Ditemukan 125 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1006/B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE Ltd vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3120 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1006/B/PK/PJK/2015Overhead From Abroad dengan menambah hutang perusahaan denganGenting Oil & Gas Sdn.
Register : 02-03-2018 — Putus : 20-03-2018 — Upload : 23-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1 P/PAP/2018
Tanggal 20 Maret 2018 — H. MARTEN A. TAHA, SE., MEC.DEV.,DK VS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA GORONTALO;
13111203 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Peraturan Pemerintah Australia tersebut mengatur sebagaiberikut:Section 1, Introduction, halaman 4: ..At Australian missionsoverseas, DFAT notarial related services include witnessing ofsignatures, certifying copies of documents intended for use either inAustralia or abroad....
Register : 16-10-2015 — Putus : 01-12-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 984 B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
2115 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Perhitungannya adalah Pembebananbiaya eksplorasi/overhead from abroad dengan menambah hutangperusahaan dengan Genting Oil & Gas Sdn. Bhd., sesuai data ledger milikWajib Pajak;2. Bahwa Pemeriksa tidak setuju dengan Surat Menteri Keuangan Nomor S604/MK.017/1998 tertanggal 24 November 1998 (Lampiran 13) yangmenyatakan bahwa PPN atas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah PabeanHalaman 5 dari 28 halaman.
Putus : 01-12-2015 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 997/B/PK/PJK/2015
Tanggal 1 Desember 2015 — BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE LTD vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
3414 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Perhitungannya adalah Pembebananbiaya eksplorasi/Overhead from abroad dengan menambahhutangperusahaan dengan Genting Oil & Gas Sdn. Bhd., sesuai data ledger milikWajib Pajak;2. Bahwa Pemeriksa tidak setuju dengan Surat Menteri Keuangan No.
Putus : 21-12-2015 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1028/B/PK/PJK/2015
Tanggal 21 Desember 2015 — BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE LTD vs. BUT AWE (NORTHWEST NATUNA) PTE LTD
2813 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar koreksinyaadalah UndangUndang No. 17 Tahun 2000tentang Perubahan Ketiga atasUndangUndang NO.7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (UU PPh).Dasar Perhitungannya adalah Pembebanan biaya eksplorasi/Overheadfrom abroad dengan menambah hutang perusahaan dengan Genting Oil &Gas Sdn. Bhd., sesuai data ledger milik Wajib Pajak;2. bahwaPemeriksa tidak setuju dengan Surat Menteri Keuangan No.
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1279 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
3925 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk Masa Pajak April 2009 jumlahkoreksi DPP PPN adalah sebesar USD 1,691 ,753, (Rp18.331.838.976,);Bahwa berdasarkan Report 11 FQR 4Th Quarter 2009 yang dilaporkan keBP Migas diketahui terdapat biaya overhead from abroad (actual) Tahun2009 sebesar USD 22,109 (dalam ribuan) yang merupakan alokasi biayaoverhead Kantor Pusat;Bahwa berdasarkan surat keberatan, Wajib pajak mengajukan keberatandengan alasan yang intinya sebagai berikut:a) Biaya overhead allocation bukan merupakan objek PPN.b) Berdasarkan
Putus : 13-02-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 12 /B/PK/PJK/2017
Tanggal 13 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
4345 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk Masa Pajak Januari 2009 jumlahkoreksi DPP PPN adalah sebesar USD 1.648.783, (Rp18.502.308.020,);Bahwa berdasarkan Report 11 FQR 4Th Quarter 2009 yang dilaporkan keBP Migas diketahui terdapat biaya overhead from abroad (actual) tahun2009 sebesar USD 22,109 (dalam ribuan) yang merupakan alokasi biayaoverhead Kantor Pusat;Bahwa berdasarkan surat keberatan, Wajib pajak mengajukan keberatandengan alasan yang intinya sebagai berikut:a) Biaya Overhead Allocation bukan merupakan objek PPN.b) Berdasarkan
Register : 29-09-2016 — Putus : 16-11-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 510/Pdt.G/KPPU/2016/PN JKT PST
Tanggal 16 Nopember 2016 — Toray Advance Materials Korea Inc,Cs >< Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia (“KPPU”)
523193
  • The United States has given these laws anextraterritorial effects to extend to allege monopolistic agreement governingtrade and commerce abroad whose effects, however remote, is felt in theUnited States.....Terjemahan:Kedaultan negara dan yurisdiksi terhubung dengan wilayahnya.
