Provinsi Jawa Barat, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan para pihak dan buktibukti di persidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Oktober 2020yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gunung Sugih pada hari itujuga dengan register perkara Nomor XXXX/Pdt.G/2020/PA.Gsg,mengemukakan halhal sebagai berikut:Halaman 1 dari 16, Putusan Nomor 1934/Padt.G/2020/PA.GsgBahwa, pada tanggal 20122017

Penggugat dan Tergugat telahmelangsungkan pernikahan yang dicatat di olen Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Sugih KabupatenLampung Tengah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :0475/23/XI1/2017, tertanggal 20122017;Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar sukasama suka dan saat menikah Penggugat berstatus Perawan sedangkanTergugat berstatus Jejaka;Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumahmilik orang tua

Keputusan NomorKEP28.204/DPPPPNUI/IX/2013 tanggal 12 September 2013tentang Pengesahan Susunan Pengurus DPW PPNUI Prov.Sulawesi Barat atas nama Ketua MUKHTAR dan Sekretaris ABD.AZIS, BA masa jabatan 20132018.Dalam pengesahan pengurus Dewan Pimpina Pusat PartaiPNUI berdasarkan Surat Keputusan Menteri HUKUM dan HAMNomor : M.HH23.AH.11.01 tahun 2012 tanggal 23 agustus 2013dan Berita Negara Nomor : 72 tanggal 07 september 2012 tentangPengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat PartaiPNUI masa jabatan 20122017

Justru malah sebaliknya Penggugatmelawan/tidak mengakui Surat Keputusan Menteri HUKUM danHAM Nomor : M.HH23.AH.11.01 Tahun 2012 tanggal 23 agustus2013 dan Berita Negara Nomor : 72 tanggal 07 september 2012tentang Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan PusatParati PNUI masa jabatan 20122017 di dalamnya tidak terbentukMahkamah Partai PNUI.Berdasarkan Surat Keputusan Menteri HUKUM dan HAMNomor M.HH23.AH.11.01 tahun 2012 tanggal 23 agustus 2013dan Berita Negara Nomor4 : 72 tanggal 07 september 2012tentang

Pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat16Partai PNUI masa jabatan 20122017 di dalamnya tidak terbentukMahkamah Partai PNUI.Dewan Pimpinan Pusat secara sah berhak melakukantindakan secara administrasi berdasarkan Surat KeputusanMenteri HUKUM dan HAM Nomor : M.HH23.AH.11.01 Tahun2012 tanggal 23 agustus 2013 dan Berita Negara Nomor : 72tanggal 07 September 2012 tentang Pengesahan SusunanPengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai PNUI dan DewanPimpinan Cabang berhak melakukan tindakan administrasiberdasarkan

M.HH23AH.11.01 tahun 2012 tanggal 23Agustus 2013 dan Berita Negara Nomor: 72 tanggal 07 September 2012tentang pengesahan Susunan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai PNUImasa jabatan 20122017 yang mana didalamnya tidak terdapat MahkamahPartai sehingga bagaimanapun Dewan Pimpinan Pusat lah yang secara sahberhak melakukan tindakan administratif;Menimbang bahwa oleh karena Dalil Penggugat dibantah oleh PihakPara Tergugat dan selama persidangan tidak terdapat pembuktian yangsempurna yang dapat mendukung

Bahwa untuk memperbaiki ekonomi keluarga, Penggugat seijin Tergugat kerjadi Hongkong tahun 20122017, selama kerja di Hongkong Penggugat kirimuang sebanyak Rp 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) sebagiandigunakan untuk membangun rumah orang tua Penggugat, sebagiandigunakan untuk digunakan biaya mondok anak bernama Heny Putri Pratamadi AlMaarif XXXX dan sebagian untuk kebutuhan seharihari.6.

Bahwa Tergugat adalah Panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa( Panlakdes ) Desa bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalinggayang diberi mandat penuh oleh Badan Permusyawaratan Desa Bobotsariuntuk melaksanakan seluruh tahapan pemilihan Kepala Desa Bobotsarimasa bakti 20122017 dengan berpedoman pada Peraturan BadanPermusyawaratan Desa Bobotsari Nomor : 01 Tahun 2012 tentang TataTertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari KecamatanBobotsari Kabupaten Purbalingga; 3.

