(vide tanda bukti T.1) ;Bahwa Tergugat menolak dalil dalil dasar gugatan Penggugatuntuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakuikebenarannya ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegaratanggal 13 Juli 2007 Nomor: 180.188/HK 866/2007 Tentang12Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Dan PengesahanPengangkatan Kepala Desa Bangun Rejo KecamatanTenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara,Penggugat memang benar telah pernah diangkat dan disahkafW.

Tergugat tersebut sebagaimanatercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, danmerupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusanweoeee Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil18gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti bukti tertulis,berupa foto copy surat yang telah diberi materai cukup, dantelah pula dicocokkan dengan aslinya dan /atau fotocopynya, dan diberi tanda Plsampai dengan P9, sebagaiberikut P1 : Foto copy sesuai dengan asli Keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor : 180.188

Aji Mohammad Syarifuddin, SE. selaku KetuaPanitia Pengadaan dalam Proyek Pengadaan Genset untuk Kantor Bupati,Sekretariat DPRD, Pendopo, PDAM dan Pulau Kumala, tahun 2002berdasarkan SK Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188 / HK 135 / 2002tanggal 25 Pebruari 2002, secara bersamasama dengan Terdakwa SahrilAhmad, SE selaku Pimpinan ProyekProyek Pengadaan Genset untuk KantorBupati, Sekretariat DPRD, Pendopo, PDAM dan Pulau Kumala, tahun 2002,yang berkasnya diajukan secara terpisah, Ir.

Aji Mohammad Syarifuddin, SE., selaku KetuaPanitia Pengadaan dalam Proyek Pengadaan Genset untuk Kantor Bupati,Sekretariat DPRD, Pendopo, PDAM dan Pulau Kumala tahun 2002 berdasarkanSK Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188 / HK 135 / 2002 tanggal 25 Pebruari2002 secara bersamasama dan bersekutu dengan saksi dengan Sahril Ahmad,SE selaku Pimpinan ProyekProyek Pengadaan Genset untuk Kantor Bupati,Sekretariat DPRD, Pendopo, PDAM dan Pulau Kumala tahun 2002, yangberkasnya diajukan secara terpisah, Ir.

Generator Set Caterpilar 3516 B 3 x 1.360 KW Continous SynchronizingType (Prime mode = 2.000 KVA or 1.600 KW) 1 paket.Automatic Control Panel System 2 lot.Matering Control System 6 lot.Generating House Contruction Management Service 6 lot.VF oO DNFuel Management System Service 6 lot.Senilai Rp 29.119.038.480, (dua puluh sembilan milyar seratus sembilanbelas juta tiga puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh rupiah).Bahwa Bupati Kutai Kartanegara mengeluarkan Keputusan No. 180.188 /HK135 / 2002

Bahwa oleh karena prinsip pemberian ijin pertambangan atas bahangalian tambang yang sama hanya dimungkinkan satu ijin untuk satuwilayah Kuasa Pertambangan sebagaimana ditentukan pada Pasal5Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK251/2001tentang Tata Cara Pemberian ljin Usaha Pertambangan Umum, makapemberian ijin pertambangan yang diberikan oleh Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi Il/Termohon Peninjauan Kembalikepada Tergugat II Intervensi/Turut Terbanding/Pemohon Kasasi /TERMOHON II PENINJAUAN

PraktekPemerintahan semacam ini nyatanyata telah melanggar asaskepastian hukum dan asas ketidakberpihakan (imparsialitas).Demikian juga telah melanggar ketentuan Pasal 47 Keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor 180.188/HK251/2001 tentang Tata CaraPemberian ljin Usaha Pertambangan Umum, yang mengharuskanTergugat/Terbanding/ Pemohon Kasasi Il/Termohon PeninjauanKembali memberikan prioritas kepada Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi/ Pemohon Peninjauan Kembali selaku pemegangijin pertama; D.

