Ditemukan 138071 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : - adat Perkawinan adat Tanah adat
Pengadilan PN KOTOBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 16-01-2017 — Putus : 31-07-2017 — Upload : 09-05-2018
Putusan PN KOTOBARU Nomor 5/Pdt.G/2017/PN.Kbr
Tanggal 31 Juli 2017 — YUNIRDAM, Dkk Vs. ROHIMAN TAHER DT. RAJO NAN PUTIAH, Dkk
116 — 27
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pertanahan
Register : 21-10-2022 — Putus : 08-12-2022 — Upload : 18-01-2023
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 593 K/TUN/2022
Tanggal 8 Desember 2022 — KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) GUNUANG diwakili oleh YURNALISMAN SYAM VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG PANJANG., II. PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG;;
189 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) GUNUANG diwakili oleh YURNALISMAN SYAM VS I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PADANG PANJANG., II. PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG;;
Pengadilan PN AMLAPURA Perdata
Register : 31-01-2022 — Putus : 12-07-2022 — Upload : 10-11-2022
Putusan PN AMLAPURA Nomor 37/Pdt.G/2022/PN Amp
Tanggal 12 Juli 2022 — Penggugat:
1.I Made Roya
2.I Nyoman Putu
3.I Ketut Sutapa
Tergugat:
1.Ni Luh Kari
2.Ni Komang Roya
3.Ni Wayan Sukasti
4.Ni Nyoman Suami
Turut Tergugat:
1.Ratri Koesumaningrum, S.H., M.Kn
2.Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karang Asem
240 — 91
  • li>
  • Menyatakan hukum Tergugat I sebagai seorang janda dari Almarhum I Ketut Kantun adalah bukan sebagai ahli waris dari Almarhum I Ketut Kantun dan hanya berhak menikmati hasil atas harta peninggalan Almarhum I Ketut Kantun selama masih hidup dan melaksanakan dharmanya sebagai janda;
  • Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I mengalihkan Sertipikat hak atas obyek sengketa dari atas nama I Ketut Kantun menjadi atas nama Ni Luh Kari adalah bertentangan dengan prinsip Hukum Adat
Pengadilan PN KABANJAHE Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 30-05-2016 — Putus : 15-08-2016 — Upload : 28-10-2016
Putusan PN KABANJAHE Nomor 175/PID.SUS/2016/PN.KBJ
Tanggal 15 Agustus 2016 — -Adat Ginting
202 — 70
  • Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adat Ginting dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; 5.
    -Adat Ginting
    PUTUSANNomor:175/Pid.Sus/2016/PNKbj.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Kabanjahe yang mengadili perkara pidanadengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkanputusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:Nama lengkap : Adat Ginting;Tempat lahir : Desa Kutagerat;Umur/Tanggal lahir : 50/11 Agustus 1966;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Kutagerat, Kecamatan Munthe, KabupatenKaro;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan :
    Bertani;Pendidikan : SD Kelas Il;Terdakwa Adat Ginting ditahan dalam tahanan rutan oleh:1.
    Menyatakan terdakwa Adat Ginting terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukummemiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif keduaPasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;2.
    Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adat Ginting dengan pidanapenjara selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan dan denda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah)dengan Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;3.
    Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Adat Ginting dengan pidanapenjara selama 8 (delapan) tahun dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabiladenda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjaraselama 6 (enam) bulan;3. Menetapbkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;5.
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum
Upload : 24-10-2016
Putusan PT MEDAN Nomor 497/PID.SUS/2016/PT-MDN
ADAT GINTING
70 — 70
  • ADAT GINTING
    PUTUSANNomor : 497/PID.SUS/2016/PTMDN.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara pidanadalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara Terdakwa :Nama lengkap : Adat Ginting;Tempat lahir : Desa Kutagerat;Umur/Tanggal lahir : 50/11 Agustus 1966;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Desa Kutagerat, Kecamatan Munthe, KabupatenKaro;Agama : Kristen Protestan;Pekerjaan :
    Bertani;Pendidikan : SD Kelas Il;Terdakwa Adat Ginting ditahan dalam tahanan rutan oleh :1.
