,sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri olen Kuasa Para Penggugat dantanpa dihadiri oleh Tergugat.HakimHakim AdHoc Ketua MajelisHerman Sjafrijadi, S.H., M.H. Setyanto Hermawan,SH., M.Hum.Mistianah, S.H., M.H.Panitera PenggantiRezky Devilia, SH., M.H.Perincian biaya perkara : 1. Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,002. Biaya pemberkasan : Rp. 50.000,003. Biaya panggilan : Rp. 180.000,004. Biaya redaksi : Rp. 5.000,005.

,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs: HONO SEJATI,S.H,M.Humdan MOHAMMAD MUSLIMIN,S.Ag, masing masing Hakim AdHoc sebagaiHakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor04/ Pdt.SusPHI/ 2015/ PN.Yyk tanggal 23 April 2015 putusan manadiucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terobuka untuk umumoleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri olen HakimHakim Anggotatersebut dan dibantu MARIA LUSIATI, S.H.

,masingmasing Hakim Adhoc sebagai HakimAnggota,penetapantersebut diucapkan pada hari itujuga dalam persidanganyang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh HakimHakim Anggotatersebut, dibantu oleh FONY ULOLI,SH.,sebagai PaniteraPengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo,dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;HAKIM KETUA,ttdARIS BAWONO LANGGENG, SH.,MHHAKIM ANGGOTA, HAKIM ANGGOTA,ttd ttdBAYU LESMANA TARUNA, SHI.

., masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari itujuga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua danHakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ninik Rukmini, S.H.,PaniteraPengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.Hakim Anggota, Hakim Ketua,Lita Sari Seruni, S.E.,M.H. Mochammad Djoenaidie, S.H.

., adalah 5 (lima)orang Hakim termasuk Ketua Pengadilan sebagai Ketua Majelis yang memeriksadan memutus perkara ini;5 Di dalam Pasal 88 ayat (2) UndangUndang Nomor : 2 Tahun 2004 disebutkan:Hakim AdHoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas seorang HakimAdHoc yang pengangkatannya diusulkan oleh serikat pekerja/ serikat buruh danseorang Hakim AdHoc yang pengangkatannya diusulkan oleh organisasi pengusahasebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (2).

Pada perkaraperkara PerselisihanHubungan Industrial di luar perkara Nomor : 2/G/2011/PHI.PN.MTR., MajelisHakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara Perselisihan HubunganIndustrial selalu terdiri atas 3 (tiga) orang Hakim yaitu masingmasing Hakim Karirsebagai Ketua Majelis Hakim dibantu oleh 2 (dua) orang Hakim AdHoc masingmasing sebagai Anggota Majelis Hakim.

., inilah terjadi penyimpangan karenaMajelis Hakim terdiri atas 5 (lima) orang Hakim termasuk Ketua Pengadilan sebagaiKetua Majelis Hakim dibantu oleh 4 (empat) orang Hakim yaitu seorang HakimKarir sebagai Anggota Majelis Hakim, 2 (dua) orang Hakim AdHoc dari unsurPengusaha sebagai Anggota Majelis Hakim dan seorang Hakim AdHoc dari unsurSerikat Pekerja/ Serikat Buruh sebagai Anggota Majelis Hakim.

Namun faktadalam persidangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkaraPerselisihan Hubungan Industrial Nomor : 2/G/2011/PHI.PN.MTR., adalah 5 (lima)orang Hakim termasuk Ketua Pengadilan sebagai Ketua Majelis yang memeriksadan memutus perkara ini;Di dalam Pasal 88 ayat (2) UndangUndang Nomor : 2 Tahun 2004 disebutkan :Hakim AdHoc sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas seorang HakimAdHoc yang pengangkatannya diusulkan oleh serikat pekerja/ serikat buruh danseorang Hakim AdHoc yang

No. 658 K/Pdt.Sus/201152Hakim Karir berjumlah 2 (dua) orang (termasuk Ketua Pengadilan), Hakim AdHocdari unsur Pengusaha ada 2 (dua) orang, sedangkan Hakim AdHoc dari unsurserikat pekerja/ serikat buruh hanya (satu) orang;Di dalam Pasal 92 UndangUndang Nomor : 2 Tahun 2004 telah tegastegasmenyatakan : Sidang sah apabila dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimanadimaksud dalam Pasal 88 ayat (1).

., masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Medan, Nomor 33/Pdt.SusPHI/2016/PN.Mdn tanggal 17 Februari 2017 , putusantersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengandihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut Panitera Pengganti dan Tanpa dihadiri KuasaPenggugat dan Tergugat .Hakimhakim Anggota : Hakim Ketua,Dian Alifya, SE Richard Silalahi, S.H.Minggu Saragih, SHPanitera

., masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengandidampingi HakimHakim Anggota dan dibantu oleh SUKRI, Panitera PenggantiPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Samarinda yang dihadirioleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;HakimHakim Anggota, Ketua Majelis,ASMIWATI,S.H. ACHMAD RASYIDPURBA,S.H.,M.Hum.M.INDRA PRASETYO,S.H.,CN.Panitera PenggantiSUKRIPerincian biaya :1.

MH.masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbukauntuk umum pada hariKamis tanggal 9 Maret 2017oleh Ketua Majelis didampingioleh HakimHakim Anggota, dibantu oleh AYU TRISNA NOVRIYANI, SH.Halaman 2 dari 3 Putusan PHI Nomor75/Padt.susPHI/2016/PN. PbrMH,sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri Penggugat tanpa Tergugat tersebutHakimHakim Anggota Hakim KetuaMUHAMMAD FAUZI, SE. MARTIN GINTING, SH. MHELIAS HAMONANGAN PURBA, SE.

., HakimHakim AdHoc sebagai HakimAnggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umumpada hari ini SENIN tanggal 12 MEI 2014 oleh Ketua Majelis tersebutdengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota dan dibantu oleh MASLIMAH,SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan kuasaTergugat ;HakimHakim Anggota Ketua Majelistid ttdEKO WAHYUDI, SE, SH, MM SUCIPTO, SH.MHttdHARRIS MANALU, SHPanitera PenggantittdMASLIMAH, SHPERINCIAN BIAYA : Biaya Panggilan Rp. 450.000, Biaya Redaksi

., masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjukberdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jayapura Nomor 8/Pdt.SusPHI/2020/PN Jap tanggal 4 Maret2020, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terobuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh HakimHakim anggotatersebut, dibantu oleh Matius Paleon, S.H.

., HakimHal 8 dari 9 hal.Put.Nomor 356 K/Pdt.SusPHI/2015Hakim AdHoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkandalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis besertaHakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Liliek Prisoawono Adi, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;HakimHakim AdHoc PHI , Ketua Majelis,ttd./Dr. H. Fauzan, S.H., M.H. ttd./Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.ttd./Bernard, S.H., M.H.Panitera Pengganti,tid.

pada saat jaring ditarik yang carapenggunaannya dengan cara sebelum diturubkan jaring trawl dipersiapkan terlebihdahulu kemudian jaring diturunkan pelanpelan kedasar laut bersama dengan slopatau papan otter board dan ditarik dengan menggunakan kapal kecepatan ratarata2,8 mil perjam lebih kurang 34 ja, baru jarring diangkat keatas kapal, penurunanjaring dilakukan sebanyak 23 kali dalam sehari semalam di bawah kendaliterdakwa selaku nahkoda.Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa/ di ADHOC

diturunkan pada saat jaring ditarik yang carapenggunaannya dengan cara sebelum diturunkan jaring trawl dipersiapkan terlebihdahulu kemudian jaring diturunkan pelanpelan kedasar laut bersamaan dengan slopatau papan otter board dan ditarik dengan menggunakan kapal kecepatan ratarata2,8 mil perjam lebih kurang 34 jam, baru jaring diangkat keatas kapal, penurunanjaring dilakukan sebanyak 23 kali dalam sehari semalam dibawah kendaliterdakwa selaku nahkoda.e Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti/ di ADHOC

No. 03/Pen.Pid.SusPrk/2016/PN.Tpg Hal 7 dari 23 hale Bahwa selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa/ di ADHOC ke PenyidikPSDKP Batam di Batam.Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1)UndangUndang RI No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UndangUndang No.31 Tahun2004 Tentang Perikanan.Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan sudahmengerti dan tidak mengajukan keberatan;Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya

SLFA 4421 di ADHOC ke Penyidik PPNS, PSDKP Batam diBatam;e Bahwa Kapal KM. SLFA 4421 ditangkap pada hari Jumat, tanggal 18 Desember2015 sekira pukul 10:30 WIB;e Bahwa Kapal KM. SLFA 4421 ditangkap di Perairan Teritorial Indonesia, SelatMalaka dengan posisi 03 04 336 LU 100 41 813 BT;e Bahwa Kapal KM. SLFA 4421 melakukan penangkap ikan dengan menggunakanalat tangkap ikan jenis pukat Trawl (Pukat Harimau); Bahwa Kapal KM.

