sebagaiberikut :a.Bahwa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah mendakwaterdakwa dan menuntut melanggar Pasal 76E jo Pasal 82 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidanapenjara paling singkat bagi orang dewasa selama 5 (lima) tahun dan palingIma 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,(lima milyar rupiah) sedangkan terhadap anak dalam perkara ini berlaku UUNo 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak Pasal 79 ayat (1), (2),(3), dan (4) mengenai pidana Pembatasan kebebasan karena dalam hal initerdakwa melakukan tindak pidana berat, dan berdasarkan Pasal 79 ayat (2)terdakwa dapat diancam dengan hukuman penjara yang diancamkanterhadap orang dewasa yaitu % (satu perdua) dari 15 tahun yaitu 7 (tujuh)tahun 6 (enam) bulan dan dalam Pasal 73 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang berbunyi Apabila dalam hukumHalaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 4/PID.SUSANAK

/2016/PT.BJMmateriil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, makapidana denda diganti dengan pelatinan kerja.b.Bahwa Tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa WAHYUNIEFENDI Bin MAHLIAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun danpelatinan kerja selama 03 (tiga) bulan telah sesuai dengan amanat UUNomor 11 Tahun 2002 tentang Sistem Peradilan Anak, tujuan dari UndangUndang Perlindungan Anak yaitu untuk melindungi anak dari segala bentukperlakuan tidak manusiawi, dan sesuai dengan

Nomor : 3/Pid.SusAnak/2016.PN.SIk tentang Diversi berhasil ;Menimbang, bahwa dengan telah dilaksanakannya KesepakatanDiversi seluruhnya/sepenuhnya sebagaimana termuat di dalam beritaacara pelaksanaan Diversi Nomor : 3 /Pid.SusAnak/2016.PN.SIk. tanggal29 Maret 2016 maka dengan demikian Majelis Hakim menghentikan prosespemeriksaan perkara Nomor : 3 /Pid.SusAnak/2016.PN.SIk atas namaterdakwa DIO AGUSPI PUTRA PglI DIO ;Memperhatikan ketentuan Pasal 25 ayat (5) UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 tentang sistem

Peradilan Anak Juncto Pasal 6 ayat (5)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan PidanaAnak dan UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum AcaraPidana serta peraturan perundangan undangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1.

atas diversi yang telahdilaksanakan sepenunya, maka oleh karena itu pemeriksaan perkara Nomor 5/Pid.SusAnak/2020/PN Wno, haruslah dihentikan;Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara Nomor 5 /Pid.SusAnak/2020/PN Who dihentikan, maka penetapan penghentian pemeriksaan iniharuslah disampaikan kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu 3 (tiga) hariterhitung sejak tanggal penetapan penghentian pemeriksaan perkara;Memperhatikan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 59 Ayat (2) dan Ayat (3) PeraturanPemerintah Nomor 65 tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi DanPenanganan Anak yang belum Berumur 12 (dua belas) Tahun serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENETAPKAN1.

Pid.SusAnak/201 7/PN.Ttntersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yangdidakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hokum tersbeut diatas memilih langsung dakwaan alternative kesatusebagaimana diatur dalam Pasal 76E jo pasal 82 UU RI No. 35 tahun 2014tentang Perubahan atas UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak joUU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.

peradilan anak tersebutditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu bagi anak yang masihberumur dibawah 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakansedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas 14 (empat belas)tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun, dijatuhkan pidana di manaperbedaanperlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan danperkembangan fisik, mental dan sosial anak sebagaimana yang disebutkandalam pasal 71 UndangUndang RI Nomor 11 tahun 2012 tentang perubahanatas

UndangUndang RI Nomor 3 tahun 1997 tentang sistem peradilan anak;Halaman 14 dari 18 Nomor 5/Pid.SusAnak/201 7/PN.TtnMenimbang, bahwa dari segi penilaian Hakim dalam mempertimbangkankemampuan akal dari Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana, Hakimdalam hal ini berpendapat bahwa Terdakwa Ambia Bin (Alm) M Yakub telahmencapail umur di atas 14 (empat belas) tahun, yakni berumur 17 tahun,sehingga menurut Hakim bahwa berpatokan dengan umur tersebut tentunyaTerdakwa sudah dapat menyadari perbuatan yang

