Ditemukan 189 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 13-08-2015 — Putus : 17-11-2015 — Upload : 10-02-2016
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor 184/Pdt.G/2015/PA.Mbl
Tanggal 17 Nopember 2015 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
187
  • Apabila Majelis Hakimberpendapat lain mohonputusan yang seadiladilnya;3.8 Replik dalam konvensi dan jawaban rekonvensiBahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatandalam rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi telah mengajukanreplik dalam konvensi dan jawaban rekonvensi sebagai berikut:3.8.1 Replik konvensi. Bahwa Pemohon menolakseluruh dalil Termohon, kecualimengenai halhal yang diakuioleh Termohon secara tegasdan tidak bertentangan denganpendirian Pemohon;.
Register : 15-01-2018 — Putus : 13-03-2018 — Upload : 02-04-2018
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor 0037/Pdt.G/2018/PA.Mbl
Tanggal 13 Maret 2018 — Pemohon:
Sutiyo Prayetno bin Sutoyo
Termohon:
Sri Suhartinah binti E Sutrisno
128
  • nafkah anak) yang bernama Putri Nada Cantika dan LuckyPrayoga tersebut kepada Penggugat sampai anak tersebut dewasa atauberumur 21 tahun minimal sejumlah Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah)per bulan.Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yangseadiladilnya (Et aequo et bono)3.8 Replik Pemohon dan Jawaban RekonvensiBahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukanrepliknya mengenai perkara konvensi dan Pemohon sebagai TergugatRekonpensi mengajukan jawaban rekonpensi;3.8.1
Putus : 23-11-2016 — Upload : 15-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1488/B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. WINDU NABATINDO LESTARI
3418 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa berdasarkan ketentuan PP 31 dan KMK575, jelasdisebutkan bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu(integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutangPPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yangatas penyerahannya terutang PPN, maka:3.8.1. Pajak Masukan atas perolehan BKP atau JKP yangnyatanyata untuk kegiatan menghasilkan BKP, yaituCrude Palm Oil (CPO), dapat dikreditkan;3.8.2.
Putus : 16-01-2014 — Upload : 06-03-2014
Putusan PN MARISA Nomor 13/Pdt.G/2013/PN.Mrs
Tanggal 16 Januari 2014 — - Ir. Haji TONTON JASSIN, Dkk sebagai Para Penggugat melawan LISNA BULONGGODU alias NoU (Ahli waris almarhum Hakoe Bulonggodu alias Ba Ita KoE), Dkk sebagai Para Tergugat
7126
  • Hadji Jassin (almarhumah) yang tempatnya digantikan oleh 6 oranganak unaknya selaku ahli waris pengganti yaitu :3.8.1. Miss Rahma Jassin3.8.2. Jusuf Jassin3.8.3. Mirwan Jassin3.8.4. Ina.............Hal. 5 dari hal 36 Put Nomor :13/Padt.G/2013/PN.MrsPa3.9.
