus untuk menentukan siapa likuidatornya.Demikian pula apabila pembubaran PT karena penetapan pengadilan, makawajib mengangkat likuidator;Bahwa terhadap pertanyaan apakah penetapan pembubaran PT dapatdibatalkan, Ahli berpendapat apabila pembubaran PT karena keputusanRUPS dan sepanjang proses pembubaran atau likuidasinya belum mengikatpihak ketiga, masih bisa dibatalkan.

Ketika penetapan pembubaran PT dinyatakanbatal maka otomatis penetapan likuidasi dan likuidatornya menjadi batal.Karena sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 142 ayat (2) UndangUndangPerseroan Terbatas, bahwa pembubaran PT wajib diikuti dengan likuidasi;Bahwa menurut Ahli, apabila pembubaran PT berdasarkan penetapanpengadilan, maka penunjukan likuidator tidak dapat dibatalkan sepanjangpenetapan likuidasinya belum dibatalkan;Bahwa terhadap pertanyaan tentang penetapan pengadilan negerimengenai pembubaran

Alcar Asia Trading dalam keadaan Likuidasi atau Pembubaran;

., berikut 1 (satu) lembar foto copy surat Nomor : AHU.AH.03.04-40 tanggal 22 Februari 2010 Perihal Pembubaran Yayasan Indonesia Sakti.6. 1 (satu) bendel foto copy Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Indonesia Sakti dan Pencatatan Dalam Daftar Yayasan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum KEMENHUMKAM R.I. atas Pernyataan Keputusan Rapat Badan Pendiri Yayasan Indonesia Maju No : 06 tanggal 15 Pebruari 2006 dihadapan Notaris Drs.

ANDY ALHADIS AGUS, S.H.7. 5 (lima) lembar Surat Nomor : AHU.AH.01.10-2 Perihal Permohonan Fatwa atas pembubaran Yayasan Indonesia Sakti (d/h Indonesia Maju) oleh Dirjen AHU KEMENKUMHAM R.I., kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal 13 Juni 2017;8. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 02/Tuaka Pdt/S/IX/2017 Perihal Petunjuk Hukum atas pembubaran Yayasan Indonesia Sakti (d/h Indonesia Maju).9. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan Rapat Yayasan Indonesia Maju Nomor :

ANDYALHADIS AGUS, S.H.7. 5 (lima) lembar Surat Nomor : AHU.AH.01.102 Perihal PermohonanFatwa atas pembubaran Yayasan Indonesia Sakti (d/h Indonesia Maju)oleh Dirjen AHU KEMENKUMHAM R.I., kepada Ketua MahkamahAgung R.I. tanggal 13 Juni 20178. 2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 02/Tuaka Pdt/S/IX/2017 PerihalPetunjuk Hukum atas pembubaran Yayasan Indonesia Sakti (dhIndonesia Maju).9. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan RapatYayasan Indonesia Maju Nomor : 03 tanggal 13

Rasuna Said Kaviing 1 Jakarta Selatan sebagai pihakyang mengurus untuk mencatat Yayasan Indonesia Sakti dalam daftarYayasan Bubar pada Dirjen AHU MENHUMKAN, padahal organ YayasanIndonesia Sakti tidak pernah membuat rapat pembubaran YayasanIndonesia Sakti dahulu bernama Yayasan Indonesia Maju.Bahwa pencatatan Yayasan Indonesia Sakti dalam daftar Yayasan bubartidak memenuhi kebenaran formil untuk mencatat bubamya suatu Yayasandi Indonesia sebagaimana diatur pada mekanisme pembubaran YayasanPasal 62

sampai Pasal 68 UU No.16 Tahun 2001 Jo UU No.28 Tahun 2004Tentang Yayasan yang mewajibkan pembubaran yayasan harus ada : buktiputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakanyayasan telah sah bubar secara hukum, bukti yayasan menggangguketertiban umum, bukti yayasan melanggar kesusilaan, bukti Terdakwaditunjuk sebagai likuidator oleh organ yayasan dan pengadilan, buktipengumuman penyelesaian pembubaran di koran Nasional berbahasaIndonesia, bukti laporan likuidator bahwa yayasan sudah