No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak,adalah bersifat kumulatif, dimana penjatuhan pidana penjara haruslah disertaipula dengan penjatuhan pidana denda, akan tetapi sebagaimana disebutkandalam pasal 71 ayat (3) Undangundang RI Nomor 11 tahun 2012 tentangperubahan atas UURI Nomor 3 tahun 1997 tentang sistem peradilan anak,bahwa penjatuhan pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;Menimbang, bahwa sebagaimana dalam tuntutan Penuntut Umum bahwaTerdakwa dituntut untuk dijatuhi pidana pembinaan

UndangUndang RI Nomor 11Tahun 2012,Tentang Sistem Peradilan Anak;ATAUKeduaBahwa ia Terdakwa anak Rahmad Hidayat Ajom Alias Dayat, pada hariKamis tanggal 30 April 2015 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaktidaknya padasuatu waktu di Bulan April 2015, atau setidaktidaknya pada suatu waktu di tahun2015, bertempat di Desa Palam Kecamatan Tinangkung Utara Kabupaten BanggalKepulauan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerahhukum Pengadilan Negeri Luwuk, Barang siapa sengaja menyerang

UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012, Tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya telahmenuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa danmengadili perkara terdakwa menjatuhkan putusan :1. Menyatakan Terdakwa anak, Rahmad Hidayat Ajom alias Dayat, secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancaman denganMenggunakan Parang sebagaimana yang diatur dan diancam pidanamelanggar Pasal 335 Ayat (1) ke1 KUHPidana jo.

peradilan anak ;Hal 13 dari 19 Hal Putusan Pidana Nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.BlsMenimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatifmaka Hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahuluberdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, dan apabila dakwaantersebut telah terbukti maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyusundakwaannya secara Alternatif, maka berdasarkan faktafakta yuridis yangterungkap

dipersidangan maka hakim akan memilih dan mempertimbangkandakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Undangundang Nomor 35 tahun2009 tentang narkotika jo Pasal (1) ayat 3 Undangundang RepublikIndonesia No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang unsur unsurnya sebagai berikut :1.

;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 undangundang no 35tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalah guna adalah orangyang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkanyang dimaksud dengan setiap orang sama dengan barang siapa, yaitumenunjuk kepada orang selaku subyek hukum yang diajukan kepersidanganoleh Penuntut Umum sebagai anak karena didakwa telah melakukan tindakpidana ;Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) UndangUndang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak dikatakan bahwa Anak yangberkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telahberumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahunyang diduga melakukan tindak pidana.Menimbang, bahwa didepan persidangan anak telah membenarkanidentitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan PenuntutUmum yaitu TENGKU INDRA GUNAWAN Bin T.

peradilan anak serta peraturan perundangundangan yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI:1.

UndnagUndang RI No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak, dalam dakwaan alternatif Ketiga kami;2. Menjatuhkan pidana Anak XXX dengan pidana penjara selama 1 (satu)Tahun dan 3 (Tiga) Bulan dikurangi selama anak berada dalam tahanansementara, dengan perintah anak tetap ditahan;3. Menyatakan barang bukti berupa : 1(satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkotika jenis sabusabu denganberat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gramDirampas untuk dimusnahkan.4.

Peradilan Anak .ATAUHalaman 4 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.

Peradilan Anak telahterpenuhi maka perbuatan Anak haruslah dinyatakan telah terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan melakukan pidana sebagaimana DakwaanAlternatif Ketiga Penuntut Umum ;Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 80/Pid.

UndnagUndang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang kwalifikasinya akandisebutkan dalam amar putusan ini ;Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana yang akandijatunkan kepada Anak, Hakim sependapat dengan pendapat G.P Hoefnagelsyang dikutip pendapatnya oleh M.

UndnagUndang RI No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:1. Menyatakan Anak Xxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana Penyalahguna Narkotika Golongan bagi dirisendiri sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Ketiga;2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Xxx dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) bulan;3.

