• (lima ribu sembilan ratus rupiah) perkilogram, yang kemudianditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor: 188.44/714.b/BPMPD/2012 tentang PelaksanaanProgram Bantuan Beras kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun2012 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 7 Maret 2012,yang telah menetapkan subsidi sebesar Rp.1.600, (seribu enam ratusrupiah) untuk bulan Januari 2012 sampai dengan bulan Mei 2012 danKeputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor:188.44/272.b/BPMPD/

  /978/BPMPD/2010 tentang Penetapan Pagu Raskin Tahun2011 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 31 Desember2010 (berikut Lampirannya);Fotocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/030/BPMPD/2012 tentang Penetapan Pagu Raskin bulanJanuari s/d Mei tahun 20102 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung,tanggal 13 januari 2012 (berikut Lampirannya);Photocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/714.b/BPMPD/2012 tentang Pelaksanaan Program BantuanBeras Kepada

  Bangka Belitung, tanggal 14 Mei 2012;Photocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/049.c/BPMPD/2013 tentang Pelaksanaan Program BantuanBeras Kepada Keluarga Miskin (Raskin) Tahun 2013 di ProvinsiKepulauan Bangka Belitung, tanggal 22 Januari 2013;Photocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.44/049.d/BPMPD/2013 tentang Penetapan Pagu Raskin Tahun2013 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 22 Januari2013 (berikut lampirannya);Hal.68 dari 123 hal.Put.No

  /978/BPMPD/2010 tentang Penetapan Pagu Raskin Tahun 2011 diProvinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 31 Desember 2010 (berikutLampirannya);Fotocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/030/BPMPD/2012 tentang Penetapan Pagu Raskin bulan Januaris/d Mei tahun 20102 di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 13januari 2012 (berikut Lampirannya);Photocopy Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor :188.44/714.b/BPMPD/2012 tentang Pelaksanaan Program BantuanBeras Kepada

MENGADILI SENDIRI :

DALAM EKSEPSI: ---------------------------------------------------------------------------------

Menolak eksepsi-eksepsi Tergugat/Terbanding;

DALAM POKOK PERKARA:-------------------------------------------------------------------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;------------------
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44

   ,M.T. tertanggal 14 November 2018;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. ANDREAS, S.T.

   Menyatakan batal dan tidak sah surat Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatanyang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Andreas, S.T., M.T tertanggal 14 November 2019; 5: Mewajibkan Terbanding sebelumnya Tergugat untuk mencabut suratKeputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 tentangPemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atautindak pidana kejahatan

   Bahwa Tergugat/Terbanding menerbitkan Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor : 188.44/436/2018 tertanggal 14 November2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. Andreas, ST (vide bukti Surat P4 = T1);11.Bahwa adanya Penyampaian Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah a.n. Andreas, ST.

   Putusan No.261/B/2019/PT.TUN.JKTMembatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka RayaNomor 7/G/2019/PTUN.PLK, tanggal 11 Juli 2019 yang dimohonkan ban ding; MENGADILI SENDIRI : DALAM EKSEPSI:Menolak eksepsieksepsi Tergugat/Terbanding; DALAM POKOK PERKARA:1 , Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya; 2.Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor: 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan

   Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor : 188.44/436/2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan a.n. ANDREAS, S.T.,M.T. tertanggal 14 November 2018; 4. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk merehabilitasi dan mengembalikan kedudukan Penggugat/Pembanding sebagai Pegawai Negeri Sipilsesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku;5.

• Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor.188.44/83/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang KesepakatanKerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup RencanaKegiatan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Bumi Agro Makmur seluas+ 10.613 Hektar di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten BaritoSelatan, Provinsi Kalimantan Tengah;f.

  Bumi AgroMakmur seluas + 10.613 Hektar di Kecamatan Dusun Selatan,Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dan SuratKeputusan Gubernur Kalimantan Tengah No. 188.44/434/201 2,tanggal 28 November 2012 tentang Izin Lingkungan PembangunanPerkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Dusun Selatan, KabupatenBarito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah oleh PT.

  Putusan No. 04/G/2015/PTUN.PLK15.dalam Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor.188.44/83/2012 tanggal 27 Februari 2012 tentang KesepakatanKerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup Rencana KegiatanPerkebunan Kelapa Sawit PT.

  Bumi Agro Makmur seluas + 10.613Hektar di Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, ProvinsiKalimantan Tengah dan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNomor. 188.44/434/2012 tanggal 28 November 2012 tentang izinLingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di KecamatanDusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan TengahOleh PT.

  Bumi Agro Makmur seluas + 10.613 Hektar diKecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, ProvinsiKalimantan Tengah dan Surat Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor. 188.44/434/2012 tanggal 28 November 2012tentang Izin Lingkungan Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawitdi Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, ProvinsiKalimantan Tengah Oleh PT. Bumi Agro Makmur;17.