ANDYALHADIS AGUS, S.H.5 (lima) lembar Surat Nomor : AHU.AH.01.102 Perihal PermohonanFatwa atas pembubaran Yayasan Indonesia Sakti (d/h Indonesia Maju)oleh Dirjen AHU KEMENKUMHAM R.I., kepada Ketua MahkamahAgung R.I. tanggal 13 Juni 20172 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 02/Tuaka Pdt/S/IX/2017 PerihalPetunjuk Hukum atas pembubaran Yayasan Indonesia Sakti (dhIndonesia Maju).3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan RapatYayasan Indonesia Maju Nomor : 03 tanggal 13 Juli 2009

ANDY ALHADIS AGUS, S.H.5 (lima) lembar Surat Nomor : AHU.AH.01.102 Perihal Permohonan Fatwaatas pembubaran Yayasan Indonesia Sakti (d/h Indonesia Maju) oleh DirjenAHU KEMENKUMHAM R.I., kepada Ketua Mahkamah Agung R.I. tanggal13 Juni 2017;2 (dua) lembar foto copy surat Nomor : 02/Tuaka Pdt/S/IX/2017 PerihalPetunjuk Hukum atas pembubaran Yayasan Indonesia Sakti (d/h IndonesiaMaju).. 3 (tiga) lembar foto copy dilegalisir Akta Pernyataan Keputusan RapatYayasan Indonesia Maju Nomor : 03 tanggal 13 Juli

DALAM KONVENSIDalam Eksepsi:- Menolak Eksepsi Para Tergugat;Dalam Pokok Perkara:- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melanggar hukum;- Menyatakan Pembubaran Yayasan Uria Sapta Jaya Palangkara adalah tidak sah menurut hukum;- Menyatakan Akta Pembubaran Yayasan Uria Sapta Jaya Palangkaraya, Tanggal 24 Juli 2013, Nomor: 97 tidak mempunyai kekuatan hukum;- Menyatakan Berita Acara Serah Terima No: 50/YUSJ/JKR/PLK/2012 tanggal

HEWA PAHMI, S.Pd serta Guru, Tata Usaha SMA Karya yang diberhentikantanggal 20 Juni 2013, melalui Kalteng Pos, 3 (tiga) kali berturutturut ;Menghukum Tergugat II agar tidak merubah nama SMP Karya Palangka Raya ;Menghukum Tergugat I dan II membatalkan : Pembubaran Yayasan Uria Sapta jayadalam akta Pembubaran No : 97, yang ditandatangani oleh Notaris OENROSLIANAWATI, SH, MKn tanggal 24 Juli 2013 ;Menghukum Tergugat II agar menyampaikan Laporan PertanggungjawabanPengelolaan Sekolah kepada Penggugat

Bahwa gugatan Penggugat pada poin 11 adalah sebuah pengakuan bahwa nyata telahterjadi pembubaran Yayasan ;9.

Pembubaran Yayasan Sapta Uria Jaya adalah sebagai berikut :a. Berdasarkan penjelasan kami pada poin 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 tersebut di atas.b.

Saksi tidak tahu ;Bahwa sehubungan dengan pembubaran setahu saksi adakah rapat pengurus ?