Peradilan Anak bahwa anak dapat dijatuhi pidana atau dikenaitindakan berdasarkan ketentuan dalam undangundang ini.Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 69 ayat (2) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak bahwa anak yangbelum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan sedangkan dalamperkara ini anak Surmadi alias Sur bin Safirudin berumur 15 (lima belas) tahun makakepada anak tersebut dapat dikenakan pidana.Menimbang, bahwa dalam penjatuhan

Peradilan Anak berbanding lurus sertaselaras untuk melindungi anak serta hakhaknya, UndangUndang ini menegaskanbahwa pertanggungjawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negaramerupakan rangkaian kegiatan yang dilaksankan secara terus menerusdemiterlindunginya hakhak anak, rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan danterarahguna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental,spiritual maupun social.

Peradilan Anak bahwa pembatasankebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama 2 (satu perdua) dari maksimumpidana penjara yang diancam tehadap terdakwa dewasa.Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan kepada Anak.

Hakim jugaberpedoman kepada ketentuan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (3) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak, pada pokoknyaberbunyi sebelum menjatuhkan putusan, hakim memberikan kesempatan kepada orangtua/wali untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi anak, atas hal tersebut orangtua anak dipersidangan menyatakan bahwa orang tua anak menyerahkan sepenuhnyapada hokum yang berlaku, mohon diberikan hukuman yang seringanringannya, bahwaanak masih dibawah umur

Berbuatan anak tersebut membahayakan masyarakatsebagaimana diatur Pasal 81 ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

UndangUndang RI Nomor 11Tahun 2012,Tentang Sistem Peradilan Anak;ATAUKeduaBahwa ia Terdakwa anak Rahmad Hidayat Ajom Alias Dayat, pada hariKamis tanggal 30 April 2015 sekitar jam 17.30 WITA atau setidaktidaknya pada2suatu waktu di Bulan April 2015, atau setidaktidaknya pada suatu waktu di tahun2015, bertempat di Desa Palam Kecamatan Tinangkung Utara KabupatenBanggai Kepulauan atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masihtermasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Luwuk, Barang siapa sengajamenyerang

UndangUndang RI Nomor 11 Tahun2012,Tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya telahmenuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Luwuk yang memeriksa danmengadili perkara terdakwa menjatuhkan putusan :Halaman 3 dari 8 Putusan Nomor 2/Pid.SusAnak/2016/PT PALMenyatakan Terdakwa anak, Rahmad Hidayat Ajom alias Dayat, secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pengancamandengan Menggunakan Parang sebagaimana yang diatur dan diancampidana

kepadaKoko (Belum tertangkap) dengan harga Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus riburupiah) ;Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2019 anak mengakuiperbuatannya kepada saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkankejadian tersebut ke Polsek Patumbak ;Bahwa akibat perbuatan Anak maka saksi korban mengalami kerugianyang diperkirakan sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) ;Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)ke5 KUHPidanajo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak ;AtauKedua:Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 29 Juli 2019 sekira pukul 15.00Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Juli 2019, atau setidaknya Halaman 3 dari 13 halaman PUTUSAN NOMOR : 33/Pid.SusAnak/2019/PT MDNpada waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Deli Serdang, atausetidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri LubukPakam, Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian milikorang lain tanpa ijin dengan maksud untuk dimiliki secara

Honda Beat kepada Koko(Belum tertangkap) dengan harga Rp.2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 30 Juli 2019 anak mengakuiperbuatannya kepada saksi korban, selanjutnya saksi korban melaporkankejadian tersebut ke Polsek Patumbak ;Bahwa akibat perbuatan Anak maka saksi korban mengalami kerugianyang diperkirakan sebesar Rp.10.000.000, (Sepuluh juta rupiah) ;Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidanajo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Peradilan Anak ;Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukanTuntutannya Reg.

UU No. 11 tahun2012 tentang Sistem Peradilan Anak ;Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Anak yang berkonflik denganhukum dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi denganmasa penahanan yang telah dijalaninya ;Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah buku BPKB asli sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol. BK 3895 AGH ; 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor Honda Beat warna hitam No.Pol.