• >

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan sah dan menerima Penitipan Ganti Kerugian jumlah total
     Rp. 434.443.000,00 (empat ratus tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh tiga ribu rupiah) sebagai pembayaran ganti kerugian bidang tanah beserta bangunan yang berdiri di atasnya untuk Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Alternatif Akses Ke Makam Syech Muhammad Arsyad Al-Banjari berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Penetapan Lokasi Nomor: 188.44

  /0425/KUM/2018 tanggal 09 Agustus 2018 dan Perpanjangan Penetapan Lokasi Nomor: 188.44/0706/KUM/2020 tanggal 20 Oktober 2020;

• Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Martapura untuk melakukan penyimpanan uang ganti kerugian sejumlah tersebut diatas dan memberitahukannya kepada Para Termohon;
• Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp. 58.980.000,00 (lima puluh delapan juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

• Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur KalimantanTengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian KarenaMelakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama Andreas,S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018:3.

  Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak PidanaKejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas nama Andreas,S.T., M.T. tertanggal 14 November 2018;4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi dan mengembalikankedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai denganPeraturan Perundangundangan yang berlaku;5.

  ,tertanggal 14 November 2018;Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan GubernurKalimantan Tengah Nomor 188.44/436/2018 Tentang PemberhentianKarena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau TindakPidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas namaAndreas, S.T., M.T., tertanggal 14 November 2018;Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan keputusan tata usaha negarapengganti Surat Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor188.44/436/2018 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana

• dua ribu rupiah), karena bukanlah dasar NJOP yang dipergunakanadalah tahun 2018, sedangkan saat ini tahun 2021, merupakankeberatan yang harus ditolak, karena dengan pencantuman NJOP dalammenentukan harga tanah obyek sengketa sebagaimana tercantum dalamKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0527/KUM/2019merupakan nilai yang paling layak dan adil (Sebagaimana tercantumdalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentangPenyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan UntukKepentingan

  Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan Keempat KeputusanGubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/0321/KUM/2012 TentangRencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan SelatanTahun 20122032 (vide Bukti TI1) bahwa ruas jalan simpang 3 lingkarutaralingkar utara Banjarbaru masuk dalam Rencana umum jaringanjalan Provinsi, artinya saat Keputusan Gubernur Kalimantan SelatanNomor: 188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan Keempat KeputusanGubernur

  Kalimantan Selatan nomor 188.44/0321/KUM/2012 TentangRencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan Selatantahun 20122032 yang ditetapkan sejak tahun 2012 dan mengalamibeberapa kali perubahan, jalan tersebut bukan jalan milik asetPemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.3.

  Bahwa perencanaan jaringan jalan provinsi sebagaimana tertuangKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan Keempat KeputusanGubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/0321/KUM/2012 TentangRencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan SelatanTahun 20122032 (vide Bukti Tl1) awalnya di tetapkan pada tahun 2012.Bahwa baik Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2005 yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik IndonesiaHalaman 23 dari

  Bahwa Terbanding/ semula Tergugat sebagai pihak yangmemerlukan tanah terkait pelaksanaan atau untuk menindaklanjutiKeputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor:188.44/0320/KUM/2017 tentang Perubahan Keempat KeputusanGubernur Kalimantan Selatan nomor 188.44/0321/KUM/2012 TentangRencana Umum Jaringan Jalan Provinsi di Provinsi Kalimantan SelatanTahun 20122032 (vide Bukti TI1) harus melakukan tindakan lanjutansetelah tanah yang diperlukan diserahkan oleh pihak yang mengadakantanah (Pembanding/ semula

• Pidana Khusus No.2403/2011/S.1033.Tah.Sus/PP/2011/MA tanggal 25 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untukditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 02Desember 2011 ;yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karenadidakwa :PRIMAIR :Bahwa ia Terdakwa QARYATI binti TJIK ONI selaku BendaharaPengeluaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKMProvinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan GubernurKepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44

  USMANSALEH, MM bin DJAFAR selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan,Koperasi dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan PenggunaAnggaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun 2007 berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan BangkaBelitung Nomor : 188.44/37/V/2007 tanggal 29 Maret 2007 tentang PenunjukanPengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan PemerintahProvinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2007 (dilakukanpenuntutan dalam berkas perkara

  No.2478 K/Pid.Sus/201 1dan UKM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bedasarkan Surat KeputusanGubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/37/V/2007 tanggal 29Maret 2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan BendaharaPengeluaran di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka BelitungTahun Anggaran 2007 yang ditandatangani oleh Eko Maulana GubernurKepulauan Bangka Belitung, dan mempunyai tugas dan tanggungjawabsebagai berikut :1. Mengeluarkan uang ;2.. Menata usahakan keuangan ;3.