    Menyatakan terdakwa Adat Ginting terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukantanaman sebagaimana dimaksud dalam dakwaan alternatif kKedua Pasal 112ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;2.
    Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Adat Ginting dengan pidana penjaraselama 5 (lima) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dandenda sebesar Rp. 800.000.000, (delapan ratus juta rupiah) dengan Subsidair6 (enam) bulan kurungan;3.
    Menyatakan Terdakwa Adat Ginting tersebutdi atas telah terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak denganmelawan hukum menguasaiNarkotika Golongan (satu) bukan tanaman jenisshabushabu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;2.
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Perdata
Register : 19-02-2020 — Putus : 04-03-2020 — Upload : 06-03-2020
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 2/Pdt.P/2020/PN Pts
Tanggal 4 Maret 2020 — Pemohon:
YAKOBUS ADAT
68 — 27

  • M E N E T A P K A N

    1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
    2. Menetapkan YAKOBUS ADAT sebagai Wali dari seorang anak yang bernama FERNANDO BARAGE ;
    3. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) ;
    Pemohon:
    YAKOBUS ADAT
    KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara perdata permohonanpada peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalampermohonan :YAKOBUS ADAT, tempat lahir di Gurung pada tanggal 10 Oktober 1963, lakilaki,Agama Katolik, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di DusunGurung Desa Gurung Kecamatan Seberuang KabupatenKapuas Hulu, untuk selanjutnya disebut sebagaibee eeeeeeeccceaeeeeeeseeesessaeeeeeeseceqaeeeeecseeeuaeeeeesecsaeeess PEMOHON
    Foto copy Kartu Keluarga atas nama Yakobus Adat No. 6106110404110009,yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Kapuas Hulu, diberi tanda P1 ;2. Fopto copy ljazah Sekolah Dasar atas nama Fernando Barage No. DN13 Dd0012611 yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 06 SingkawangSelatan Kota Singkawang, diberi tanda P2 ;3.
    Tanda Penduduk atas nama Yakobus Adat No.6106111010630001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu, diberi tanda P5 ;6. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6172KW060220200004 atasnama Sesarius Arianto dan Yureni Gima, yang dikeluarkan oleh DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang, diberi tanda P6 ;7. Foto copy Testimonium Matrimoni No. VII Anno 1997 / vol L.H fot 72 No.
    Sir1863, atas nama Yakobus Adat dan Bernadetha Linti, yang dikeluarkan olehGereja Santo Fidelis Sejiram, diberi tanda P7 ;8. Asli Surat Penyerahan Perwalian Anak tertanggal Februari 2020, diberi tandaP8 ;9.
    Menetapkan YAKOBUS ADAT sebagai Wali dari seorang anak yang bernamaFERNANDO BARAGE $;3. Membebankan biaya permohonan kepada pemohon sebesar Rp. 106.000,(seratus enam ribu rupiah) ;Demikianlah ditetapbkan pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020, olehVERONICA SEKAR WIDURI, S.H.,selaku Hakim Tunggal Pengadilan NegeriPutussibau dan Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yangterbuka untuk umum oleh Hakim tersebut,dibantu oleh RETNO WARDANI,S.H.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum Penghinaan
Putus : 22-09-2011 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 954/Pid.B/2011/PN.BB
Tanggal 22 September 2011 — -ELI ADAT PANGARIBUAN alias EDI
29 — 9
  • MENGADILI :- Menyatakan terdakwa ELI ADAT PANGARIBUAN alias EDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut ;- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;- Memerintahkan agar terdakwa tetap berada
    -ELI ADAT PANGARIBUAN alias EDI
    Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkaraperkarapidana pada tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusansebagai berikut dalam perkara terdakwa :Nama lengkap : ELI ADAT PANGARIBUAN alias EDI ;Tempat lahir : HutabalangMedan ;Umur / Tg. Lahir : 22 tahun/ 05 Juni 1988 ;Jenis kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia ;Tempat tinggal : Kompl. Permata Hijau Blok A No. 67 Rt.03 Rw.15Desa Jelegong Kec.