No. 17/Pid.Sus.Anak/2016/PT.DKI.dengan tegas mengaturnya dalam Pasal 2 Undang undang No.11Tahun 2012 pada huruf j sistem peradilan anak dilaksanakanberdasarkan penghindaran pembalasan,namun sebelumnya padapasal yang sama huruf b dengan tegas menentukan dilaksanakanberdasarkan keadilan dan pada huruf d ditegaskan kepentingan terbaik bagi anak;Menimbang, bahwa setelah Hakim tingkat banding memeriksa dan meneliti secara seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berita acara persidangan

PengadilanNegeri Jakarta Selatan, putusan Pengadilan Negeri Jakarta SelatanNo 26/Pid.SusAnak/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 17 Oktober 2016 danmemori banding dari Penuntut Umum serta suratsurat lainnyayang berhubungan dengan perkara ini, ternyata Hakim tingkatbanding tidak menemukan halhal yang baru akan tetapi amarputusan hakim tingkat pertama haruslah diperbaiki sekedar padaangka 4, sehingga menjadi rumusan amar yang benar dan tepatsesuai undangundang sistem peradilan anak ; Menimbang, bahwa pada amar

putusan hakim tingkatpertama pada angka 4 adalah sebagai berikut Menjatuhkan pidanakepada Anak Muhammad Yudha Pratama Als Yudha dengan pidanapenjara selama 2 (dua) tahun dan pelatihan kerja di balai latihan kerja di LPKA selama 1(satu) bulan ;Menimbang, bahwa khusus kalimat ...dan pelatihan kerjadi balai latihan kerja di LPKA selama 1(satu) bulan menurut undangundang sistem peradilan anak Nomor 11 Tahun 2012 adalah tidaktepat, karena menurut Pasal 85 ayat 1; ANAK YANG DIJATUHI PIDANA PENJARA DITEMPATKAN

meringankan :Yang memberatkan : Perbuatan Anak tersebut telah merusak nama baik korban; Anak tersebut menggunakan minuman beralkohol,pada hal Anaktidak sepatutnya menkonsumsi minuman beralkohol;Yang meringankan : Terdakwa mengakui perbuatannya; Terdakwa masih bisa dibimbing untuk menjadi orang yang berguna;Mengingat Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) UndangundangNomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UndangundangNomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jis UndangundangNomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak, KUHAP,Undangundang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undangundang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang PeradilanHal. 18 dari 20 Hal.

Perpanjangan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan oleh Wakil Ketua,sejak tanggal 24 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017; Halaman1dari 8 Putusan Nomor 20/Pid.SusAnak/2017/PT.MDNBahwa Anak dalam perkara ini berdasarkan UU No. 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak pada pasal 3 huruf c Jo Konvensi HakHak Anak(Convention on the Rights of the Child) wajib mendapatkan bantuan hukum,oleh karena itu kemudian Hakim melalui Penetapan Nomor67/Pid.Sus(Anak)/2017/PN Lbp tertanggal 31 Oktober

Jekson Lubis,Sp.OG ; Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 49/Pid.SusAnak/2017/PT.MDNSebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UUNo. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak jo UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut Penuntut Umum telahmengajukan tuntutan kepada Anak dengan tuntutan pidana Nomor Reg.Perkara Nomor: : PDM30.A/Euh.2/L.Pkam/10/2017, tanggal 8 Nopember 2017,yang pada

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor67/Pid.B/P.A/2017/PNLbp tanggal 14 Nopember 2017 tersebut, sehinggaamar putusannya adalah sebagai berikut : Menyatakan anak xxxxx,bersalah melakukan tindak pidana CabuP sebagaimana diatur dandiancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentangPerubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak joUU RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.3.

,SpOG denganmengingat sumpah dan jabatan.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Subsidair:Bahwa Anak, pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018, sekira pukul 13.00Wib atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Mei 2018, atau setidaknyapada waktu tertentu pada tahun 2018, bertempat di Jalan Terusan Marindal XIlKecamatan Patumbak Kabupaten

,SpOG denganmengingat sumpah dan jabatan.Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Setelah memeriksa, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yangamarnya:1.Menuntut:Menyatakan anak, bersalah melakukan tindak pidana dengan sengajamelakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anakmelakukan persetubuhan dengannya atau dengan

;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut selanjutnya olehHakim akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anaktersebut dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya ;Menimbang bahwa di persidangan penuntut umum telah mengajukandakwaan terhadap perbuatan Anak dalam bentuk dakwaan tunggal yaitusebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 362 KUHP Jo Pasal 1 angka 3Undang undang RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak denganunsurunsur adalah

