Ditemukan 271 data
19 — 10
No 1286/Pdt.G/2020/PA.CmiMenimbang, bahwa Majelis berpendapat sengketa perkawinan berbedadengan sengketa kebendaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 ikatan perkawinan tidak hanya berhubungandengan ikatan /ahiriah (fisik) semata melainkan juga ikatan bathiniah antarasuami dengan isteri, bahkan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islamperkawinan merupakan mitsaaqan ghalidzaan, yaitu akad yang kuat lagi sakral;Menimbang, bahwa berdasarkan hal itulah walaupun Tergugat tidakhadir
7 — 0
terurai di atas dan sejalandengan ketentuan Pasal 145 HIR;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) harusdinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugattelah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sengketa perkawinan berbedadengan sengketa kebendaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 ikatan perkawinan tidak hanya berhubungandengan ikatan /ahiriah
21 — 4
terurai di atas dan sejalandengan ketentuan Pasal 145 HIR;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P) harusdinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugattelah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sengketa perkawinan berbedadengan sengketa kebendaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 ikatan perkawinan tidak hanya berhubungandengan ikatan /ahiriah
14 — 4
terurai di atas dan sejalandengan ketentuan Pasal 145 HIR;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P) harusdinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugattelah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sengketa perkawinan berbedadengan sengketa kebendaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 ikatan perkawinan tidak hanya berhubungandengan ikatan /ahiriah
8 — 0
terurai di atas dan sejalandengan ketentuan Pasal 145 HIR;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) harusdinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugattelah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sengketa perkawinan berbedadengan sengketa kebendaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 ikatan perkawinan tidak hanya berhubungandengan ikatan /ahiriah
6 — 3
dansepatutnya, maka sikap Tergugat tersebut dinilai sebagai sikapTergugat yang mengabaikan hakhaknya di muka persidangansehingga sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugatdapat diputus dengan verstek sekiranya gugatan Penggugat tidakmelawan hak dan beralasan pada hukum;Menimbang, bahwa sengketa perkawinan berbeda dengansengketa kebendaan, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974), bahwa perkawinan merupakan ikatanperkawinan tidak hanya berhubungan dengan ikatan /ahiriah
9 — 4
tidak mengutus orang lain sebagai kuasa hukumnyauntuk menghadiri persidangan padahal telah dipanggil secara sah dansepatutnya, maka sikap Tergugat tersebut dinilai sebagai sikapTergugat yang mengabaikan hakhaknya di muka persidangansehingga sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugatdapat diputus dengan verstek sekiranya tidak melawan hak danberalasan pada hukum;Menimbang, bahwa ~ sengketa perkawinan berbeda dengansengketa kebendaan, ikatan perkawinan tidak hanya berhubungandengan ikatan /ahiriah
12 — 2
tidak mengutus orang lain sebagai kuasa hukumnyauntuk menghadiri persidangan padahal telah dipanggil secara sah dansepatutnya, maka sikap Tergugat tersebut dinilai sebagai sikapTergugat yang mengabaikan hakhaknya di muka persidangansehingga sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugatdapat diputus dengan verstek sekiranya tidak melawan hak danberalasan pada hukum;Menimbang, bahwa sengketa perkawinan berbeda dengansengketa kebendaan, ikatan perkawinan tidak hanya berhubungandengan ikatan /ahiriah
10 — 0
terurai di atas dan sejalandengan ketentuan Pasal 145 HIR;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.2) harusdinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugattelah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sengketa perkawinan berbedadengan sengketa kebendaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 ikatan perkawinan tidak hanya berhubungandengan ikatan /ahiriah
6 — 2
mengutus orang lain sebagai kuasa hukumnyauntuk menghadiri sidang padahal telah dipanggil secara sah dansepatutnya, maka sikap Tergugat tersebut dinilai sebagai sikapTergugat yang mengabaikan hakhaknya di muka siding sehinggasesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat dapatdiputus dengan verstek sekiranya tidak melawan hak dan beralasanpada hukum;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sengketaperkawinan berbeda dengan sengketa kebendaan, ikatanperkawinan tidak hanya berhubungan dengan ikatan /ahiriah
Yuni Yuningsih binti Suhanda Atja
Tergugat:
Agus Suhendar bin Sasmita
14 — 4