    Menyatakan terdakwa Eli Adat Pangaribuan bersalah melakukan tindakpidana Penggelapan Dalam Jabatan secara berlanjut sebagaimana diaturdalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 64 (1) KUHP.2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa Eli AdatPangaribuan dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan dikurangiselama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintahterdakwa tetap ditahan ;3.
    Setelah mendengarkan pembelaan dari terdakwa yang diajukan secara lisan yangpada pokoknya terdakwa memohon supaya Majelis Hakim menjatuhkan putusan yangseringanringannya , dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi ; Bahwa atas permohonannya tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap padatuntutannya semula ; Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengandakwaan sebagai berikut :KESATU Bahwa terdakwa Eli Adat Pangaribuan alias Edi pada
    kepadanya ; Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diperlihatkan barang bukti sepertiyang dilampirkan dalam berkas perkara ini yang telah disita secara sah dan menuruthukum, barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan juga terdakwasehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian perkara ini ; Menimbang, bahwa dari keterangan saksisaksi , keterangan terdakwa dan barangbukti saling berhubungan satu dengan lainnya, maka telah terungkap faktafakta sebagaiberikut :e Bahwa terdakwa Eli Adat
    Perbuatan terdakwa merugikan pihak lain ;Halhal yang meringankan :e Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagie Terdakwa mengaku berterus terang Menimbang, bahwa selanjutnya karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukummaka terhadap terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ; Mengingat, akan pasalpasal dari peraturan perundangundangan dan hukum yangbersangkutan dengan perkara ini, khususnya Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 KUHP ;MENGADILI :Menyatakan terdakwa ELI ADAT
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 08-09-2021 — Putus : 03-11-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PN SINGARAJA Nomor 482/Pdt.G/2021/PN Sgr
Tanggal 3 Nopember 2021 — Penggugat:
LPD DESA ADAT KALIBUKBUK
Tergugat:
LPD DESA ADAT ANTURAN
128 — 76
  • Penggugat:
    LPD DESA ADAT KALIBUKBUK
    Tergugat:
    LPD DESA ADAT ANTURAN
    Advokat pada Kantor Hukum Law Office KDRyang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 133 A Singaraja Bali, berdasarkanSurat Kuasa Khusus tertanggal 27 Januari 2021, sebagaiwo nnnn PENGGUGAT;DanLEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT ANTURAN yangberalamat di Jalan Raya Anturan Nomor 16, Desa Anturan, KecamatanBuleleng, Kabupaten Buleleng, Sebagal; TERGUGAT;yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiripersengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatantersebut, dengan jalan
    Pengadilan Negeri Singaraja dan untuk itu telahmengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulistertanggal Rabu, 05 Oktober 2021 sebagai berikut:KESEPAKATAN PERDAMAIANPada hari ini Selasa, tanggal 5 Oktober 2021 dalam proses mediasiperkara Nomor 482/Pdt.G/2021/PN Sgr, antara KETUT ALIT WIDHIADA, S.Ebertindak untuk dan atas nama Lembaga Perkreditan Desa/LPD Desa AdatKalibukbuk (Penggugat) melawan NYOMAN ARTA WIRAWAN bertindakuntuk dan atas nama Lembaga Perkreditan Desa/LPD Desa Adat
    ribuseratus tiga puluh satu rupiah) yang telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat;Pasal 3Bahwa kedua belah pihak sepakat, pembayaran tabungan beserta bungatersebut akan dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat dengan jangka waktuselambatlambatnya 12 (dua belas) bulan sejak putusan akta perdamaian inidibacakan,Pasal 4Bahwa kedua belah pihak sepakat, apabila Tergugat tidak bisa membayartabungan beserta bunganya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, makaTergugat wajib menyerahkan aset LPD Desa Adat