01012014 s/d 22122014.5 (lima) lembar print out rekening koran Bankaltimtara nomor:0041420294atas nama DANAADD DESA SARINADI periode 01012015 s/d 30122017.1 (satu) lembar print out rekening koran Bankaltimtara nomor:0041420294atas nama DANA ADD DESA SARINADI periode 01JAN2020 s/d 04FEB2020.Uang tunai sejumlah Rp.80.000.000, (delapan puluh juta rupiah).Halaman 6 dari 83 Putusan No. 34/Pid.SusTPK/2020/PN Smr41.42.43.44.45.46.47.48.49.50.51.1 (satu) Jembar Surat Keputusan bBupati Kutai KartanegaraNomor:180.188

Kaur Umum Desa Sarinadi berdasarkan SuratKeputusan Kepala Desa Sarinadi Nomor:1/2014/SK/IX/2008 tanggal 08September 2008 dan saksi TEGUH SUGIARTO Bin MULYONO ~ KaurPembangunan Desa Sari Nadi Kec.Kota Bangun berdasarkan Surat KeputusanKepala Desa Sarinadi Nomor:1/2014/SK/IX/2008 tanggal 08 September 2008bersamasama (dilakukan penuntutan secara terpisah) serta dengan saksiSOLEH Bin MARTAJI (Alm) selaku Kepala Desa Sari Nadi Kec.Kota Bangunberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:180.188

Umum Desa Sarinadi berdasarkan SuratKeputusan Kepala Desa Sarinadi Nomor:1/2014/SK/IX/2008 tanggal 08September 2008 dan saksi TEGUH SUGIARTO Bin MULYONO ~ KaurPembangunan Desa Sari Nadi Kec.Kota Bangun berdasarkan Surat KeputusanKepala Desa Sarinadi Nomor:1/2014/SK/IX/2008 tanggal 08 September 2008bersamasama (dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah) serta dengan saksiSOLEH Bin MARTAJI (Alm) selaku Kepala Desa Sari Nadi Kec.Kota Bangunberdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor:180.188

Kutai Kartanegara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK46 7/2008 tangal 28 Mei 208 tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa dan Pengesahan Pengangkatan KepalaDesa Sari Nadi , Kec. Kota Bangun, Kab.

LHPADD/I/2016 tanggal 11 Januari2016.2 (dua) lembar print out rekening koran Bankaltimtaranomor:0041420294 atas nama DANA ADD DESA SARINADI periode01012014 s/d 22122014.5 (lima) lembar print out rekening koran Bankaltimtaranomor:0041420294 atas nama DANA ADD DESA SARINADI periode01012015 s/d 30122017.1 (satu) Jlembar print out rekening koran Bankaltimtaranomor:0041420294 atas nama DANA ADD DESA SARINADI periode01JAN2020 s/d 04FEB2020.1 (satu) lembar Surat Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor:180.188

Kutai karta NegaraKegiatan Pendamping KegiatanPelabuhan Terpadu Kota Bangun;Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 180.188/HK484/2009tentang perubahan Pejabat Kuasa10.11.Pengguna Anggaran (KPA) padaDinas Perhubungan Kab. KutaiKartanegara.Keputusan Kepala DinasPerhubungan Kab. Kutai KartanegaraNomor > 551.22/497/DISHUB/V/2009 tentang penetapan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)Tahun Anggaran 2009.Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan(Kontrak) Nomor : 550/05/Renc.Pel.Kt.

Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 180.188/HK100/2009tanggal 19 Maret 2009 tentangPenunjukan Pejabat PenggunaAnggaran (PA) pada SekretariatDaerah, Sekretariat DPRD, Dinas,Badan, Kantor RSUD A.M. Parikesitdan RSUD Aji Batara Agung DewaSakti dilingkungan Pemerintah Kab.Kutai Kartanegara.51. Keputusan Kepala DinasPerhubungan Kab. Kutai KartanegaraNo : 550/91/DISHUB/I/2009 tanggal27 Januari 2009 tentang PembentukanPanitia Pengadaan Barang / JasaDinas perhubungan Tahun 2009.52.

Kutai karta NegaraKegiatan Pendamping KegiatanPelabuhan Terpadu Kota Bangun;Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 180.188/HK484/2009tentang perubahan Pejabat KuasaPengguna Anggaran (KPA) padaDinas Perhubungan Kab. KutaiKartanegara.Keputusan Kepala DinasPerhubungan Kab. Kutai KartanegaraNomor : 551.22/497/DISHUB/V/2009 tentang penetapan PejabatPelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)Tahun Anggaran 2009.. Dokumen Surat Perjanjian Pekerjaan(Kontrak) Nomor : 550/05/Renc.Pel.Kt.