MONALISABahwa pekerjaan saksi sekarang adalah sebagai Pegawai Negeri Sipil diperbantukanpada SMP Karya Sapta Jaya ;Bahwa alamat SMP tersebut Pasar Kahayan Komplek Perumahan Sosial Jalan Sakan VPalangka Raya ;Bahwa saksi tahu masalah tanda tangan dalam pembubaran Yayasan hanya sebatassaksi, masalah Pembubaran Yayasan juga saksi tidak tahu ;Bahwa saksi tahu serah terima hanya sebatas serah terima, isi dari yang diserahterimakan tersebut saksi tidak tahu ;Bahwa Jabatan Sri Mulianti sekarang sebagai

1. Mengabulkan gugatan Penggugatuntuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Akta Pembubaran Perseroan Terbatas PT Anyar Motor Nomor 25 yang dibuat tanggal 24 Maret 2004 oleh Notaris dan PPAT H. Mayuni Sofyan Hadi, S.H., atau dalam hal ini disebut sebagai Tergugat dianggap cacat hukum;
3. Menyatakan bahwa Akta Pembubaran Perseroan Terbatas PT Anyar Motor Nomor 25 yang dibuat tanggal 24 Maret 2004 oleh Notaris dan PPAT H.

BHAKTI WIRA SATRIA PERKASA bubar dengan segala akibat hukumnya sejak tanggal Penetapan diucapkan;

BHAKTI WIRA SATRIA PERKASA;

Bhakti Wira Satria Perkasa;PEMBUBARAN PERSEROAN TERBATAS;13. Bahwa karena ketidakpastian terhadap pembahasankeberlangsungan usaha dari PT.

Bahwa dengan dasar faktafakta di atas, maka Pemohonbermaksud untuk mengajukan pembubaran Perseroan Terbatas BhaktiWira Satria Perkasa oleh karena alasan yang disebutkan di bawah ini,Halaman 6 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btmhalmana didasarkan pada ketentuan Pasal 146 ayat (1) huruf c dan Pasal157 ayat (4) UndangUndang No. 40 Tahun 2007;Alasan Pembubaran PT Berdasarkan Pasal 146 ayat (1) huruf c UndangUndang No. 40 Tahun 2007;15.

Oleh karena itu,alasan pertama Permohonan Pembubaran PT ini menjadi beralasanhukum.17. Bahwa selain hal alasan di atas, alasan kedua yang melandaskanPemohon untuk mengajukan Permohonan Pembubaran PT ini adalahkarena PT.

Bahwa berdasarkan ketiga alasan di atas, maka patutlah bagiPemohon untuk dapat dikabulkannya Permohonan Pembubaran PT ini,sehingga PT. Bhakti Wira Satria Perkasa dapat dibubarkan berdasarkanpenetapan Pengadilan Negeri Batam, pengadilan mana yang berwenanguntuk menetapkan pembubaran perseroan tersebut karena domisili PT.Bhakti Wira Satria Perkasa yang berada di wilayah hukum PengadilanNegeri Batam;PENUNJUKAN LIKUIDATOR;Halaman 8 dari 21 Putusan Permohonan Gugatan Nomor 519/Pdt.P/2020/PN Btm21.

Mengabulkan Permohonan Pembubaran PT.BHAKTI WIRA SATRIA PERKASA yang diajukan oleh Pemohon untukkeseluruhan;3. Menyatakan dan menetapkan PT. BHAKTI WIRASATRIA PERKASA bubar dengan segala akibat hukumnya sejak tanggalperkara a quo diucapkan;4. Menunjuk dan mengangkat Susanna Rebeccasebagai LIKUIDATOR di dalam proses pembubaran dan likuidasi PT.BHAKTI WIRA SATRIA PERKASA;5. Memerintahkan Likuidator yang ditunjuk untukmelakukan pengurusan dan pemberesan harta PT.

GEMILANG SUKSES GARMINDO melanggar peraturan perundang undangan;

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008, dan dalamketentuan pembubaran yayasan dapat dilakukan secara sukarela dansecara paksa, dan sudah jelas dan nyata upaya pembubaran secarasukarela tidak dapat dilakukan karena Tergugat , Il, Ill, IV selalumempertahankannya sehingga harus dilakukan pembubaran secara paksa,oleh karenanya dengan fakta hukum dan alasan hukum sebagaimanaHalaman 7 dari 16 hal. Put.