Register : 16-03-2016 — Putus : 07-06-2016 — Upload : 27-03-2019
Putusan PA MUARA BULIAN Nomor 0076/Pdt.G/2016/PA.Mbl
Tanggal 7 Juni 2016 — Penggugat melawan Tergugat
1412
  • (lima juta rupiah)/bulan;2.38 Menuntut agar Pemohon mengurus Akta Kelahiran anak yangbernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya;3.8 Replik PemohonBahwa dari Jawaban Termohon Konvensi dan Gugat Balik (Rekonvensi)ggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi telah mengajukan Replik danJawaban atas Gugatan Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:3.8.1 Replik Pemohon KonvensiBahwa Pemohon mengajukan replik sebagai berikut:Bahwa pada dasarnya Pemohon
Putus : 19-07-2017 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1352/B/PK/PJK/2017
Tanggal 19 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT JAWA POS
8419 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 1352/B/PK/PJK/20173.8.Bahwa berdasarkan faktafakta dan peraturan perundangundangan di atas, Majelis beroendapat bahwa pemuatan kontenberita oleh Koran Radar tersebut, bukan merupakan pemberiancumacuma oleh Pemohon Banding sebagaimana dimaksudPasal 1A ayat (1) huruf d UndangUndang Pajak PertambahanNilai sehingga tidak termasuk pengertian penyerahan BarangKena Pajak;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berpendapat bahwapendapat Majelis tersebut di atas tidak tepat, berdasarkan halhal sebagai berikut:3.8.1
Putus : 14-06-2017 — Upload : 19-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 694/B/PK/PJK/2017
Tanggal 14 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PTPERKEBUNAN MILANO
2716 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding), dapat dipisahkan ataudiketahui dengan pasti Pajak Masukan yang digunakan untukUNIT/divisi perkebunan (kelapa sawit);Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (Semula PemohonBanding) bergerak dalam bidang usaha Perkebunan KelapaSawit dan Industri Minyak Kelapa Sawit, dan berdasarkan datadan keterangan yang disampaikan oleh Termohon PeninjauanKembali (Semula Pemohon Banding) serta data/dokumenpemeriksaan, kegiatan masingmasing unit usaha diketahuisebagai berikut:3.8.1
Register : 20-03-2013 — Putus : 16-04-2013 — Upload : 24-09-2013
Putusan PT PALEMBANG Nomor 44/PID/2013/PT.PLG
Tanggal 16 April 2013 —
3217
  • satu) lembar baju anakanak warna hitam merk batman;3.2.1(satu) lembar kaos warna merah yang terdapat kotak ked I dibagianbelakang bertuliskan Baby Love;3.3.1 (satu) lembar jaket warna abuabu bertuliskan Cute Mini;3.4.1 (satu) buah sandal wama hitam;3.5.1 (satu) buah sandal anakanak warna kuning merk spiderman;3.6.1 (satu) buah HP type 000 yang dibungkus dengan kondom orange;3.7.1 (satu) unit HP nokia X3 warna eesing hitam dengan Nomor082182292906; dikembalikan kepada keluarga yaitu Bapak ZamMasari;3.8.1
Putus : 13-07-2012 — Upload : 12-07-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 167 K/AG/2012
Tanggal 13 Juli 2012 — Hj. SITI ARBAYAH binti H. ANANG IDRIS DKK VS 1. SAIFUDDIN NOOR bin H. A. JUNAID NOOR DKK
3532 Berkekuatan Hukum Tetap
  • para Pembanding dalam memori bandingnya tidaklah perludipertimbangkan lebih lanjut karena telah dipertimbangkan olehhakim tingkat pertama dengan tepat dan benar, hal ini sesuaidengan Yurisprudensi Makamah Agung Republik Indonesiatanggal 06 April 1955 No. 247K/Sip/1953 yang mengabstraksikan:pahwa hakim banding tidak wajib meninjau satu persatu dalilyang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajibmeninjau satu persatu segala pertimbangan hakimtingkatpertama*;Bantahan para Pemohon Kasasi:3.8.1
Register : 18-05-2016 — Putus : 06-12-2016 — Upload : 22-07-2019
Putusan PA MUARA SABAK Nomor 127/Pdt.G/2016/PA.MS
Tanggal 6 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
4411
  • kebunselama 8 bulan dalam penguasaan Tergugat tersebut dibagi duamasingmasing setengah bagian untuk Penggugat dan Tergugat;Dalam Rekonvensi: Bahwa Penggugat tidak mempermasalahkan ANAK II akan ikutPenggugat ataupun Tergugat, hal tersebut terserah dengan ANAK II ,namun jika ANAK II memilih ikut dengan Penggugat, makaPenggugat tetap menuntut Tergugat sebagai ayah dari ANAK IIuntuk membayar nafkah anak tersebut sebesar Rp100.000,00 (seratusribu rupiah) perhari sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;3.8.1
Register : 04-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1487 B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WINDU NABATINDO LESTARI;
2915 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak dapat dikreditkan sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) KMK575 dan penjelasannya, sertaPasal 16B ayat (3) UU PPN.Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 1487 B/PK/PJK/20163.10.Bahwa berdasarkan ketentuan PP 31 dan KMK575, jelasdisebutkan bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu(integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutangPPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yangatas penyerahannya terutang PPN, maka:3.8.1
Putus : 20-07-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 615/B/PK/PJK/2016
Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TOYOTA TSUSHO INDONESIA
2918 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya berpendapat Imbalan3.8.Jasa yang diterima oleh Termohon Peninjauan Kembali tidakdikenakan PPN, dengan demikian koreksi Pemohon PeninjauanKembali sebesar Rp.4.039.844.475,00 tidak dapat dipertahankandengan amar pertimbangan sebagaimana tercantum dalam poinV.1 diatas:Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan denganpendapat Majelis Pengadilan Pajak tersebut dengan alasanalasansebagai berikut:3.8.1.