Putus : 19-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1589/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT CHEVRON PACIFIC INDONESIA
4022 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk Masa Pajak November 2009 jumlah koreksi DPPPPN adalah sebesar USD 916,979, (Rp8.660.862.877, ):Bahwa berdasarkan Report 11 FQR 4Th Quarter 2009 yang dilaporkanke BP Migas diketahui terdapat biaya overhead from abroad (actual) tahun2009 sebesar USD 22,109 (dalam ribuan) yang merupakan alokasi biayaoverhead Kantor Pusat:Bahwa berdasarkan surat keberatan, Wajib pajak mengajukan keberatandengan alasan yang intinya sebagai berikut :a) Biaya overhead allocation bukan merupakan objek PPN.b) Berdasarkan
Register : 26-03-2021 — Putus : 27-04-2021 — Upload : 27-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 95/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 27 April 2021 — Pembanding/Penggugat : PDT. ASAF TUNGGUL MARPAUNG
Terbanding/Tergugat I : PT. SUMATERA JAYA MEDIA
Terbanding/Tergugat II : T. HASYIMI, S.E
Terbanding/Tergugat III : INDRA GUNAWAN, S.E
Terbanding/Tergugat IV : R ANSAH
Terbanding/Tergugat V : GUNTUR TOGAB HAMONANGAN MARBUN
8347
  • Medan Selayang, Kota Medan, dan juga seorang Bishopberdasarkan rekomendasi dari The Senate of The Jerusalem Synod ofChurch in India and Abroad;2. Bahwa dalam menjalankan tugas sebagai Pendeta atau Gembala Sidangjemaat Gereja Indonesia Kegerakan, Penggugat tetap berpegang danberpedoman pada firman Tuhan Yesus Kristus;3.
Register : 17-04-2017 — Putus : 08-06-2017 — Upload : 11-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 816 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Juni 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. FREEPORT INDONESIA;
8360 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;Paragraf 6 Annex F Contract of Work, Rules for Computationof Income Tax"Selling, general, and administrative expense" in any year aredeductable from income and include, but are not limited to,management expenses, compensations fee for servicesrendered abroad, executive, salaries, communicationsexpenses, Ques and subscriptions, advertising and other sellingexpenses, public relation expenses, office expenses, marketingexpenses (but not unrelated product research), legal andauditing expenses and general
Putus : 19-12-2016 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1587/B/PK/PJK/2016
Tanggal 19 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
3119 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk Masa Pajak Desember 2009jumlah koreksi DPP PPN~ adalah sebesar USD 4,026,696,(Rp38.261.668.148,);Bahwa berdasarkan Report 11 FQR 4Th Quarter 2009 yang dilaporkan keBP Migas diketahui terdapat biaya overhead from abroad (actual) tahun2009 sebesar USD 22,109 (dalam ribuan) yang merupakan alokasi biayaoverhead Kantor Pusat;Bahwa berdasarkan surat keberatan, Wajib pajak mengajukan keberatandengan alasan yang intinya sebagai berikut :a) Biaya overhead allocation bukan merupakan objek PPN.b) Berdasarkan
Putus : 20-07-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1280 B/PK/PJK/2017
Tanggal 20 Juli 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA
16591 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk Masa Pajak Juli 2009 jumlahkoreksi DPP PPN adalah sebesar USD 1,673,259, (Rp16.804.958.452,00);Bahwa berdasarkan Report 11 FQR 4Th Quarter 2009 yang dilaporkan keBP Migas diketahui terdapat biaya overhead from abroad (actual) Tahun2009 sebesar USD 22,109 (dalam ribuan) yang merupakan alokasi biayaoverhead Kantor Pusat;Bahwa berdasarkan surat keberatan, Wajib pajak mengajukan keberatandengan alasan yang intinya sebagai berikut:a) Biaya overhead allocation bukan merupakan objek PPN.b) Berdasarkan
Register : 03-02-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 303 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA;
4446 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk Masa Pajak Mei 2009 jumlah koreksi DPP PPNadalah sebesar USD 1,663,003, (Rp17.186.141.614,);Bahwa berdasarkan Report 11 FQR 4Th Quarter 2009 yang dilaporkanke BP Migas diketahui terdapat biaya overhead from abroad (actual) tahun 2009sebesar USD 22,109 (dalam ribuan) yang merupakan alokasi biaya overheadKantor Pusat;Bahwa berdasarkan surat keberatan, Wajib pajak mengajukan keberatandengan alasan yang intinya sebagai berikut :a) Biaya overhead allocation bukan merupakan objek PPN;b) Berdasarkan
Register : 03-02-2017 — Putus : 08-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 302 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA;
4961 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk Masa Pajak Juni 2009 jumlah koreksi DPP PPNadalah sebesar USD 1,765,858, (Rp18.230.717.373,);Bahwa berdasarkan Report 717 FQR 4Th Quarter 2009 yang dilaporkanke BP Migas diketahui terdapat biaya overhead from abroad (actual) tahun 2009sebesar USD 22,109 (dalam ribuan) yang merupakan alokasi biaya overheadKantor Pusat;Bahwa berdasarkan surat keberatan, Wajib pajak mengajukan keberatandengan alasan yang intinya sebagai berikut:a) Biaya overhead allocation bukan merupakan objek PPN;b) Berdasarkan
Register : 17-10-2017 — Putus : 09-11-2017 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1953 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA;
4616 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Untuk Masa Pajak Oktober 2009 jumlah koreksi DPPPPN adalah sebesar USD 1,691,753, (Rp5.686.476.424,):Bahwa berdasarkan Report 11 FQR 4Th Quarter 2009 yang dilaporkanke BP Migas diketahui terdapat biaya overhead from abroad (actual) tahun 2009sebesar USD 22,109 (dalam ribuan) yang merupakan alokasi biaya overheadKantor Pusat;Halaman 4 dari 48 halaman.