., dan Herianto Sinaga,SH, masing masing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang diucapkanpada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh HakimKetua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LusiNurmadiatun, SH, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugatmaupun Kuasa Tergugat:Hakimhakim Anggota; Hakim Ketua;Agus Susianto, S.H., M.H Richmond P.B Sitoroes, SH.

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 111.000,(seratus sebelas ribu rupiah) ;Demikian ditetapbkan pada hari Kamis, 06 April 2017, oleh kami MASRUL,SH, MH, sebagai Hakim Ketua Majelis, BUDIYONO, SH, MH dan DIAN ALIFYA,SE, masingmasing Hakim AdHoc selaku Hakim Anggota, penetapan mana padahari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terobuka untuk umum olehHalaman 2Penetapan No. 26/Pdt.SusPHI/2017/PN.MdnHakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh HakimHakim Anggotadengan

,masingmasing Hakim AdHoc sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebutdiucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum olehHakim Ketua dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantuoleh Ir. Endro Heryanto, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri olehPenggugat dan Kuasa Tergugat;Hakim Anggota, Hakim Ketua,. Guntur Ahmad, S.Sos., SH., M.H. Ngguli Liwar Mbani Awang, S.H.ll.

,M.H. masingHalaman 2 dari 3 Putusan Nomor 13/Pdt.SusPHI/2019/PN Palmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkanSurat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palu Nomor 13/Pdt.SusPHI/2019/PN Pal tanggal 12 Juni 2019,penetapan tersebut pada hari Kamis tanggal 4 Juli 2019, diucapkan dalampersidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh paraHakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEIDTY.S.TAMBOTO,S.H., selakuPanitera Pengganti, dihadiri

JAMARIS, S.H, masingmasing Hakim AdHoc sebagai HakimHakim Anggota,yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Padang Nomor 10/Pdt.SusPHV/2017/PN Pdg tanggal 9Februari 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umumpada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebutdibantu oleh M. ARI SULTONI, S.H.

diambil alihdan dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Bandingdalam memutus perkara ini;Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas maka putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tanggal 25 Januari 2017,Nomor: 86 / Pid.Sus / TPK / 2016 / PN.JKT.PST, yang dimintakan banding tersebutdapat dipertahankan dan harus dikuatkan;Menimbang, bahwa dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim terjadi perbedaanpendapat dimana Hakim Anggota Ill AdHoc

,CN, danHakim Anggota IV AdHoc Drs. H. RUSYDI, SH tidak setuju dengan KetuaMajelis ESTER SIREGAR, SH.MH, Hakim Anggota II HJ.ELNAWISAH, SH.,MH dan HakimAnggota Ill NYOMAN SUTAMA, SH.

Hakim Angota Ill AdHoc H.HENINGTYASTANTO, SH.,CN, memberikan Dissenting Opinion sebagai berikut:Menimbang, bahwa Hakim Anggota III Ad Hoc berpendapat bahwa unsur kerugianNegara dalam dakwaan subsidair Pasal 3 Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telahdirubah dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 Tentangperubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang PemberantasanTindak Pidana Korupsi Jo.

Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;Selanjutnya Hakim Anggota IV AdHoc membahas unsurunsur tersebut diatas sebagaiberikut;1. Tentang unsur: Setiap orang;Sesuai dengan pertimbangan Pengadilan Negeri, telah terpenuhi;2.

Dan karena itu Terdakwa Editiawarman haruslah dibebaskan daridakwaan Subsider (vrijspraak), diperintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan,biaya perkara dibebankan kepada Negara, serta memulihkan hak terdakwa dalamkemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota Ill = AdHoc H.HENINGTYAS TANTO, SH.,CN, dan Hakim Anggota IV AdHoc Drs. H.

,masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkanHalaman 2 dari 3 halPutusan Nomor 36/Pdt.SusPHI/2018/PN.Gtopada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketuadengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Tulen,S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Gorontalo, dengan dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, TergugatIII dan Tergugat V dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat

,M.H, masingmasing Hakim Adhoc sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkanSurat Penetapan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanHalaman 2 dari 3 Putusan Nomor 41/Pdt.SusPHI/2019/PN PalNegeri Palu Nomor 41/Pdt.SusPHI/2019/PN Pal tanggal 7 Oktober 2019,penetapan tersebut pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2019, diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri olehpara Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BERTIN,S.H.