Smg10.Bobotsari Kecamatan Bobotsari Kabupaten Purbalingga Pasal 25 ayat (1)huruf g tidak sesuai atau bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Pasal 44 huruf g;Bahwa tindakan hukum Tergugat dalam melaksanakan Pemilihan KepalaDesa Bobotsari masa bakti 20122017 yang mendasarkan pada PeraturanBadan Permusyawaratan Desa Bobotsari Nomor : 01 Tahun 2012 tentangTata Tertib Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Bobotsari KecamatanBobotsari Kabupaten Purbalingga berkaitan dengan dikeluarkannya

Karena hak Para Penggugat untuk ikutdalam Pemilihan Kepala Desa Bobotsari masa bakti 20122017 menjadiHal 8 dari 211 Putusan NO: 18/G/2012/ PTUN.

Objek Sengketa / Objek GugatanSurat Keputusan Menteri Perdagangan republik Indonesia Nomor : 679/MDAGKEP/5/2017 tertanggal 5 mei 2017 tentang Pemberhentian Anggota BadanPenyelesaian Sengketa Konsumen Pada Pemerintah Kabupaten Batu BaraPeriode Tahun 20122017 Atas Nama Para Penggugat;ll. Kompetensi Pengadilan Bahwa objek Sengketa Aquo adalah penetapan tertulis yaitu :1.

Dalam Penundaan Mengabulkan permohonan penundaan para Penggugat; Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaankeputusan/objek sengketa nomor 679/MDAG/KEP/5/2017 tertanggal 5Mei 2017 tentang pemberhentian anggota badan penyelesaiansengketa konsumen pada pemerintah Kabupaten Batu Bara periodetahun 20122017 sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetapdana tau penetapan di kemudian hari;B. Dalam Pokok Perkara1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;2.

Menyatakan batal atau tidak sah surat objek sengketa Nomor : 679/MDAG/KEP/5/2017 tertanggal 5 Mei 2017 Tentang PemberhentianAnggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada PemerintahKabupaten Batu Bara Periode Tahun 20122017 Atas Nama Penggugat;3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat objek sengketa Nomor :679/MDAG/KEP/5/2017 tertanggal 5 Mei 2017 Tentang PemberhentianAnggota Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Pada PemerintahKabupaten Batu Bara Periode Tahun 20122017 Atas Nama Penggugat;Halaman 13 dari 189 halaman. Putusan Nomor : 145/G/2017/PTUNJKT4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi harkat dan martabatPara Penggugat dalam keadaannya semula;5.

Mohon perhatian Yang Mulia, bahwa dikeluarkannya objek gugatanberupa Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 679/MDAG/KEP/5/2017 tentang Pemberhentian Anggota Badan PenyelesaianSengketa Konsumen Pada Pemerintah Kabupaten Batu Bara PeriodeTahun 20122017 dilakukan dengan berdasarkan kepada peraturanperundangundangan yang berlaku dengan melalui berbagaipertimbangan dan upaya pembinaan terhadap BPSK Batu Bara terlebihdahulu;6.

Pemeliharaan peralatan kantor;Bahwa pada periode 20122017, terdakwa Ir. H.

RISKI selaku Bendahara DPC PartaiDemokrat Kabupaten Bangkalan Periode 20122017, bersama samadengan H.

ISMAIL HASAN selaku Ketua DPC Partai DemokratKabupaten Bangkalan Periode 20122017 (dilakukan penuntutan terpisah)yaitu sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yangturut serta melakukan perbuatan atau masingmasing bertindak ataskehendaknya sendirisendiri, pada waktu dan tempat sebagaimana dalamdakwaan primair di atas, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atauorang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau

Pemeliharaan data dan arsip;Halaman 15 dari 37 Putusan NOMOR 67/Pid.Sus/Tpk/2016/PT SBYPemeliharaan peralatan kantor Bahwa pada periode 20122017,terdakwa Ir. H. RISKI diangkat sebagai Bendahara DPC PartaiDemokrat Kabupaten Bangkalan berdasarkan Surat Keputusan DewanPimpinan Pusat Partai Demokrat No: 5619/ SK/ DPP.PD/ DPC/ VI/2012 tanggal 07 Juni 2012, dengan susunan kepengurusan sebagaiberikut :e Ketua : H. Ismail Hasan;e Wakil Ketua : H. Taufig, SS.;e Wakil Ketua Il : H. Suaidi Junaidi, SH.

Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan pemohon Ilpada tanggal Rabu, 20122017 di Kabupaten Seluma, dengan status dudadan janda;2. Bahwa yang menjadi wali nikah waktu itu adalah ayah Kandung, pemohonIl yang bertindak menjadi saksi nikah saat itu;3. Bahwa maskawin adalah berupa Uang Rp. 20. 000 dibayar tunai.Hal. 1 dari 13 hal. Pen. No. 30/Pdt.P/2020/PA.Tas4.

Menetapkan sahnya perkawinan Pemohon dengan Pemohon Il yangdilaksanakan Hari Rabu, 20122017 di Kabupaten Seluma;3.

., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Sibolga dan untukitu. telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaiansecara tertulis tanggal 25 Mei 2018 sebagai berikut:Pasal 1Bahwa Para Pihak dengan ini menyatakan bahwa sengketa dalam perkaraperdata gugatan Nomor 12/Pdt.G/2018/PN Sbg adalah mengenai perbuatanTergugat selaku Bendahara Banua Niha Keriso Protestan (BNKP) JemaatSibolga periode 20122017 yang belum menyerahkan sisa uang kas BanuaNiha Keriso Protestan (BNKP) Jemaat Sibolga sejumlan

Membebankan biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;Subsidair :Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,Penggugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan, sedangkanTergugat telah tidak hadir dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lainuntuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipangilsecara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan Nomor0897/Pdt.G/2016/PA.Pra, tanggal 20122017

tak terpisahkan dari putusaninl;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telahditetapbkan Penggugat telah datang mengahadap sendiri di persidangansedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruhorang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang di persidanganmeskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilannomor 0897/Pdt.G/2016/PA.Pra tanggal 20122017

dinikahikarena sudah sangat akrab bahkan telah hamil 6 bulan;Bahwa rencana pernikahan tersebut sudah disepakati oleh keluarga keduabelah pihak;Bahwa sekarang Ady CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berumur18 tahun 7 bulan;Bahwa ia bersedia membantu dan mendidik anaknya dengan calon isterianaknya di kemudian hari;Bahwa, untuk menguatkan dalildalil permohonannya, para Pemohontelah mengajukan bukti Suratsurat sebagai berikut:Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor:3571031311710003 tanggal 20122017

Oleh Hakim diberi kode (P.1);Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Il Nomor:3571034508760005 tanggal 20122017, yang dikeluarkan olehPemerintah Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan Kota Kediiri, BuktiHalaman 5 dari 14 halamansurat telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinyayang ternyata sesuai.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk Merubah/ memperbaiki nama Anak Pemohon dari nama asal JASTIN BIBER SIREGAR yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-20122017-0020 dan Kartu Keluarga dirubah menjadi JASTIN BIBER BERKAT SIREGAR sesuai dengan Ijazah Sekolah Dasar Anak Pemohon;

3. Menyatakan bahwa nama

yang bernama JASTIN BIBER SIREGAR dengan JASTIN BIBER BERKAT SIREGAR, adalah Orang Yang Sama

4. Memerintahkan Pemohon agar melaporkan Perubahan/ Perbaikan Nama Anak Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar atau pejabat yang ditunjuk untuk itu untuk Merubah/ memperbaiki Nama Anak Pemohon dari nama asal JASTIN BIBER SIREGAR yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1272-LT-20122017

Paron ;Bahwa sebenarnya Pelawan telan melakukan pengangsuran setidaktidaknya selama 11 bulan (Sebelas) bulan yaitu sejak 20122017 sampaidengan 20112018 yaitu sebesar Rp. 8.100.000, x 11 bulan =Rp. 89.100.000, (delapan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) ;Bahwa walaupun telah dilakukan angsuran / bunga, dan ditakutkan tanpaadanya kompromi dengan Pelawan, Terlawan akan mendaftarkan lelang keKPKNL sewaktuwaktu, dengan obyek sengketa dengan hak milik nomor659 atasnama SUKAMTO ;Dan apabila didaftarkan

Bahwa, pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon danTermohon rukun dan harmonis, namun sejak 20122017 rumah tanggaPemohon dan Termohon mulai bermasalah hingga antara Pemohon danTermohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus.5. Bahwa, adapun sebabsebab terjadinya perselisihan danpertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah dikarenakan :a. Termohon berselingkuh dengan lakilaki bernama PIL asalSingkawang.b. Termohon tidak melayani suami sebagaimana mestinya.c.

