Ditemukan 200 data
382 — 114
Bahwa Termohon merasa heran dan bingung kenapa Pemohon ikutmengatur dokumen apa yang perlu atau tidak perlu diajukan oleh Termohon dalampemeriksaan dan persidangan Arbitrase tersebut, karena hal tersebut sepenuhnyaadalah hak dari Termohon untuk mengajukan dokumen mana yang dirasa perluatau tidak perlu untuk diajukan dalam persidangan;3.6.2.
23 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f UndangUndang PPN, dapat diambil kesimpulan bahwa selainpenyerahan di dalam negeri, penyerahan ekspor jugadikenakan PPN dan untuk menguji kepatunhan pemenuhankewajiban perpajakan Wajib Pajak, Direktur JenderalPajak sesuai dengan Pasal 12 ayat (8) UndangUndangKUP berwenang untuk menetapkan besarnya pajak yangterutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atauketerangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalamSurat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar;3.6.2
27 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Unit Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;Bahwa dalam Unit Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawitini Termohon Peninjauan Kembali (Ssemula PemohonBanding) melakukan penyerahan TBS yang diserahkankepada pihak luar maupun pihak dalam yaitu ke unitPengolahan Kepala Sawit;Bahwa atas penyerahan TBS (TBS termasuk dalam daftarjenis barang Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 31) olehUnit Perkebunan Kelapa Sawit, dibebaskan dari pengenaanPPN;3.6.2.
280 — 455 — Berkekuatan Hukum Tetap
Apabila terpenuhi barulah unsurpelaku usaha dapat terbukti.UNSUR PERSEKONGKOLAN.Bahwa yang dimaksud persekongkolan atau konspirasi usaha adalahbentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelakuusaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutanbagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol.Bahwa pada halaman 29 angka 3.6.2. putusan TermohonKeberatan, menyatakan unsur bersekongkol unsur pihak lain, unsurmengatur dan atau menentukan pemenangan tender.
Mestinyaketiga unsur tersebut dipisahpisah dan diurai secara tersendiri :Hal ini bisa dilihat dari halaman 29, angka 3.6.2. yang berbunyi :Bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan ataumenentukan pemenang tender.Dari definisi di atas, maka sangatlah jelas bahwa elemen utamadalam unsur bersekongkol adalah kerjasama yang bersifat kolusifdilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain , oleh karenanyauntuk dapat membuktikan adanya suatu perbuatan bersekongkolharuslah dibuktikan dengan adan suatu
Dinas Penerangan Jalan Umum dan SaranaJaringan Utilitas Propinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2005,khususnya yang terkait dan yang dilakukan oleh PemohonKeberatan, jelas tidak ada persekongkolan.Dalam putusan Termohon Keberatan No. 20/KPPUL/2005,tidak pula menyebutkan dalam kategori persekongkolan apaPemohon Keberatan terbukti secara sah dan meyakinkan.Dimana unsur pihak lain, unsur mengatur dan atau menentukanpemenangan tender digabung menjadi satu sebagaimana yangdisebutkan pada halaman 29 angka 3.6.2
70 — 66
pewaris (H.Jumaah) meninggal duniatanggal 03012014 du dusun Dasan Luah, Desa Selbung Ketangga,Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dan semasa hidupnyakawin empat (4) kali, istri pertama INAQ ADI, istri ke dua NURAINI, istrike tiga KENOK / INAQ WAHYU dan istri ke empat JUMESAH/ KECAHserta meninggalkan harta warisan berupa : 3.a. sebidang tanah yangdiatasnya berdiri sebuah bangunan rumah berlantai 2 (dua), 3.b. 2jenis usaha emas yang terdiri dari 3.6.1. emas 700 yang tokonyabernama MANDIRI dan 3.6.2
40 — 4
Tanah/bangunan rumah yang terletak di Kabupaten Sidoarjo.3.6.2. Rumah/ tanah yang terletak di Kabupaten Sidoarjo.3.6.3. Tanah/ rumah yang terletak di Kecamatan Sidoarjo KabupatenSidoarjo.3.6.4. Mobil Daihatsu, TERIOS No. Pol. XXXX.3.6.5. Mobil Daihatsu, Ayla No. Pol. XXXX.3.6.6. Mobil Daihatsu, Ayla No. Pol. XXXX.3.6.7. Mobil Daihatsu, Xenia No. Pol.
56 — 7
XXXXX,atas nama XXXXXi, bahan bakar Bensin;3.6 Barangbarang bergerak lainnya:3.6.1 Satu unit TV LED ukuran 55 inc.3.6.2 Satu unit TV LED ukuran 24 inc;3.6.3 Satu stel sofa depan;3.6.4 Satu buah springbed;3.6.5 Satu stel meja makan;3.6.6 Satu stel sofa tengah;3.6.7 Satu buah kulkas;3.6.8 Satu buah lemari;Adalah harta bersama (harta gono gini) dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat,yang belum dilakukan pembagian;7.