Register : 08-06-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 351/PDT/2016/PT.DKI
Tanggal 7 September 2016 — THERESIA PIPIT WIDOWATI (ORANG TUA DARI MARC AAROON KROGNEN) >< YAYASAN JAKARTA INTERNASIONAL SCHOOL CS
230156
  • Merujuk pada doktrin hukum di atas, maka jelas dan tidak dapat dipungkiribahwa pemanggilan kepada TERGUGAT W yang dikirimkan oleh PengadilanNegeri Jakarta Selatan harus tunduk dan mengikuti tata cara prosedurpemanggilan di Denmark. n2 222 noe noe non enn nenPerlu disampaikan bahwa Denmark merupakan negara yang menjadi pihakdalam Convention on the Service Abroad of Judicial and ExtrajudicialDocuments in Civil or Commercial Matters of 15 November 1965, atau lebihdikenal dengan Hague Service Convention
Register : 11-10-2018 — Putus : 10-04-2019 — Upload : 26-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 237/G/2018/PTUN-JKT
Tanggal 10 April 2019 — PT. PETRONUSA BUMIBAKTI ; KEPALA SATUAN KERJA KHUSUS PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
256211
  • relating to the Contract Area including welllocation maps;submit to Pertamina copies of all such original geological,geophysical, drilling, well, production and other data and reports asit may compile during the term hereof;prepare and carry out plans and programs for industrial training andeducation of Indonesians for all job classifications with respect tooperations contemplated hereunder;m) have the right during the term hereof to freely lift, dispose of andexport its share of Crude Oil, and retain abroad
    Pertamina copies of all such original geological,geophysical, drilling, well, production and other data and reports asit may compile during the term hereof;Halaman 29 dari 158 halaman Putusan No.237 /G/2018/PTUNJKT) prepare and carry out plans and programs for industrial training andeducation of Indonesians for all job classifications with respect tooperations contemplated hereunder;m) have the right during the term hereof to freely lift, dispose of andexport its share of Crude Oil, and retain abroad
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1828 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
271227 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan Contractdimaksud tidak dapat melepaskan diri dalam doktrin hukum Lex specialisderograt legi generalis dan Lex Superior derogat Legi Inferiori, makaoverhead from abroad, technical services dan biaya yang timbul dari KantorPusat dalam rangka memenuhi kewajiban Kontraktor Bagi Hasil/ProductionSharing Contract (PSC) kepada Pemohon Banding sekarang PemohonPeninjauan Kembali tidak ditanggung oleh Pemerintah, sehingga MajelisHakim Agung menguatkan putusan Pengadilan Pajak a quo, karenaPemohon
Putus : 08-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1827 B/PK/PJK/2017
Tanggal 8 Nopember 2017 — BUT. CNOOC SES, LTD VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
21991 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Ketentuan Contract dimaksud tidak dapat melepaskan diridalam doktrin hukum Lex specialis derograt lex geralis dan Lex Superiorderogat Legi Inferior, maka overhead from abroad, technical services danbiaya yang timbul dari Kantor Pusat dalam rangka memenuhi kewajibanKontraktor Bagi Hasil/Production Sharing Contract (PSC) kepadaPemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali tidakditanggung oleh Pemerintah, sehingga Majelis Hakim Agung menguatkanputusan Pengadilan Pajak a quo, karena Pemohon Banding