No. 26/Pdt.G/2019/PA.SkwMenimbang, bahwa dalam pokok permohonan Pemohon, Pemohonmenyatakan bermaksud bercerai dengan Termohon dengan dalil bahwa padaawalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun danharmonis, namun sejak 20122017 rumah tangga Pemohon dan Termohonmulai bermasalah hingga antara Pemohon dan Termohon sering terjadiperselisinan dan pertengkaran terus menerus, adapun sebabsebab terjadinyaperselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalahdikarenakan a.

bernama Badriah telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 di Rumahnya, karena sakit dan dikebumikan di Pemakaman Umum Gampong Lampoh Lada Kecamatan Pidie Kabupaten Pidie;

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada para Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 7571-LU-20122017-0006 Tanggal 21 Oktober 2017 yang semula tertulis Muhammad Atthar P.

dalil Penggugat perihal rekomendasi sahPimpinan Pusat Partai Sarikat Indonesia kepada Penggugatadalah tidak benar, bantahan Tergugat dalam hal ini dibuktikandengan hasil klarifikasi yang dilakukan Tergugat ke DPP PSIterhadap Surat Rekomendasi Dewan Pimpinan Pusat PartaiSerikat Indonesia Nomor 086 INT/DPP/I/2012 tanggal 4 Januari2012 Perihal Pencabutan dan Pembatalan Surat Rekomendasidan Merekomendasikan Bakal Calon Bupati dan Bakal CalonWakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah dalam PemilukadaPeriode 20122017

Philip Hallatu, S.Sos ,menjadi CalonBupati dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah, ProvinsiMaluku Periode 20122017 ; Bahwa kebenaran dan keabsahan rekomendasi pencalonantersebut telah melalui verifikasi dan klarifikasi yang dialkukan olehTERMOHON tanggal 20 Januari 2012 ke DPP Partai Serikat Indonesia(dokumen terlampir) ; 12.Bahwa terkait dengan dalil Penggugat tentang Dukungan PartaiPemuda Indonesia kepada Penggugat adalah tidak benar,batahan Tergugat dalam hal ini berdasarkan SK KementerianHukum

(leges terakhir tanggal 24 Januari 2012); DPP PartaiPemuda Indonesia berdasarkan Keputusan Mentri Hukum danHAM RI Nomor : M.HH09.AH.11.01 Tahun 2011 mengeluarkanSurat keputusan nomor : 33.012/EX/DPP/PPI/I/2012 tanggal 3Januari 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati danWakil Bupati Kabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku MasaBakti 20122017, memberikan rekomendasi kepada dr.

Aslinya Berita Acara Rapat Pleno Nomor : 02/BA/III/201tentang penetapan nama nama pasangan calon Bupati dan Wakil bupati memenuhi persyarat an sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati MalukTengah Tahun 2012 ; tanggal 2 Maret 2012 ;= P2 :Fotocopy sesuai dengan Aslinya Tanda terima berkas pasangan calon pemilihanBupati/Wakil Bupati Maluku Tengah tahun 2012 ; P3 :Fotocopy sesuai dengan Copynya Nota Kesepakatan Gabungan Partai Politikdukungan Balon Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tengah Periode 20122017

Indonesia Nomor : 013/DPNPKP.IND/2012, Tanggal 13 Januari 2012 , Perihal Revisi KebijakanPemilukada Kabupaten Maluku Tengah ; P8:Fotocopy sesuai dengan Aslinya surat DPN PKPI Nomor :028/DPN PKPIND/1/2012, tanggal 28 Januari 2012, perihal Pergantian Rekomendasi CalonKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah ; P9:IFotocopy sesuai dengan Aslinya Surat DPD PSI Nomor INT/DPP/1/2012 tanggal 3Januari 2012, perihal : Rekomendasi Bakal Calon Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Maluku Tengah Provinsi Maluku periode 20122017