tidak mengutus orang lain sebagai kuasa hukumnyauntuk menghadiri persidangan padahal telah dipanggil secara sah dansepatutnya, maka sikap Tergugat tersebut dinilai sebagai sikapTergugat yang mengabaikan hakhaknya di muka persidangansehingga sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugatdapat diputus dengan verstek sekiranya tidak melawan hak danberalasan pada hukum;Menimbang, bahwa sengketa perkawinan berbeda dengansengketa kebendaan, ikatan perkawinan tidak hanya berhubungandengan ikatan /ahiriah
77 — 12
dansepatutnya, maka sikap Tergugat tersebut dinilai sebagai sikap Tergugatyang mengabaikan hakhaknya di muka persidangan sepertimenyampaikan jawaban, duplik, buktibukti dan sebagainya, sehinggasesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugat dapatdiputus dengan verstek sekiranya gugatan Penggugat tidak melawanhak dan beralasan pada hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapbkan Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974), bahwa perkawinan merupakan ikatanperkawinan tidak hanya berhubungan dengan ikatan J/ahiriah
13 — 3
sepatutnya, maka sikap Tergugat tersebut dinilalsebagai sikap Tergugat yang mengabaikan hakhaknya di mukapersidangan seperti menyampaikan jawaban, duplik, buktibukti dansebagainya, sehingga sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIRgugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek = sekiranyagugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan pada hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974), bahwa perkawinan merupakan ikatanperkawinan tidak hanya berhubungan dengan ikatan /ahiriah
10 — 0
dengan alasanalasan sejak Januari2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidakharmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidakada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimanapenyebabnya karena Termohon kurang patuh dan taat terhadapPemohon sehingga Pemohon meninggalkan rumah dan kembali keorang tua nya;Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan merupakan ikatanperkawinan tidak hanya berhubungan dengan ikatan /ahiriah
9 — 2
tidak mengutus orang lain sebagai kuasa hukumnyauntuk menghadiri persidangan padahal telah dipanggil secara sah dansepatutnya, maka sikap Tergugat tersebut dinilai sebagai sikapTergugat yang mengabaikan hakhaknya di muka persidangansehingga sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR gugatan Penggugatdapat diputus dengan verstek sekiranya tidak melawan hak danberalasan pada hukum;Menimbang, bahwa sengketa perkawinan berbeda dengansengketa kebendaan, ikatan perkawinan tidak hanya berhubungandengan ikatan /ahiriah
8 — 2
tidak mengutus orang lain sebagai kuasahukumnya untuk menghadiri persidangan padahal telah dipanggilsecara sah dan sepatutnya, maka sikap Tergugat tersebut dinilaisebagai sikap Tergugat yang mengabaikan hakhaknya di mukapersidangan sehingga sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIRgugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sekiranya tidakmelawan hak dan beralasan pada hukum;Menimbang, bahwa sengketa perkawinan berbeda dengansengketa kebendaan, ikatan perkawinan tidak hanya berhubungandengan ikatan /ahiriah
20 — 7
terurai di atas dan sejalandengan ketentuan Pasal 145 HIR;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P) harusdinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugattelah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sengketa perkawinan berbedadengan sengketa kebendaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 ikatan perkawinan tidak hanya berhubungandengan ikatan /ahiriah
75 — 30
terurai di atas dan sejalandengan ketentuan Pasal 145 HIR;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P) harusdinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugattelah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974;Menimbang, bahwa Majelis berpendapat sengketa perkawinan berbedadengan sengketa kebendaan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 ikatan perkawinan tidak hanya berhubungandengan ikatan /ahiriah
8 — 0
perkawinannya dengan Pemohon diputuskan dengan perceraian;Menimbang, bahwa jawan Termohon tersebut merupakan pengakuanmurni sehingga dengan pengakuan tersebut segala peristiwa dan hal yangditimbulkannya sebagaimana tersbeut dalam surat gugatan adalah benar, tidakperlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis sengketa perkawinanberbeda dengan sengketa kebendaan umummnya, seSuai dengan Pasal 1Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 ikatan perkawinan tidak hanyaberhubungan dengan ikatan /ahiriah
8 — 3
sepatutnya, maka sikap Tergugat tersebut dinilalsebagai sikap Tergugat yang mengabaikan hakhaknya di mukapersidangan seperti menyampaikan jawaban, duplik, buktibukti dansebagainya, sehingga sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIRgugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek sekiranyagugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan pada hukum;Menimbang, bahwa sebagaimana ditetapkan Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974), bahwa perkawinan merupakan ikatanperkawinan tidak hanya berhubungan dengan ikatan /ahiriah