Kukar (Stempeldokumen milik Dinas PerhubunganKabupaten Kutai Kartanegara).Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 180.188/HK100/2009tanggal 19 Maret 2009 tentangPenunjukan Pejabat PenggunaAnggaran (PA) pada SekretariatDaerah, Sekretariat DPRD, Dinas,Badan, Kantor RSUD A.M. Parikesitdan RSUD Aji Batara Agung DewaSakti dilingkungan Pemerintah Kab.Kutai Kartanegara.51. Keputusan Kepala DinasPerhubungan Kab.

Kukar (Stempeldokumen milik Dinas PerhubunganKabupaten Kutai Kartanegara).Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 180.188/HK100/2009tanggal 19 Maret 2009 tentangPenunjukan Pejabat PenggunaAnggaran (PA) pada SekretariatDaerah, Sekretariat DPRD, Dinas,Badan, Kantor RSUD A.M. Parikesitdan RSUD Aji Batara Agung DewaSakti dilingkungan Pemerintah Kab.Kutai Kartanegara.Keputusan Kepala DinasPerhubungan Kab.

Kalimantan Timur Nomor 178Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994, tentang Pembentukan Panitia PengadaanTanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum di KabupatenKodyaDaerah Tk. seKalimantan Timur dan Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor 180.188/HK590/2003 tanggal 31 Oktober 2003, bersamasama denganIr. Muhammad Fadli Ardin, M.M., Drs. H. Suko Buwono, Ardi Djaya Kesuma, Ir.Sugiyanto, M.M., Lasri, H. Awang Samidin, Drs. H. M. Husni Thamrin (masingmasing diajukan penuntutan terpisah) dan Drs.

KalimantanTimur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994, tentang PembentukanPanitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diKabupatenKodya Daerah Tk. se Kalimantan Timur maka Bupati KutaiKartanegara dengan Keputusan Nomor 180.188/HK590/2003 tanggal 31Oktober 2003 menetapkan/mengangkat Panitia Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kukardengan susunan sebagai berikut : No.

KalimantanTimur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994, tentang PembentukanPanitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum diKabupatenKodya Daerah Tk. seKalimantan Timur maka Bupati KutaiKartanegara dengan Keputusan Nomor 180.188/HK590/2003 tanggal 31Oktober 2003 menetapkan/mengangkat Panitia Pengadaan Tanah BagiPelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kukardengan susunan sebagai berikut : No.

KalimantanTimur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei 1994, tentang PembentukanPanitia Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum diKabupatenKodya Daerah Tk. se Kalimantan Timur maka Bupati KutaiKartanegara dengan Keputusan Nomor 180.188/HK590/2003 tanggal 31Oktober 2003 menetapkan/mengangkat Panitia Pengadaan Tanah BagiHal. 43 dari 116 hal. Put. No. 35 PK/Pid.Sus/2016Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum di Kabupaten Kukardengan susunan sebagai berikut : No.

No. 35 PK/Pid.Sus/201610.Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor 178 Tahun 1994 tanggal 30 Mei1994 dan ditindaklanjuti dengan Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor 180.188/HK590/2003 tanggal 31 Oktober 20103;Bahwa oleh karena Terpidana SIHAR MANULLANG, B.A.

untuk mengajukan gugatan, maka denganpertimbangan hukum mengenai kepentingan seperti dipertimbangkan diatas telah dinyatakan bahwa Penggugat/Pembanding berkepentingan ataswilayah pertambangan a quo, sehingga dengan demikian dalildalil eksepsitersebut harus dinyatakan tidak beralasan hukum;Menimbang, bahwa prinsip pemberian izin pertambangan atasbahan galian tambang yang sama hanya dimungkinkan diberikan satu izinuntuk satu wilayah pertambangan, prinsip ini sesuai Pasal 5 KeputusanBupati Kutai Nomor 180.188

Dalam Perkaraini Pejabat Tata Usaha Negara terbukti melanggar AsasAsas UmumPemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan dan Kehatihatian;Bahwa prinsip pemberian lzin pertambangan yang sama hanyadimungkinkan diberikan satu Izin untuk satu wilayah pertambangan.Prinsip ini berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 5 KeputusanBupati Kutai Nomor 180.188/HK251/2001 tentang Tata CaraPemberian Izin Usaha Pertambangan Umum.