116 — 74
Soetomo; Sebelah Selatan: Gang Tirta Belong;e menyatakan gugatan Para Penggugat DalamRekonpensi untuk selebihnya tidak dapat diterima;Dalam Konpensi/ Rekonpensi :e menghukum Penggugat Dalam Konpensi/ TergugatDalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 1.041.000, (satu juta empat puluh saturidu rupiah);3.6.2.
34 — 5
Uang bunga 2 (dua) bulan Rp300.000,00 (tiga ratus riburupiah).3.6.2. Uang Notaris Rp300.000,00 (tiga ratus riburupiah).3.6.3. Uang Hangus Rp300.000,00 (tiga ratus riburupiah).3.6.4. Uang Kepala Kampung Rp50.000,00 (lima puluh riburupiah).Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 117/Pdt.G/2014/PN.PlgOleh karena itu, Tergugat merasa telah ditipu, diperdaya, dandiperas Penggugat, maka pada hari itu juga, Tergugat datang keKantor Notaris Ny.
Pembanding/Penggugat IX : Ny. JUJU JUARIAH Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Penggugat VII : ASEP SAEPUDIN Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Penggugat V : Ny. DEVY RIZKYAH Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Penggugat III : ARTI ANNISA Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Penggugat I : MAMAN SUPARMAN Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Penggugat VIII : DIK DIK JAELANI Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Penggugat VI : MOHAMMAD NAUFAL AL ALAUDDIN Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Pembanding/Penggugat IV : UJANG BAHRIANTO Diwakili Oleh : H. ASEP HERI KUSMAYADI, SH.
Terbanding/Tergugat II : ADE SUJANA ahli waris almarhum KARSIDI
Terbanding/Tergugat V : FIRDAUS ahli waris almarhumah Ny. PIROH
Terbanding/Tergugat III : Ny. IDA ROYANI ahli waris almarhum AMIR
Terbanding/Ter
76 — 16
MOHAMMAD NAUFAL ALALAUDDIN (selakuPEMBANTAH VI):3.6.2. MOHAMMAD ILHAM FADILLAH(dibawah umur);3.6.3. MOHAMMAD FAWAZ DIYYANNUDDIN(dibawah umur) ;3.7. ASEP SAEPUDIN(selaku PEMBANTAH VII) ;3.8. DIK DIK JAELANI (Selaku PEMBANTAH VIII) ;3.9. Ny. JUJU JUARIAH(Selaku PEMBANTAH IX) ;. Bahwa, PARA TERBANTAH pada tanggal 22 Mei 2017, telahmengajukan Permohonan Eksekusi melalui Kepaniteraan PengadilanNegeri Ciamis Klas 1B, sesuai register perkara No.01/Pdt.G/1986/PN.Cms., jo. No. : 29/Pdt/1987/PT.Bdg., jo.
27 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Unit Kegiatan Usaha Perkebunan Kelapa Sawit;Bahwa dalam Unit Kegiatan Usaha Perkebunan KelapaSawit ini Termohon Peninjauan Kembali (semula PemohonBanding) melakukan penyerahan TBS yang diserahkankepada pihak luar maupun pihak dalam yaitu ke unitPengolahan Kepala Sawit;Bahwa atas penyerahan TBS (TBS termasuk dalam daftarjenis barang Lampiran PP 31) oleh Unit Perkebunan KelapaSawit, dibebaskan dari pengenaan PPN;3.6.2.
36 — 12
DEVI bin ISWANDI mendapat 0,582858 % bagian dari hartawarisan ISWANDI bin YUSUF;3.6.2. DEBI binti ISWANDI mendapat 0,291429 % bagian dari hartawarisan ISWANDI bin YUSUF;3.6.3. DELLY binti ISWANDI mendapat 0,291429 % bagian dari hartawarisan ISWANDI bin YUSUF;3.6.4. DEPTI binti ISWANDI mendapat 0,291429 % bagian dari hartawarisan ISWANDI bin YUSUF;3.6.5. DEKKY bin ISWANDI mendapat 0,582858 % bagian dari hartawarisan ISWANDI bin YUSUF;397 3.7.
20 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 723/B/PK/PJK/2016Oe 7s3. 8.diserahkan kepada pihak luar maupun pihak dalam yaituke unit Pengolahan Kepala Sawit.Bahwa atas penyerahan TBS (TBS termasuk dalamdaftar jenis barang Lampiran PP 31) oleh UnitPerkebunan Kelapa Sawit, dibebaskan dari pengenaanPPN.3.6.2.