  Menetapkan barang bukti berupa :1.10.11.Uang sebesar Rp 167.215.400, (Sseratus enam puluh tujuh juta duaratus lima belas ribu empat ratus rupiah) ;1 (satu) berkas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/18/V/2005 tentang Penunjukan Pengguna Anggarandan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah ProvinsiKepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2005 ;1 (satu) berkas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/20/V/2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggarandan

  Uang sebesar Rp 167.215.400, (seratus enam puluh tujuh juta duaratus lima belas ribu empat ratus rupiah) ;2. 1 (satu) berkas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44 / 18 / V / 2005 tentang Penunjukan PenggunaAnggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan PemerintahPropinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2005 ;3. 1 (satu) berkas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44 / 20 / V / 2006 tentang Penunjukan PenggunaAnggaran dan Bendahara Pengeluaran

• tahunajaran baru nyatanyata bertentangan dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003tentang Ketenagakerjaan, maka telah sesuai hukum apabila Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan bahwa status pekerjaan paraPenggugat adalah pekerja tetap atau guru tetap berdasarkan Perjanjian Kerja WaktuTidak Tertentu ;2122,23242s262dBahwa selain persoalan status pekerjaan, para Pengugat juga menuntut haknya yangberupa kekurangan upah yang seharusnya dibayar Tergugat sesuai denganSK.Gubsu No. 188.44

  /KPTS/2010 tentang Upah Minimum Propinsi Sumatera Utaratelah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat :1 Rubiahani Tarigan, BA:Upah yang ditetapkan SK Gubsu No.188.44/674/KPTS/2010 tentang UMPRp1.035.000,00 Rp840.000,00 = Rp195.500,00 ;Dengan demikian kekuarangan Upah JanuariJuni 2011 adalah Rp195.500,00x 6 bulan = Rp1.173.000,00 ;2 Rovina Gurning, Amd :Upah yang ditetapkan SK Gubsu No.188.44/674/KPTS/2010 tentang UMPRp1.035.000,00 Rp761.000,00 = Rp274.500,00 ;Dengan demikian kekurangan Upah JanuariJuni

  2011 adalah Rp274.500,00 x6 bulan = Rp1.647.000,00 ;3 Elina M Panjaitan, Amd :Upah yang ditetapkan SK Gubsu No.188.44/674/KPTS/2010 tentang UMPRp1.035.000,00 Rp663.000,00 = Rp372.500,00 ;Dengan demikian kekuarangan Upah JanuariJuni 2011 adalah Rp372.500,00x 6 bulan = Rp2.235.000,00 ;33 Bahwa akibat tindakan Tergugat yang tidak mendaftarkan para Penggugat dalamkepesertaan Jamsostek telah menimbulkan kerugian bagi para Penggugat berupatidak adanya Jaminan Hari Tua dengan rincian sebagai berikut :1

  demi hukum ;Ill Menyatakan tindakan Tergugat membuat perpanjangan atau pembaharuan SuratKeputusan Pengangkatan bagi masingmasing Penggugat pada setiap tahun ajaranbaru bertentangan dengan ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan ;IV Menyatakan dan menetapkan Hubungan Kerja antara para Penggugat denganTergugat adalah Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (Pekerjaan Tetap) ;V Menyatakan dan menetapkan Hubungan Kerja antara para Penggugat di bawahketentuan Upah berdasarkan SK Gubsu No.188.44

  Rp1.035.000,00 Rp10.355.000.00 :Jumlah Rp28.994.000,00 ;Uang Penggantian Perumahan serta UangPengobatan dan perawatan (15%) Rp 4.349.100,00 ;Jaminan Hari Tua yang tidak dibayarkanselama 29 tahun, yakni : 3,7%xRp1.035.500,00 Rp13.333.098,00 ;Kekurangan upah Januari s/d Juni 2011 Rp 1.173.000,00 ;Upah selama proses (JuliDesember 2011) Rp 6.213.000,00 ;Total Rp54.062.198,00 ;2 Rovina Gurning, Amd : mulai bekerja bulan Juli 1987, masa kerja 24 tahun,dengan penyesuaian upah sesuai dengan SK Gubsu No.188.44

• OBJEK GUGATANKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/113/KPTS/Tahun2012 tentang Peresmian Pemberhentian dan PengangkatanPenggantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKota Pematang Siantar yang ditetapkan pada tanggal 14 Pebruari 2012yang menetapkan Memberhentikan dengan hormat Saudari IdaSimbolon dari kedudukannya sebagai Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kota Pematang Siantar dan mengangkat SaudaraFrengki Boy Saragih sebagai Pengganti Antar Waktu Dewan PerwakilanRakyat