SeharusnyaTermohon Peninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugatmemberikan prioritas atas kepentingan Pemohon PeninjauanKembali/Pemohon Kasasi/Penggugat selaku pemegang Izin pertamasebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Keputusan TermohonPeninjauan Kembali/Termohon Kasasi/Tergugat Nomor 180.188/HK251/2001 tentang Tata Cara Pemberian Izin Usaha PertambanganUmum.

Kemudian terhadap pokok perkara, oleh karena terbukti SuratKeputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat bertentangandengan peraturan perundangundangan in casu Pasal 5 dan Pasal 47Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 180.188/HK251/2001tentang Tata Cara Pemberian lzin Usaha Pertambangan Umum,maupun AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik in casu asaskepastian hukum dan asas ketidakberpihakan (imparsialitas), olehkarena itu Surat Keputusan objek sengketa harus dinyatakan batal danTergugat diwajibkan

225.000,00 = Rp 1.800.000,00Pohon Jengkol :+ 39 Pohon X Rp 525.000,00 = Rp 20.475.000,00Pohon Tarap :+ 20 Pohon X Rp 72.000,00 = Rp 1.440.000,00Pohon Karet :+ 10 Pohon x Rp 38.000,00 = Rp 380.000,00Pohon Kopi :+ 20 Pohon x Rp 175.000,00 = Rp 3. 500.000,00Pohon Kemiri :+ 12 Pohon X Rp 120.000,00 =Rp 1.440.000,00Pohon Nangka :+ 2 Pohon X Rp 375.000,00= Rp 750.000,00Kerugian atas tanam tumbuh Rp = 252.337.000,00Bahwa harga ganti rugi tanam tumbuh dihitung berdasarkan PUTUSANBUPATI KUTA KARTANEGARA NOMOR: 180.188

asuransi antara Badan kepegawaian Daerah KabupatenKutai Kertanegara dengan asuransi jiwa bersama Bumi Putera1912 Balikpapan senilai Rp 7.511.000.000,00 terhadap serahterima uang tersebut, oleh asuransi jiwa bersama bumi putera1912 membuat kwitansi pembayaran premi asuransi dengan buktipembayaran nomor : 0576 tentang pembayaran tali asih PegawaiNegeri Sipil tahun 2006 senilai Rp 7.511.000.000,00 tanggal 10November 2006 ;Pada tanggal 02 Januari 2007 sesuai surat keputusan Bupati KutaiKertanegara Nomor :180.188

antara Badan kepegawaian Daerah Kabupaten KutaiKertanegara dengan asuransi jiwa bersama Bumi Putera 1912Balikpapan senilai Rp 7.511.000.000,00 terhadapserah terima uang tersebut, oleh asuransi jiwa bersama bumiputera 1912 membuat kwitansi pembayaran premi asuransidengan bukti pembayaran nomor : 0576 tentang pembayaran taliasin Pegawai Negeri Sipil tahun 2006 senilai Rp 7.511.000.000,00tanggal 10 November 2006 ;e Pada tanggal 02 Januari 2007 sesuai surat keputusan Bupati KutaiKertanegara Nomor :180.188

29 Juli 2002 dari bendahara rutinKabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp.167.126.167, dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariatKabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintahdilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;Daftar Isian Kegitan Daerah (DIKDA) ;Dinas/Kecamatan/Kantor ;APBD 2000 ;Pemerintah Kabupaten Kutai ;Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) ;Dinas/Kecamatan/Kantor ;APBD 2002 ;Pemerintah Kabupaten Kutai ;Surat keputusan Bupati Kutai Nomor: 180.188

bendahara rutinKabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesar Rp.167.126.167, dengan perincian buat bayar: biaya operasional sekretariatKabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan aparatur pemerintahdilingkungan sekretariat Kabupaten Kutai ;Fotocopy Daftar Isian Kegitan Daerah (DIKDA) Dinas/Kecamatan/KantorAPBD 2000 Pemerintah Kabupaten Kutai ;Fotocopy Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Dinas/Kecamatan/Kantor APBD 2002 Pemerintah Kabupaten Kutai ;Fotocopy Surat keputusan Bupati Kutai Nomor: 180.188