24 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yangnyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaituCrude Palm Oil (CPO), dapat dikreditkan;3.6.2. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yangnyatanyata digunakan untuk kegiatan menghasilkanbarang hasil pertanian yang atas penyerahannyadibebaskan dari pengenaan PPN, yaitu TBS, tidak dapatdikreditkan;3.6.3.
96 — 49
HUSIN SALIM ALAYDRUS (anak laki lakidari isteri kedua) / Tergugat VI ;Menetapkan menurut hukum ahli waris dari SECHAALAYDRUS yang mendapat bagian adalah sebagaiberikut : 3.6.1. dr.AMINAH ALAYDRUS (anak = perempuan)Pengugat V; 3.6.2. Ir.AHMAD ALAYDRUS (anak laki laki)Pengugat VI: 3.6.3. dr.CHATIJAH ALAYDRUS (anak perempuan)Pengugat VII ;3.6.4. SAKINAH ALAYDRUS (anak perempuan)Pengugat VIII ; 3237.3.6.5.
88 — 10
A pada point 1.4 tersebut sebagaimana diuraikan diatas maka MajelisHalaman 51 dari 63 Putusan Nomor 2/Padt.G/2014/PN.Prm52Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan eksepsi Tergugat C point 3.5juga dinyatakan tidak beralasan dan haruslah ditolak;3.6.1 Eksepsi tentang Gugatan penggugat kabur (exceptio Obscuur Libel) karenagugatan Penggugat termasuk kedalam ranah ranah Peradilan Tata UsahaNegara telah dipertimbang dalam putusan sela maka eksepsi tersebut tidakakan dipertimbangkan lebih lanjut;3.6.2
Majelis Hakimberpendapat bahwa mengenai besaran jumlah ganti rugi yang dimintakanoleh Penggugat hal tersebut merupakan asumsi atau perkiraan biaya yangdimintakan oleh Penggugat kepada para tergugat apabila dalam perkara aquopenggugat adalah sebagai pihak yang menang maka dengan tidakdisebutkannya besaran ganti rugi yang dimintakan oleh Penggugat dari awaltidaklah menyebabkan kaburnya suatu gugatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelisberkesimpulan Eksepsi Tergugat C angka 3.6.2
195 — 226
3.6.2.Cecep Abdurojak bin Endang Roba3.6.3.Siti Jubaedah binti Endang Roba!3.6.4.Dani Komarudin bin Endang Roba'i (dan telah meninggaldunia pada hari Rabu tanggal 10 Mei 1998) yangkedudukan warisnya digantikan pula oleh anaknya, yaitu :3.6.4.1.Dani Komarudin3.6.5.Neng Siti Sarah binti Endang Roba'i3.6.6.Heri Ridwan bin Endang Roba3.6.7.Kusnadi bin Endang Roba!
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf f UndangUndang PPN, dapat diambil kesimpulan bahwa selainpenyerahan di dalam negeri, penyerahan ekspor jugadikenakan PPN dan untuk menguji kepatuhan pemenuhankewajiban perpajakan Wajib Pajak, Direktur JenderalPajak sesuai dengan Pasal 12 ayat (8) UndangUndangKUP berwenang untuk menetapkan besarnya pajak yangterutang apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atauketerangan lain, pajak yang dihitung dan dilaporkan dalamSurat Pemberitahuan yang bersangkutan tidak benar;3.6.2
71 — 0
Usman, (anak laki-laki kandung), (anak kelima laki-laki kandung), dengan meninggalkan 1 (satu) orang isteri dan 2(dua) orang anak yang bernama;
3.6.1. Siti Ayuni ( isteri ahli waris pengganti);
3.6.2. A.Taufik Bin Abdul Aziz (anak laki-laki kandung /ahli waris Pengganti;
3.6.3. A.Ruslani Bin Abdul Aziz (anak laki-laki kandung /ahli waris Pengganti;
3.7.Salamah Binti H.
26 — 5
Hal itu yang membuat hati anakanak Pemohon sedih dan kecewa atas sikap Pemohon yang inginmemutuskan hubungan dengan anakanaknya lagi, dan dari siniTermohon beranggapan bahwa Pemohon tidak menyanyangi anakanaknya lagi.3.6.2 Gugatan rekonvensiMenimbang bahwa dalam jawaban atas permohonan Pemohon,Termohon juga mengajukan gugatan rekonpensi secara lisan yang padapokoknya sebagai berikut:1. Nafkah iddah selama 3 bulan Rp. 3.000.000,(tiga juta rupiah)2.