Pengadilan PN MEDAN Perdata
Register : 16-07-2020 — Putus : 03-08-2020 — Upload : 11-08-2020
Putusan PN MEDAN Nomor 340/Pdt.P/2020/PN Mdn
Tanggal 3 Agustus 2020 — Pemohon:
ADAT LAMBOK HUTAPEA
41 — 8
  • Pemohon:
    ADAT LAMBOK HUTAPEA
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 15-07-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2047 K/Pid.Sus/2020
Tanggal 15 Juli 2020 — ANGGA MULYADI bin ADAT (alm)
172 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ANGGA MULYADI bin ADAT (alm)
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata
Register : 25-05-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 15-09-2021
Putusan PN SINGARAJA Nomor 278/Pdt.G/2021/PN Sgr
Tanggal 14 September 2021 — Penggugat:
LPD DESA ADAT KALIBUKBUK
Tergugat:
LPD DESA ADAT ANTURAN
141 — 83
  • Penggugat:
    LPD DESA ADAT KALIBUKBUK
    Tergugat:
    LPD DESA ADAT ANTURAN
    ., Advokat pada Kantor Hukum LawOffice KDR yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No. 133 ASingarajaBali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal27 Januari 2021, yang telah didaftarkan pada KepaniteraanPengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 24 Mei 2021dengan register Nomor : 373/SK Tk.I/2021/PN Sgr, yangselanjutnya disebut sebagai Penggugat;LAWANLEMBAGA PERKREDITAN DESA (LPD) DESA ADAT ANTURAN, yangberalamat di Jalan Raya Anturan Nomor 16, Desa Anturan,Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, dalam
    adalahsebesar Rp. 1.803.700.000, (satu milyar delapan ratus tiga juta tujuhratus ribu rupiah) yang telah dibenarkan dan diakui oleh Tergugat;PASAL 3Bahwa pembayaran deposito beserta bunga tersebut disepakati akan dibayaroleh Tergugat dengan jangka waktu selambatlambatnya 12 (dua belas) bulansejak putusan akta perdamaian ini dibacakan;PASAL 4Bahwa apabila Tergugat tidak bisa membayar deposito beserta bunganya dalamjangka waktu yang telah ditentukan, maka Tergugat bersedia menyerahkan asetLPD Desa Adat
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Upload : 22-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/PDT.SUS/2009
RUMAH ADAT; SUMIARTI, DKK.
83 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • RUMAH ADAT; SUMIARTI, DKK.
    RUMAH ADAT bertempat tinggal di Jalan Jend. GatotSubroto No.318 Kelurahan Sukaramai, Kecamatan Binjai BaratBinjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada: FADILLAHHUTRI LUBIS, SH. dkk. Advocates and Counsellors at Lawpada Law Office Fadillah Hutri Lubis & Partner berkantor diMedan Jalan Orion No.7 Lt.2 ;Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pengusaha ;melawan :Sdr. SUMIARTI, dkk (37 Orang), bertempat tinggal di JalanLimau Bali Lk.
    Menyatakan hubungan kerja antara Pengusaha UD Rumah Adat, JI.Jend.Gatot Subroto No.318 Kel. Sukaramai, Kecamatan Binjai Barat Binjai dengan Pekerja Sdr.Sumiarti dkk (37 orang), dalam perkara inimemberi kuasa kepada Aries Hia, JI. Limau Bali Lk. No.41 Kel.Sukaramai,Kec.Binjai BaratBinjai 20717 putus terhitung sejak akhir bulan April 2005(tanggal 30 April 2005) tanpa pesangon ;I. Mewajibkan kepada Pengusaha UD.Rumah Adat tersebut pada amar untuk membayar secara tunai kepada Pekerja Sdr.
    Mewajibkan kepada Pengusaha UD.Rumah Adat tersebut padaamar untuk menyampaikan data Pekerja yang memuat : nama,tempat dan tanggal lahir/umur, alamat, masa kerja, jabatan pekerja,pendidikan dan keahlian Pekerja kepada Kantor Tenaga Kerja KotaBinjai ;IV.