  Akan tetapi Tergugat malah menerbitkan SuratKeputusan No.188.44/113/KPTS/tahun 2012 tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pematang Siantar tanggal 14Pebruari 2012 ; 222 2n enn n nn nnn nn nen nn nnn nn enn nnnnnn nn nenn ances5.Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara tersebut telahdiperbuat bertentangan Putusan Mahkamah Agung RI No : 566 K/Pdt.Sus/2011/tanggal 15 September 2011 dan Pasal 32 ayat (1)UU.No.2 tahun 2008

  terlebin dahulu dengan musyawarah dan mufakat dalaminternal Partai, apabila musyawah dan mufakat tidak berhasildilaksanakan maka sengketa itu baru diajukan ke Pengadilan Negeriserta bertentangan dengan asasasas umum Pemerintahan yang baiksebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan bUU.No.9 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU.No.5 tahun 1986tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo UU.No.5 tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara ; 6.Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No : 188.44

• Nias Barat yang Pindah Partai Politik atauMengundurkan diri yang ditandatangani Ketua DPRD Kabupaten NiasBarat, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara;Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 Tergugat kembali mengeluarkanSurat Bernomor 170/2072/DPRD/2013 yang ditujukan kepadaGubernur Sumatera Utara tentang Peresmian Pemberhentian AntarWaktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Nias Barat, yang salahsatunya adalah Penggugat, yang pada intinya menyebutkan agarGubemur Sumatera Utara meninjau Kembali SK Nomor 188.44

  kepada Gubernur pada tanggal 10 Juli2013 sesuai dengan Surat Nomor 170/1914/DPRD/2013 tentang usulPemberhentian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Nias Barat yangpindah Partai Politik atau mengundurkan diri yang ditanda tangani KetuaDPRD Kabupaten Nias Barat yang ditujukan kepada Gubernur SumateraUtara.Hal. 8 dari 24 hal.Put.Nomor 427 K/Pdt.SusParpol/2015Bahwa sebagai tindak lanjut daripada surat Tergugatl in casu ketua DPRKabupaten Nias Barat tersebut adalah Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor 188.44

  Kekurangan Pihak:Bahwa yang menjadi dasar dan pokok sengketa yang didalilkan olehPenggugat dalam perkara ini adalah tentang pemberhentian Penggugatsebagai anggota DPRD Kabupaten Nias Barat yang dimulai dengan suratKetua DPRD Kabupaten Nias Barat/Tergugat sebagaimana diuraikanpada surat gugatan hal 3 dan 4 poin 8.1, 8.2, 8.3, 8.5, 8.6.Bahwa finalnya proses surat pengajuan pemberhentian anggota DPRDKabupaten Nias Barat adalah terbitnya SK Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44/472/KPTS/2013 tanggal 19

  Kekaburan Gugatan Penggugat:Bahwa tidak jelas Penggugat uraikan dalam dalil gugatannya bahwapemberhentiannya adalah berdasarkan Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/472/KPTS/TAHUN 2013 pada petitumgugatan juga tidak ada dimintakan pembatalan SK Gubernur SumateraUtara tersebut. Oleh karenanya dalildalil gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (obscuur libel):Eksepsi Tergugat II:1. Tentang Kewenangan Absolut:a.

  Kekaburan Gugatan Penggugat:Bahwa tidak jelas Penggugat uraikan dalam dalil gugatannya bahwapemberhentiannya adalah berdasarkan Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/472/KPTS/TAHUN 2013 pada petitumgugatan juga tidak ada dimintakan pembatalan SK Gubernur SumateraUtara tersebut.

• Sehingga dengandemikian, maka status Penggugat adalah Pekerja Tetap;Bahwa upah yang diterima oleh klien kami pada tahun 2017 adalah sebesarRp. 1.800.000, (satu juta delapan ratus ribu rupiah);Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 334/Pdt.SusPHI/2020/PN Mdn7.10.11.12.13.14.15.Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara No.188.44/698/KPTS/2016 tertanggal 01 Desember 2016 Tentang UpahMinimum Kota Medan Tahun 2017, adalah sebesar Rp. 2.528.815, (dua jutalima ratus dua puluh delapan ribu delapan

  Bahwa upah yang diterima oleh klien kami pada tahun 2018 adalah sebesarRp. 1.900.000, (Satu juta sembilan ratus ribu rupiah);Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara No.188.44/740/KPTS/2017 tertanggal 27 Desember 2017 Tentang UpahMinimum Kota Medan Tahun 2018, adalah sebesar Rp. 2.749.074, (dua jutatujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh empat rupiah);Bahwa dengan demikian, untuk periode Tahun 2018 terdapat kekuranganpembayaran upah terhadap klien kami selama 12 bulan

  (Januari 2018 s/dDesember 2018) sebesar :(Rp. 2.749.074 Rp. 1.900.000) X 12 bulan = Rp. 10. 188.888,Terbilang : (Sepuluh juta seratus delapan puluh delapan ribu delapan ratusdelapan puluh delapan rupiah);Bahwa upah terakhir yang diterima oleh klien kami (Agustus 2019) adalahsebesar Rp. 2.100.000, (dua juta seratus ribu rupiah);Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gurbernur Sumatera Utara No.188.44/1450/KPTS/2018 tertanggal 21 November 2018 Tentang UpahMinimum Kota Medan Tahun 2019, adalah sebesar Rp

  Sumatera UtaraNo.188.44/1450/KPTS/2018 tanggal 21 Nopember 2018, tentang UpahMinimum Kota Medan, adalah sebesar Rp.2.969.824.Dengan demikian untuk tahun 2019, tidak terdapat kekurangan pembayaranupah Penggugat yang telah dibayarkan Tergugat kepada Penggugatterhitung Januari 2019 s/d Agustus 2019.