Nomor Mesin E3R8E0008638 beserta 1 (satu) buah kunci kontak merek CHOCO milik saksiSUPRIONO;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidanganakibat perbuatan Anak, saksi SUPRIONO Als PRIYO mengalami kerugian sebesarRp. 8.000.000, (delapan juta rupiah)Halaman 16 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.SusAnak/2020/PNPrpMenimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Tunggal PenuntutUmum, yang melanggar Pasal 362 KUHP Jo Pasal 1 Angka 3 Undang Undang RINomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak, Pidana tersebut terpenuhimenurut hukum maka terhadap Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja danmelawan Hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalahkepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karenakejahatan ;Halaman 17 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.SusAnak/2020/PNPrpAnak dalam persidangan tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Hakimkarena pada intinya Anak mengakui

Peradilan Anak, oleh karena itu proses diversi dilakukanpada tanggal 28 April 2020 terhadap Anak ;Menimbang, bahwa Anak dalam. perkara ini dianggap mampubertanggungjawab dan mempertanggung jawabkan perbuatannya ;Menimbang, bahwa terhadap tindakan yang akan dijalani oleh Anak,Hakim memperhatikan tentang pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mentalHalaman 19 dari 22 halaman Putusan Nomor 05/Pid.SusAnak/2020/PNPrpAnak dan tidak dimaksudkan sebagai upaya pembalasan atas perbuatan pidanayang dilakukannya

Peradilan Anak danKitab Undangundang Hukum Pidana serta peraturanperaturan lain yangbersangkutan ;MENGADILI:1.

peradilan anak ;Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara Alternatifmaka Hakim dapat memilih dakwaan mana yang akan dibuktikan terlebih dahuluberdasarkan faktafakta yang terungkap dipersidangan, dan apabila dakwaantersebut telah terbukti maka dakwaan yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum menyusundakwaannya secara Alternatif, maka berdasarkan faktafakta yuridis yangterungkap dipersidangan maka hakim akan memilih dan mempertimbangkandakwaan

Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Undangundang Nomor 35 tahun2009 tentang narkotika jo Pasal (1) ayat 3 Undangundang RepublikIndonesia No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang unsur unsurnya sebagai berikut :Hal 13 dari 19 Hal Putusan Pidana Nomor : 8/Pid.Sus.Anak/2015/PN.Bls1.

;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 angka 15 undangundang no 35tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud penyalah guna adalah orangyang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sedangkanyang dimaksud dengan setiap orang sama dengan barang siapa, yaitumenunjuk kepada orang selaku subyek hukum yang diajukan kepersidanganoleh Penuntut Umum sebagai anak karena didakwa telah melakukan tindakpidana ;Berdasarkan Pasal 1 ayat (8) UndangUndang Republik Indonesia Nomor11 Tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak dikatakan bahwa Anak yangberkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telahberumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahunyang diduga melakukan tindak pidana.Menimbang, bahwa didepan persidangan anak telah membenarkanidentitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan PenuntutUmum yaitu RAHMAD HIDAYAT Bin ASMAL oleh karena itu maka yangdimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah anak tersebut diatas,Menimbang, bahwa

peradilan anak serta peraturan perundangundangan yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILLI:1.

Peradilan Anak dakwaanKesatu Penuntut Umum dalam surat dakwaan;2.

Peradilan Anak;ATAUKEDUABahwa ia Anak pada hari bulan Juli 2020 atau setidaktidaknya padasuatu waktu dalam bulan Juli atau setidaktidaknya masih ditahun 2020bertempat di Bukit Ruli Sun Beach dekat SMP 25 Kecamatan Sekupang KotaBatam atau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadiliperkara Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa,melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujukAnak

Peradilan Anak;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atauPenasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

Peradilan Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagai berikut;1.

Peradilan Anak telah terpenuhi,maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti Ssecara sah dan meyakinkanmelakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatifkesatu;Menimbang, bahwa selain pertimbanganpertimbangan hukum di atasHakim juga mempertimbangkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telahdilakukan oleh pembimbing masyarakat, dimana ada kesimpulan danrekomendasi dikemukakan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Anakadalah karena :Bahwa Anak telah menyesali perbuatan yang

Peradilan Anak;Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Anak menyatakan telahmengerti akan isi serta maksudnya, selanjutnya atas dakwaan tersebutPenasihat Hukum Anak menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut :1.