No. 1704 K/Pid.Sus/2008Fotocopy Surat keputusan Bupati Kutai Nomor: 180.188/HK10/2001tahun 2001 tentang penandatanganan Surat Keputusan Otoritasi (SKO)Keuangan Kabupaten Kutai tahun 2001 ;Tagihan Kredit Card dari SETRA KARTU DANAMON Gedung BankDanamon Prapatan Lt. 3 JI.

KutaiKartanegara (Kecamatan Samboja), yakni sesuai dengansurat keputusan Bupati KUKAR Nomor 180.188/HK 537tahun 2001 tentang Pelimpahan pelaksanaan sebagianKewenangan Bupati KUKAR kepada Camat di wilayah Kab.KUKAR, kemudian Terdakwa melakukan pemeriksaan teknisterhadap surat permohonan maupun lahan/lokasidimohonkan oleh Sdr. ANDI ARIF.

Sinar KumalaNaga adalah berdasarkan atas ketentuan Surat Keputusan Bupati KutaiKartanegara No 180.188/HK251/2001 tanggal 26 April Tahun 2001 tentangPelaksanaan dan Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Pertambangan Umum diWilayah Kabupaten Kutai.7.

Sinar Kumala Naga DITERBITKAN BERDASARKANHalaman 35 dari 105 Halaman, Putusan Nomor : 30/G/2015/PTUNSMD .....PROSEDUR dan SUBSTANSI YANG BENAR MELALUI TAHAPANURUTAN PERNWINAN YANG SESUAI DENGAN ketentuan SuratKeputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK251/2001 tanggal 26April Tahun 2001 tentang Pelaksanaan dan Tata Cara Pemberian ljinUsaha Pertambangan Umum di Wilayah Kabupaten Kutai dan Undangundang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubaraserta Undangundang No. 41 Tahun 1999

Sinar Kumala Naga yang bergerak dibidangPertambangan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar tambangkhususnya masyarakat di Desa Kutai Lama Kecamatan Anggana dankhususnya dan Kutai Kartanegara pada umumnya, yang sekaligus dapatmenambah PAD bagi Pemerintah Daerah guna Kepentingan bersama tanpamembedabedakan golongan atau kelompok yang mengimplementasikanKetentuan Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK251/2001 tanggal 26 April Tahun 2001 tentang Pelaksanaan dan TataHalaman

37 dari 105 Halaman, Putusan Nomor : 30/G/2015/PTUNSMD .....Cara Pemberian ljin Usaha Pertambangan Umum di Wilayah Kabupaten Kutai(vide Pasal 16 Surat Keputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/HK251/2001 tanggal 26 April Tahun 2001).Berdasarkan apa yang Tergugat uraikan tersebut, maka sangat beralasan hukumapabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenankiranya memberikan Putusan sebagai berikut :DALAM EKSEPSI:1.

AdityaKirana Mandiri telah lebih dahulu mengajukan permohonan dengan No.07/KP.BP/AKM/VV0O7 pada tanggal 28 Mei 2007 kepada Tergugat sertatelah memenuhi tahapantahapan yang telah ditentukan dalam PeraturanDaerah Kabupaten Kutai No. 2 Tahun 2001 dan Surat Keputusan BupatiKutai No. 180.188/HK251/2001 tentang Pelaksanaan dan Tata CaraPemberian Izin Usaha Pertambangan Umum dalam Wilayah KabupatenKutai tanggal 26 April 2001 sehingga menjadi pertimbangan Tergugatdalam mengeluarkan Izin Kuasa Pertambangan

Aditya Kirana Mandiri) luas5.000 Hektar);Bahwa dalam menghadapi hal demikian agar tidak terjadi tumpang tindiharea pertambangan dalam wilayah Kecamatan yang sama, telah terdapatketentuan yang mengatur dan harus diselesaikan berdasarkan SuratKeputusan Bupati Kutai Kartanegara No. 180.188/Hk251/2001 tentangPelaksanaan Tata Cara Pemberian lzin Usaha Pertambangan UmumHal. 41 dari 44 hal. Put.