  SumateraUtara No.188.44/1450/KPTS/2018 tanggal 21 Nopember 2018,tentang Upah Minimum Kota Medan, adalah sebesar Rp.2.969.824.Dengan demikian untuk tahun 2019, tidak terdapat kekuranganpembayaran upah Penggugat yang telah dibayarkan Tergugatkepada Penggugat terhitung Januari 2019 s/d Agustus 2019.

• dianggapmengundurkan diri sepihak dari pekerjaan dan gaji pada bulanSeptember tidak dibayarkan sementara penggugat masuk bekerjasesuai dengan Time Schedul.Bahwa pada saat itu upah yang di bayar oleh tergugat kepadapenggugat termasuk seluruh pekerja yang bekerja di perusahaantergugat di bawah ketentuan yaitu Rp. 2.132.188/bulan pada hal upahtidak sesuai UMSK kota medan tahun 2020 sektor penyediaanakomodasi dan penyediaan minum surat keputusan gubbernursumatera utara dengan surat keputusan nomor.188.44

  Surat Keputusan, No.01/PC F SP PARIWISATASPSI/A/III/2020,masa bakti 20202024, tanggal 19 Maret 2020, selanjutnya diberi tandabuktiP3;Fotocopy Tanda Bukti Pencatatan PUK F SP PARSPSI Unit Hotel DanauToba International dari Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, No.1545/SPSB/DKKM/2020, tanggal 04 Mei, selanjutnya diberi tanda bukti P4;Fotocopy Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja Kota Medan, No.567/2255,tanggal 16 Oktober 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P5;Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara,No.188.44

  /47/KPTS/2015, selanjutnya diberi tanda buktiP6;Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara,No.188.44/47/KPTS/2016, selanjutnya diberi tanda bukti P7;Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara,No.188.44/33/KPTS/2017, selanjutnya diberi tanda buktiP8;Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara,No.188.44/18/KPTS/2018, selanjutnya diberi tanda bukti P9;Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara,No.188.44/1576/KPTS/2018, selanjutnya diberi tanda bukti P10;Fotocopy Surat Keputusan

  Gubernur Sumatera Utara,No.188.44/13/KPTS/2020, selanjutnya diberi tanda buktiP11;Fotocopy Bukti Perincian Kekurangan Upah sejak 2015 s/d 2020 an.

  SusPHI/2021/PNMdnenam koma tujuh puluh dua rupiah) berdasarkan Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/724/KPTS/2019 tanggal 20 November 2019.Menimbang, bahwa petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohonagar menghukum Tergugat untuk membayar Rp.147.216.919,00 (Seratus empatpuluh tujuh juta dua ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan belasrupiah) bahwa Tergugat melanggar pasal 163 ayat (2) UndangUndang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bahwa pengusaha tidak bersediamenerima

• 2014Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarangTermohon Kasasi dahulu sebagai Terbanding/Penggugat telah menggugat sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Tergugat di muka Pengadilan Tata UsahaNegara Medan pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:AOBYEK GUGATAN:Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek gugatan dalam perkaraini adalah berupa: Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

  TENGGANG WAKTU OBYEK GUGATAN:Bahwa obyek gugatan dalam perkara ini adalah Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor 188.44/772/KPTS/Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Serdang Bedagai yang dikirimkan kepadaPenggugat pada tanggal 03 Januari 2013 dan diterima oleh Penggugat padatanggal 4 Januari 2013;Bahwa karena Penggugat baru mengetahui adanya Keputusan Tata UsahaNegara a quo pada tanggal 4 Januari 2013 berdasarkan

  Serdang Bedagai dengan caramenerbitkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/772/KPTS/Tahun 2012 tertanggal 21 Desember 2012 tentang Peresmian PemberhentianAntar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten SerdangBedagai;D. TINDAKAN TERGUGAT BERTENTANGAN DENGAN HUKUM :7 Bahwa alasan Tergugat menerbitkan keputusan pemberhentian antar waktuPenggugat sebagai anggota DPRD Kab.