    1.068.000 448.000 1.516.000Jumlah 19.557.620 16.252.000 35.809.620 Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut Mahkamah Agung berpendapat :bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena keberatanPemohon Peninjauan Kembali tersebut tidak berkenaan dengan ketentuanyang diatur dalam pasal 67 UndangUndang No.5 Tahun 2004 ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, makapermohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh para PemohonPeninjauan Kembali : UD RUMAH ADAT
    lima puluh juta rupiah)maka berdasarkan Pasal 58 UndangUndang Tahun 2004, pihakpihak tidakdibebani untuk membayar biaya perkara ;Memperhatikan pasalpasal dari UndangUndang No. 4 Tahun 2004,UndangUndang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah danditambah dengan UndangUndang No 5 Tahun 2004 dan perubahan keduadengan UndangUndang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan ;MENGADILI:Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali : UD RUMAH ADAT
Pengadilan PA JAKARTA PUSAT Perdata Agama Perceraian
Register : 03-12-2012 — Putus : 21-12-2012 — Upload : 22-02-2013
Putusan PA JAKARTA PUSAT Nomor 696/Pdt.P/2012/PA.JP
Tanggal 21 Desember 2012 — Moha bin Adat; Subaedah binti Mallin
23 — 4
  • Moha bin Adat;Subaedah binti Mallin
    PENETAPANNomor 0696/Pdt.P/2012/PA.JPBISMILLAHIRRAHMANIRRAHIMDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilaksanakan padasidang keliling di Konsulat Republik Indonesia Tawau telah menjatuhkan penetapanatas perkara permohonan itsbat nikah (pengesahan nikah) yang diajukan oleh:Moha bin Adat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Ladang, alamatdi Sawit Kinabalu SDN
    Mingko bin Tubba dan Hanafi bin Adat;2. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hiduprukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :1. Sri Rahayu2. Pina;Hal dari 8 hal. Penetapan No. 0696/Pdt.P/2012/PA.JP3. Bahwa perkawinan antara pemohon I dan Pemohon II tersebut hingga saat inibelum dicatat menurut peraturan perundangundangan yang berlaku karena:a.
    Menetapkan sah perkawinan Pemohon I ( Moha bin Adat) dengan Pemohon II( Subaedah binti Mallin) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2001 diBantaeng, Indonesia;3.
    Mingko bin Tubba dan Hanafi bin Adat; Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak terdapat halangan untukmenikah; Bahwa atas perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 orang anak dan belumpernah bercerai sampai dengan sekarang; Bahwa Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II danPemohon II tidak mempunyai suami selain Pemohon I; Bahwa terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada keberatanbaik dari tetangga, masyarakat atau siapapun; Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II
    Menetapkan sah perkawinan Pemohon I ( Moha bin Adat) dengan PemohonII ( Subaedah binti Mallin) yang dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2001,di Bantaeng, Indonesia;3. Membebankan kepada Pemohon dan Pemohon II untuk membayar biayaperkara ini sejumlah Rp. 116.000, (seratus enam belas ribu rupiah);Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim PengadilanAgama Jakarta Pusat pada hari Jumat, tanggal 21 Desember 2012 oleh kami, Drs.Abd. Hakim, M.HI. sebagai Ketua Majelis, Dra.
Pengadilan PN KOTABUMI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 24-09-2013 — Upload : 09-10-2013
Putusan PN KOTABUMI Nomor 233/ Pid. Sus / 2013 / PN. KB
Tanggal 24 September 2013 — YESI OKTALIA Binti TUAN RAJA ADAT
38 — 4
  • Menyatakan Terdakwa YESI OKTALIA Binti TUAN RAJA ADAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri ;2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanannya yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;4.
    YESI OKTALIA Binti TUAN RAJA ADAT
    mendengar tuntutan (requisitor) Penuntut Umum yang pada pokoknyamohon agar supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi memutuskan sebagaiberikut :1 Menyatakan Terdakwa YESI OKTALIA Binti TUAN RAJA ADATterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanapenyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, sebagaimanadiatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35tahun 2009 tentang Narkotika;2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YESI OKTALIA Binti TUANRAJA ADAT
    Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yangseringanringannya ;Menimbang, bahwa telah mendengar pula replik dan duplik baik dari PenuntutUmum maupun dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannyadan pembelaannya ;Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum padaKejaksaan Negeri Kotabumi berdasarkan surat dakwaan tertanggal 26 Juli 2013 Nomor :PDM73/K.BUMI/07/2013 telah didakwakan sebagai berikut :Pertama:n Bahwa ia terdakwa YESI OKTALIA Binti TUAN RAJA ADAT
    yaitu (satu) paket kecil narkotika jenis sabusabu seberat 0,3(Nol koma tiga gram), perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa YESI OKTALIA BintiTUAN RAJA ADAT dengan caracara sebagai berikut :Putusan perkara pidana Nomor : 233/Pid.