Sedulang Raya prosedur danmekanisme pemberian kuasa pertambangan telah sesuaidengan ketentuan perundang undangan yang berlaku yaituUndang Undang Nomor : 11 Tahun 1967, PeraturanPemerintah Nomor : 32 Tahun 1969, Peraturan PemerintahNomor : 79 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor : 75Tahun 2001, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 02Tahun 2001 dan Surat Keputusan Bupati Kutai KartanegaraNomor : 180.188/HK.251/2001 sehingga tidak berdasarapabila dinyatakan bahwa prosedur penerbitan SuratKeputusan

Bila pertindihan penetapan/penggunaan tanahtidak dapat dicegah, maka hak pertambangan harusdiutamakan sesuai dengan ketentuan Undang UndangNomor : 11 Tahun 1967 Surat Keputusan Bupati Kutai Nomor : 180.188/HK 251/2001tanggal 26 April 2001 tentang Pelaksanaan dan TataCara Pemberian Izin Usaha Pertambangan Umum DalamWilayah Kabupaten Kutai pasal 51, 52 ayat 1,2, danpasal 53 ayat 1 dan 2, sebagai berikutPasal 51 : Dalam hal terjadi tumpang tindih antarakegiatan usaha pertambangan dengankegiatan usaha

kepada PT.Sedulang Raya; ( bukti P14, T1, T II Intervensi 9)Bahwa Kuasa Pertambangan tersebut tidak tumpang tindihdengan Perusahan Pertambangan lainnya;Bahwa pencabutan Keputusan tersebut telah sesuai denganketentuan perundang undangan yang berlaku yaituUndang Undang Nomor.11 Tahun 1967Peraturan Pemerintah Nomor. 32 Tahun 1969Peraturan Pemerintah Nomor. 79 Tahun 1992Peraturan Pemerintah Nomor. 75 Tahun 2001Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor. 2 tahun 2001Keputusan Bupati Kutai Kertanegara Nomor.180.188

Syaukani Hasan Rois selaku Bupatl Kutai Kartanegara, Putusan manatelah menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Korupsi yang dilakukan dengan caraTerdakwa menetapkan dan menandatangani Surat Keputusan No. 180.188/HK187a/2004 tertanggal 22 Oktober 2004 yang merupakan perubahan darSurat Keputusan No. 180.188/HK187 a/2004 tertanggal 22 Oktober 2000yang merupakan perubahan dari Surat Keputusan No. 180.188/HK88/2001tertanggal 20 Pebruari 2001

maupun Surat keputusan No 180.188/HkK88/2001 tertanggal 20 Pebruarl 2001 tentang Pembagian Dana Perimbanganyang berasal dari minyak bumi dan gas kepada para pejabat sebagaimanatertuang dalam surat keputusan Bupati tersebut, perbuatan mana bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 104 tahun 2000 tentang DanaPerimbangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 33 Tahun 2006(maksud Majelis mungkin No. 13) tentang Pedoman Pengelolaan KeuanganDaerah."

satusatunya," perkara syaukani adalah satusatunyaBupati yang membuat Keputusan Penetapan Pembagian UangPerangsang atas Penerimaan Daerah terhadap Minyak Bumi Dan GasBumi, sedangkan perkara Agus Muharam menjadi satusatunyaperkara pembagian BP PBB yang telah sesuai aturan diputus bersalaholeh Pengadilan Negeri serta menjadi satusatunya perkara yangmengandung tingkat kompleksitas yang tinggi tidak menggunakan jasaauditor baik BPK maupun BPKP.Bahwa Syaukani Hasan Rais menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 180.188

.2019 tanggal 29 Juli 2002 dari Bendahara RutinKabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesarRp 167.126.167, dengan perincian buat bayar : Biaya OperasionalSekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan AparaturPemerintah dilingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai;Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Dinas/ Kecamatan/ KantorAPBD 2000Pemerintah Kabupaten KutaiDaftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA)Dinas/ Kecamatan/ KantorAPBD 2002Pemerintah Kabupaten KutaiSurat Keputusan Bupati Kutai Nomor: 180.188