  dimaksud, karena untuk anggotaDPRD Kabupaten/Kota ada aturan tersendiri yakni diatur dalam Pasal 107 ayat(1) sampai ayat 7 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010, sehinggadengan demikian karena Tergugat telah salah mengambil aturan hukum sebagaidasar pembuatan/penerbitan keputusan a quo, maka secara hukum keputusanTergugat a quo cacat hukum, tidak sah dan harus dibatalkan;Bahwa dengan demikian jelaslah, tindakan Tergugat yang telah menerbitkanKeputusan Tata Usaha Negara yakni Keputusan Nomor 188.44

  tersebut sertamenyebutkan penerbitan objek gugatan melanggar prosedur tata cara pergantian(mungkin maksud Penggugat pemberhentian) antar waktu tanpa adanya usulandari DPC PKB Serdang Bedagai;Bahwa fakta gugatan di atas memberikan bukti yang tak terbantahkan tentanggugatan a quo sangat kabur dan tidak jelas sebab disatu sisi Penggugatmempersoalkan penerbitan objek gugatan melanggar prosedur dan tata carapergantian antar waktu tetapi disisi lain objek gugatan disebut Surat KeputusanTergugat Nomor 188.44

• OBJEK GUGATAN;Bahwa objek gugatan dalam gugatan Tata Usaha Negara ini, adalah:Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/128/KPTS/2012,tanggal 17 Februari 2012, tentang Izin Penetapan Lokasi kepada PT.

  Putusan Nomor 297 K/TUN/201316.17.18.19.Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17 Februari 2012, tentang Izin Penetapan LokasiKepada PT.

  PLN (Persero) untuk PembangunanProyek Induk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Asahan Illseluas + 210 ha di Kabupaten Asahan dan Kabupaten TobaSamosir, Provinsi Sumatera Utara;Memerintahkan Gubernur Sumatera Utara sebagai Tergugat/Terbanding untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupaSurat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17 Februari 2012, tentang Izin PenetapanLokasi Kepada PT.

  Apakah Termohon Kasasi berkepentingan membatalkan SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17 Februari 2012, tentang Izin PenetapanLokasi kepada Pemohon Kasasi II untuk lokasi pembangunanPLTA Asahan III?

  Termohon Kasasi tidak berkepentingan terhadap penerbitan SuratKeputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17 Februari 2012, karena:1) Bahwa Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44/128/KPTS/2012, tanggal 17 Februari2012, tentang Izin Penetapan Lokasi kepadaPemohon Kasasi Il, untuk lokasi pembangunanPLTA Asahan Ill, adalah Keputusan Pejabat TataUsaha Negara, merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan SuratSurat Keputusan yangditerbitkan oleh Pemerintah

• Kantor Rumah Sakit Umum Daerah Sungailiat atausetidaktidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Sungailiat, telah melakukan, menyuruhmelakukan, atau turut serta melakukan suatu perbuatan, secaramelawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau oranglain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atauperekonomian Negara, yang dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44

  No. 53 PK/Pid.Sus/2009Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/125/III/2004 tanggal 23 April 2004, Terdakwa ditunjuksebagai Pemimpin Bagian Proyek pada Dinas Kesehatan PropinsiKepulauan Bangka Belitung dari dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran2004 senilai Rp. 4.004.715.000, (empat milyar empat juta tujuh ratuslima belas ribu rupiah) dengan tugas dan tanggungjawab antara lainbertanggungjawab kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi BangkaBelitung baik keuangan maupun

  SK Gubernur Nomor: 188.44/125/III/2004 tanggal 23 April 2004 ;3.

  No. 53 PK/Pid.Sus/2009melakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum ;Menetapkan barang bukti berupa Daftar Isian Proyek danpengesahan DIP tahun 2004, SK Gubernur Nomor: 188.44/ 125 /Ill / 2004 tanggal 23 April 2004, SK Panitia Lelang Nomor : 10 / PUK /RSUD.S / 2004 tanggal 01 Juli 2004, Rencana Anggaran Biaya, OE/ HPS (Harga Satuan Perkiraan Sendiri), berkas pelaksanaanpelelangan Proyek Pengadaan Alkes 2004, Surat PerjanjianPimbagpro dan Ketua Panitia Lelang, Surat PernyataanPimbagpro dan Ketua Panitia

  SK Gubernur Nomor: 188.44/125/III/2004 tanggal 23 April 2004 ;SK Panitia Lelang Nomor : 10/PUK/RSUD.S/2004 tanggal 01 Juli2004 ;Rencana Anggaran Biaya ;OE / HPS (Harga Satuan Perkiraan Sendiri) ;Berkas Pelaksanaan Pelelangan Proyek Pengadaan Alkes 2003 ;~Surat Perjanjian Pimbagpro dan Ketua Panitia Lelang ;Surat Pernyataan Pimbagpro dan Ketua Panitia Lelang ;Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Nomor : Lap2208 / POW7 /5/ 2006 tanggal 04 Mei 2006 ;10.Berkasberkas Penawaran Proyek Pengadaan Alat KesehatanRSUD

• MENGADILI:

  DALAM PENUNDAAN:

  • Menolak permohonan penundaan pelaksanaan keputusan yang diajukan Penggugat;

  DALAM EKSEPSI:

  • Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

  DALAM POKOK PERKARA:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/682/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan

  ;

• Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/682/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Atas Nama Qaryati, S.Pd.