Anggota Pengurus dan Anggota Pengawas PerkumpulanPembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru RepublikIndonesia (PPLPPT PGRI) berkedudukan di Malang tertanggal 28 Mei 2012dan tanggal 30 Mei 2012, yang ditandatangani seperlunya dan dilekatkanpada asli akta ini dalam mana antara lain dinyatakan:Bahwa hari Senin tanggal 28 Mei 2012 telah diadakan rapat Pengurus harianPerkumpulan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PersatuanGuru Republik Indonesia (PPLPPTPGRI) Malang periode Tahun 20122017

yang diajukan oleh Termohon IIberupa Risalah Acara Pengurus PPLPPT PGRI Malang, periode 2012 2017, tanggal 28 Mei 2012, juga menunjukkan fakta hukum bahwa benar hariSenin tanggal 28 Mei 2012, telah diadakan Rapat Pengurus PerkumpulanPembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru RepublikIndonesia (PPLPPTPGRI) Malang dengan Hasil Pembentukkan Formaturguna memilih Pengurus dan Pengawas Perkumpulan Pembina LembagaPendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Malangperiode 20122017

Jatimtanggal 21 Februari 2012 yang telah dilantik tanggal 22 Februari 2012 dikantor PGRI Jatim di Surabaya, dengan Hasil Pembentukkan Formatur gunamemilin Pengurus dan Pengawas Perkumpulan Pembina LembagaPendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Malangpriode 20122017, pada hari Senin tanggal 28 Mei 2012, dimana berdasarkanhasil rapat Drs.

Soedjai terpilin sebagai Ketua Perkumpulan PembinaLembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik IndonesiaMalang Periode 20122017 adalah tidak sah, sehingga perbuatan Drs.Soedjai terkait eksistensi Akta Nomor 40 yang dibuat di hadapan Notaris EkoHandoko Widjaja, S.H., M.Hum. adalah tidak sah.

Pemeliharaan peralatan kantor( Bahwa pada periode 20122017, terdakwa H. ISMAIL HASAN diangkatsebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bangkalan berdasarkan SuratKeputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat No : 5619/ SK/ DPP.PD/DPC/ VI/ 2012 tanggal 07 Juni 2012, dengan susunan kepengurusan sebagaiberikut :e Ketua : H. Ismail Hasane Wakil Ketua : H. Taufig, SSe Wakil Ketua II : H. Suaidi Junaidi, SHe Sekretaris : H. Moh. Hasyime Wakil Sekretaris : Asis, S.IPe Wakil Sekretaris Il: Moh.

ISMAIL HASAN selaku Ketua DPC PartaiDemokrat Kabupaten Bangkalan Periode 20122017, bersama sama dengansaksi Ir. H.

Pemeliharaan peralatan kantor( Bahwa pada periode 20122017, terdakwa H.

Bangkalan Periode 20122017 bermaksud untuk mendapatkan bantuan1.keuangan partai politik, maka sekitar bulan Oktober 2012, bersama saksiMOH. HASYIM selaku Sekretaris DPC Partai Demokrat Kab.

Bangkalan Periode 20122017 bersama saksi MOH. HASYIMselaku Sekretaris DPC Partai Demokrat Kab.

Embun Aradeeva Ayudia Manurung, perempuan, lahir 20122017;Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidakrukun dan terjadi perselisinan dan pertengkaran secara teruS menerus yangsulit diatasi sejak akhir Desember 2017;5. Bahwa alasanalasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebutkarena:a.

Embun Aradeeva Ayudia Manurung, perempuan, lahir 20122017;berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;4.

mempunyai hubungan sedemikianrupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, menerimahadiah atau janji yaitu. menerima hadiah berupa uang sebesarRp2.650.000.000,00 (dua milyar enam ratus lima puluh juta rupiah),Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan Rp2.560.000.000,00 (dua milyarlima ratus enam puluh juta rupiah) dari sebesar Ro17.500.000.000,00 (tujuhbelas milyar lima ratus juta rupiah) atau setidaktidaknya sekitar jumlah itu dariPAHRI AZHARI selaku Bupati Musi Banyuasin periode 20122017

Kolonel Wahid Udin No. 258 Sekayu MusiBanyuasin, PAHRI AZHARI selaku Bupati Kabupaten Musi Banyuasinperiode 20122017 menyerahkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) danPrioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2015 kepada DPRDKabupaten Musi Banyuasin.~ Pada sekitar bulan Januari 2015 bertempat di Kantor DPRD KabupatenMusi Banyuasin diadakan rapat internal DPRD yang dihadiri oleh 4(empat) Pimpinan yaitu RAYMON ISGKANDAR, DARWIN AH, ISLANHANURA dan AIDIL FITRI serta 8 (delapan) Ketua Fraksi yaitu