Register : 04-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1479 B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WINDU NABATINDO LESTARI;
3416 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tertentu. yang bersifat strategis yang dibebaskanpengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) KMK575 dan penjelasannya, sertaPasal 16B ayat (3) UU PPN.Bahwa berdasarkan ketentuan PP 31 dan KMK5/75, jelasdisebutkan bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu(integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutangPPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yangatas penyerahannya terutang PPN, maka:3.8.1
Register : 04-10-2016 — Putus : 23-11-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1480 B/PK/PJK/2016
Tanggal 23 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. WINDU NABATINDO LESTARI;
3328 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tertentu. yang bersifat strategis yang dibebaskanpengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) KMK575dan penjelasannya, serta Pasal16B ayat (3) UU PPN.Bahwa berdasarkan ketentuan PP 31 dan KMK575, jelasdisebutkan bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu(integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutangPPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yangatas penyerahannya terutang PPN, maka:3.8.1
Register : 20-07-2018 — Putus : 29-11-2018 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 52 P/HUM/2018
Tanggal 29 Nopember 2018 — TARSISIUS SJUKUR, SS VS KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI;
205190 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PenetapanPeraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota MenjadiUndangUndang (selanjutnya disebut UU Pilkada), Pasal 157 ayat(4) UU Pilkada serta Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK5/2017;2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonansebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU Pilkadadan Pasal 7 ayat (2) huruf b PMK 5/2017;3.8 Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamahmempertimbangkan sebagai berikut:3.8.1
Register : 22-01-2024 — Putus : 13-02-2024 — Upload : 13-02-2024
Putusan PA PAMEKASAN Nomor 38/Pdt.P/2024/PA.Pmk
Tanggal 13 Februari 2024 — Pemohon melawan Termohon
4861
  • Hamid, yaitu:

    3.8.1. Hafidurahman bin Hamiduddin alias Haji Hamiduddin ( Pemohon X );

    3.8.2. Sitti Kamilia alias Hj. Siti Kamilia, S.Psi. binti H. Hamiduddin alias Haji Hamiduddin ( Pemohon XI );

    3.8.3. Mohammad Nasiruddin bin Hamiduddin alias Haji Hamiduddin ( Pemohon XII );

    3.8.4.

Register : 10-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BULUH CAWANG PLANTATIONS;
3530 Berkekuatan Hukum Tetap
  • tertentu. yang bersifat strategis yang dibebaskanpengenaan PPN, tidak dapat dikreditkan sebagaimana diaturdalam Pasal 2 ayat (1) KMK575 dan penjelasannya, sertaPasal 16B ayat (3) UU PPN;Bahwa berdasarkan ketentuan PP 31 dan KMK575, jelasdisebutkan bahwa untuk perusahaan kelapa sawit yang terpadu(integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yangmenghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutangPPN dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yangatas penyerahannya terutang PPN, maka:3.8.1
Putus : 24-01-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1706 K/Pid.Sus/2013
Tanggal 24 Januari 2014 — Ir. GUNAWAN
241240 Berkekuatan Hukum Tetap
  • hal ini tidak dapat dibuktikan bahwa softuaresoftvare yang tidakberlisensi/software yang tidak asli berasal dari perouatanpenggandaan software asli yang dilakukan oleh Terdakwa/Pemohon Kasasi;Bahwa Hakim telah jelasjelas mengabaikan atau setidaknyatidak mau mendengarkan serta TIDAK memperhatikan secaraseksama dan cermat keterangan para ahli yang disampaikan dimuka persidangan dalam menjelaskan riwayat dan kontekspemahaman yang semestinya dari pasal a quo yang didakwakantersebut, sebagai berikut :3.8.1
Register : 12-03-2018 — Putus : 19-11-2018 — Upload : 03-12-2018
Putusan PN DEPOK Nomor 52/Pdt.G/2018/PN DPK
Tanggal 19 Nopember 2018 — Penggugat:
1.WARSINAH
2.DESI RATNA Binti Uding
Tergugat:
PT. GRAHA PERDANA INDAH
Turut Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia cq. Camat Kecamatan Bojongsari
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq Lurah Keluraham Curug
3.kepala Kantor Pertanahan kota Depok
605802
  • Bahwa atas perbuatan PARA TERGUGAT REKONPENSI diatasmengakibatkan PENGGUGAT REKONPENSI mengalami kerugianbaik materiil maupun Immateril, apabial dirinci sebagai berikut :3.8.1.