  Bahwa, benar Tergugat menetapkan Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor: 188.44/682/BKPSDMD/2018 tanggal 17September 2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan TindakPidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang AdaHubungannya Dengan Jabatan atas nama Qaryati, S. Pd NIP.19760727200212 2 O06.3.

  Bukti P3 : Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor : 188.44/1205/BKD/2013, tanggal 11 Desember 2013,memutuskan menetapkan Menjatuhkan hukuman disiplinberupa Penurunan Pangkat Setingkat Lebih Rendah Selama3 (tiga) Tahun kepada Qaryati, S.Pd (fotokopi dari fotokopi).4.

  Bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor: 188.44/1205/BKD/2013, Penggugat mendapatkan Hukuman Displinberupa Penurunan pangkat setingkat lebin rendah selama 3 (tiga) tahun,tertanggal 11 Desember 2013 (vide Bukti P3);5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 860/263/BKPSDMD/2017, tertanggal 22 September 2017, Penggugat telah selesaimelaksanakan hukuman Disiplin Nomor 188.44/1205/BKD/2013 (vide Bukti P4);6.

  Menyatakan batal Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka BelitungNomor 188.44/682/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September 2018 tentangPemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan AtauTindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan AtasNama Qaryati, S.Pd.;3.

  Mewajibkan Tergugat mencabut Keputusan Gubernur KepulauanBangka Belitung Nomor 188.44/682/BKPSDMD/2018 tanggal 17 September2018 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana KejahatanJabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya DenganJabatan Atas Nama Qaryati, S.Pd.;4.

• /220/2010, Tentang Pelepasanhak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah atas Rumah dan Tanah diJalan Tambun Bungai No. 05 Palangka Raya serta penghapusannya dariDaftar Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanggalO7Juli 2010 kepada Pembeli AGUSTINAWATI (Tergugat 1) yangmengaku Ahli Waris Almarhum Amran Sailillah;Bahwa atas dasar dari Surat Keputusan dari Turut Tergugat Ill No :188.44/220/2010 Tanggal 07 Juli 2010, serta Surat Kuasa dari TergugatIl dan Tergugat Ill kepada Tergugat

  Dan yang benar faktahukumnya adalah berdasarkan Kepurtusan Turut Tergugat iilNomor.188.44/220/2010 tertanggal 2 Juli 2010 tentang Pelepasan HakPemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Atas Rumah Dan Tanah JalanTambun Bungai No.05 Palangkaraya Serta Penghapusannya Dari DaftarInventaris Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah,disebutkan dalamlampirannya adalah nama Tergugat yaitu Agustinawati dan bukan namaTetgugat Il Faridah dan Tergugat III Sugandhi atau nama paraPenggugat.Bahwa mencermati poin

  Fotokopi Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor:188.44/275/2008 Tentang Penjualan Rumah Dinas Golongan III dan atauganti rugi atas tanah milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, diberitanda P7;8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 40/RT.O3VI/VIIII/08 tanggal25 Agustus 2008, diberi tanda P8;9. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 15 November 2008, diberitanda P9;10.

  KalTengNo.188.44/275/2008 tanggal 21 Agustus 2008 dalam lampirannya menunjukNo.

  KalTeng No.188.44/220/210 tentang PelepasanHalaman 57 dari 66 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Padt.G/2015/PN PikHak Pem.Prov.KalTeng telah sesuai ketentuan yang berlaku, kemudiantelah dialinkan / dipindah hakkan secara Notariil atas dasar hubungan hukumJual beli kepada Tergugat IV dan telah dinyatakan tidak berlaku karena telahdigabung kembali dengan SHM No.8997 yang untuk kemudian berubahmenjadi SHM No. 9526, tertanggal 16 April 2014 dengan luas seperti semulayaitu 887 m?

• .* Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNo.188.44/185/2007 +#Tanggal 10 Mei 2007 ~ TentangHal. 7 dari 13 hal. Put.No.12/PDT/2011/PT.PRkelayakan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik PengolahanKelapa Sawit di Kabupaten Seruyan Prop. KalimantanTengah.

  Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNo.188.44/185/2007 Tanggal 10 Mei 2007Tentang kelayakan Kegiatan Perkebunan danPabrik Pengolahan Kelapa Sawit di KabupatenSeruyan Prop. Kalimantan Tengah.d.

  Seruyan.* Keputusan Gubernur Kalimantan TengahNo.188.44/185/2007 #Tanggal 10 Mei 2007 Tentangkelayakan Kegiatan Perkebunan dan Pabrik PengolahanKelapa Sawit di Kabupaten Seruyan Prop. KalimantanTengah.*Surat Badan Pertanahan Tentang Proses Peningkatan HakGuna Usaha.Hal. 9 dari 13 hal.