Juli 2002 dari Bendahara RutinKabupaten Kutai di Tenggarong, banyaknya uang sebesarRp 167.126.167, dengan perincian buat bayar : Biaya OperasionalSekretariat Kabupaten Kutai, dalam rangka pembinaan AparaturPemerintah dilingkungan Sekretariat Kabupaten Kutai;Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) ;Dinas/ Kecamatan/ Kantor ;APBD 2000 ;Pemerintah Kabupaten Kutai ;Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) ;Dinas/ Kecamatan/ Kantor ;APBD 2002 ;Pemerintah Kabupaten Kutai ;Surat Keputusan Bupati Kutai Nomor: 180.188

Copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188/HK-100/2009 Tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran (PA) pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, RSUD A.M. Parikesit dan RSUD Aji Batara Agung Dewa Sakti dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara ;11. Copy Naskah Pelantikan Drs. H. Abdul THALIB sebagai Kepala Dinas Pendidikan Kab. Kutai Kartanegara ;12.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor28 tahun 2008 tentang Perubahan atas peraturan Menteri PendidikanNasional Nomor 13 tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi buku tekspelajaran yang hak ciptanya dibeli oleh Departemen PendidikanNasional ;Copy Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor9 tahun 2009 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang memenuhisyarat kelayakan untuk digunakan dalam proses pembelajaran ;Copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor : 180.188

Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 28 tahun 2008 tentang Perubahan atasperaturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun2008 tentang Harga Eceran Tertinggi buku teks pelajaranyang hak ciptanya dibeli oleh Departemen PendidikanNasional ;Copy Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang Penetapan BukuTeks Pelajaran yang memenuhi syarat kelayakan untukdigunakan dalam proses pembelajaran ;1011121314151617181920Copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :180.188

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 28 tahun 2008 tentang Perubahanatas peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13tahun 2008 tentang Harga Eceran Tertinggi buku tekspelajaran yang hak ciptanya dibeli oleh DepartemenPendidikan NasionalCopy Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 9 tahun 2009 tentang PenetapanBuku Teks Pelajaran yang memenuhi syarat kelayakanuntuk digunakan dalam proses pembelajaran ;Copy Keputusan Bupati Kutai Kartanegara Nomor :180.188

untuk menguatkan dalil dalilbantahannya, Tergugat telah pula mengajukan alat buktisurat berupa Foto copy yang telah bermaterai cukup dantelah dicocokkan dengan aslinya kecuali buktiT.3,T.9,T.10 sehingga secara formal dapat digunakansebagai alat bukti dan diberi tanda T.1 s/d T.12 yangperinciannnya sebagai berikutT.1 : Foto copy sesuai dengan aslinya Kutipan AktaPerkawinan No.01/IND/IX/200641T.2T.3T.4TidT.6T.7T.8T.9T.10T.11T.12Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan BupatiKutai Kartanegara Nomor : 180.188

Apabila memang benar Penggugat telahmelakukan semua kegiatan sebagaimana didalilkannyasendiri diatas, maka PASTILAH Penggugat sebagaipemegang KP Eksplorasi telah memenuhi kewajibannya,antara lain, memberikan laporan kegiatan 3 (tiga)bulan sekali kepada Bupati 6: 9x Kepala DinasPertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Kartanegarasebanyak 1 (satu) eksemplar dan tembusannyadisampaikan kepada instansi' terkait sesuai denganPasal 67 Ayat (9) dan Pasal 68 Ayat (5) KeputusanBupati Kutai Nomor : 180.188/HK251

inventarisasi besertaperhitungan tanam tumbuhnya;Bahwa dengan waktu tidak yang begitu lama setelah pertemuan antarawarga pemilik kebun dengan pihak Tergugat, maka terbentuk timiventarisasi dari Kecamatan Loa Kulu, yang kemudian turun kelokasi kebunkebun masyarakat, termasuk pada perkebunan Penggugat selamabeberapa hari untuk melakukan pengecekan/inventarisasi tanam tumbuh;Bahwa dari hasil inventarisasi tersebut, oleh Tim inventarisasi menghitungganti rugi berdasarkan Surat Keputusan Bupati No. 180.188