Register : 08-04-2021 — Putus : 20-05-2021 — Upload : 02-06-2021
Putusan PT MATARAM Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR
Tanggal 20 Mei 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : I N. WASITA TRIANTARA, SH., M.Hum
Terbanding/Terdakwa : H. HUSNAN, S.H.
173134
  • 913.68 43,032.90 P39,318,300.07Rp.3.7.3 List Kayu Profil 4x4 M' 840.36 36,632.75 F30,784,697.793.8 PEKERJAAN PENGECATANRp.3.8.1 Cat Tembok dan Kolom M? 69.12 43,539.25 P3,009,432.96Rp.3.8.2 Cat Plafond M? 913.68 43,539.25 P39,780,941.94Rp.3.8.3 Cat Kayu M? 80.17 118,442.63 P9,495,545.254 BANGUNAN TEMBOK PAGAR SAMPING (71,50+60,00=131,50 M)4.1 PEKERJAAN TANAH DAN PASIRRp.4.1.1 Galian Tanah M?
    913.68 43,032.90 F39,318,300.07Rp.3.7.3 List Kayu Profil 4x4 M' 840.36 36,632.75 P30,784,697.793.8 PEKERJAAN PENGECATANRp.3.8.1 Cat Tembok dan Kolom M? 69.12 43,539.25 P3,009,432.96Rp.3.8.2 Cat Plafond M? 913.68 43,539.25 P39,780,941.943.8.3 Cat Kayu M? 80.17 118,442.63 Rp. Halaman 60 dari 179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR 9,495,545.25 4 BANGUNAN TEMBOK PAGAR SAMPING (71,50+60,00=131,50 M)4.1 PEKERJAAN TANAH DAN PASIRRp.4.1.1 Galian Tanah M?
    913.68 43,032.90 P39,318,300.07Rp.3.7.3 List Kayu Profil 4x4 M' 840.36 36,632.75 P30,784,697.793.8 PEKERJAAN PENGECATANRp.3.8.1 Cat Tembok dan Kolom M? 69.12 43,539.25 P3,009,432.96 Halaman 133 dari i179 hal Putusan Nomor 5/PID.TPK/2021/PT MTR Rp. 3.8.2 Cat Plafond M? 913.68 43,539.2539,780,941.94Rp.3.8.3 Cat Kayu M? 80.17 118,442.63 P9,495,545.254 BANGUNAN TEMBOK PAGAR SAMPING (71,50+60,00=131,50 M)4.1 ) PEKERJAAN TANAH DAN PASIR47,625.0 Rp.4.1.1 Galian Tanah M?
    913.68 43,032.90 P39,318,300.07Rp.3.7.3 List Kayu Profil 4x4 M' 840.36 36,632.75 P30,784,697.793.8 PEKERJAAN PENGECATANRp.3.8.1 Cat Tembok dan Kolom M? 69.12 43,539.25 P3,009,432.96Rp.3.8.2 Cat Plafond M? 913.68 43,539.25 739,780,941.94Rp.3.8.3 Cat Kayu M? 80.17 118,442.63 P9,495,545.254 BANGUNAN TEMBOK PAGAR SAMPING (71,50+60,00=131,50 M)4.1 ) PEKERJAAN TANAH DAN PASIRRp.4.1.1 Galian Tanah M?