• dan BeritaAcara Rapat Pleno tanggal 28 April 2015, yang menetapkanTergugat sebagai Ketua KPI Daerah Sumatera Utara Periode 20122015 serta perubahan struktur penyusunan pembidangan dalamSusunan Organisasi KPI Daerah Sumatera Utara, jelasmenimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Penggugat masihsah menjabat sebagai Ketua Komisi Penyiaran Indonesia DaerahSumatera Utara periode 20122015, berdasarkan Perpanjanganmasa keanggotaan dan Jabatan sesuai dengan Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44

  Sumatera Utara Periode20122015;e Bahwa, masa keanggotaan Penggugat sebagai Ketua KomisiPenyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara Periode 20122015,diperpanjang karena belum terpilinnya Anggota Komisioner yang barusebagaimana Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015, tentang PerpanjanganMasa Keanggotaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah ProvinsiSumatera Utara Periode Tahun 20122015;e Bahwa, atas keluarnya Surat Keputusan Gubernur Sumatera UtaraNomor 188.44

  Abdul Harris Nasution, SH, M.Kn., sebagai Anggota BidangKelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah SumateraUtara;Bahwa, Rapat Pleno pada tanggal 24 April 2015 dan Rapat Pleno 28April 2015, dilaksanakan tanpa mengundang Penggugat yang sampaisaat ini masih menjabat Ketua KPID Sumatera Utara, Periode 20122015, sesuai dengan amanat dan maksud dari Surat KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22April 2015, tentang Perpanjangan Masa Keanggotaan KomisiPenyiaran Indonesia

  /2014, tentangKelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia, berbunyi: Rapat Plenodipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua KPI dan Rapat Plenodilaksanakan untuk membahas halhal yang berkaitan denganmasalah kelembagaan bukan perubahan struktur (Pasal 53 ayat (1)Peraturan KPI Nomor 01/P/KPI/07/2014), terkecuali telah terpilin danditetapkan Anggota Komisioner yang baru;e Bahwa, Rapat Pleno yang dilaksanakan tanggal 24 April 2015 dantanggal 28 April 2015, melanggar Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44

  /201/KPTS/2015, tanggal 22 April 2015,pada Diktum Kesatu yang berbunyi: Perpanjangan Masa KeanggotaanKomisi Penyiaran Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi SumateraUtara periode tahun 20122015 .... dan seterusnya, bukanperpanjangan periode seperti yang disebutkan dalam Berita AcaraRapat Pleno tanggal 24 April 2015;e Bahwa, Rapat Pleno Anggota KPID Sumatera Utara, tanggal 24 April2015 dan tanggal 28 April 2015, melanggar Surat Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/201/KPTS/2015, tanggal 22 April

• Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/472/KPTS/TAHUN2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias Barat tertanggal 19 Juli2013 atas nama Yamotuho Gulo, Hosnisel Hia, Firman Kudus Daeli,Sarofati Gulo, dan Khenoki Waruwu;2.

  Tenggang waktu Objek Gugatan:Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/472/KPTS/TAHUN 2013 tentangPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Nias Barat, dan Surat Ketua DPRDKabupaten Nias Barat Nomor 170/1914/DPRD/2013, Perihal UsulPemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias BaratYang Pindah Partai Politik atau Karena Mengundurkan Diri, tertanggal10 Juli 2013 atas nama Yamotuho Gulo, Hosnisel Hia, Firman

  Menyatakan batal atau tidak sah yaitu Keputusan Gubernur SumateraUtara Nomor 188.44/472/KPTS/TAHUN 2013 tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Nias Barat tertanggal 19 Juli 2013 dan Surat Ketua DPRDKabupaten Nias Barat Nomor 170/1914/DPRD/2013, Perihal UsulPemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Nias Barat YangPindah Partai Politik atau Karena Mengundurkan Diri, tertanggal 10 Juli2013 atas nama Yamotuho Gulo, Hosnisel Hia, Firman Kudus

  Mewajibkan Tergugat dan Tergugat Il untuk mencabut KeputusanGubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/472/KPTS/TAHUN 2013 tentangPeresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Nias Barat tertanggal 19 Juli 2013 dan SuratHalaman 9 dari 25 halaman.

  ,Khenoki Waruwu dan Hosnisel Hia, S.H., Keputusan GubernurSumatera Utara Nomor 188.44/472/KPTS/2013, tanggal 19 Juli 2013tentang peresmian pemberhentian antar waktu Anggota DPRDKabupaten Nias Barat atas nama: Sarofati Gulo, Firman Kudus Daeli,S.E., Yamotuho Gulo, S.E., Knenoki Waruwu dan Hosnisel Hia, S.H.