    OKTALIA Binti TUAN RAJA ADAT dengan caracara sebagai berikut : Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi AndikaGuna, saksi Riswanto dan saksi Apri Rahmat mendapat perintah untuk mengecekkebenaran informasi bahwa Terdakwa Yesi Oktalia menyimpan Narkotika jenis sabusabudirumah Terdakwa di Jalan Dahlia Samping Kantor Diknas Lampung Utara KelurahanGapura Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara, atas perintah tersebut para saksiPutusan perkara pidana Nomor : 233/Pid.
    ERIK REZAKOLA, ST danNIRYASTI, S.SI., M.SI menyimpulkan bahwa barang bukti berupa urine milik An.YESI OKTALIA Binti TUAN RAJA ADAT pada tabel pemeriksaan mengandungMetamfetamina yang terdaftar sebagai golongan (satu) Nomor Urut 61 LampiranUndangUndang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat(1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 26-07-2017 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 905 K/Pdt/2017
Tanggal 26 Juli 2017 — VS KELIAN DESA ADAT CEMAGI atau disebut juga BENDESA ADAT CEMAGI
97 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VS KELIAN DESA ADAT CEMAGI atau disebut juga BENDESA ADAT CEMAGI
    Nomor 905 K/Pdt/2017Badung, Provinsi Bali, yang berasal dari: Banjar Adat Bale Agung; Banjar Adat Batan Tanjung; Banjar Adat Pengayehan; Banjar Adat Kaja Kangin; Banjar Adat Mengening; Banjar Adat Keliki; dan Banjar Adat Petapan;Bahwa Para Penggugat adalah Para Penyungsung Pura Desa dan PuraPuseh, Desa Adat Cemagi yang berlokasi di wilayah Banjar Adat BaleAgung, Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, KabupatenBadung, Provinsi Bali, sebagaimana diatur dalam AwigAwig Desa AdatCemagi tahun
    1986;Bahwa Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cemagi yang berlokasi diwilayah Banjar Adat Bale Agung, Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi,Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali sebelum dikukuhkansebagai Pura Desa dan Pura Puseh Desa Adat Cemagi pada sekitar tahun1982 adalah merupakan Pura Pemaksan yang secara turun temurun telahdisungsung (dipuja)) oleh krama (warga) Desa Adat Cemagi.
    Bahwa gugatan yang ditujukan kepada suatu Badan Hukum atausuatu Lembaga Adat, seharusnya gugatan Para Penggugat ditujukankepada Desa Adat Cemagi sebagai Lembaga dan tidak menggugat Jabatandari suatu Lembaga Adat tersebut, mengingat Kelian Desa Adat Cemagiatau disebut juga Bendesa Adat Cemagi di dalam menjalankan tugasnyaHalaman 9 dari 33 hal.Put.
    Nomor 905 K/Pdt/2017adalah mewakili kepentingan Desa Adat Cemagi, sebagaimana tertuangdalam AwigAwig Desa Adat Cemagi, Peparuman Krama Desa AdatCemagi dan Keputusan Kerta Desa Adat Cemagi;4.