Peradilan Anak atau Kedua melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke5KUHP Jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 TentangSistem Peradilan Anak;Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan apakah perbuatan Anakmemenuhi unsurunsur pasal yang didakwakan kepadanya, terlebih dahuluhalaman 17 dari 28 Putusan Nomor 21/Pid.SusAnak/2019/PN Bknakan dipertimbangkan ketentuan yang terdapat dalam Undangundang RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anaksebagaimana diatur dalam Pasal

Peradilan Anak, yang unsurunsurnya sebagai berikut :Ad.1.

Peradilan Anak, dan oleh karena tidakditemukan alasan pemaaf yang meniadakan sifat melawan hukum dan alasanpembenar yang meniadakan kesalahan dalam diri Anak, maka Anak harusdinyatakan bersalah dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai pemidanaan yang akandijatunkan terhadap Anak, akan mempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbangkan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,disebutkan

Peradilan Anak, sertaketentuan peraturan perundangundangan lain yang besangkutan denganperkara ini ;MENGADILI1.

Menyatakan Anak. ...........ccccceeeeeeeeeeeeeeees terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana telah melakukan atauturut serta melakukan menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman , sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika JoHalaman 1 dari 17 Putusan Nomor 10/Pid.SusAnak/2021/PN BnaPasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Undang Undanng Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Anak Sebagaimana

didakwakan kepadanya;Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengandakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikanfaktafakta hukum tersebut diatas dapat memilin salah satu dari dkwaanPenuntut Umum yang akan dibuktikan dan dalam hal ini Hakim akanmempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalamPasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang NarkotikaJo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana Jo Undangundang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Anak, yang unsurunsurnya adalah sebagaiberikut :1.

Peradilan Anak.

Peradilan Anak,Undangundang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

bertentangan dengan hukum ,sehingga pertimbanganHakim Tingkat Pertama dapat disetujui dan diambil alin menjadi pertimbanganMajelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkatbanding ;Menimbang, bahwa meskipun perbuatan yang dilakukan oleh Anakkepada Anak korban bukan sesuatu perbuatan yang dapat dibenarkan danmerupakan tindakan yang melanggar hukum dan kesusilaan , namun tetapmempertimbangkan kepentingan terbaik bagi Anak sebagaimana yang diaturdalam pasal 2 undangundang sistem

peradilan anak ;Menimbang, bahwa tindakan yang dijatunkan kepada Anak harusmengedepankan azas keseimbangan dari tujuan pemidanaan sebagai alatkorektif,introsfektif, educatif bagi diri Anak bukan saja sematamata memberikanduka nestapa kepada Anak tetapi lebih dititik beratkan dari segi pendidikan(education), pembinaan serta kemanfaatan agar Anak sadar akan kekeliruannyaHalaman 5 dari 7 Putusan Nomor 30/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKSatau kesalahannya itu dan diharapkan dikemudian hari tidak melakukan perbuatanserupa

tetap dijatuhi tindakan makakepadanya dibebani pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatperadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana tercantum dalamamar putusan ini;Mengingat, pasal 82 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Noitahun2016 tentang perubahan kedua atas UndanbgUndang Republik IndonesiaNomor 23 tahu 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi UndangUndang,UndangUndang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem

Peradilan Anak danketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makale Nomor 12/Pid.SusAnak/2021/PN Mak, tanggal 15 September 2021 yang dimohonkan bandingtersebut ;Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 30/PID.SUS.ANAK/2021/PT MKS Membebankan Anak membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilanyang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,(lima ribu rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat

Peradilan Anak sebagaimana dalam SuratDakwaan;Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 5/Pid.SusAnak/2020/PN Lbs2.

Peradilan Anak;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak danPenasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan saksisaksi sebagai berikut:1.

Anak, yang unsurunsurnyaadalah sebagai berikut:1.

Peradilan Anak;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke4KUHP; Jo UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak telahterpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaantunggal:Menimbang, bahwa dalam permohonan penasihat hukum Anak maupunAnak pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman bagi Anak olehkarena anak telah mengembalikan seluruh laptop yang dicuri dan sudah adaperdamaian

Peradilan Anak, UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.