Bahwa Penggugat , II dan III tidak berhak untuk melakukan pembubaranatau memohon Pembubaran Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatana quo, karena yang berhak untuk melakukan pembubaran yayasandimaksud adalah ditentukan oleh hasil rapat Pembina hal ini sesuai denganketentuan Pasal 22 ayat 2 dalam Akta 04 tertanggal 11 April 2008;Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singaraja telahmemberikan Putusan Nomor 121/Pdt.G/2012/PN Sgr., tanggal 27 November2012 yang amarnya sebagai berikut:DALAM EKSEPSI

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun2008 tentang Pembubaran Yayasan tersebut patut dipertahankan dandikuatkan dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;4.

Bahwa perkara gugatan yang diajukan oleh Pendiri melawan PendiriYayasan tersebut adalah perkara mengenai pembubaran yayasan danbukan mengenai perkara selaku Anggota Pengurus mewakili Yayasansebagaimana dimaksud alam Pasal 13 ayat (6) Akta Nomor 04 tanggal 11April 2008 dan atau sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 36 ayat 1UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001, akan tetapi merupakan gugatanatau perkara pembubaran yayasan berdasarkan putusan pengadilan olehPendiri sebagai pihak yang berkepentingan atas yayasan

Bahwa, dengan demikian Judex Facti menerapkan Pasal 36 ayat (1) hurufa dan b UndangUndang Nomor 16 tahun 2001 adalah salah dan keliru,sebab persengketaan yang digugat dalam perkara ini adalah diajukan olehpihak yang berkepentingan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (3)dan Penjelasan ayat (8) UndangUndang Nomor 16 Tahun 2001 yangdalam hal ini sebagai pihak yang berkepentingan adalah Para Penggugatselaku Pendiri berwenang dan dapat mengajukan pembubaran Yayasanmelalui Pengadilan (memiliki /egal

Vinytex, dimana berdasarkan ketentuan Pasal142 ayat (1) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentangPerseroan Terbatas (selanjutnya disebut UUPT), yangmengatur tentang alasanalasan untuk pembubaran PerseroanTerbatas, untuk jelasnya bunyi Pasal 142 UUPT, adalahsebagai berikut:Pasal 142:1) Pembubaran Perseroan terjadi:a.

Vinytex, oleh karena itu maka pembubaran PT. Vinytexhanya dapat dilakukan dengan Penetapan PengadilanHal. 9 dari 30 hal Put.

Vinytex melalui RUPS tidak dapat dilakukan, sehinggaberdasarkan ketentuan Pasal 146 UndangUndang PT jo.Penjelasan Pasal 146 ayat (1) huruf c UndangUndang PT No.40 Tahun 2007 pada butir c, pembubaran PT. Vinytex harusmelalui penetapan Pengadilan, sehingga dengan demikianbahwa Permohonan Pembubaran PT. Vinytex telah memenuhisetidaktidaknya 2 (dua) persyaratan yang diatur dalamUndangUndang PT;Bahwa Pembubaran PTI.

Vinytex yang tidak pernah ditanggapi olehTermohon dengan demikian RUPS tidak dapat dilaksanakanoleh karena tidak hadirnya Termohon serta dengankepemilikan masingrnasing saham yang berimbang dalam PT.Vinytex maka sangat beralasan apabila pembubaran PT.Vinytex dilakukan dengan penetapan Pengadilan;Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas Pemohon mohon kepadaPengadilan Negeri Jakarta Utara untuk memberikan putusan sebagai berikut:1.2.Atau:Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menetapkan pembubaran

Hakim Tunggalyang memeriksa perkara a quo menolakpermohonan Pemohon atau menyatakantidak dapat diterima;Bahwa, Pemohon telah mengajukanPermohonan Pembubaran PT.