    ParaPemohon Kasasi semula Para Penggugat adalah Para Penyungsung PuraDesa dan Pura Puseh, Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, KecamatanMengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, yang berasal dari: Banjar Adat Bale Agung; Banjar Adat Batan Tanjung; Banjar Adat Pengayehan; Banjar Adat Kaja Kangin; Banjar Adat Mengening; Banjar Adat Keliki; dan Banjar Adat Petapan;Sampai dengan gugatan dalam perkara ini diajukan ke Pengadilan, ParaPemohon Kasasi semula Para Penggugat adalah warga/krama Desa AdatCemagi, Desa
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-05-2015 — Putus : 25-11-2015 — Upload : 01-03-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 356/Pdt.G/2015/PN.DPS
Tanggal 25 Nopember 2015 — I GEDE RISNA, dkk. melawan Kelian Desa Adat Cemagi atau disebut juga Bendesa Adat Cemagi
99 — 66
  • Menyatakan Awig-Awig Desa Adat Cemagi yang dibuat dan disahkan pada tahun 1986 adalah Awig-Awig Desa Adat Cemagi yang sah dan mempunyai kekuatan hukum untuk berlaku;3.
    I GEDE RISNA, dkk. melawan Kelian Desa Adat Cemagi atau disebut juga Bendesa Adat Cemagi
    Bahwa Para Penggugat adalah Para Penyungsung Pura Desa dan Pura Puseh,Desa Adat Cemagi, Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung,Provinsi Bali, yang berasal dari: Banjar Adat Bale Agung; Banjar Adat Batan Tanjung; Banjar Adat Pengayehan; Banjar Adat Kaja Kangin; Banjar Adat Mengening; Banjar Adat Keliki; dan Banjar Adat Petapan;2.
    Adat Kaja KanginBanjar Adat KelikiBanjar Adat TangkebanBanjar Adat SangyanganBanjar Adat PengayehanBanjar Adat PetapanBanjar Adat Batan TanjungTempek Adat MengeningKesemunya adalah Pengemong Pura Kayangan Tiga yaitu Pura Desa,Pura Puseh dan Pura Dalem, serta Pura Prajapati, Desa Adat Cemagi,Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.Bahwa tidak benar semua Banjar Adat sebagaimana disebutkan ParaPenggugat pada posita angka 1 bertindak sebagai Para Penggugat,karena:Banjar Adat
    Banjar Adat dan 1 (satu) Tempek Adat sebagaimana disebutkanpada angka 3 atas.5.
    padatahun 1986 ;Bahwa Pura yang lama masih disungsung oleh beberapa Banjar yaitu : Banjar Adat Bale Agung; Banjar Adat Batan Tanjung; Banjar Adat Pengayehan; Banjar Adat Kaja Kangin; Banjar Adat Mengening; Banjar Adat Keliki; dan Banjar Adat Petapan;Hal 33 dari 56hal.
    Banjar yaitu : Banjar Adat Bale Agung; Banjar Adat Batan Tanjung; Banjar Adat Pengayehan; Banjar Adat Kaja Kangin; Banjar Adat Mengening; Banjar Adat Keliki; dan Banjar Adat Petapan;Bahwa saksi pernah mencalonkan diri sebagai bendesa adat CemagiMenimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat juga mengajukan abhliuntuk memberikan pendapatnya dengan di bawah sumpah, adalah:Hal 34 dari 56hal.
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata
Register : 18-06-2019 — Putus : 11-12-2019 — Upload : 06-01-2020
Putusan PN PEKANBARU Nomor 136/Pdt.G/2019/PN Pbr
Tanggal 11 Desember 2019 — Penggugat:
LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KOTA PEKANBARU
Tergugat:
1.LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU PROVINSI RIAU
2.LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KOTA PEKANBARU
162 — 58
  • Penggugat:
    LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KOTA PEKANBARU
    Tergugat:
    1.LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU PROVINSI RIAU
    2.LEMBAGA ADAT MELAYU RIAU KOTA PEKANBARU
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 09-09-2022 — Upload : 08-11-2022
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 857 PK/Pdt/2022
Tanggal 9 September 2022 — AMRAN SITEPU VS ADAT PURBA, DKK
61 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • AMRAN SITEPU VS ADAT PURBA, DKK
Pengadilan PN SENGETI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-01-2022 — Putus : 16-02-2021 — Upload : 19-04-2022
Putusan PN SENGETI Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Snt
Tanggal 16 Februari 2021 — Hutan Alam Lestari Melawan Adat Petrus Barus
76 — 25
  • Hutan Alam Lestari Melawan Adat Petrus Barus
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 12-10-2016 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 30-10-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 723/Pdt.G/2016/PN Dps
Tanggal 2 Agustus 2017 — Desa Adat Semate Melawan Andreas Wayan Wenes, dkk.
134 — 83
  • M2 (enam ratus lima puluh sembilan meter persegi) terletak di Banjar Semate, Kelurahan Abianbase, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Nomor Obyek Pajak (NOP) : 51.03.020.016.002-0042.0, tercatat atas nama Andreas I Wayan dengan batas batas tanah sebagai berikut:Sebelah Utara : Wayan Nariana (Tanah PKD) Sebelah Timur : Tanah Tergugat l Sebelas salatan : Gang / Wayan Jariana (Tanah PKD)Sebelah barat : Putu Sutrisna (Tanah PKD)Adalah sah Tanah Pekarangan Desa (tanah PKD) milik Desa Adat
    Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III atau siapapun yang menguasai tanah obyek sengketa untuk menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Desa Adat Semate dalam keadaan kosong dan bebas dari penghunian, dan bila perlu pelaksanaannya dapat dilakukan dengan bantuan alat negara (kepolisian);6. Menghukum Para Tergugat ataupun pihak terkait untuk mematuhi dan melaksanakan isi putusan;7.
    Desa Adat Semate Melawan Andreas Wayan Wenes, dkk.
    Bahwa sebagai sebuah Desa Adat, Desa Adat Semate juga memilikikekayaan berupa tanah maupun bangunan, yang salah satunyakekayaan Desa Adat (Druwen Desa) berupa Karang Ayahan Desa atauyang umum dikenal juga dengan nama tanah Pekarangan Desa (PKD),Vide Pasal (Pawos) 35 angka 1 Awigawig Desa Adat Semate..
    untukmelakukan perbuatan hukum baik didalam maupun diluar ataspersetujuan paruman Desa ;Bahwa gugatn aquo Bendesa Adat Semate seorang diri bertindakmewakill Desa Adat Semate, tanoa menyebutkan persetujuanparuman Desa yang memberikan kewenangan untuk bertindakmewakili Desa Adat Semate mengajukan gugatan a quo ;Bahwa gugatan a quo kekurangan pihak ;Bahwa Penggugat mendalilkan tanah sengketa adalah PekaranganDesa ( tanah PKD) milik Desa Adat Semate yang diakui milikHal. 11 dari 53 Hal.
    ,M.Si, Bahwa ahli saat ini sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana danmengajar mengenai Hukum Adat Bali ; Bahwa menurut ahli Desa Adat sudah ada sejak sebelum Belanda datang keBali, dan di Bali ada 2 (dua) Desa yaitu : 1. Desa Adat dan Desa Dinas , dan1000, (seribu) tahun yang lalu Desa Adat sudah tertata rapi ; Bahwa menurut ahli unsurunsur Desa Adat mencakup 3 (tiga) unsur;1. Perhyangan : Yang ada dengan kaitan ke Adat;2.
    aquo Penggugat GedeSuryadi, SH. dalam jabatannya sebagai Bendesa Adat Semate yang merupakanpimpinan tertinggi dari desa adat Semate/Pengurus yang telah ditunjuk olehmasyarakat adat Semate dan sebagai Pimpinan/Pengurus Desa Adat Sematesebagaimana telah dituangkan dalam Berita Acara Paruman Krama Desa AdatSemate pada tanggal 30 Agustus 2016, maka Penggugat memiliki Kewenanganuntuk mewakili masyarakat Adat Desa Semate termasuk mengajukan gugatanaquo dan kapasitas Pengggugat Gede Suryadi, SH.dalam gugatan
    untuk bertindak mewakili masyarakat Desa Adat Semateberdasarkan Berita Acara Paruman Krama Desa Adat Semate pada tanggal30 Agustus 2016 sebagaimana bukti P2 hal ini telah didukung oleh saksi Ketut Putra dan saksi Nyoman Redana yang menyatakan bahwaPenggugat adalah sebagai Bendesa Adat yang memiliki kewenangan untukmewakili masyarakat Desa Adat Semate demikian juga saksi dari Tergugatyaitu saksi Prof.